Friday, 18 September 2020

3 Kelurahan Zona Merah, Ini Sebaran Kasus Corona di Tangsel

Tangerang Selatan - Kasus Corona di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, mencapai 899. Kasus tersebut tersebar di 7 kecamatan.

Dihimpun dari website lawancovid19.tangerangselatankota.go.id, Kecamatan Pamulang menjadi wilayah yang paling banyak terdapat kasus Corona, yakni 270 kasus. Kemudian, disusul Kecamatan Pondok Aren sebanyak 254 kasus dan Kecamatan Ciputat Timur 92 kasus.

Terdapat 3 zona merah atau daerah dengan tingkat penularan tinggi di Tangerang Selatan. Ketiganya yaitu Kelurahan Serpong, Kelurahan Leknong Gudang, Kelurahan Jurangmang

Ketegori zona itu direkap per 7 September 2020.

Dari 899 kasus Corona di Tangerang Selatan, sebanyak 763 pasien dinyatakan sembuh dan 51 meninggal dunia. Berikut sebaran kasus Corona di Tangerang Selatan per 16 September:

https://www.infotangsel.co.id/2020/09/3-kelurahan-zona-merah-ini-sebaran.html ]

Kecamatan Ciputat = 77 kasus

Kecamatan Ciputat Timur = 92 kasus

Kecamatan Pamulang = 270 kasus

Kecamatan Pondok Aren = 254 kasus

Kecamatan Serpong = 68 kasus

Kecamatan Serpong Utara = 76 kasus

Kecamatan Setu = 62 kasus

Total = 899 kasus

[https://news.detik.com/berita/d-5175499/3-kelurahan-zona-merah-ini-sebaran-kasus-corona-di-tangsel]

https://www.infotangsel.co.id/2020/09/3-kelurahan-zona-merah-ini-sebaran.html

Berita Dahsyat Hari Ini Dirangkum Dari Media Mainstream Dan Medsos,Soal Gedung Kejaksaan Agung,Bagikan Sekarang Juga.

Gambar Radaractual.com
20200918 JUMAT Hari Ini
Berikut ini Resume  Hot Isue yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang  berkembang.

Publik menyimak secara cermat statemen Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo soal kebakaran gedung Kejaksaan Agung ada unsur kesengajaan sehingga merupakan tindak pidana umum yang harus diusut tuntas motif dan aktor intelektualnya. Isu lain yang menarik perhatian publik adalah JPU Kejagung limpahkan berkas perkara suap Jaksa Pinangki ke Pengadilan Tipikor.

1.Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 22 Agustus 2020 lalu memiliki unsur kesengajaan dan diduga direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niat untuk membakar gedung tersebut.

Pernyataan itu didasarkan pada hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sebanyak enam kali yang dilakukan oleh penyidik, Pusinafis, dan Puslabfor dengan metode SCI (scientific crime investigation). Selain itu, pernyataan tersebut juga didasarkan pada hasil pemeriksaan rekaman CCTV di TKP dan di sekitar lokasi TKP.

2. Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri menyimpulkan, kebakaran tersebut bukan diakibatkan oleh korsleting listrik, namun diduga karena ada api terbuka yang membuat gedung itu hangus. Ia mengatakan, sejak pagi hingga sore sebelum gedung tersebut terbakar, ada aktivitas renovasi di salah satu lantai yang diduga kuat merupakan sumber api.

“Hasil olah TKP, Puslabfor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek. Namun, diduga karena open flame atau nyala api terbuka,” kata Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Kamis (17/9).

Listyo mengatakan, telah terjadi dugaan tindak pidana umum dengan sengaja membakar gedung utama Kejagung. Karena itu, pihaknya meningkatkan statusnya ke tingkat penyidikan melalui gelar perkara atau ekspose kasus kebakaran tersebut. Sejauh ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 131 saksi.

3. Bareskrim Polri mengamankan sejumlah barang bukti dari olah tempat kejadian perkara (TKP) reruntuhan Gedung Kejaksaan Agung RI yang hangus terbakar pada 22 Agustus lalu. Polisi menyatakan kasus kebakaran tersebut masuk ranah pidana. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, dari barang bukti tersebut, penyidik menaikkan status perkara menjadi penyidikan.

