Monday, 28 September 2020

Berita Paling Baru Dan Bermartabat Dikumpulakan Dari Mendia Mainstream Dan Medsos Seluruh Indonesia, Bagikan Segera Ke Rekan Anda

Berikut ini Resume HOT Isu yang dihimpun dari berbagai Sunber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang dari pagi sampai malam hari Senin (28/9/2020) ini :
20200928 SENEN Hari Ini,
Kebijakan Presiden Jokowi yang menyetujui pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar jadi pejabat PATI di Kemenhan, menjadi sorotan publik pagi ini. Isu lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah soal RUU Kejaksaan yang ditengarai mirip dengan UU kolonial, temuan Bawaslu tentang paslon pimpinan daerah yang langgar protokol kesehatan, program pemberian quota belajar hanya kasih keuntungan kepada sejumlah perusahaan pengembang aplikasi quota belajar, Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah menyebut, para WNI yang bermukim di luar negeri identic dengan diplomat bangsa,  dan sebagainya.

 1.Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti mengkritik keputusan Presiden RI Joko Widodo yang mengangkat dua eks anggota Tim Mawar menjadi pejabat Kementerian Pertahanan (Kemhan). Atas hal tersebut, hari ini, Senin (28/9), Kontras berencana mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang akan diunggah di situs resmi KontraS.

2. Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Zaenal Muttaqin mengkritik  pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar menjadi perwira tinggi (pati) di Kemenhan.  Menurutnya, pengangkatan itu merupakan penghinaan terhadap keluarga korban Tragedi 1998.

“Keppres No 166 tahun 2020 dari Presiden Jokowi ini tentu ini penghinaan terhadap keluarga korban yang selama 22 tahun memperjuangkan menuntut pencarian atau mengembalikan keluarga mereka yang hilang hingga saat ini dan berbagai upaya advokasi yang dilakukan sepanjang 2 dekade ini,” katanya dalam Webinar Kontras, Minggu (27/9).

3. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menuding Presiden Jokowi ingkar janji soal penuntasan kasus pelanggaran HAM. Tudingan ini terkait kebijakan presiden yang menyetujui dua jenderal eks anggot Tim Mawar menjadi pejabat di Kemenhan pimpinan Prabowo Subianto.

‘’Presiden tidak boleh memberikan tempat bagi siapapun yang mempunyai rekam jejak di masa lalu sebagai pelanggar HAM berat untuk menempati jabatan publik,” ujar Perwakilan LBH Jakarta, Nelson dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9).

4. Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi membela Presiden Jokowi terkait pengangkatan 2 eks anggota Tim Mawar menjadi pejabat di Kemenhan. Menurut dia, Presiden Jokowi pasti menepati janjinya menuntaskan HAM. Lagipula, pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia sudah memiliki mekanisme tersendiri. Menurut dia, tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum di Indonesia.
“Ya tidak (berarti Jokowi ingkari janji) dong. Soal janji itu kan tetap bisa dilakukan,” kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (27/9). 

5. Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menengarai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI atau RUU Kejaksaan akan kembali lagi ke hukum di masa kolonial Belanda.

Sebab, RUU tersebut memuat pasal yang memberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada jaksa. “Kalau jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) zaman Belanda dulu. Jadi balik lagi ke sono,” kata Mudzakir kepada dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu (27/9).

6. Pengamat politik, Hermawan Sulistyo mengkritik pembahasan RUU Kejaksaan yang jadi sorotan publik karena kurang transparan. Ia menilai, bila RUU yang memuat usul penambahan dan perluasan kewenangan jaksa ini disahkan, akan  berakibat fatal.

“Saya heran RUU Kejaksaan ini prosesnya kok cepat sekali. Saya curiga ini ada kepentingan-kepentingan politik tertentu,” kata Kikiek – sapaan akrab Hermawan Sulistyo, red – kepada wartawan, Mi nggu (27/9).

7. Delapan dari sembilan fraksi di DPR RI sepakat melakukan harmonisasi terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Delapan fraksi tersebut adalah PPP, PAN, Demokrat, PKS, PKB, Nasdem, Gerindra, dan PDI-P, sementara itu, Golkar belum dapat memberikan persetujuan atas RUU Kejaksaan karena harus lakukan kajian mendalam terhadap materi dalam draf RUU tersebut.

8. Bawaslu RI mengatakan ada sejumlah pasangan calon (paslon) di 59 kabupaten/kota lakukan kampanye Pilkada Serentak 2020. Bawaslu mengaku sudah menemukan sejumlah paslon yang melanggar aturan kampanye di hari pertama masa kampanye itu.

“Dari 59 Kabupaten/Kota tersebut, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang berkampanye tetapi tidak dengan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan),” kata Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, Minggu (27/9).

9. Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap mengatakan, proses kampanye kubu Bobby-Aulia tidak memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal ini karena tidak ada persiapan yang matang dari tim kampanye paslon nomor urut 2 itu.

“Yang kita terima itu yang mendominasi dari kubu 02 yang masih banyak yang berserakan, atau tidak memenuhi protokol kesehatan. Tapi saya kira begini, yang jadi permasalahan adalah ketika ada masyarakat yang atau tim yang melakukan kegiatan itu tidak mempersiapkan secara matang,” ujarnya, kemarin.

10. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memutuskan tak memberikan sanksi kepada pasangan calon (Paslon) yang diduga melakukan pelanggaran karena menghadirkan massa pendukung di luar Gedung Serbaguna Pemkab Sleman terkait undi nomor pada Kamis (24/9) lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa berdalih tidak memiliki cukup alasan serta dasar hukum yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penindakan lainnya sesuai aturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. “Sikap kami ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sleman yang dihadiri lengkap oleh lima orang anggota kami, pada Sabtu, 26 September 2020,” kata Karim, Sabtu (26/9).

11. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan program pemberian kuota belajar siswa Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) berpotensi merugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp1,7 triliun.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI, Fahriza Marta Tanjung menjelaskan angka kerugian itu dihitung berdasarkan estimasi sisa kuota yang tak terpakai oleh siswa setiap bulan untuk pelaksanaan belajar jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19.

12. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI, Fahriza Marta Tanjung menduga Kemendikbud menjalin kerja sama dalam program tersebut hanya untuk memberi keuntungan kepada sejumlah pengembang aplikasi quota belajar.

“Kami mencoba melakukan penelusuran terhadap 19 aplikasi pada quota belajar. Kami menemukan bahwa aplikasi patut itu diragukan kapasitasnya,” kata Riza dalam konferensi daring membahas quota belajar, Minggu (27/9).

13. Kemendikbud telah menyalurkan subsidi quota internet kepada 9,6 juta orang yang terdiri dari siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Quota diterima pada penyaluran tahap pertama tanggal 22-24 September 2020. Quota tahap kedua akan disalurkan pada 28-30 September 2020. “Yang di-deliver di tahap pertama ini 9,6 juta penerima. Itu akumulasi semua,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Hasan Chabibie.

14. Menko PMK Muhadjir Effendy terus mencari formula paling ampuh untuk menekan tingkat kematian dokter dalam menangani pasien virus corona di Indonesia. “Sampai sekarang saya terus mencari cara bagaimana supaya fatalitas dari tenaga dokter ini betul-betul bisa direm semaksimal mungkin,” kata Muhadjir saat memberikan sambutan dalam simposium virtual Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jawa Barat, Minggu (27/9).

Muhadjir mengatakan kematian seorang dokter juga akan merugikan masyarakat yang memerlukan penanganan medis. Ia pun mendorong IDI untuk juga memberikan perlindungan bagi keselamatan para anggotanya.

15. Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait keputusan pengesahan kepengurusan Partai Berkarya kubu Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr) ke PTUN Jakarta.

Gugatan yang dilayangkan Tommy teregister dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT tanggal 21 September 2020. Tommy diwakili kuasa hukumnnya, Isnaldi selaku penggugat. Sementara Yasonna sebagai pihak tergugat. Dalam gugatannya, putra mantan presiden RI kedua itu meminta majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatannya.

16. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak melarang setiap orang yang akan menonton atau tidak menonton film G30SPKI. Menurutnya hukumnya adalah mubah. “Pemerintah tidak ‘melarang’ atau pun ‘mewajibkan’ untuk nonton film G 30 S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam ‘mubah’. Silakan saja,” kata Mahfud, yang dikutip dari cuitan di akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu (27/9).

17. Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut, para WNI yang bermukim di luar negeri — seperti yang bermukim di Amsterdam, Belanda — adalah diplomat bangsa. Mereka, ujarnya, selalu mengharumkan bangsa, bersikap, dan berpikir demi kepentingan bangsa, kendati tinggal jauh dari tanah air.

”Setiap WNI hendaknya aktif melakukan kampanye positif bagi Indonesia dengan berbagai cara, memelopori pertemuan masyarakat Indonesia di luar negeri, tidak individualistis, bahkan terpanggil untuk melakukan advokasi dan bantuan bagi WNI yang dilanda kesusahan,” tegas Basarah dalam keterangannya, Minggu (27/9).

18. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, meskipun pemahaman Empat Pilar MPR di kalangan santri pondok pesantren sudah mengakar dan final, karena tidak bertentangan dengan pandangan agama Islam. Namun, mereka harus tetap diingatkan soal praktik sehari-hari di masyarakat.

“Bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan para santrinya, Empat Pilar MPR sudah final dan tidak dipersoalkan lagi. Kiai dan santri NU punya andil dalam perjuangan Indonesia merdeka,” katanya, Minggu (27/9).

19. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo benar-benar politisi yang nggak punya udel, artinya tidak kenal lelah alias pekerja keras. Dua hari libur kemarin, dia manfaatkan untuk turun ke jalan guna ngobras dan ngompol santai dengan pengusaha resto bakaran rahang tuna, Muhammad Toha di Sentul, Bogor, Jabar. Selesai itu, dia menemui komunitas Lady Bakers di Sentul City, Bogor untuk mengajak mereka menjadi relawan Empar Pilar MPR.

Bamsoet juga ngevlog bareng bersama presenter TV-One Brigita Manohara. Dari situ, Bamsoet baru tahu bahwa untuk jadi presenter, modalnya bukan kecantikan fisik tetapi juga pengetahuan yang luas dan supel berkomunikasi. Politisi paruh baya itu juga ngobral dan ngompol dengan Persatuan Artis Film Indonesia ’56 untuk menyalurkan bantuan modal usaha kepada 21 pekerja seni yang menggeluti usaha UMKM.

20. Pengacara kondang Otto Hasibuan ternyata menggugat terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat. Otto resmi menggugat Djoko Tjandra tentang pembayaran utang imbalan jasa.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), 

Minggu (27/9), perkara ini mengantongi nomor perkara 310/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 25 September 2020.

21. Menkeu Sri Mulyani mencekal Bambang Trihatmodjo terkait piutang penyelenggaraan Sea Games 1997. Sri Mulyani menyodorkan utang yang harus dibayar putra ketiga Presiden Soeharto itu sebesar Rp 50 miliar plus bunga 5 persen per tahun. “Hingga saat ini sudah di angka Rp 50-an miliar,” kata pengacara Bambang Trihatmodjo, Prisma Wardhana Sasmita, Minggu (27/9).

