Tuesday, 27 October 2020

Mari Kita Bersepakat Tetap Membela Presiden Anti Korupsi Jokowi,Berdoa Tanpa Henti Untuk Pemimpin Kumpulan Berita Dari Mainstream Dan Medsos


20201027 HARI SELASA HARI INI
Isu hangat pagi ini adalah keputusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup disertai pengembalian uang pengganti sebesar Rp 16 triliun lebih kepada 2 terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Ini menjadi perhatian publik, mereka berharap agar Kejagung mengusut tuntas pihak lain yang ikut menikmati duit Jiwasraya, tapi belum ketangkap.

Isu lain yang mengagetkan publik adalah alarm yang dibunyikan anggota PDIP yang duduk di Komisi VI DPR, Darmadi Durianto agar Presiden Jokowi berhati-hati dengan tindak tanduk para menterinya. Sebab, ia mencium gelagat yang tidak baik dari mereka untuk menelikung Jokowi dari belakang.

Meskipun isu ini digelindingkan akhir pekan lalu, tapi masih menjadi pergunjingan kalangan tertentu. Pertanyaannya, apa iya ada yang ingin gulingkan Jokowi dari dalam? Siapa saja mereka, jumlahnya berapa? Kalau sekiranya PDIP menginginkan adanya reshuffle kabinet, usulkan saja secara elegan, tidak perlu lewat cara-cara seperti itu.

1. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro hukuman penjara seumur hidup. Tak hanya itu, Benny juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp6,07 triliun.  Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita.

2. Sedangkan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat juga divonis hukuman penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.335.000. Hakim menilai Heru terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU  atas kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Uang hasil korupsi selain untuk membeli sejumlah asset, juga untuk berjudi dan beli kapal.

3. Sejumlah nasabah pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha atau WanaArtha Life ribut usai sidang vonis terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat terkait kasus Jiwasraya selesai dibacakan di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10) malam.

Mereka tiba-tiba mendekati majelis hakim yang mengadili perkara dan tengah berjalan menuju  ruangannya. Mereka mengungkapkan kekesalan terhadap majelis hakim yang memutuskan merampas sub rekening efek (SRE) WanaArtha yang notabene berisi dana nasabah sekitar Rp4 triliun.

4. Mendikbud Nadiem Makarim akan menambah jumlah dana BOS (bantuan operasional sekolah) untuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar mulai tahun 2021, namun jumlahnya tidak disebutkan. “Mulai 2021 daerah 3T per anak akan menerima dana BOS secara signifikan lebih besar dari sekolah besar di kota yang lebih mapan,” katanya dalam diskusi yang disiarkan melalui akun Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia, Senin (26/10).

5. Anggota PDIP yang duduk di Komisi VI DPR Darmadi Durianto tiba-tiba membunyikan alarm tanda bahaya buat Jokowi. Darmadi mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dengan tindak tanduk para menteri di kabinet Indonesia Maju. Karena, ia mencium gelagat yang tidak baik dari orang-orang kepercayaan presiden.

“Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah,” katanya kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.(teruskan baca 10an artikel manarik lainnya di bawah ini... )

“Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres),” ujar Darmadi lagi.

6. Personel gabungan TNI dan Polri menembak mati 1 anggota KKB, Rubinus Tigau dan menangkap 2  anggota KKB lainnya, Hermanus Tigapau dan Ribnus Tigau dalam kontak senjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin (26/10). Kedua anggota tersebut diduga kuat turut berperan dalam penyerangan terhadap rombongan TGPF Intan Jaya beberapa waktu lalu.

“Tim Gabungan TNI-Polri berhasil menewaskan 1 orang KKSB, Rubinus Tigau dan mengamankan 2 orang lainnya yang salah satunya mengaku adik dari Rubinus Tigau. Darinya diperoleh keterangan bahwa Rubinus Tigau aktif dalam aksi KKSB selama kurang lebih satu tahun terakhir,” ujar Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa dalam keterangan tertulis, Senin (26/10).

7. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Rachmawati Soekarnoputri di kantor Kemenko Polhukam, Senin (26/10) guna membahas kondisi politik terkini di Indonesia dan upaya memperbaiki bangsa dan negara. “Dalam hal itu kita ketemu. Nah, dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan,” ujar Mahfud.