“Barang bukti yang kami amankan berupa DVR CCTV, abu barang sisa kebakaran atau yang dikenal dengan hidrokarbon, potongan kayu sisa kebakaran,” kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/9).

4. Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung meski sudah menemukan unsur pidananya. Terkait hal itu, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menuturkan, pihaknya akan lakukan proses penyidikan lebih lanjut. “Selanjutnya kita akan segera melakukan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap potensial-potensial suspect atau potensial-potensi saksi yang kemudian bisa kita tingkatkan menjadi tersangka,” tegasnya, Kamis (17/9).

5. Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, menyatakan temuan Bareskrim Polri soal adanya unsur pidana dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung harus segera dituntaskan. Ia meminta agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional. “Komisi III mengimbau agar penanganan kasus ini ditangani secara transparan dan profesional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9). Politisi PDIP ini menunggu polisi menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran tersebut.(lanjutkan baca 20an item lainnya di bawah ini....)

6. Wakil Ketua Komisi III DPR dari NasDem, Ahmad Sahroni menduga kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus besar melibatkan pihak internal yang sedang diusut Kejagung. Menurutnya, dugaan itu terlihat dari waktu insiden kebakaran Gedung Utama Kejagung yang terlihat sistematis karena terjadi saat Kejagung tengah mengusut kasus besar yang melibatkan pihak internal.

“Kalau kita lihat waktunya, maka pembakaran ini bersifat sistematis dan terjadi memang saat Kejagung tengah mengusut kasus besar yang juga melibatkan pihak internal. Publik tahu lah kasusnya apa,” kata Sahroni, Kamis (17/9).

7. Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menggunakan uang yang diterima dari Djoko Tjandra sebesar 450.000 dolar AS atau sekitar Rp 6,68 miliar untuk keperluan pribadinya. Dari hasil penukaran valas, kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, terdakwa Pinangki lakukan pembelian mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, pembayaran sewa apartemen atau hotel di New York, bayar kartu kredit, bayar dokter home care.

“Serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai dollar AS,” ujar Hari Seetiyono. Uang dari Djoko Tjandra tersebut merupakan imbalan untuk kepentingan mengurus fatwa di Mahkamah Agung.

8. Djoko Tjandra diduga menjanjikan imbalan sebesar 1 juta dolar AS atau sekitar Rp 14,85 miliar kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk kepentingan mengurus pembebasan dirinya dari jerat pidana. Imbalan itu dijanjikan setelah Pinangki beserta Anita Kolopaking bersedia membantu Djoko Tjandra mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Sementara Pinangki diduga memberikan uang sebesar 50.000 dolar AS atau sekitar Rp 742,53 juta kepada Anita Kolopaking untuk mengurus fatwa MA.

9. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/9). Pinangki merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

“Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan dakwaan kumulatif, yaitu tindak pidana korupsi dan dakwaan TPPU,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Kamis. Selain Pinangki, Kejagung telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.

10. KPK sedang mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari. Salah satu yang didalami yakni laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut ada istilah “bapakmu” dan “bapakku” dalam pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung oleh Pinangki. “Kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, kemarin.

11. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra telah sepakat memberikan uang sebesar US$ 10 Juta kepada pejabat di Kejagung dan Mahkamah Agung untuk memuluskan proyek pembebasan terpidana kasus cessie Bank Bali. Namun, uang tersebut belum sempat diberikan lantaran proyek pengurusanfatwa di MA gagal di tengah jalan.

Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono melalui keterangan resmi, Kamis (17/9), menjelaskan,  proposal pengurusan fatwa MA untuk pembebasan Djoko Tjandra dibahas saat mereka bertemu di Malaysia pada November 2019. Untuk pengurusan itu, Pinangki dan Andi Irfan disebutkan akan mendapat US$ 1 Juta dari Djoko Tjandra apabila proyek tersebut mulus.

12. Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (17/9). Pemanggilan itu terkait pernyataan Ahok mengenai kondisi Pertamina termasuk usulannya agar Kementerian BUMN dibubarkan. Hasil dari pertemuan itu, Ahok diminta menjaga soliditas kerja tim di Pertamina.

“Tadi habis ketemu Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan diterima baik oleh Pak Erick. Saya juga membawa pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN,” kata Ahok dalam akun instagramnya, Kamis (17/9).