Dijelaskan Prisma, kasus yang membelit kliennya kala Bambang Trihatmodjo menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games 1997. Untuk teknis pelaksanannya, dilakukan PT Tata Insani Mukti. Pak Harto yang kala itu menjadi Presiden RI menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk KMP lewat jalur Banpres. Menurutnya, pencekalan itu premature dan kebablasan.

22. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melontarkan komentar ayau otokritik pedas kepada sesama pimpinan KPK. Menurut Nawawi, para pegawai KPK yang akhirnya memilih mundur dari KPK seharusnya tidak dipandang sebelah mata. “Ini bukan soal pejuang dan pecundang, tapi pilihan dengan pemikiran,” kata Nawawi, Minggu (27/9).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melontarkan sindiran terhadap para pegawai KPK yang mengundurkan diri lewat analogi pejuang perang. “Kami menghormati keputusan pribadi pegawai KPK. Namun, dengan apa pun alasannya, KPK itu bukan tempat santai, KPK adalah candradimuka bagi para pejuang antikorupsi. Kami tak bangga kepada mereka yang masuk dengan segala kelebihannya,” ucap Ghufron dalam keterangannya, Sabtu (26/9). (baca lebih lanjut 20an Artikel lainnya di bawah ini ..... ]

23. PDIP dan Gerindra DPRD DKI ‘bertengkar’ gara-gara PSBB Anies. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding ada aroma politis terkait kebijakan PSBB ketat di DKI yang kembali diberlakukan. Kader Gerindra di DPRD DKI menilai tuduhan itu berlebihan.

“Saya apresiasi kritik dan sekaligus saran Pak Gembong. Namun, jika dikatakan berbau politis dan cari panggung, sepertinya itu berlebihan,” kata anggota F-Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, kepada wartawan, Minggu (27/9).

24. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, berdasarkan hasil surveinya pada Juli, sebanyak 65 persen warga secara nasional berharap Pilkada 2020 ditunda. Harapan warga tersebut berpotensi menjadi sumber golput terbesar di Pilkada 9 Desember mendatang. Apalagi akhir-akhir ini permintaan menunda Pilkada makin bertambah, contohnya dari kalangan NU dan Muhammadiyah.

25. Partai Golkar tidak ingin ada klaster pilkada selama Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap, para calon kepala daerah yang diusung Golkar pada Pilkada 2020 jadi contoh atau panutan masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan.

“Calon pemimpin akan diuji dalam tiga bulan ini bagaimana menjadi contoh atau panutan dan bagaimana menginspirasi masyarakat supaya tertib dan disiplin dalam penegakan protokol kesehatan. Jika mereka berhasil, saat mereka dilantik nanti, maka tugas pertama mereka adalah memerangi COVID,” katanya saat membuka rakor Pilkada di Bintan, Kepulauan Riau, Minggu (27/9)
Salam ,Indonesia Maju !!!
INFOTANGSEL.CO.ID

Friday, 25 September 2020

Berita Paling Meyakinkan Hari Ini Yang Dikumpulkan Dari Sumber Media Mainstream Dan Medsos, Silakan Baca Dan Bagikan Keteman Anda

20200925 JUMAT Hari Ini 
Isu hangat yang menjadi pembicaraan masyarakat pagi ini meliputi beberapa hal. Antara lain, pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan soal kelanjutan Pilkada 2020 belum final, pernyataan   Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa dirinya tak kenal Djoko Tjandra, Febridiansyah mundur dari KPK, janji Jaksa Agung usut tuntas dalang di balik kebakaran Gedung Kejagung, Dewas KPK putuskan Ketua KPK langgar Kode Etik tapi dihukum ringan.

1.Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut keputusan melanjutkan Pilkada Serentak 2020 belum final. Kata dia, bisa saja di masa depan Presiden Jokowi mengubah keputusannya untuk melaksanakan Pilkada secara langsung.

Terutama, bila hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan di tengah virus corona lebih banyak bahayanya ketimbang untungnya. “Apakah sudah pasti keputusan presiden begini, bisa saja besok tiba-tiba setelah evaluasi, laporan dari kami semua, tiba-tiba membuat keputusan lain,” kata Luhut saat berbincang di Program Mata Najwa, kemarin malam.

2. Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengibaratkan penunjukannya untuk memimpin penanganan Covid-19 di sembilan provinsi sebagai misi khusus dari Presiden Jokowi. “Saya kira biasa dalam operasi militer itu ada special mission. Si komandan bisa aja nunjuk orang di dalam untuk mimpin itu,” katanya.

3. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap digelar di masa pandemi ini. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kesehatan buat demokrasi. Contoh paling nyata, katanya, jika sesame warga bertemu yang ditanyakan adalah kesehatan masing-masing, bukan kondisi berdemokrasi negara saat ini.

“Setiap orang kalau ketemu yang ditanyakan pasti bilang, ‘bagaimana kesehatan. ‘sehat-sehat?’ Tak ada yang mengatakan, ‘bagaimana demokrasi?’, Enggak ada. Selalu menanyakan sehat,” kata JK, kemarin malam. (baca terus 20an artikel menarik lainnya di bawah ini.... )

4. JK menyebut, dari 270 wilayah yang ikut menggelar pilkada, hanya sebagian kecil kepala daerah yang diganti dengan Pelaksana tugas (Plt) jika pesta demokrasi tersebut tak jadi digelar 9 Desember mendatang. Pasalnya, banyak kepala daerah yang baru akan purna tugas pada 2021 mendatang. Artinya hingga Desember 2020 wilayah-wilayah tersebut tidak memerlukan Plt jika Pilkada ditunda.

“Menurut saya sebagian besar malah bupati walikota itu masa jabatannya berakhir tahun depan, jadi sebenarnya kalau dilanjutkan ya tentu ada yang harus plt, ada sebagian juga yang tidak perlu karena memang belum berakhir masa jabatannya,” tegas JK.

5. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih khawatir tenaga kesehatan (naskes) dan fasilitas pelayanan kesehatan tak akan mencukupi bila  terjadi lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19) akibat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Daeng menegaskan bahwa para tenaga kesehatan banyak yang khawatir bila tahapan Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi terus dilanjutkan. Sebab, bila terjadi lonjakan kasus corona saat pilkada bisa dipastikan tenaga kesehatan yang menanggung beban tersebut.

6. Jumlah kumulatif kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia pada Kamis (24/9) siang bertambah 4.634 orang dari hari sebelumnya, sehingga totalnya menjadi 262.022 orang. Jumlah pasien sembuh 191.853 orang sedangkan yang meninggal dunia 10.105 orang.

7. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah meminta Presiden Jokowi dan para pemangku kepentingan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 selama pandemi Covid-19 belum terkendali. Ia meyakinkan, pilkada sangat berpotensi mengundang kerumunan selama masa kampanye dan itu jadi sarana penyebaran virus corona. “Kalau memungkinkan ditunda dengan ekses yang lebih besar. Tidak ada salahnya ditunda,” katanya, kemarin.

8. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai tingkat partisipasi pemilih jadi persoalan serius pasca dua ormas Islam terbesar: Muhammadiyah dan PBNU meminta agar pilkada ditunda karena pandemi covid-19.

“Apalagi belakangan kita tahu bahwa PBNU dan PP Muhammadiyah telah mengeluarkan keberatannya atas penyelenggaraan pilkada serentak,” kata Bamsoet dalam webinar yang digelar KNPI secara daring, Kamis (24/9).

9. Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, penjabat ( Pj), pejabat sementara (Pjs) maupun pelaksana tugas ( Plt) di daerah yang habis masa jabatan tetap memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif.

“Jangan dibilang kalau Pj kewenangannya terbatas. Tidak. Itu sama dengan kepala daerah definitif,” ujar Djohermansyah pada acara Sarasehan Kebangsaan ke-33 yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju secara daring, Kamis (24/9).

10. Petahana yang kembali ikut kontestasi Pilkada 2020 tidak akan fokus mengendalikan pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam acara Sarasehan Kebangsaan ke-33 yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju secara daring, Kamis (24/9).

“Kepala daerah tidak fokus mengurus virus. Kepala daerah itu sekarang diangkat sebagai kepala satuan tugas percepatan menangani Covid-19 kalau pilkada ya, tentu dia mau kekuasaannya bisa berlanjut, sehingga tugas mengurus virus sebagai ketua satgas terabaikan,” kata Djohermansyah.

11. Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono membenarkan nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin masuk dalam surat dakwaan jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) perkara Djoko Tjandra. Ali menyebut dalam penyusunan surat dakwaan, Burhanuddin tidak pernah menghalangi Jaksa Penuntut Umum untuk menuliskan namanya tersebut.

“Disebutkan bahwa inisial BR adalah Pak Burhanuddin, itu adalah Jaksa Agung saya. Jaksa Agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu,” kata Ali dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung secara virtual, Kamis (24/9).

12. Ali Mukartono mengklaim action plan pengurusan fatwa MA yang dirancang oleh Pinangki bersama sejumlah kroninya tidak dijalankan. Menurutnya, perencanaan tersebut belum masuk pada tahap eksekusi.

“Dalam action plan ini tidak dijalankan Pinangki, oleh karenanya rencana mengajukan fatwa di bulan Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. Nanti kita tunggu perkembangannya di sidang,” ujarnya.

13. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menjelaskan posisi Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam pengurusan fatwa MA Djoko Tjandra.

Hari menjelaskan, Pinangki selaku terdakwa mencatut nama Jaksa Agung untuk dapat meyakinkan terpidana Djoko Tjandra agar pengurusan fatwa MA melalui dirinya. “Dalam surat dakwaan sudah dijelaskan bahwa itu adalah perbuatan terdakwa (mencatut nama) dengan kawan berbuatnya terkait rencana yang akan dilakukan,” kata Hari, Kamis (24/7).

14. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjawab isu soal dirinya pernah berkomunikasi dengan Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Burhanuddin menegaskan tidak mengenal Djoko Tjandra. Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam raker dengan Komisi III DPR, Kamis (24/9). Burhanuddin juga menegaskan tidak pernah meminta jaksa Pinangki Sirna Malasari menangani perkara Djoko Tjandra.

“Kemudian apakah saya ada melakukan vidcall dengan Djoko Tjandra? Kami sama sekali tidak mengenal yang namanya Djoko Tjandra. Saya tidak pernah komunikasi dengan Djoko Tjandra, dan saya tidak pernah memerintahkan Pinangki untuk menangani Djoko Tjandra,” tegasnya.

15. Burhanuddin mengatakan komunikasi jaksa dengan Djoko Tjandra merupakan hal bodoh. Ia pun menegaskan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan dalam kasus Djoko Tjandra. “Adalah suatu hal yang bodoh apabila kami melakukan itu. Karena perkara ini tinggal eksekusi. Tidak ada lagi upaya-upaya lain, upaya hukum lain tidak ada. Ini hanya tinggal eksekusi. Kalau ada yang menyatakan ‘ini bisa PK’, alangkah jaksanya yang bodoh. Ini pelaksana tinggal dilaksanakan, udah ada putusan. Nggak ada alasan lagi jaksa untuk melakukan PK,” tegasnya.

16. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengklarifikasi kedekatannya dengan tersangka Andi Irfan Jaya, yang merupakan teman dekat Pinangki Sirna Malasari. Burhanuddin menyebut dirinya sempat bertemu dengan Andi Irfan. Namun, ia menegaskan saat ini tidak lagi berkomunikasi dengan Andi Irfan.