8. Polri membantah bertindak represif terhadap sejumlah pedemo yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Bantahan itu merespons kritik dari masyarakat sipil yang menyebut polisi telah melakukan penyiksaan dan mengabaikan HAM selama mengamankan demo tersebut.

“Jangan dibalik-balik, polisi represif, bukan. Kami bukan represif, polisi juga manusia, memegang protap, SOP, kami punya perkap (peraturan kapolri), dibekali itu sehingga ada batas-batasnya,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono Awi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/10).

9. Kejagung menyalahkan produsen cairan pembersih atau minyak lobi merk TOP Cleaner karena menjual produk tidak berizin. Cairan itu dianggap mempercepat perambatan api saat terjadi kebakaran di gedung pada 22 Agustus lalu. Namun menurut penyelidikan polisi, pihak Kejagung sudah dua tahun menggunakan cairan pembersih mudah terbakar yang tidak memiliki izin edar itu.

10. Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo segera melapor ke penegak hukum terkait postingan warganet berupa teks dan foto yang memperlihatkan saat dirinya hamil. Menurut keponakan Menhan Prabowo Subianto ini, serangan yang menggunakan narasi ‘coblos udelnya’ itu tidak bisa ditolerir lagi sehingga dirinya akan menempuh jalur hukum.

“Harapan tentang adanya Pilkada bermartabat, kampanye terhormat, saling menampilkan visi misi yang baik, terasa semakin jauh dengan melihat masih adanya kenyataan seperti ini. Kali ini saya memang mempertimbangkan untuk membawa ke ranah hukum,” ujar Rahayu Saraswati.

11. Polda Sulsel menetapkan 13 pelaku perusakan dan pembakaran ambulans di kantor NasDem di Makassar sebagai tersangka. Polisi menyebut para pelaku sengaja berbuat anarkis bertujuan untuk membuat kekacauan.

12. Presiden KSPI Said Iqbal meralat lagi jadwal demo menolak UU Cipta Kerja yang semula 1 November 2020 menjadi 2 November 2020. Alasannya, tanggal 1 Nopember hari Minggu dan menunggu UU Ciptaker yang akan ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 28 Oktober 2020.

13. Presiden Jokowi lantik 12 Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/10). Pelantikan 12 dubes tersebut berdasarkan Keppres Nomor 106/P Tahun 2020 yang dibacakan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

14. Presiden Jokowi jelaskan alasan pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin Covid-19 dari tiga produsen vaksin, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Padahal, vaksin tersebut belum melewati uji klinis fase 3. “Mengapa perlu kecepatan, karena memang semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran. Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit,” kata Jokowi dalam ratas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10).

15. Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyarankan masyarakat tak menaruh ekspektasi tinggi terhadap vaksin Covid-19 karena masih belum diketahui kemanjuran dan keamanannya. Ia mengatakan, sebaiknya masyarakat tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

16. Hasil survei Litbang Kompas: 59,7 persen responden menganggap pembahasan UU Cipta Kerja tidak demokratis sementara hanya 7,8 persen yang dapat menerima UU Ciptaker. Hasil survey Litbang Kompas juga menyebutkan, mayoritas atau 51,7 persen responden tak yakin UU Cipta Kerja menarik investasi. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan UU Cipta Kerja tidak berpengaruh pada iklim investasi dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Tanah Air.

17. Kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi impor tekstil pada Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp 1,6 triliun dan Kejagung telah tetapkan 5 orang tersangka. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono mengungkapkan, kerugian perekonomian negara akibat korupsi masih belum menjadi perhatian aparat penegak hukum di Tanah Air. Menurut Hari, hal itu berdampak pada pemulihan keuangan negara.

18. Pengangkatan pegiat medsos, Ulin Ni’am Yusron menjadi komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) melalui SK Menteri BUMN Nomor: SK-319/MBU/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020, panen kritikan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengkritik, penunjukan Ulin Yusron sebagai komisaris NUMN sebagai imbal jasa atau terima kasih Presiden Jokowi.  Pasalnya, Ulin merupakan relawan Jokowi pada Pilpres 2019. “Bentuk imbal jasa atau kompensasi atas kesuksesan Ulin mengawal pemberitaan Jokowi di Pilpres,” ujarnya, Senin (26/10). 
Salam Sejatera,  🙏😇🌷🇮🇩 Indonesia Maju



[ https://www.infotangsel.co.id/2020/10/mari-kita-bersepakat-tetap-membela.html ]


0 comments:

Post a comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India