13. Jubir Demokrat yang kini menjadi politisi PDIP, Ruhut Sitompul mengabarkan, bila PDIP mengusung Puan Maharani sebagai Capres 2024, maka kandidat cawapresnya ada lima, yakni Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, atau Waketum Gerindra Sandiaga Uno.

“Jika Uni Puan Capres 2024, empat tokoh ini berpeluang jadi pendampingnya. Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar bisa. Airlangga juga bisa, Golkar. Sandiaga Uno, Gerindra, bisa. Banyak yang bisa,” kata mantan anggota Komisi III DPR ini, Rabu malam kemarin.

Ruhut menyebut, selain Uni Puan, ada Ganjar Pranowo yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah. “Ibu Mega itu sangat arif dan bijaksana. Mbak Puan bisa, Ganjar bisa, Pak Budi Gunawan bisa. Ada beberapa tokoh kami pantas,” ujar Ruhut lagi.

14. Jubir Kemenlu RI, Teuku Faizasyah menyatakan, pemerintah Indonesia menolak dengan tegas  klaim nine dash line oleh China. Ia memastikan wilayah perairan yang dilalui kapal coast guard China di Perairan Natuna pada 12 September merupakan wilayah sah Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE).

“Pada 13 September Kementerian Luar Negeri RI memanggil Wakil Dubes RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Jakarta. RI menolak tegas dan tidak mengakui klaim nine dash line Tiongkok. Titik kejadian berada di dalam yurisdiksi ZEE Indonesia yang sah dan berdasarkan perjanjian internasional UNCLOS 1982,” katanya dalam konferensi pers virtual, Kamis (17/9).

15. Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mempertanyakan kewenangan penyadapan dalam draf RUU Kejaksaan. Menurut Taufik, jika kewenangan penyadapan dicantumkan dalam konteks ketertiban umum pada RUU Kejaksaan, maka semua orang bisa disadap untuk mengetahui gerak-geriknya. Kalau mau ada (kewenangan) penyadapan, maka letaknya di ranah penegakan hukum.

“Tata letak kewenangan penyadapan, yang ada di dalam RUU ini, diletakkan di dalam kewenangan yang terkait dengan tikum atau ketertiban umum. Itu sangat luas dan sangat berbahaya,” kata Taufik dalam rapat Baleg di gedung DPR, Kamis (17/9).

16. Menlu Retno Marsudi mengatakan, masyarakat Indonesia akan mendapat vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau. Hal itu karena Indonesia mengikuti mekanisme Official Development Assistance (ODA). “Indonesia juga akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme ODA atau go finance. Dengan mekanisme pendanaan seperti ini tentunya akan berpengaruh pada harga,” kata Retno dalam konferensi pers virtual, Kamis (17/9).

17. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19. “Jadi targetnya 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin termasuk mereka yang sudah kena Covid-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu Insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman. Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity,’’ ujar Muhadjir.

18. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau warga yang berusia di atas 45 tahun untuk tidak keluar rumah jika tak ada keperluan mendesak. Sebab, data menunjukkan bahwa hampir 80 persen pasien Covid-19 yang meninggal dunia berusia di atas 45 tahun. “Kasus kematian paling banyak terjadi di usia 45 tahun ke atas, yakni sebesar 79,78 persen dari total kasus kematian Covid-19 di Indonesia. Kelompok usia ini harus menjaga kesehatan, sebisa mungkin tak berkegiatan di luar rumah dan menjaga pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya, kemarin.

 

19. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Pandu Riono menyarankan agar pemerintah mengembalikan penanganan Covid-19 seluruhnya kepada Kementerian Kesehatan. Dijelaskan, Kemenkes lebih berpengalaman dalam menangani wabah penyakit mulai dari kejadian luar biasa, wabah, hingga pandemi.

‘’Gugus Tugas Penanganan Covid-19 atau Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hanya merupakan tim ad hoc yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani masalah kesehatan di negeri ini,’’ katanya dalam diskusi virtual di Jakarta, kemarin.

20. Pandu Riono menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi memimpin sendiri penanganan Covid-19 di Indonesia dengan dibantu para menteri dan pejabat kementerian/lembaga yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya menangani pandemi di Indonesia. Pandu justru mempertanyakan urgensi Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tangani penanganan Covid-19 di 9 provinsi.