“Kemudian apa benar saya mengenal Irfan Jaya? Kalau Irfan Jaya, pada waktu saya jadi Kajati Sulawesi Selatan, dia sebagai orang LSM, pernah ketemu saya. Dan sejak itu, saya tidak pernah lagi berhubungan dengan yang bersangkutan. Itu,” kata Burhanuddin dalam raker dengan Komisi III DPR, Kamis (24/9).

17. Jampidsus Kejagung Ali Mukartono mengungkapkan, Andi Irfan telah mengaku dirinya sengaja membuang HP ke laut untuk menghilangkan alat bukti di pusaran kasus Djoko S Tjandra. “Terkait handphone-nya Irfan, benar bahwa hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengatakan bahwa HP dibuang di Pantai Losari. Jadi, HP tersebut bukan hilang, melainkan dibuang Andi Irfan, alasannya dia merasa ketakutan,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (24/9).

18. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan perkembangan kasus dugaan suap Joko Sugiarto Tjandra (JST) atau Djoko Tjandra yang menyeret jaksa Pinangki Sirna Malasari dan teman dekatnya, Andi Irfan Jaya. Kata dia, Kejagung segera limpahkan berkas perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya (AIJ) ke tahap I.

“Rabu kemarin sudah dibacakan dakwaan atas nama Pinangki di Pengadilan Tipikor oleh jaksa penuntut umum. Untuk perkara JST dan AIJ masih dalam proses penyidikan, dan dalam waktu dekat kami serahkan ke tahap I,” kata Burhanuddin.

19. Terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra awalnya mengaku percaya jaksa Pinangki Sirna Malasari bisa mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA). Djoko Tjandra menilai action plan Pinangki menarik.

“Karena action plan-nya menarik. Menarik karena ini urusan fatwa,” kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo, kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (24/9).

20. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan, kasus dugaan tindak pidana perbankan, penipuan, dan penggelapan yang menyeret nama Benny Tjokrosaputro masih dalam tahap penyidikan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pihaknya telah memeriksa berkas perkara dan telah memberikan petunjuk untuk penyidik Bareskrim Polri dilengkapi (P-19).

“Selain perkara yang ditangani tindak pidana khusus, terdapat perkara atas nama tersangka BT, Benny Tjokro, dan kawan-kawan yang ditangani penyidik Polri terkait tindak pidana perbankan, penipuan, penggelapan. Sehingga, masih dalam tahap penyidikan,” kata Burhanuddin dalam Raker dengan Komisi III DPR yang berlangsung secara daring, Kamis (24/9).

21. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan akan selalu terbuka dan mengusut tuntas dalang di balik peristiwa kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Ia mengatakan, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas kebersihan atau cleaning service di Kejaksaan Agung yang dikabarkan mencurigakan.

“Bahkan informasi adanya rekening-rekening, rekening ini juga, mohon izin, ini sudah didalami oleh penyidik Kabareskrim, tentang adanya rekening katanya 100 juta yang tidak sesuai dengan pendapatannya,” ujarnya.

22. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Jumhana berjanji akan membongkar asal usul rekening sebesar Rp100 juta yang dimiliki petugas kebersihan atau cleaning service yang menjadi saksi dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia akan meminta Bareskrim Polri untuk mengungkapkannya.

“Kami dalami, itu uang apa dan dari mana, nanti itu akan kami bongkar. Kemarin proses penyelidikan, belum pro justitia, ketika penyidikan ini kami minta dari penyidik ungkap itu dari mana uangnya,” ucap Fadil dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (24/9).

23. Dewan Pengawas KPK menyatakan  Ketua KPK Firli Bahuri terbukti telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi. Firli dinilai melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf n dan Pasal 8 ayat 1 huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

“Mengadili, menyatakan Terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Tidak mengindahkan kewajiban menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakan selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi dan menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari,” ucap Ketua Majelis Etik, Tumpak Hatorangan Panggabean, saat membacakan amar putusan, Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (24/9).

24. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menjelaskan perbuatan  Ketua KPK Firli Bahuri menggunakan helikopter mewah untuk kepentingan pribadi memiliki dampak negatif terhadap pimpinan KPK. Kepercayaan publik terhadap pimpinan KPK, berpotensi tergerus akibat perbuatan Firli seorang. Hal itu yang menjadi pertimbangan Dewan Pengawas KPK menjatuhkan  sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Firli.

25. Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri harus jadi pelajaran bagi KPK. Ia minta seluruh pimpinan dan pegawai di KPK lebih berhati-hari dalam melaksanakan tugas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Harusnya, tegas peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Firli dijatuhi sanksi berat agar mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

26. Sidang dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa Heru Hidayat dalam kasus dugaan  korupsi Jiwasraya yang sedianya digelar Kamis (24/9) batal dilaksanakan karena Heru  terpapar covid-19. Informasi ini disampaikan Tim Penasehat Hukum Heru sebelum sidang. Sidang dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa Benny Tjokro dalam kasus  dugaan korupsi Jiwasraya juga batal dilaksanakan, karena Benny Tjokro diketahui positif Covid-19.

27. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto dengan pidana penjara seumur hidup dan perintah tetap ditahan. Ia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama atas kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya.

28. Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan telah menyiapkan ribuan kamar di berbagai hotel sembilan provinsi untuk penanganan covid-19.Ribuan kamar tersebut bakal difungsikan menjadi tempat karantina mandiri pasien covid-19 orang tanpa gejala atau OTG.

“Satgas dengan dipimpin dua minggu terakhir ini oleh bapak Luhut bersama dengan pak Doni sebagai ketua satgas, telah mengidentifikasi dan bekerja sama dengan PHRI untuk mendata hotel-hotel bintang II dan bintang III di sembilan provinsi prioritas,” kata Jurbir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (24/9).

29. Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menundurkan diri dari KPK, ia akan membuat kantor hukum publik yang bergerak di bidang antikorupsi dan perlindungan konsumen.

Dalam surat pengunduran diri yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa tertanggal 18 September 2020, Febri mengungkapkan alasannya pamit dari KPK lantaran situasi politik dan hukum yang telah berubah. “Rencana mau bikin kantor hukum publik. Intinya tetap kombinasi advokasi antikorupsi dan perlindungan konsumen dengan jasa hukum,” kata Febri, Kamis (24/9).

30. Terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra sempat berencana meminta uang muka USD 500 ribu yang telah diberikan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk proposal action plan fatwa Mahkamah Agung (MA) dikembalikan. Hal itu lantaran Djoko Tjandra tak setuju dengan rencana Pinangki.

“Belum sempat, rencananya sih memang akan ke sana. Iyalah (mau ditarik) kan belum sempat dia menarik,” kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo, kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (24/9).

Soesilo menjabarkan Pinangki awalnya meminta uang USD 1 juta kepada Djoko Tjandra melalui teman dekatnya, Andi Irfan Jaya, untuk membayar ‘consultant fee’ proposal action plan. Namun Djoko hanya memberi USD 500 ribu untuk uang muka agar wujud proposal action plan segera diterimanya.  Tksh,  Salam Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID

Wednesday, 23 September 2020

Berita Sangat Membutuhkan Pemikiran Untuk Semua Masyarakat Indonesia,Selamat Membaca Berbagai Sumber Mainstream Dan Medsos


20200923 RABU Hari Ini 
Berikut ini Resume  HOT Isu  yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang.

Masalah Pilkada Serentak 2020 masih menjadi isu pagi ini. Ada usulan, sistem pemilihan kepala daerah di masa pandemi corona dilakukan melalui DPRD. Isu lainnya adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, PN Jakpus hari ini. MAKI menduga, eks kader Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya (AIJ), berupaya menghilangkan barang bukti dalam perkara permohonan fatwa bebas Djoko S Tjandra di MA. Jokowi pidato di SU PBB, dan anggota Ombusman Alvin Lie yang mengaku heran kenapa bantuan quota dari Kemendikbud nyasar ke dirinya.

 1.Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi virus corona (Covid-19). Opsi pertama, yakni menunda pilkada sampai pandemi mereda.

Opsi kedua, menunda pelaksanaan pilkada selama tiga bulan hingga Maret 2021 dan sistem pemilihannya diganti menjadi tidak langsung, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Azyumardi mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, dalam UUD 1945 hanya presiden dan wakil presiden yang disebut dipilih melalui pemilihan langsung.

2. Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai, pilkada tidak langsung atau melalui DPRD lebih bisa mencegah penambahan virus corona. Menurut dia, pelaksanaan pilkada lewat DPRD tidak melibatkan banyak orang dan sangat memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan. “Karena orang-orang yang terlibat jauh lebih sedikit, tidak memassa seperti pilkada langsung. Sehingga protokol kesehatan bisa ditegakkan,” kata Prof. Azyumardi Azra.

3. Azra menilai, jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 akan tampak tidak memiliki empati pada korban yang telah meninggal dunia. Ia melanjutkan, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi juga menimbulkan potensi klaster baru Covid-19. “Karena jika Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember, sementara pemerintah gagal mengendalikan Covid-19, maka ini secara implisit tidak memiliki empati kepada mereka yang telah jadi korban wabah dan bahkan membuka pintu lebar-lebar bagi penyebaran Covid-19 lewat klaster pilkada,” ujarnya.

4. Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut, keputusan tetap menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember terkait dengan posisi pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang kurang strategis dalam pengambilan kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Mahfud memaklumi banyaknya pihak yang tidak setuju Pilkada serentak 2020 tetap digelar di tengah pandemi. Tetapi, masa jabatan Gubernur atau Bupati/Wali Kota di daerah Pilkada akan habis tahun ini. Jika Pilkada ditunda, pelaksana tugas kepala daerah pun mesti diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan itu. Sementara, ruang gerak Plt tak selebar pejabat definitive, mereka  tak bisa mengambil atau menentukan kebijakan strategis selama menjabat. (baca terus...30an item artikel lainnya di bawah.... )

5. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendesak agar Pilkada Serentak 2020 ditunda karena pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia makin memburuk. Hadar mengatakan penundaan perlu dilakukan persiapan pilkada jauh lebih matang. Menurutnya, pilkada di tengah pandemi harus digelar dengan pendekatan yang menekan potensi penularan.

“Kita tak ingin pilkada justru menjadi bencana buat kita semua. Jadi tunda dulu beberapa waktu, 3-6 bulan, benahi dulu peraturannya,” kata Hadar dalam konferensi pers “Menunda Pilkada 2020”, Selasa (22/9).

6. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keputusan DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap melanjutkan penyelenggaraan Pilkada 2020. Koalisi meminta agar Pilkada ditunda karena kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. “Mengecam keras keputusan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang terus melanjutkan tahapan Pilkada 2020,” kata perwakilan koalisi Wahidah Suaib melalui konferensi pers secara virtual, Selasa (22/9).

7. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, alasan pemerintah tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 demi menjamin hak konstitusional rakyat merupakan utopia. “Pemaksaan pilkada ini kan konon katanya untuk mengakomodasi hak rakyat, hak konstitusional rakyat untuk memberikan hak pilih, itu terlalu utopia,” kata Titi dalam acara bertajuk “Malam Refleksi Satu Tahun UU KPK, Mati Surinya Pemberantasan Korupsi” yang disiarkan melalui akun YouTube Pukat UGM, Selasa (22/9).

8. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) menyatakan akan mengawal keputusan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu yang tetap melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menekankan,  jangan sampai penyelenggaraan pilkada justru menimbulkan risiko bagi masyarakat. “Kalaupun ini sudah menjadi keputusan, ya kita kawal bersama untuk proses keberlangsungannya ini agar tidak menimbulkan satu risiko yang besar,” kata Helmy kepada Kompas.com, Selasa (22/9).

9. Mendagri Tito Karnavian menggandeng pengurus parpol untuk menegakkan protokol kesehatan ketika kampanye dan seluruh tahapan Pilkada lainnya. Ia menilai, parpol memiliki peran strategis untuk menggerakkan kadernya sebagai agen penegak protokol kesehatan di seluruh tahapan Pilkada. Karena itu, Tito mengundang seluruh sekretaris jenderal parpol peserta Pilkada Serentak 2020 dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Selasa (22/9).

10. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa bawahan terpidana Djoko S Tjandra, Rahmat untuk mendalami dugaan gratifikasi terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk proyek pembebasan lewat fatwa Mahkamah Agung (MA). Rahmat merupakan pihak swasta yang diduga turut berperan sebagai pihak yang mengenalkan Jaksa Pinangki kepada Djoko Tjandra.

Untuk diketahui, nama Rahmat mulai terseret dalam pusaran kasus ini saat foto dirinya yang berkepala plontos itu terekspos bersama dengan Jaksa Pinangki dan Pengacara Djoktjan, Anita Kolopaking di Malaysia pada 2019 lalu.

11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong Presiden Jokowi membentuk tim independen atau tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan perkara berkaitan dengan Djoko Tjandra.

“Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo, Selasa (22/9).

12. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta perusahaan tak khawatir bila ada karyawannya yang terpapar Covid-19. Ia menjamin pemerintah akan menanggung biaya perawatan karyawan yang terapar Covid-19. “Perusahaan tidak perlu khawatir bila ada karyawan ataupun buruh yang dites hasilnya positif. Pemerintah akan menanggung biaya perawatan pasien Covid-19 bahkan bagi yang tidak memiliki BPJS atau WNA yang tertular Covid-19 di Indonesia,” kata Wiku dalam keterangan persnya, Selasa (22/9).

13. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia ( MAKI) menduga, eks kader Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya (AIJ), berupaya menghilangkan barang bukti dalam perkara permohonan fatwa bebas bagi Djoko S Tjandra ke Mahkamah Agung (MA). Barang bukti yang dimaksud berupa telepon genggam miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra pada rentang waktu November 2019 hingga Agustus 2020.

“Berdasarkan informasi, AIJ telah membuang handphone yang dimilikinya,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9). Kata dia, telepon genggam itu diduga telah dibuang di Laut Losari pada kisaran waktu antara Juli-Agustus 2020 lalu. Menurut Boyamin, dalam ponsel yang dibuang itu terdapat rencana aksi atau action plan pengurusan fatwa ke MA, termasuk upah yang akan diterima jika rencana itu berhasil dieksekusi.

14. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) mendorong Presiden Jokowi turun tangan dalam penanganan perkara-perkara yang terkait dengan skandal kasus DJoko Sugiarto Tjandra. LPSK menilai, peran Jokowi dibutuhkan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sekaligus melakukan pembenahan kelembagaan instansi terkait. “Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9).

15. Aparat kepolisian menjadwalkan pemeriksaan 17 orang saksi untuk kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada Selasa (22/9). Para saksi yang diperiksa terdiri dari pihak internal Kejagung maupun pihak eksternal. “Tim penyidik gabungan Polri memeriksa 17 saksi terdiri dari pekerja/tukang, staf Kejaksaan Agung, Kamdal, dan PNS Kejaksaan Agung,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo melalui keterangan tertulisnya, kemarin. Selain memeriksa saksi, Polri akan mengajukan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti ke pengadilan.

16. Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9) hari ini. Pinangki merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). Ketua majelis hakim dalam perkara ini adalah IG Eko Purwanto sementara Moch. Agus Salim dan Sunarso sebagai hakim anggota sedabgkan Yuswardi selaku panitera pengganti.

17. Anggota Ombudsman Alvin Lie merasa heran kenapa bantuan quota internet dari Kemendikbud bisa menyasar ke dirinya, padahal ia bukan pengajar. Ia mengetahui adanya bantuan itu setelah ada pemberitahuan dari proviver Telkomsel melalui SMS yang masuk ke handphone-nya Selasa (22/9) dini hari. Alvin menilai bantuan itu salah alamat dan tidak etis.

“Ya, benar saya mendapat SMS pemberitahuan dari Telkomsel bahwa nomer saya sudah mendapat kuota internet, bantuan dari Kemendikbud, SMS tersebut masuk pada dini hari pukul 01.19 WIB, yang mana itu saya kira sangat tidak etis memasukkan SMS pada jam 1 pagi. Saat ini saya bukan dosen, anak-anak saya juga sudah selesai sekolah semua mereka sudah berkeluarga, ” kata Alvin, Selasa (22/9).

18. Presiden Jokowi untuk pertama kalinya berpidato di Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jokowi akan menyampaikan pidato pagi ini (Rabu, 23/9) melalui sebuah rekaman video. Menlu Retno LP Marsudi mengatakan Jokowi akan menyampaikan pidatonya pukul 07.00 WIB.

“Presiden @jokowi akan bergabung bersama Kepala Negara lain dan berbicara di depan Sidang Umum PBB ke-75 #UN75, besok, 23 September 2020, 07.00 WIB,” kata Retno dalam akun Twitter resminya, Selasa (22/9).

19. Presiden Jokowi akan berpidato dalam sesi debat umum, yakni sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia. Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB yang digelar pada tanggal 21 September hingga 2 Oktober 2020 secara virtual dalam situasi pandemi COVID-19.

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya akan digelar secara langsung dan virtual. Terdapat pembatasan jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara fisik, sementara pejabat tinggi akan menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya.

Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri pun akan ikut menyampaikan pidato secara virtual, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati.

20. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menyatakan, pelaku penembakan terhadap Pendeta Yeremias Zanambani bukanlah aparat keamanan. Sebab, Kampung Hitadipa, Intan Jaya, yang jadi tempat terbunuhnya Pendeta Yeremias, dikuasai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Tudingan dari berbagai pihak menyebutkan penembakan itu dari TNI-Polri, itu fitnah karena di situ tidak ada anggota kita, bahkan wilayah itu basis yang ditempati lima kelompok dari KKB,” ujar Irjen Paulus Waterpauw dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Dia meminta masyarakat mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat Polri maupun TNI. Dia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi menyesatkan yang dilontarkan KKB bahwa Pendeta Yeremias ditembak aparat.

21. Komnas HAM mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus pada kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua. Saat ini, Komnas HAM bersama kantor perwakilan di Papua sedang menyelidiki kasus tersebut.

“Penembakan Pendeta Yeremia pada Sabtu lalu di Intan Jaya, menambah rentetan kekerasan bersenjata yang terjadi di Intan Jaya, Papua sepanjang medio 2020 ini. Komnas HAM memberikan perhatian terhadap kasus penembakan Pdt. Yeremia tersebut dan akan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terjadi,” kata anggota Komnas HAM, Choirul Anam, Selasa (22/9
Tksh,  Salam, Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID

Tuesday, 22 September 2020

Berita Paling Bahagia Dan Terkendali Hari Ini Dikumpulkan Dari Media Mainstream Dan Medsos,Bagikan Ke Rekan Anda.

20200922 SELASA HARI INI
Berikut ini Resume  HOT Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream  dan Media Sosial yang berkembang.

Isu menarik pada hari ini masih seputar soal Pilkada 2020. Mantan Wapres mengusulkan agar pelaksanaanya ditunda. Tetapi Komisi II DPR, Mendagri, KPU sudah ketok palu bahwa Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Namun suara dari Istana pecah. Di satu sisi, Tenaga Ahli Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memastikan, Presiden Jokowi masih mendengar serta mempertimbangkan usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) dan Muhammadiyah.
Di sisi lain Jubir Presiden Jokowi Fadjrul Rahman menegaskan, bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Isu lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah tudingan MA sering menyunat putusan kasus-kasus korupsi di tingkat peninjauan kembali (PK). Selain itu MAKI akan menggugat KPK ke sidang praperadilan jika laporan soal kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki tidak ditindaklanjuti.
 
1.Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) minta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai proses vaksinasi virus corona (Covid-19) dilakukan. “Kalau kita buka vaksin barulah covid ini menurun. Dan banyak, perkiraan vaksin itu sudah mulai divaksinasikan pada Februari-Maret. Kalau itu sudah berlangsung, covid menurun,” ujar JK, Senin (21/9).
JK menilai, penundaan Pilkada juga tidak berpengaruh signifikan pada proses peralihan kepala daerah. Menurutnya, para kepala daerah di 270 wilayah yang akan menggelar Pilkada baru akan habis masa jabatan pada 2021 mendatang. Para kepala daerah yang habis masa jabatan bisa diganti dengan pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas harian (plt), dan situasi itu tak menimbulkan perubaham siginifikan pada pemerintahan.
2. JK yang kini memimpin PMI yakin, partisipasi pemilih menurun drastis jika Pilkada 2020 tetap digelar di tengah pandemi Covid-19. Ia mencontohkan negara-negara lain yang menggelar Pemilu di tengah pandemi Covid-19 seperti Australia, Perancis, dan Iran yang tingkat partisipasi pemilihnya menurun.
Dijelaskan, di Queensland, Australia, pemilu diadakan pada 28 Maret dengan tingkat partisipasi 77,3 persen. Angka itu lebih rendah dari sebelumnya yakni 83 persen. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan lokal di Perancis pada Maret hanya sebesar 44,7 persen, sebelumnya sebesar 63 persen. Pemilu di Iran yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 juga turun tingkat partisipasinya menjadi 40 persen. Kalla mengatakan, angka itu terendah sejak revolusi Iran pada 1979.

3. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkap alasan mengapa pihaknya mengusulkan agar pemerintah menunda pelaksanaan Serentak Pilkada 2020. Dijelaskan,  salah salah satu alasannya adalah factor kemanusiaan dan keselamatan manusia di masa pandemi Covid-19. Menurut Mu’ti sampai saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum mereda, bahkan makin bertambah.

4. Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpendapat, pandemi Covid-19 di Tanah Air masih terkendali. Hal itu menjadi salah satu alasan DPR dan pemerintah sepakat tetap melaksanan Pilkada 2020 pada 9 Desember. Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.
“Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9).

5. Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Doli menuturkan, revisi PKPU itu diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa serta mendorong kampanye secara daring. Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun serta alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

6. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memastikan, Presiden Jokowi mendengar dan mempertimbangkan usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) dan Muhammadiyah.
Donny menekankan, pemerintah selalu menampung semua masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun, pemerintah saat ini belum memutuskan apakah Pilkada 2020 tetap digelar sesuai jadwal atau ditunda terlebih dahulu.  “Tentu saja semuanya harus didengar dan dipertimbangkan. Tapi Insyaallah tidak dalam waktu lama lagi akan diputuskan akan ditunda atau tidak dengan masing-masing konsekuensi,” katanya. ( lanjutkan baca 30an artikel lainnya di bwh... )

7. Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemungutan suara Pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, meski pandemic virus corona belum berakhir.
“Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel dalam keterangannya, Senin (21/9). Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada.

8. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu) atau melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020. Hal ini berkaitan dengan pembatasan kegiatan kampanye yang berpotensi memicu kerumunan massa.
Dijelaskan, jika pun opsi yang dipilih adalah Perppu, pemerintah juga masih mengkaji apakah Perppu yang dikeluarkan cukup mengatur Covid-19 secara keseluruhan mulai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum saja. Atau Perppu yang terbatas pada penegakan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 saja.

9. Mendagri Tito Karnavian tidak sepakat dengan aturan KPU yang membolehkan rapat umum dan dilakukannya konser saat kampanye Pilkada 2020. Terkait hal itu, Tito sudah kirim surat ke KPU. ‘’Saya membuat surat langsung ke KPU, yang menyatakan Kemendagri keberatan tentang itu. Kemudian segala sesuatu yang menimbulkan kerumunan itu yang berpotensi tidak bisa jaga jarak agar dibatasi,” katanya, kemarin.
Akan tetapi, Tito juga berpendapat bahwa tidak fair jika semua kerumunan dibatasi. Sebab, jika hal itu dilakukan yang diuntungkan hanya pasangan calon (paslon) petahana saja. Padahal, paslon non petahana pun tentu ingin popularitas dan elektabilitasnya naik. Sehingga dia mengusulkan rapat terbatas sebaiknya tetap dilakukan, tetapi jumlah pesertanya dibatasi maksimal 50 orang dengan menerapkan jaga jarak dan pakai masker.

10. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) Muhammad mengatakan, melaksanakan Pilkada 2020 pada masa pandemi ini tidak mudah. Ia meminta agar tanggung jawab pelaksanaan pilkada tidak hanya dilimpahkan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP. “Ini kerja-kerja berat. Kalau hanya menyerahkan tanggung jawab ini ke KPU dan Bawaslu bersama DKPP, pasti kita kecewa dengan hasilnya,” ujar Muhammad dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (21/9).
Karena itu, ia berharap ada koordinasi dan sinergi strategis antara pemerintah dan penyelenggara pemilu. Selain itu, Muhammad mengharapkan keterlibatan aktif partai politik dalam pelaksanaan Pilkada 2020 agar berlangsung aman sesuai dengan protokol Covid-19.
11. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow meminta penyelenggara pilkada jangan merasa tak berdaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, KPU yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pilkada, mestinya bisa mengambil langkah agar tahapan pilkada tak jadi arena penularan Covid-19.
“Penyelenggara tak boleh pasrah dan membiarkan seolah memang sudah begitulah keadaannya Pilkada dalam suasana pandemi Covid-19. Penyelenggara juga harus menyesuaikan beberapa hal dalam tahapan pilkada yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19,’’ ujarnya.
12. Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membenarkan adanya aturan yang memungkinkan penyelenggaraan Pilkada 2020 kembali ditunda. Aturan itu tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Meski demikian, keputusan penundaan Pilkada tak bisa diputuskan secara sepihak oleh KPU, harus diambil melalui kesepakatan KPU bersama pemerintah dan DPR.
13. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Napoleon berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Sidang perdana untuk gugatan praperadilan tersebut digelar di PN Jaksel pada Senin (21/9). “Iya (hari ini sidang). Kami sudah di PN Selatan,” kata kuasa hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti, kemarin. Namun, hingga sidang selesai digelar, pihak Bareskrim Polri yang menjadi termohon tidak hadir.

14. Mantan Menko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli khawatir para calon pemimpin terbaik bangsa tak bisa mencalonkan diri pada pemilu karena terganjal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Menurut Rizal, keberadaan PT tersebut sebagai alasan partai politik untuk meminta mahar kepada calon pemimpin agar bisa mencalonkan diri.
Hal ini Rizal sampaikan dalam sidang perdana uji materi ketentuan presidential threshold Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (21/9). “Yang terbaik bagi bangsa kita, sulit untuk jadi bupati, jadi gubernur, atau presiden karena mereka tidak punya uang untuk menyewa partai-partai ini,” kata Rizal Ramli.

15. Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ambang batas presiden atau presidential threshold menjadi salah satu dasar munculnya demokrasi kriminal atau demokrasi cukong di Indonesia. Rizal menyebut para calon presiden maupun calon kepala daerah yang tak memiliki cukup dana untuk membayar upeti kepada parpol yang akan mengusung melakukan berbagai cara, salah satunya memanfaatkan cukong untuk memenuhi kebutuhan selama Pemilu.
Sehingga ketika terpilih, mereka tidak lagi berpihak pada rakyat tetapi kepada cukong yang memodalinya.  Mereka lupa tanggung jawab ke rakyat atau bangsa, karena mengabdi ke bandar.  Menurut dia, keberadaan aturan tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak saja.

16. Majelis Hakim MK memberi beberapa nasihat kepada Rizal Ramli dan tim yang tengah melakukan gugatan terkait ambang batas presiden atau presidential threshold. Hakim meminta Rizal untuk memperbaiki isi gugatannya. Hakim MK, Suhartoyo menyarankan agar Rizal lebih tegas mengenai keinginannya maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang yang menjadi dasar mengajukan permohonan penghapusan aturan soal ambang batas presiden ini.
“Saya melihat dalam permohonan ini Rizal dan Abdul Rochim mendalilkan bahwa akan mencalonkan diri menjadi capres pada pilpres yang akan datang, tentu harus dibangun argumen untuk meyakinkan mahkamah secara faktual atau substansial sebagai bukti permulaan bahwa para pemohon ini akan mencalonkan,” kata Suhartoyo dalam sidang di MK, Senin (21/9).

17. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, berdasarkan faktor empirik, sejak 2004 hingga 2019 tindak pidana korupsi paling banyak terjadi pada tahun- tahun politik. Firli mengatakan, KPK menangani kasus tindak pidana korupsi paling banyak pada 2018, kebetulan dirinya menjadi deputi penindakan waktu itu. KPK lakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 30 kali, hasilnya 22 kepala daerah tertangkap dalam OTT tersebut.
18. KPK menyayangkan sikap Mahkamah Agung yang kerap kali menyunat hukuman para koruptor di tingkat peninjauan kembali (PK). KPK mencatat, ada 20 koruptor yang mendapat keringanan hukuman setelah peninjauan kembali yang mereka ajukan dikabulkan oleh MA. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyayangkan banyaknya putusan MA yang meringankan hukuman para koruptor.
Ali menuturkan, pemotongan hukuman itu dapat mengurangi efek jera sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. “Sekalipun setiap putusan majelis hakim haruslah dihormati, KPK berharap fenomena ini tidak berkepanjangan,” kata Ali.

19. Jubir MA Andi Samsan Nganro menepis anggapan yang menilai MA mengistimewakan terpidana kasus korupsi dengan mengabulkan peninjauan kembali ( PK) yang mereka ajukan. Andi mengklaim jumlah PK kasus korupsi yang dikabulkan oleh MA tidak sebanyak PK yang ditolak oleh MA. “Janganlah kami (MA) dituding mengistimewakan terpidana korupsi dan tidak peka terhadap pemberantasan korupsi. Lagipula bila diteliti sebenarnya jumlah perkara PK yang ditolak jauh lebih banyak dibanding dengan yang dikabulkan,” katanya, Senin (21/9).

20. ICW dan Lokataru mendesak MA membentuk tim investigasi internal terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan eks Sekretaris MA Nurhadi. “ICW dan Lokataru mendesak agar Ketua Mahkamah Agung (MA) segera membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki lebih lanjut perihal keterlibatan oknum lain dalam perkara yang melibatkan Nurhadi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (21/9).
Kurnia mengatakan, keterlibatan oknum lain perlu diselidiki lebih lanjut karena kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi berkaitan dengan penanganan perkara di MA. Apalagi, kata Kurnia, tugas dan fungsi sekretariat MA tidak bersentuhan langsung penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Perpres tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

21. Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung sebesar Rp 350 miliar untuk tahun 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk renovasi Gedung Utama Kejaksaan Agung yang mengalami kebakaran pada 22 Agustus 2020. “Kejaksaan Agung RI pagu anggaran 2021 sebesar 9,243 triliun, tambahan belanja sebesar Rp 350 miliar, maka APBN 2021disetujui menjadi Rp 9,593 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir dalam rapat kerja pada Senin (21/9).
22. Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait proses pengurusan fatwa MA untuk Djoko Tjandra, Senin (21/9). Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, pemeriksaan ketiganya untuk mendalami perjalanan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya bertemu Djoko Tjandra di luar negeri.

23. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan, Presiden Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19, dari awal hingga saat ini. Hal ini disampaikan Donny menanggapi masukan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar Jokowi memimpin langsung Penanganan Covid-19.
Donny mengatakan, dalam perjalanannya Presiden Jokowi memang membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun, komite itu bekerja di bawah arahan Presiden. Jadi, panglima tertinggi penanganan Covid-19 itu presiden.

24. Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan, puskesmas yang ada di Jakarta saat ini mulai kewalahan melayani pasien Covid-19. Hal itu seiring semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19. “Sejauh ini puskesmas di Jakarta agak overwhelmed (kewalahan) karena jumlah penderitanya tetap banyak,” ujar Kabid Koordinator Relawan Medis Satgas Penanganan Covid-19, Jossep William dalam konferensi pers yang digelar BNPB, Senin (21/9).

25. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Saiman mengaku telah menyerahkan dokumen sebanyak 200 halaman ke KPK terkait kasus Djoko Tjandra. “Print out dokumen setebal 200 halaman tersebut telah diserahkan kepada KPK dan kami telah melakukan penjelasan kepada KPK disertai tambahan dokumen lain dan analisa yang relevan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Senin (21/9).
Boyamin juga menunjukkan cuplikan percakapan yang diduga antara jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking saat mengurus fatwa untuk membantu pembebasan Djoko Tjandra. Cuplikan percakapan itu terdiri dari empat baris kalimat yang berbunyi, “Bapak sy brngkt ke puncak siang ini jam 12”; “Pantesan bapak jadi ga bisa hadir”; “Bukan itu jg bu”; dan “Krn Kingmaker blm clear jg’.
Boyamin berharap, bahan-bahan tersebut dapat digunakan KPK untuk melakukan supervisi terhadap perkara yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan Agung. Namun, jika upaya tersebut tidak dilakukan KPK, Boyamin berencana mengajukan gugatan praperadilan kepada KPK.

26. Satgas Penanganan Covid-19 yakin sistem kesehatan di Indonesia akan ambruk jika masyarakat tetap mengabaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Kita butuh sekali bantuan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, karena kalau kita terus seperti ini, semua sistem (kesehatan) yang ada di kita ini akan ambruk,” ujar Kabid Koordinator Relawan Medis Satgas Penanganan Covid-19 Jossep William dalam konferensi pers yang digelar BNPB, Senin (21/9/2020). Ia mengatakan bahwa saat ini sistem kesehatan di Indonesia sudah dalam kondisi kewalahan.

27. Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, saat ini kondisi fisik Fachrul dalam keadaan baik. Kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal. “Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif,” ujar Kevin melalui keterangan tertulis, Senin (21/9). “Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” kata Kevin seraya menambahkan, meski dalam kondisi baik, saat ini Fachrul tengah menjalani proses isolasi dan istirahat.

28. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk memperkuat penerapakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu diperlukan lantaran masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan sebelumnya pada Pilkada 2020 ini.
“Kami mendorong pemerintah segera menetapkan Perppu yang mengatur Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19, dengan berorientasi pada jaminan keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat. Perppu tersebut bisa mengatur hal teknis, seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement,” ujarnya.

29. Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, maklumat itu dikeluarkan mengingat adanya pelanggaran protokol kesehatan saat masa pendaftaran peserta Pilkada Serentak 2020 pada 4-6 September lalu. Alasan lainnya adalah pesan Presiden Jokowi untuk mewaspadai potensi munculnya klaster penyebaran Covid-19 saat penyelenggaraan pilkada.

30. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta DPR menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Mu’ti menilai pembahasan RUU itu berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah pandemi (Covid-19). “Agar menunda pembahasan rancangan undang-undang yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja,” kata Abdul dalam konferensi pers secara daring, Senin (21/9).

31. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memperkirakan, kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp30 triliun. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman meminta Kejagung menyita seluruh aset para terdakwa kasus tersebut. Nilai aset yang disita harus sama dengan nilai kerugian yang terjadi akibat kasus korupsi tersebut. “Kerugian negara nantinya sekitar Rp 30 triliun. Maka aset yang disita seharusnya sama dengan itu,” kata Boyamin melalui keterangan resmi, Senin (21/9).

32. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mendesak Presiden Jokowi membuka tabir penembakan pendeta Yeremia Zanamban di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu (21/9). Ketua Umum PGI, Gomar Gultom meminta Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengusut tuntas penembakan tersebut. Ia mengaku masih menerima dua informasi berbeda ihwal  tersebut. 
Tksh,  Salam,  Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID

Monday, 21 September 2020

Berita Paling Menonjol Hari Ini Dihimpun Dari Media Mainstream dan Medsos, Bagikan.


20200921 SENEN Hari Ini.
Berikut ini Resume HOT Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang  berkembang.
Kasus menonjol yang menjadi pembicaraan hangat masyarakat pagi ini antara lain soal pro-kontra penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, PBNU minta pilkada ditunda, Mendagri Tito Karnavian ajukan dua opsi, Istana ancang-ancang keluarkan Perppu Pilkada Serentak. Selain itu masalah kaburnya terpidana mati kasus narkoba asal China yang ditengarai ada main mata dengan pihak Lapas Tangerang, dan soal Erich Thohir meminta Ahok fokus benahi Pertamina.

 1.Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj meminta KPU dan DPR untuk menunda gelaran Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Said Aqil menilai Pilkada dapat memunculkan potensi kerumunan massa yang tak terkendali meskipun protokol kesehatan COVID-19 dilakukan secara ketat.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” kata Aqil dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/9).

2. Sekjen MUI Anwar Abbas meminta pemerintah, pimpinan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkaji ulang pelaksanaan Pilkada 2020. Sebab, hingga saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir dan penularannya justru kian meningkat. Oleh karenanya, pemangku kepentingan tidak memaksakan penyelanggaraan pemilihan tersebut. “Kalau dari penyelenggaraan Pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan akan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena Covid-19 baik yang sakit dan yang meninggal meningkat dibuatnya, maka tentu menundanya akan jauh lebih baik,” kata Anwar, Minggu (20/9). 

3. Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indo Barometer M Qodari menyebut kasus Corona (COVID-19) di Indonesia belum mencapai puncak sejak kemunculan kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020. Dalam data yang disampaikan Qodari dalam Webinar Nasional Seri II LSDI bertajuk ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi’ di Jakarta, Minggu (20/9), menyebutkan kasus positif virus Corona di Indonesia relatif terus meningkat. Ia memprediksi pada akhir September jumlah konfirmasi positif Corona di Indonesia bisa mencapai 257 ribu.( teruskan baca 20an item berita lainnya,sangat penting ... di bwah ini ... )

4. Epidemiologi FKM Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menilai kampanye langsung di Pilkada 2020 berpotensi membuat kasus Corona di Indonesia semakin melonjak. Penularan kasus Corona di Tanah Air juga diprediksi akan meningkat.

“Pilkada dengan kampanye langsung berpotensi menambah jumlah kasus COVID-19 secara bermakna yang akan meningkatkan puncak dan memperpanjang epidemi COVID-19,” ujar Iwan dalam Webinar Nasional Seri 2 KSDI ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi’ di akun YouTube KSDI, Minggu (20/9).

5. Menanggapi desakan agar Pilkada 2020 ditunda, Mendagri Tito Karnavian punya dua opsi, yakni penerbitan Perppu atau merevisi PKPU tentang Pilkada. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah memikirkan dua opsi itu. Yaitu, rencana membuat Perppu yang isinya mengatur penanganan hingga penindakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada atau merevisi PKPU tentang Pilkada.

Hal itu diungkapkan Tito dalam Webinar Nasional Seri 2 KSDI bertajuk ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi’ di akun YouTube KSDI, Minggu (20/9).

6. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak setuju adanya konser musik saat kampanye Pilkada 2020. Hal itu dikarenakan konser dapat menimbulkan kerumunan massa dan rawan terhadap penularan Covid-19.

Tito meminta seluruh kegiatan saat kampanye yang dapat menimbulkan kerumunan harus dibatasi. Selain itu, kegiatan kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan.

7. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, saat ini Presiden Jokowi tengah membahas rancangan Perppu tentang Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikan Dini saat dikonfirmasi ihwal kabar akan adanya Perppu tentang Pilkada Serentak 2020 dan desakan agar pelaksanaan pilkada diundur akibat makin meningkatnya kasus Covid-19. “Masih dalam pembahasan. Belum diputuskan,” kata Dini kepada Kompas.com, Minggu (20/9).

8. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan tahun ini, karena kalau ditunda akan menciptakan ketidakpastian politik. Hasto menjelaskan alasan partainya menolak usulan penundaan Pilkada. Menurut dia, bila ditunda, daerah akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

“Kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu (20/9). Rata-rata kepala daerah di 270 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 masa jabatannya akan habis pada bulan Februari 2021 mendatang.

9. Wakil Ketua MPR dari Demokrat, Syarief Hasan mendorong ketegasan dalam penerapan protokoler kesehatan pada Pilkada serentak Desember mendatang. Pasalnya, laju penyebaran COVID-19 masih meningkat hingga saat ini.

“Jika pelaksana Pilkada serentak dalam hal ini KPU dibantu Bawaslu tidak tegas, maka potensi penyebaran COVID-19 semakin besar dan sulit terkendali,” ujar Syarief Hasan sembari mengatakan, apalagi dalam beberapa hari terakhir terlihat banyak sekali pemberitaan mengenai pengumpulan massa saat deklarasi dan pendaftaran pasangan calon kandidat kepala daerah yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.

10. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan Pilkada serentak 2020 tetap berjalan. Hingga saat ini tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai rencana dan terkendali, khususnya di masa pandemi COVID-19.

Doli mengakui, setelah masa pendaftaran calon di 4-6 September yang lalu, memang terjadi kerumunan massa yang dikhawatirkan memunculkan klaster baru. Namun, dari informasi yang dia dapat, situasi di 270 wilayah yang melaksanakan Pilkada terkendali.

11. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendorong pemerintah agar segera menyusun dan menerbitkan Perppu yang lebih tegas dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19.

“Kita optimis bisa menjalankan seluruh agenda nasional, termasuk Pilkada, walaupun di tengah masa Pandemi COVID-19. Kita bisa belajar dari sekitar 40-an negara yang telah melaksanakan pemilu, baik nasional maupun lokal di masa pandemi,” katanya, kemarin.

12. Menteri BUMN Erick Thohir meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjaga kekompakan tim di internal perusahaan migas pelat merah itu. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menanggapi pertemuan Erick dengan Ahok, usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik direksi Pertamina. Arya menambahkan, Erick berpesan seperti itu kepada Ahok agar kinerja Pertamina ke depan semakin baik.

“Pak Erick minta kekompakan tim di dalam dijaga Pak Ahok. Sebagai leader harus jaga kekompakan tim. Itu bagian dari beliau juga. Jadi beliau harus jaga kekompakan, kalau enggak mau kan beliau nanti susah kerja juga,” kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9). Arya menambahkan, pada intinya kritik dari Ahok bagus untuk Pertamina. Hanya, Erick meminta kritik tersebut direalisasikan dalam upaya pembenahan di internal Pertamina.

13. Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga meminta Ahok untuk fokus membenahi masalah di internal Pertamina. Arya mengatakan, Erick sebelumnya sudah memanggil Ahok usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik direksi Pertamina. Menurut Arya, dalam pertemuan itu Erick hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut.

Setelah itu Erick meminta Ahok membenahi internal Pertamina karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu. “Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan Komut (komisaris utama). Sebagai Komut dia punya kewenangan di internal Pertamina. Jadi dia bisa menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya di sana,” kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9).

14. Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Nasdem Subardi menyatakan, semestinya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak perlu mengumbar permasalahan internal Pertamina ke ranah publik. Ia mengatakan, Ahok merupakan Komisaris Utama, sehingga bisa menyelesaikan persoalan di internal Pertamina secara langsung.

“Kan komisaris itu punya hak pengawasan yang luar biasa. Bahkan komisaris bisa melakukan RUPS ketika terjadi sesuatu di PT tersebut kalau direksi atau eksekutif melakukan penyimpangan,” kata Subardi dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9).

15. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Menteri BUMN Erick Thohir meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok fokus membenahi masalah di internal perusahaan migas pelat merah itu. Arya mengatakan, Erick sebelumnya sudah memanggil Ahok usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik direksi Pertamina.

Menurut Arya, dalam pertemuan itu Erick hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut. Setelah itu Erick meminta Ahok membenahi internal Pertamina karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu. “Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan Komut (komisaris utama). Sebagai Komut dia punya kewenangan di internal Pertamina dan dia bisa menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya di sana,” kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9).

16. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengakui, kendala  terbesar dalam menangani pandemi Corona adalah mengenai penginregrasian data penyebaran virus corona. Karena masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data COVID-19 yang berbeda-beda. Sehingga menyulitkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes untuk memverifikasi data yang diterima dari daerah.

” Kendala utama inilah yang jadi tantangan kita sejak pertama sampai sekarang,” kata Wiku saat menjadi pembicara dalam Webminar Nasional Seri II Kelompok Studi Demokrasi Indonesia Strategi Menurunkan COVID-19 Menaikkan Ekonomi, secara daring pada Minggu(20/9).

17. Lagi, prajurit TNI gugur akibat penyerangan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) saat satuan BKO Koramil dan Kodim Persiapan sedang mempersiapkan pendirian Koramil dan Kodim di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Minggu (20/9). “Telah terjadi penyerangan Pos Koramil Persiapan Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya salah satu anggota BKO Koramil Persiapan, Pratu Dwi Akbar Utomo karena luka tembak,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria dalam keterangannya, Minggu (20/9).

