Friday, 23 October 2020

Berita Sangat Menarik Hari Ini Dihimpun Dari Media Mainstream Plus Medsos.



20201023 Jamat Hari Ini

Isu menarik yang menjadi sorotan publik hari ini antara lain pernyataan Mensesneg Pratikno bahwa substansi naskah UU Ciptaker setebal 1.187 halaman sama dengan yang diserahkan DPR kepada Presiden Jokowi. Juga soal tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa kasus korupsi Jiwasraya. Pakar hukum pidana dan TPPU Yenti Garnasih meminta Kejagung telusuri aliran uang TPPU terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat.

Publik juga menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang dilakukan Bareskrim Polri hari ini, anggaran daerah sebesar Rp 252,78 triliun yang disimpan di bank dalam bentuk deposito. Isu hangat lainnya, soal belasan anggota Polri yang diproses hukum karena diduga terkait kasus LGBT.

 

1. Mensesneg Pratikno mengatakan substansi naskah Undang-undang (UU) Cipta Kerja setebal 1.187 halaman sama dengan yang diserahkan DPR kepada Presiden Jokowi. Ia memastikan, tidak ada perubahan naskah UU Cipta Kerja.

Ia mengatakan, sebelum disampaikan kepada Presiden, setiap naskah RUU dilakukan penyuntingan dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan.

“Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan DPR kepada Presiden,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

2. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas memberi penjelasan soal berubahnya jumlah halaman dalam naskah UU Cipta Kerja usai diserahkan ke Setneg. Seperti diketahui, naskah UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman saat diserahkan DPR ke Setneg, namun belakangan diketahui jumlahnya jadi 1.187 halaman.

“Iya kalau halaman sih nggak masalah ya, itu karena ada perbedaan format. Ini ke depan akan kita coba satukan format antara yang di Setneg dengan yang di DPR. Itu pasti karena terkait dengan formatnya yang lebih… mekanismenya yang ada di Setneg dengan yang ada di DPR itu kelihatannya masih berbeda. Ke depan kita akan cocokkan format yang benar. Jadi itu intinya,” katanya, Kamis (22/10).

3. Pakar hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih meminta Kejagung menelusuri aliran uang TPPU terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Ia berharap Kejagung menjerat para terdakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurutnya, harus dilakukan pemiskinan hingga perampasan aset yang terkait korupsi.

“Yang pencucian kan Bentjok dan Heru, nah ke mana ini larinya uang. Perlu dicari siapa yang diterima. Telusuri, sita dan bisa juga dipidana jika bukti-buktinya kuat dan yang bersangkutan tahu jika itu uang hasil korupsi,” ujar Yenti dalam diskusi daring bertajuk Vonis Maksimal Tersangka Jiwasraya, Kamis (22/10).

4. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu berharap vonis hakim untuk terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, mampu memberi efek jera. Yakni, aset kedua terdakwa dirampas.

Menurut dia, untuk terdakwa kasus korupsi seperti Jiwasraya, kurungan badan saja tidak cukup, perlu ada sanksi lain yang membuat efek jera. Ia mengingatkan, kasus Jiwasraya jadi contoh skema korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kejagung harus melacak seluruh aset terdakwa Jiwasraya yang berkaitan dengan korupsi itu.

5. Terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro merasa keberatan dituntut penjara seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti Rp 6 triliun. Ia menyebut dirinya hanya korban konspirasi dalam kasus ini.

“Saya korban konspirasi,” ujar Benny mengawali nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan di sidang, PN Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (22/10).

6. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengungkapkan, Jumat (23/10), hari ini pihaknya akan lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. “Untuk gelar perkara internal yang besok pagi (hari ini) nanti rekan-rekan sama-sama monitor bagaimana keputusannya karena memang itu yang kita tunggu-tunggu terkait penetapan tersangka,” ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).

7. Mendagri Tito Karnavian mengungkap adanya anggaran daerah sebesar Rp 252,78 triliun yang disimpan di bank dalam bentuk deposito. Dana yang tersimpan ini merupakan gabungan anggaran dari provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Tito saat membahas kondisi belanja daerah yang belum maksimal.

“Belanja provinsi, kabupaten/kota baru terealisasi 51,83 persen. Itu bawah rata-rata nasional. Untuk provinsi 54,93 persen. Kalau kabupaten/kota lebih rendah lagi hanya 50,60 persen,” ujar Tito dikutip dari tayangan rapat koordinasi pengendalian inflasi tingkat nasional dari kanal YouTube Kemenko Perekonomian, Jumat (23/10).

8. Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Arman Depari mengungkapkan, narkoba dikirim lewat bantuan sembako. Cara ini dilakukan oleh sindikat internasional maupun lokal yang memanfaatkan situasi pandemi covid-19 di Indonesia.

9. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menyebut ada belasan anggota Polri yang diproses hukum karena diduga terkait kasus lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Bahkan Neta mengatakan belasan anggota Polri itu juga sempat ditahan selama proses pemeriksaan dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Namun, dia tidak menyebut identitas belasan anggota Polri tersebut.

10. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti banyak anggapan yang mengatakan madrasah tempat menyemai bibit ideologi ekstrem di Indonesia. Menurut Ma’ruf, upaya penggeneralisasian seperti sangat tak dibenarkan.

11. Menhan, Prabowo Subianto bertemu Menhan Prancis, Florence Parly di Kantor Kemenhan Prancis, Paris, Rabu (21/10) lalu. Selain soal membahas Indo-Pasifik, Prabowo menyebut pertemuan itu membahas kerjasama pertahanan, khususnya soal industri pertahanan dan perkuatan alutsista.

11. Demo menolak Omnibus Law di Makassar, Kamis (22/10) berlangsung ricuh. Kapolda Sulsel, Irjen Merdysyam menyebut aksi tersebut disusupi Aliansi Makar. Kantor NasDem dirusak dan Kampus UNM diserang. Polisi amankan 13 orang.

“Ini disusupi juga dengan Aliansi Makar, mereka sebut makar. Ini sudah melakukan perusakan, tindakan pelemparan, bahkan pembakaran,” ujar Irjen Merdy saat meninjau lokasi demo di Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (22/10) malam.

12. Seorang relawan uji coba vaksin COVID-19 AstraZeneca meninggal di Brasil. Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan produk vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat. Ia juga minta kabar kematian relawan tersebut perlu didalami lagi.

“Saya tentu mendorong pemerintah untuk berhati-hati memutuskan produk (vaksin COVID-19) mana yang akan diberikan ke Indonesia,” katanya, Kamis (22/10).

13. Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83 miliar. Rinciannya, suap yang diterima Nurhadi dan Rezky sebesar Rp 45.726.955.000 sedangkan gratifikasi yang diterima sebesar Rp 37.287.000.000.

14. Satu per satu sepak terjang Nurhadi terkait pengurusan perkara dibuka di meja hijau. Hal itu terungkap dalam sidang perdana Nurhadi yang digelar secara virtual di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (22/10).

15. Pimpinan KPK mengevaluasi tim satgas pemburu Harun Masiku yang dibentuknya karena tidak bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. ‘’Iya, yang jelas dievaluasi, terutama satgasnya yang bertanggung jawab,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Kamis (22/10).

16. Cagub Sumbar Nasrul Abit diterpa isu anak keturunan PKI. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, orang yang memfitnah Nasrul Abit adalah PKI yang ingin memecahbelah dan mengadu domba masyarakat Sumbar. Dasco mengibaratkan kejadian ini dengan istilah PKI teriak PKI.

“PKI yang tidak ingin suasana damai. Dia pengin adu domba, pengin memecah belah. Ya itu kan PKI begitu memang. Jadi PKI teriak PKI,” tegas Wakil Ketua DPR ini, kemarin.

17. Jamwas Kejagung Amir Yanto mengatakan, Kejagung tidak akan menaikkan pangkat jaksa yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) ke KPK. Amir mengakui, sampai saat ini masih ada jaksa yang belum laporkan harta kekayaannya ke KPK, padahal pihaknya selalu mengimbau semua kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia agar mendorong para jaksanya melaporkan harta kekayaannya secara rutin ke KPK.

18. Wakil Ketua Komisi III DPR dari NasDem, Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Sabtu (19/9). Menurut dia, kalau benar pembunuh pendeta Yeremia itu aparat, hukumannya harus berat. Ia menegaskan, Komisi III akan mengawasi proses penuntasan kasus penembakan tersebut baik ke Polda dan Polri agar tidak mandek.

19. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta sejumlah lembaga turut mengawasi temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. “Tak hanya pihak penyidik, tapi juga lembaga pengawas seperti LPSK, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Ombudsman untuk melakukan pengawasan hasil temuan yang disampaikan Kemenko Polhukam,” ujar Kadiv Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri, kemarin.

20. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan demokrasi memang brisik karena memungkinkan tiap orang untuk bersuara. Ia menyarankan, Presiden Jokowi dan lingkaran terdekatnya jangn panic kalau dikritik. “Jokowi yang dianggap presiden pilihan rakyat dua periode dan orang-orang sekelilingnya jangan terlampau panik dengan kritik yang setiap saat datang,” ujarnya dalam diskusi daring, Kamis (22/10)

Salam,  ๐Ÿ™๐Ÿ˜‡๐ŸŒท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia Maju.

INFOTANGSEL.CO.ID

0 comments:

Post a comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India