Menurut Pandu, tugas tersebut sebaiknya dipercayakan kepada Menkes Terawan Agus Putranto. ‘’Presiden kok menunjuk Menko Marves, apa karena dia enggak punya kerjaan, karena enggak ada inventasi di masa pandemi ini atau Presiden tak percaya pada Menkes? Ini yang jadi di pemerintahan,” kata Pandu dalam diskusi virtual, Kamis (17/9).

21. Presiden Institut Otda Djohermansyah Djohan mengatakan, para pejabat publik yang terkonfirmasi positif Covid-19 semestinya mengumumkan kepada publik. Ia menegaskan, keterbukaan itu merupakan tanggung jawabnya dan tidak semestinya dianggap sebagai aib. “Mungkin ada yang berpikir ini aib atau tidak enak, karena kultur kita cenderung seperti itu. Tidak mau membuka penyakit dan menganggapnya privasi. Tapi ini bukan soal itu,” katanya, Kamis (17/9) sembari menambahkan, pejabat publik semestinya menjadi teladan bagi masyarakat. Keterbukaan informasi itu untuk mencegah agar penularan Covid-19 tidak meluas.

22. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, tidak ada batas wilayah yang jelas antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Wilayah kedua negara hanya dibatasi dengan patok-patok pembatas. Menurut Tito, kondisi ini merisaukan Gubernur Kalimantan Utara.

“Ini untuk Pak Gubernur saya paham betul kegalauan Bapak. Jika bapak ibu datang ke Pulau Sebatik, di sana tak ada borderline yang benar-benar jelas. Atau garis batas yang jelas, (di sana) adanya patok saja,” ujar Tito dalam webinar nasional yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kamis (17/9).

23. Sekitar 2,16 km lahan di Desa Seberang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimanan Utara masuk wilayah Malaysia. Hal itu terjadi sejak adanya pemasangan patok batas negara yang baru di areal patok 1 dan 2 Sebatik. Menurut Camat Sebatik Utara, pemasangan patok baru tersebut membuat 44 warga kehilangan lahan mereka karena lahan pertanian mereka masuk wilayah Malaysia. Tak hanya itu. Jalan menuju kantor Kecamatan Sebatik Utara juga terpotong karena sebagian menjadi milik Malaysia.

“Jalan masuk kantor Kecamatan Sebatik Utara terpotong sekitar 30 meter. Jadi kalau mau ke kantor camat, kita lewat Malaysia, kita jadi pendatang haram (imigran gelap) untuk sementara,” katanya sambil tertawa.

24. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah sengketa perbatasan wilayah Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Menurut Tito, sengketa-sengketa yang ada diselesaikan satu per satu menurut skala prioritas. “Ada beberapa dispute atau sengketa perbatasan. Baik darat, laut terutama. Ini diselesaikan dengan skala prioritas secara bertahap,” ujar Tito dalam webinar nasional yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (17/9).

25. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi meminta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi. Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi  saat peresmian PLBN Aruk di Kabupaten Sambas pada 17 Maret 2017 lalu.

“Beliau mengatakan fungsi kegiatan dari Pos Lintas Batas Negara tidak hanya untuk pengurusan administrasi dan birokrasi serta politis semata-mata, namun juga harus dimanfaatkan menjadi titik baru dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Mahfud MD dalam webinar bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9).

26. Polri meminta agar Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (PAM Swakarsa) tidak dipolitisasi sehingga menjadi polemik di publik. Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono menjelaskan, PAM Swakarsa yang digunakan polisi saat ini berbeda dengan apa yang dikenal publik pada era 90-an.

“Itukan (polemik PAM Swakarsa) ditarik di politik lagi, pada intinya kan saya sampaikan bahwa ini mengukuhkan apa yang sudah ada. Kok kami ditarik lagi ke 98,” kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta.Tksh,  Salam Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID

Thursday, 17 September 2020

Berita LUAR BIASA Hari Ini,Dikumpulkan Dari Media Mainstream Dan Medsos,Ayo Bagikan Dan Bela Kebenaran

20200917 KAMIS HARI INI 
Berikut ini Resume  HOT Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang  berkembang 

1. Pernyataan Komisaris Utama (KOMUT) Pertamina, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok soal borok-borok Pertamina dan usulannya agar Kementerian BUMN dibubarkan, masih menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi Senayan. Ahok pun dibantai politisi DPR atas sikapnya yang blak-blakan tersebut. Selain itu publik juga menyoroti isu-isu actual lainnya.