18. Sementara itu Pendeta Yeremia Zanambani meninggal dunia usai ditembak anggota KKSB di Hitadipa, Papua. TNI menyebut tindakan KKSB itu untuk mencari perhatian menjelang Sidang Umum PBB. Kapen Kogabwilhan III, Kol Czi IGN Suriastawa, mengatakan para anggota KKSB itu telah menyebar fitnah bahwa TNI telah melakukan penembakan. Padahal faktanya, penembakan itu dilakukan oleh KKSB.

“Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, mereka sedang mencari momen untuk menarik perhatian di Sidang Umum PBB akhir bulan ini. Dan inilah yang saya khawatirkan, bahwa rangkaian kejadian beberapa hari ini adalah settingan mereka yang kemudian diputarbalikkan bahwa TNI menembak pendeta. Harapan mereka, kejadian ini jadi bahan di Sidang Umum PBB. Saya tegaskan, bahwa ini semua fitnah keji dari KKSB,” kata Suriastawa dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9).

19. Politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani mengkritik Wapres Ma’ruf Amin yang berharap budaya K-Pop dapat menginspirasi munculnya kreativitas anak muda Indonesia. Menurut Dhani,  musisi Indonesia jauh lebih berkualitas ketimbang artis K-Pop dan tentu lebih kreatif. Yang dibutuhkan musisi Indonesia saat ini ialah dukungan dari pemerintah.

“Jadi Pak Wapres kita memang tidak paham benar soal industri musik. Tapi sebelum kasih statement, harusnya diskusi dulu sama saya sebagai orang yang sangat paham industri musik,” kata Ahmad Dhani kepada wartawan, Minggu (20/9).

Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin berharap K-Pop jadi inspirasi anak muda Indonesia berkreasi. Ia berbicara soal kedekatan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Ma’ruf menilai budaya Korea memiliki potensi meningkatkan kreativitas generasi muda Indonesia.

20. Anggota Komisi III DPR sekaligus penasihat Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan menduga, terpidana mati narkoba asal China, Cai Changpan yang kabur dari Lapas Tangerang tidak bekerja sendiri sehingga bisa kabur melalui lubang yang dibuat di dalam sel. Terkait hal itu, ia meminta agar seluruh sipir dan pejabat di Lapas Tangerang diperiksa.

“Tentu saya ingin WN China tersebut segera dikejar, mengingat ia adalah bandar narkoba dan terpidana mati pula. Ia adalah otak yang berbahaya. 110 kg sabu adalah sebab ia ditangkap dan dihukum. Persempit ruangnya, silakan aparat kejar!” kata Hinca kepada wartawan, Minggu (20/9).

21. Anggota Komisi III DPR dari Golkar Supriansa menyebut kaburnya terpidana mati Narkoba dari China sebagai bukti penjagaan di Lapas Tangerang lemah. Ia menyebut, peristiwa tersebut memalukan.

“Ini adalah bukti bahwa penjagaan di lapas ini sangat lemah. Ini yang perlu diperbaiki. Dirjen PAS ini sudah bisa melakukan perbaikan secara internal. Apalagi ini kan adalah narapidana. Ini kan mestinya dilakukan penjagaan ketat, apalagi narkoba,” katanya kepada wartawan, Minggu (20/9).

22. Kalapas I Tangerang, Jumadi memasukan Cai Changpan — terpidana mati kasus narkoba yang kabur melalui galian dari dalam sel Lapas Tangerang, red — ke daftar pencarian orang (DPO). Pihaknya beserta aparat kepolisian masih mencari keberadaan Cai Changpan, fotonya sudah disebar.

“Saat ini WBP (warga binaan permasyarakatan), masih dalam pengejaran, semoga bisa segera tertangkap,” ujarnya, Minggu (20/9).

23. Pendakwah korban penusukan di Lampung, Syekh Ali Jaber berkunjung ke kediaman Menko Polhukam Mahfud MD di Kawasan Kuningan, Jaksel, Minggu (20/9) sore. Ia ditemani ayah dan adik kandungnya. Mahfud dan isteri senang sekali atas kunjungan tersebut. “Saya senang dengan kunjungan Syekh Ali Jaber dan ayah beliau ke sini,” ujar Mahfud Md, dalam keterangannya, Minggu (20/9).

Syekh Ali Jaber menceritakan dirinya bermimpi menemui Alpin Andrian (AA), yang merupakan pelaku penusukan terhadap dirinya. Dalam mimpinya, Syekh Ali sempat berbincang dengan AA.

24. Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan terus mengusut peristiwa penusukan Pendakwah Syekh Ali Jaber, meski ada informasi yang menyebut tersangka AA (Alpin Andrian, red) mengalami gangguan jiwa. Mahfud menyebut, pengadilanlah yang akan memutuskan apakah tersangka dapat dipidana atau tidak karena mengalami gangguan jiwa.

“Kondisi AA (tersangka) dan apa motif di balik penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, tidak akan ditentukan oleh polisi, tapi melalui persidangan di pengadilan secara terbuka,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9).

25. Mendikbud Nadiem Makarim merasa isu penghapusan mata pelajaran sejarah menyudutkan dirinya sebagai anti kebangsaan. Padahal, kakeknya salah seorang pejuang kemerdekaan, ayahnya (Nono Makarim) dan ibunya Atika Algadrie aktivis aktivis nasional membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi.

“Yang membuat mengejutkan adalah, komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan, padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah, dan kembali relevan dan menarik bagi anak-anak,” ujar Nadiem.

26. Mendikbud Nadiem Makarim memberikan klarifikasi terkait isu dihapuskannya mata pelajaran (mapel) sejarah dari kurikulum pendidikan nasional. Nadiem menyebut tidak ada sama sekali rencana penghapusan mapel sejarah. Nadiem menjelaskan, memang saat ini kementeriannya sedang ada pengkajian untuk penyederhanaan kurikulum. Namun, tidak ada kebijakan penghapusan mata pelajaran sejarah.

“Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak, puluhan versi yang berbeda yang sedang melalui FGD, dan uji publik. Semua belum tentu permutasi tersebut menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai opsi diperdebatkan secara terbuka,” kata Nadiem.

27. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai rencana Kemendikbud untuk tidak mewajibkan pelajaran sejarah tidaklah tepat. Menurut KPAI, anak sekolah menengah atas berhak mendapatkan pengetahuan sejarah dengan kualitas yang sama.

“Sebagai Komisioner KPAI, saya menilai keputusan tersebut tidak tepat. Semua anak, baik di jenjang SMA ataupun SMK berhak mendapatkan pembelajaran sejarah dengan bobot dan kualitas yang sama,” kata anggota KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan pers, Minggu (20/9).

28. Setelah Kejagung, lantai 3 kantor Kemensos yang terletak di Jalan Salemba Raya No. 28 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat mengalami kebakaran pada Senin (21/9) pagi. Sebelas unit mobil Damkar diterjunkan untuk mengatasi kebakaran tersebut.

Dari penelusuran petugas pemadam kebakaran, titik api ditemukan berada di lantai 1, dan telah berhasil dipadamkan. “Saat ini petugas sedang melakukan penyisiran,” demikian keterangan yang dikutip dari akun Twitter BPBD DKI Jakarta, kemarin.

29. Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali mengisi akhir pekannya dengan bertemu berbagai kalangan masyarakat, Minggu (20/9) siang, ia bercengkerama dengan Rahmat, seorang juru parkir di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.

“Pak Rahmat sudah 5 tahun menjadi juru parkir. Selama pandemi ini pendapatan Pak Rahmat menurun tajam. Jika sebelumnya bisa mendapatkan lebih dari Rp 100.000 per hari, sekarang hanya bisa mengantongi uang kurang dari Rp 50.000. PSBB membuat orang memilih tidak keluar rumah,” ujar Bamsoet.

30. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 25 ton beras — yang terbagi menjadi 3000 paket sembako, red — untuk warga ibukota yang terkena dampak COVID-19. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan pemberian bantuan itu dalam rangka acara HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-65. Paket sembako itu akan diantar ke rumah-rumah warga yang membutuhkan dengan 33 sepeda motor dan 100 mobil polisi.

31. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan siap memberikan perlindungan bagi para saksi dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung (Kejagung). LPSK mendorong para saksi tidak takut memberikan keterangan kepada penyidik demi terungkapnya motif, alat bukti dan pelaku kejadian. Seperti diketahui, polisi dalam hal ini Bareskrim menaikkan ke tahap penyidikan kasus tersebut usai memanggil banyak saksi di lokasi kejadian.

“Konsen LPSK pada kasus ini, kami berharap saksi bisa dengan aman memberikan keterangan tanpa tekanan dan ancaman,” ujar Wakil Ketua LPSK, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partologi dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (19/9)
Salam,Indonesia Maju.
Infotangsel.co.id

Bisnis Kecil Kecilan Yang Cocok Di Era Pandemi COVID-19


Merebaknya Virus COVID-19 atau COVID-19 di dunia tentu memukul perekonomian semua Negara tidak terkecuali Indonesia. Krisis ekonomi menimpa hampir semua negara yang ada di dunia. Seberapa buruk dampaknya? Kita dapat melihat dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan pelaku usaha yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19 ini.

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadi salah satu solusi yang dikeluarkan pemerintah guna menghentikan penyaluran virus. Pandemi COVID-19 menuntut semua orang untuk cepat menyesuaikan diri dengan pola kebiasaan yang baru. Contohnya, seperti para pekerja yang harus merubah kegiatannya menjadi Work From Home (WFH) dan kegiatan belajar mengajar di sektor pendidikan yang harus dilakukan secara online. 

Walaupun banyak kegiatan yang tidak dapat berjalan seperti biasanya. Namun, kita harus tetap optimis untuk mengambil peluang usaha untuk menopang kebutuhan sehari hari.Berikut adalah jenis-jenis bisnis kecil kecilan yang layak dicoba pada masa pandemi COVID-19 untuk membantu agar tetap bisa menghasilkan uang:https://www.infotangsel.co.id/2020/09/bisnis-kecil-kecilan-yang-cocok-di-era.html ]

Membuka Usaha Makanan

Semua orang membutuhkan makanan apapun kondisinya. Karenanya, sektor ini pun bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan di masa pandemi. Terlebih selama pandemi, sektor usaha makanan tetap diizinkan beroperasi, asalkan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur

Membuat Ramuan Herbal

Sampai saat ini, obat atau vaksin untuk menangkal Virus COVID-19 atau COVID-19 belum ditemukan, tetapi sejumlah riset menyebutkan, bahwa dengan menjaga imun tubuh tetap dalam keadaan baik maka Virus COVID-19 atau corona dapat dicegah. Karena itu, Anda bisa mencoba untuk membuka bisnis ramuan herbal yang sedang terkenal saat ini karena menjadi salah satu jenis bisnis kecil kecilan yang menguntungkan. 

Menjadi Desain Grafis

Jasa desain grafis bisa memiliki peluang bagus untuk diterapkan selama pandemi. Banyak individu atau lembaga yang membutuhkan konten visual untuk berbagai kepentingan. Jika Anda memiliki skill yang mumpuni di bidang ini, Anda bisa menjadikannya peluang sebagai bisnis kecil-kecilan yang menguntungkan. 

Menjual Masker

Penggunaan masker kini telah menjadi sebuah bisnis kecil kecilan yang populer. Bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi juga orang sehat. Berangkat dari situasi ini, menjual masker kain pun bisa menjadi ide usaha yang potensial dijalankan selama masa pandemic.