1.Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Menteri BUMN Erick Thohir adalah dua orang yang sedang dalam kondisi kesasar. “Ahok dan Eric sama-sama nyasar, tetapi salah satu dari keduanya sudah agak siuman,” cuit Fahri lewat akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Rabu (16/9).

Menurut dia, Ahok dan Erick sama-sama kesasar. “Yang satu sudah agak siuman tapi yang satu masih asyik salah jurusan, metro mini keluyuran di media sosial kayaknya gak bakal sampai tujuan,” tulis dia. Tak hanya itu, Fahri juga menyatakan keduanya adalah orang-orang ‘titipan’ di Kementerian dan Perusahaan yang saat ini ditempatinya.

Fahri menyebut, Erick dan Ahok sama-sama ditunjuk, bukan terpilih. “Erik dan Ahok ini keduanya titipan sebab keduanya penunjukan. Hanya pejabat “elected” yang bukan titipan kemudian yang “selected”. Mereka berdua ini “appointed”. Jadi duduk aja bareng sesama orang nyasar. Siapa tau bisa ketemu arah baru,” kata dia.

2. Wakil Ketua Komisi VII DPR Ramson Siagian mengungkapkan kritik yang disampaikan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, seharusnya dikomunikasikan dengan dewan direksi, dewan komisaris, Menteri BUMN bahkan Presiden. “Kalau memberikan kritik harus ada solusi dan tindakan langsung meminta sinergikan antar komisaris, dirut dan dewan direksi,” kata Ramson, Rabu (16/9).

Politisi PDIP yang pindah ke Gerindra ini mengungkapkan jika memang ada masalah harus diperiksa kapan masalah tersebut terjadi. “Jadi harus dilihat masalahnya itu di direksi kapan? Kemarin apa bagaimana? Kalau ada kerugian itu juga harus dilihat ada insefisiensi di mana. Harusnya komisaris utama menyampaikan itu ke dewan direksi,” ujar Ramson. (Baca terus 20an item lainnya di bwh...)

3. Anggota Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo memperingatkan para pejabat BUMN, termasuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, agar hati-hati dalam melontarkan pernyataan. Eko menilai Ahok seharusnya ikut mencari solusi atas permasalahan yang dialami BUMN yang dipimpinnya saat ini, PT Pertamina (Persero).

“Sebagai Komisaris Utama (Pertamina), Pak Ahok perlu memiliki instrumen pengawasan, dan mekanisme di internal secara utuh, dan bahkan bisa membantu melaporkan dan merekomendasikan langsung ke Menteri BUMN apabila ditemukan fakta adanya praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oknum-oknum direksi Pertamina tersebut,” kata Eko kepada wartawan, Rabu (16/9).

4. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Subardi, menilai Ahok sedang menceritakan ketidakmampuannya sebagai Komisaris Utama (Komut) dalam mengawasi Pertamina. Ia khawatir kritik yang dilontarkan Ahok membuat performa Pertamina makin memburuk. Sebab, Ahok mengkritik Pertamina dengan cara yang emosional dan kasar.

“Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya mengawasi Pertamina, lantas Ahok teriak-teriak di media, jangan seperti itu,” kata Subardi kepada wartawan, Rabu (16/9).

5. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai kritik Ahok terhadap Pertamina tidak substansial. Menurutnya, kalau sebagian orang menilai Ahok bikin gaduh, ada benarnya. Politikus PKS ini mengatakan Ahok seharusnya tidak hanya mengkritik Pertamina. Namun, juga memberi solusi perbaikan terhadap persoalan internal di Pertamina.

6. Sekjen PAN yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai sikap Ahok yang membongkar aib Pertamina ke publik atau pihak luar tidak tepat dan tidak pas. Eddy mengatakan ada mekanisme di internal Pertamina jika ada masalah. Menurut dia, hasil rapat direksi ataupun komisaris seharusnya tidak diungkap ke publik.

‘’Jika memang ada permasalahan di dalam tubuh Pertamina terkait direksi, terkait proses bisnis yang berjalan, terkait keputusan-keputusan investasi atau apa pun namanya, Pak Ahok itu memiliki mekanisme di dalam internal Pertamina untuk melaksanakan tugas dan pokok fungsinya sebagai Komisaris Utama,” ujar Eddy.

7. Hanya politisi Golkar Nusron Wahid yang agak membela Ahok. Anggota Komisi VI DPR ini Wahid menilai, mungkin Ahok sebagai komisaris utama (komut) sudah lelah terhadap kondisi yang menjadi aib di Pertamina.

“Pada satu sisi, Ahok itu bagian dari Pertamina. Dia bertanggung jawab untuk memperbaiki borok yang ada. Dia ikut bertanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit, karena dia bagian dari keluarga besar Pertamina, bukan mengumbar borok dan penyakit ke publik,” kata Nusron kepada wartawan, Rabu (16/9).

Menurut Nusron, pihak internal Pertamina harus berbenah menyikapi apa yang disampaikan Ahok. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, para direksi dan komisaris Pertamina harus lakukan evaluasi.

8. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meluruskan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai jabatan titipan. Menurutnya, jabatan komisaris memang titipan kementerian, khususnya Kementerian BUMN. “Soal komisaris di BUMN ya semua berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari Kementerian BUMN,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/9).

Arya menjelaskan sudah sewajarnya jabatan komisaris diisi orang yang memiliki representatif pemerintah. Ia menekankan BUMN adalah perusahaan milik negara. “Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN gitu loh,” ucapnya.

9. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut, ada istilah ‘king maker’ dalam pembicaraan antara jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking. Ia mengatakan, istilah ‘king maker’ itu menjadi bukti baru yang menyeret Djoko Tjandra yang diserahkan ke KPK. Boyamin berharap, KPK mendalami bukti baru tersebut sekaligus mengambilalih penanganan kasus Djoko Tjandra.

“Kalau toh supervisi sudah terlalu ketinggalan, saya minta untuk ambil alih. Tapi melihat nama ‘king maker’ itu, kemudian saya minta dilakukan penyelidikan baru tersendiri yang ditangani KPK untuk meneliti ‘king maker’ itu siapa,” ujar Boyamin.

10. Eks politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya diduga tak bermain sendiri dalam kasus Djoko S Tjandra, diduga keras ada politisi lain yang membantu Andi Irfan sehingga bisa  berhubungan dengan terpidana kasus cessie Bank Bali tersebut. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman meminta KPK, Polri dan Kejaksaan Agung mengusut keterlibatan politisi lain tersebut. “Sepanjang ada buktinya, penyidik harus menelusuri adanya dugaan itu,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, kemarin.

Mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella meyakini, ada orang berpengaruh yang turut membantu Andi Irfan. Sebab, Andi Irfan bukanlah sosok yang cukup berpengaruh dalam kasus ini. “Ini kan ada tiga klaster, polisi, jaksa dan politisi. Saya yakin ini otaknya adalah klaster politisi, jadi KPK harus usut ini klaster politik, yang belum terbongkar adalah siapa atasannya Andi Irfan Jaya,” ujarnya.

11. MAKI akan menyerahkan bukti kepada KPK perihal dugaan kuat keterlibatan lima orang baru dalam kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Djoko Tjandra. Dalam rilisnya, Boyamin Saiman meminta KPK untuk mendalami pihak lain berinisial T, DK, BR, HA dan SHD. Sampai saat ini, ia enggan menginformasikan perihal inisial nama tersebut berikut profesinya.

“Saya sudah membuka preview, saya besok akan menyerahkan bukti yang diminta KPK berkaitan dengan permohonan saya melakukan supervisi yang minggu kemarin saya masukkan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, kemarin.

12. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta status pencekalan terhadap Rahmat dalam kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk pengurusan proyek bebas Djoko Tjandra melalui fatwa Mahkamah Agung (MA).

Seperti diketahui, Rahmat merupakan pihak yang mengenalkan Pinangki kepada Djoko Tjandra saat masih berstatus buron. Rahmat membawa Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019 lalu. “Rahmat sudah dicekal. Kami terus lah (lakukan pemeriksaan), untuk saksi,” kata Febrie kepada wartawan di Gedung Bundar Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/9).