Menjual Hand Sanitizier

Menjaga kebersihan dengan menggunakan hand sanitizer juga menjadi sebuah kewajiban saat ini. Penggunaan hand sanitizer dengan kadar alkohol tertentu diyakini ampuh membunuh kuman. Karena peminatnya yang tinggi, maka bisnis ini juga dinilai menguntungkan di masa saat ini. 

Membuka Usaha Sembako

Kebutuhan sembako ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Di saat pandemi, peluang usaha ini cukup menjanjikan mengingat kebutuhan masyarakat akan sembako cukup tinggi. Saat ini toko sembako juga sudah bisa bekerja sama dengan perusahaan transportasi online dan e-commerce.

Membuka Jasa Pembuatan Video

Banyak hal kreatif yang bisa dilakukan selama di rumah saja untuk menghilangkan rasa bosan. Diantaranya membuat video. Kondisi ini bisa melahirkan usaha kreatif berupa jasa pembuatan video yang nantinya bisa digunakan untuk kepentingan komersial dan non-komersial.

Menjual Pakaian Online

Meskipun toko-toko baju offline yang ada di pusat perbelanjaan ditutup karena wabah COVID-19. Namun, pembelian baju tetap bisa dilakukan. Para pengusaha baju kini mulai melebarkan sayap dengan menjual bajunya secara online. Hal ini sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen karena faktanya meski pandemi kebutuhan masyarakat terhadap baju tetap ada.

Dengan demikian, pegiat usaha dapat memulai usaha baru dari sektor ini untuk menghasilkan profit yang baik dan menjadikan pekerjaan ini sebagai langkah awal dalam keadaan normal baru. Agar kedepannya usaha-usaha ini menjadi nilai tambah untuk perekonomian yang kian lesu pada saat ini.

Kesimpulan

Pandemi COVID-19 turut mengubah kebiasaan lama dalam dunia usaha dengan memaksa para pelaku usaha untuk membuat inovasi. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah membuka usaha kecil-kecilan atau putar haluan dengan melakoni bisnis berdasarkan demand yang ada di masyarakart. Jualan hand sanitizer, masker, dan ramuan herbal turut menjadi bukti bahwa inovasi harus terus berjalan karena keadaan yang tidak pasti.

Kebiasaan tatap muka dan kerja di kantor juga berganti menjadi work from home dan lebih mengandalkan perangkat teknologi serta aplikasi untuk berkomunikasi. Meeting, negosiasi dan pergantian sistem kerja menjadi hal lumrah yang mengharuskan semua orang untuk beradaptasi dalam menghadapi hari.

Paper.id, platform bisnis #1 Indonesia untuk segala jenis bisnis.

BISNIS LAIN MUSIM PANDEMI DI BAWAH INI PELAJARI SEKARANG JUGA


Pandemi virus corona membuat kondisi perekonomian mengalami gejolak besar. Perubahan tren dan kebutuhan prioritas konsumen pun mempengaruhi pilihan ide bisnis yang potensial. Berikut rekomendasi ide bisnis di tahun 2020 untuk kamu.

10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Perubahan Tren dan Prioritas Konsumen

Virus corona atau Covid-19 yang ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai pandemi di seluruh dunia memberi dampak besar untuk perekonomian. Minat beli konsumen menurun akibat masa karantina yang panjang membuat sebagian industri “mati suri”. Akibatnya, muncul pengurangan gaji karyawan bahkan PHK.

Dari sini, kita bisa melihat bahwa pandemi virus corona merubah gaya hidup sebagian besar manusia. Dari yang biasanya berkegiatan di luar rumah, menjadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kemudian dari yang sebelumnya menghabiskan pendapatan untuk 10 pos pengeluaran, kini dipangkas menjadi hanya 5 atau 8 pos pengeluaran.

Perubahan tren kemudian muncul akibat perubahan kebutuhan prioritas konsumen. Konsumen berpikir untuk tidak menghabiskan uang untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting terlebih dulu. Mengingat pendapatan yang tidak sesuai dari biasanya, serta masih ada kebutuhan lain yang lebih penting.

Seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan kebutuhan untuk investasi atau sekadar menabung. Sebab tidak ada yang bisa menjamin kapan masa pandemi ini akan benar-benar berakhir dan perekonomian kembali normal.

Segala perubahan itu kemudian juga berpengaruh pada ide bisnis di tahun 2020. Ya, ide bisnis tak bisa dipilih dengan asal jika kamu ingin bisnis berjalan sukses. Kamu harus melihat tren dan memprediksi lama eksistensi sebuah ide bisnis.

Rekomendasi Ide Bisnis di Tahun 2020

Setelah melewati masa karantina selama kurang lebih 3 bulan dan perlahan memasuki masa new normal, bisnis rumahan semakin naik daun. Untuk kamu yang mau ikutan membuka bisnis, 

1. Masker Kain

Masker Kain - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Ide bisnis di tahun 2020 yang pertama adalah masker kain. Memakai masker untuk segala kegiatan di luar rumah kini merupakan hal yang wajib. Tak heran jika masker kain kini banyak dicari konsumen, karena dapat digunakan berulang kali.

Masker kain yang bisa kamu jual mulai dari masker kain harga murah, sampai masker kain premium. Masker kain premium memiliki perbedaan pada kualitas jenis kain yang digunakan, serta warna dan motif yang beragam.

Produksi barang bisa dilakukan sendiri jika memungkinkan, atau cukup dengan menjadi reseller maupun dropshipper.

https://www.infotangsel.co.id/2020/09/bisnis-kecil-kecilan-yang-cocok-di-era.html ]

2. Perlengkapan Kebersihan dan Kesehatan

Perlengkapan Kebersihan dan Kesehatan - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Perlengkapan kebersihan dan kesehatan atau yang disebut juga new normal kit saat ini dibutuhkan banyak orang sehingga bisa menjadi peluang untuk ide bisnis di tahun 2020 ini. Kamu bisa menjual produk-produk seperti hand sanitizer, masker, face shield, sabun cair, dan lain sebagainya.

Penjualan bisa dibuat terpisah atau dalam bentuk paket bundling dengan harga yang lebih murah. Produk fashion juga kini masuk ke dalam perlengkapan kebersihan dan kesehatan yang dicari konsumen. Misalnya seperti jaket face shield.

3. Pakaian Rumah

Pakaian Rumah - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Ide bisnis di tahun 2020 untuk industri fashion sebenarnya masih terbilang aman untuk produk rumahan. Kini, orang-orang yang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah juga ingin tetap tampil trendy dan fashionable.

Maka dari itu, produk pakaian rumah kini sedang naik daun. Pakaian tidur alias piyama dengan bentuk kemeja dijual dengan berbagai warna yang sedang hype tahun ini. Yakni warna-warna cerah yang pas untuk musim panas seperti kuning, ungu muda, putih, merah muda, oranye, dan lain sebagainya.

Selain soal cutting yang bagus, pakaian rumah ini sangat nyaman dipakai tetapi tetap bisa kamu gunakan untuk pergi ke luar rumah. Untuk motif yang banyak dicari adalah motif tie dye.

4. Sewa Alat Panggang Barbeque

Sewa Alat Panggang Barbeque - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Selama masa pandemi ini, orang-orang tidak bisa bebas makan di restoran favorit. Nah, kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk berbisnis sewa alat panggang barbeque di rumah. Dengan mengedepankan kebersihan, ide bisnis di tahun 2020 ini berpotensi sukses.

Selain alat barbeque, kamu juga bisa menawarkan jasa sewa alat untuk makanan shabu-shabu atau lain sebagainya. Agar makin komplit, alat ini disewa bersama dengan paket bahan makanannya.

Peralatan bisa disewa berdasarkan hitungan jam atau disesuaikan dengan jam pengiriman dan pengambilan alat yang kamu tentukan.

5. Camilan Makanan Ringan

Camilan Makanan Ringan - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Siapa sih yang mampu menolak camilan makanan ringan? Ya, tidak ada salahnya mencoba ide bisnis yang satu ini. Makanan ringan homemade laku dijual karena dijamin kualitas bahan dan proses pembuatannya.

Penjualan makanan ringan juga terbilang praktis, bisa dijual secara online. Kemasan dan jenis makanan ini juga lebih aman untuk dikirim ke seluruh daerah. Tak heran jika cemilan ringan bisa menjadi ide bisnis di tahun 2020 sekarang.

6. Frozen Food

Frozen Food - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Selain makanan ringan, frozen food juga bisa dijadikan ide bisnis di tahun 2020. Pilihan frozen food yang banyak dicari misalnya risol mayo, pisang cokelat, dimsum, cilok, bahkan lauk siap saji dengan kemasan yang divakum.

7. Kopi Literan

Kopi Literan - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Masa pandemi rupanya enggak menghalangi orang untuk ngopi. Yap, kamu bisa banget nih menjual kopi literan yang dijual dalam kemasan botol kaca. Saat ini juga sudah banyak yang memulai mejual kopi literan sehingga sangat cocok untuk ide bisnis di tahun 2020.

Selain ukuran literan, kemasan ready to go dengan tumblr kecil juga bisa menjadi alternatif karena cepat dan mudah dibawa kemanapun.

8. Jamu Herbal

Jamu Herbal - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Sekali lagi, produk kesehatan akan selalu mendapat tempat di hati konsumen. Terutama di musim penyebaran penyakit seperti sekarang.

Jamu herbal adalah minuman sehat yang tidak semua orang bisa membuatnya sendiri, sehingga konsumen memilih untuk membeli saja. Untuk menjaga kualitas jamu, penjualan dengan sistem pre-order disarankan.

Selain jamu herbal cair, kamu juga bisa menjual jamu bubuk yang bisa diproduksi sendiri.

9. Jasa Salon on-Demand

Jasa Salon on-Demand - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Jika kamu memiliki keahlian di bidang make up dan kecantikan, jasa salon on demand bisa menjadi ide bisnis di tahun 2020. Bisnis ini dijalankan dengan sistem jemput bola. Jadi, jika ada permintaan untuk jasa tersebut, kamu akan mendatangi rumah konsumen untuk memberi pelayanan.

Jenis-jenis produk jasa yang bisa ditawarkan yakni private make up class, make up untuk berbagai acara privat, manicure pedicure, pijat relaksasi, potong rambut, dan lain sebagainya.

10. Jasa Fotografer Virtual

Jasa Fotografer Virtual - 10 Ide Bisnis di Tahun 2020 Saat Masa Pandemi Corona

Terakhir, jasa fotografer untuk virtual photoshoot juga bisa dicoba sebagai bisnis sampingan. Mengambil gambar secara virtual dengan kamera tentu bukan hal yang mudah. Makanya, ini menjadi ajang unjuk kebolehan kemampuanmu dalam bidang fotografi.

Sederet ide bisnis di atas dijamin sukses asalkan menyertakan inovasi di dalamnya. Selain itu, modal juga menjadi hal yang penting untuk memulai bisnis.

Tak usah bingung mencari tambahan modal bisnis, sebab kini kamu dapat mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA) secara cepat dan mudah melalui CekAja.com. Besaran kredit yang bisa didapat akan disesuaikan dengan pendapatanmu, dan kesanggupan membayar. Yuk, ajukan sekarang!


https://www.cekaja.com/info/ide-bisnis-di-tahun-2020/

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India