13. Kejaksaan Agung melimpahkan barang bukti dan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (15/9) malam lalu. “Dilakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada JPU,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono.

Sebelumnya, berkas perkara untuk tersangka Jaksa Pinangki dikembalikan JPU kepada penyidik Kejagung karena dinilai belum lengkap. Penyidik lalu melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk JPU. Berkas perkara yang sudah diperbaiki kemudian dilimpahkan kembali kepada JPU.

14. Jaksa Pinangki Sirna Malasari segera disidang dalam kasus dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang ( TPPU). Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sedang menyusun surat dakwaan untuk Pinangki. Selanjutnya, surat dakwaan akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

“JPU segera membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara tindak pidana korupsi dan TPPU atas nama tersangka PSM tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, kemarin.

15. Pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber berinisial AA (27) terancam hukuman mati. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, tersangka AA dijerat pasal berlapis. Pasal yang disangkakan adalah pasal percobaan pembunuhan, pasal pembunuhan, dan pasal penganiayaan menyebabkan luka.

‘’Jadi, AA dijerat Pasal 340 juncto Pasal 53 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 53 subsider Pasal 351 ayat 2. Selain itu, AA juga dijerat Pasal 2 dan Pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Kalau ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau seumur hidup, paling (lama) 20 tahun (penjara),” kata Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (16/9) sembari menyebutkan, hari ini (Kamis, 17/9), Polri akan lakukan rekonstruksi kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber dan AA akan memeragakan sejumlah adegan.

16. Tersangka penusuk Syekh Ali Jaber dipastikan dalam kondisi yang normal. Menurut polisi, AA tidak mengalami gangguan jiwa. Kesimpulan itu didapatkan setelah tim psikiater Pusdokes Polri memeriksa dan mengobservasi AA dalam sesi tanya jawab. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, setelah dilakukan sesi tanya jawab, tim psikiater menyatakan tersangka tidak mengalami gangguan kejiwaan. “Tersangka bisa menjawab pertanyaan dari psikiater. Jadi tersangka ini masih sadar,” kata Pandra, Rabu (16/9).

17. Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri turut diterjunkan dalam penanganan kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, penyidik dari Mabes Polri juga turun ke TKP. Mereka mendalami apakah pelaku yang berinisial AA tersebut melakukan aksinya sendiri atau ada keterlibatan pihak lain.

“Tentunya ingin melihat apakah tersangka ini melakukannya sendirian atau ada yang menyuruh, atau ada orang lain. Semuanya ini sedang kita lakukan penyelidikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jaksel, kemarin. Sejauh ini, polisi mengaku sudah memeriksa 13 orang saksi, baik dari pihak keluarga, mereka yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), dan panitia acara.

18. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, total biaya ganti rugi dalam kasus penyerangan Mapolsek Ciracas dan perusakan aset warga Ciracas dan Pasar Rebo oleh oknum TNI mencapai Rp 778.407.000. Biaya tersebut  diberikan kepada 109 orang yang menjadi korban perusakan oleh oknum TNI

Sementara total kerugian materiil atas rusaknya Pos Polisi TMII, Polsek Pasar Rebo, dan sejumlah kendaraan di Mapolsek Ciracas ditaksir sebesar Rp 1,63 miliar. Berdasarkan kesepakatan, kerugian materiil tersebut akan ditanggung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana. Sedangkan Puspom TNI sendiri saat ini sudah menetapkan 65 oknum TNI sebagai tersangka kasus penyerangan itu.

19. Dua dari tiga korban penyerangan oknum prajurit TNI di Polsek Ciracas, Jakarta Timur, hingga kini belum bisa dimintai keterangan sebagai saksi. Keduanya masih menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kedua korban merupakan polisi, yakni Bripda BD dan Bripka T. “Setelah dinyatakan sehat, kewajiban kami untuk minta keterangan kepada yang bersangkutan,” ujar Komandan Pusat Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad), Letjen TNI Dodik Widjonarko dalam konferensi pers, kemarin.

20. Danpom Kodam Jaya Kolonel CPM Andrey Swatika Yogaswara mengatakan, Prada MI tak menyangka berita bohong mengenai penganiayaan yang dialaminya berujung penyerangan Polsek Ciracas. Hal tersebut diungkapkan Prada MI saat menjalani penyidikan sebagai tersangka kasus dugaan penyerangan Polsek Ciracas.

Prada MI merasa malu dan takut setelah mengetahui dampak perbuatannya. Ia juga menyesali perbuatannya. Penyesalan tersebut dirasakannya setelah mengetahui dampak buruk atas berita bohong yang ia karang.

21. Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah meneken aturan mengenai batas usia pensiun bagi anggota satuan pengamanan ( satpam). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, tanggal 5 Agustus 2020.

Batas usia pensiun bagi anggota satpam perorangan berbeda-beda sesuai pangkatnya. “Untuk anggota satpam yang berasal dari orang persorangan yaitu 56 tahun bagi pelaksana, 58 tahun bagi supervisor, dan 70 tahun bagi manajer,” seperti dikutip dari draf yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

22. Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 September baru mencapai Rp 241,06 triliun dari total anggaran sebesar Rp 695,2 triliun, atau baru 34,7 persen anggaran PEN yang berhasil dicairkan pemerintah. Menyikapi capaian itu, Ketua Satuan Tugas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan pencairan anggaran hingga akhir September untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kami menyadari bahwa kami akan mencoba untuk terus meningkatkan angka penyaluran ini sampai akhir September,” kata Budi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/9).

23. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengakui, pengetatan PSBB di DKI Jakarta berdampak terhadap ekonomi. Namun, ia bersyukur dalam waktu yang singkat sentimen pelaku pasar bisa kembali sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali bangkit. “Kalau saya lihat IHSG sudah kembali di atas 5.000 dalam beberapa hari terakhir dan saya harapkan ke depannya akan terus membaik,” katanya, Rabu (16/9) kemarin.

24. Presiden Jokowi menyampaikan dukacita atas meninggalnya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Pernyataan belasungkawa itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada keluarga Saefullah. “Atas nama Presiden RI, Pak Jokowi menyampaikan kepada kepada keluarga, bahwa beliau turut berdukacita,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Rabu (16/9).

25. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran masih bisa menampung banyak pasien. Kata dia, tower 4 Wisma Atlet masih kosong, dari 1.546 tempat tidur yang tersedia, belum satu pun yang terisi. Tower 5, baru terisi 39 persen atau 610 tempat tidur dari  total kapasitas 1.570 tempat tidur. Tower 6 baru terisi 57 persen atau 750 dari 1.306 tempat tidur. Tower 7 terisi 68 persen atau 891 dari 1.308 tempat tidur yang tersedia.

26. PB IDI meminta pemerintah membentuk komite perlindungan kesehatan bagi tenaga medis yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19. Pembentukan komite ini dinilai mendesak di tengah kian banyaknya dokter yang gugur akibat menangani pandemi. IDI berharap pemerintah lakukan upaya yang lebih konkret untuk memberikan perlindungan kepada dokter dan tenaga medis.

“Salah satu upaya konkret yang kita harapkan adalah membentuk komite perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan,” kata Ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi, kemarin.

27. Pemerintah Indonesia menggandeng Badan PBB untuk Anak-anak (UNICEF) guna bekerja sama dalam pengadaan vaksin virus corona di Nusantara. Ajakan itu termaktub dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken Rabu (16/9). Dalam MoU tersebut, UNICEF bakal berupaya membantu Indonesia dalam menyediakan vaksin covid-19 secara merata dan menyeluruh.

“UNICEF dan dan mitranya berkomitmen terhadap negara-negara yang telah bergabung dalam COVAX (Covid-19 Vaccine Global Access) facility, termasuk Indonesia untuk mengadakan dan memberikan vaksin Covid-19 yang aman dan efektif secara cepat dan dalam skala besar,” kata Menkes Terawan Agus Putranto dalam video yang diunggah melalui kanal Kementerian Kesehatan RI, Rabu (16/9).

28. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan kurikulum yang menerapkan standardisasi pembelajaran siswa tidak menghasilkan capaian pendidikan yang diinginkan. Untuk itu ia berupaya mengubah dengan konsep kurikulum baru.

“Karena kita sudah mencoba menstandardisasi (pembelajaran dalam kurikulum), dan itu tidak bekerja. Banyak negara melakukan itu. Dan standardisasi ini tidak memberikan hasil yang kita inginkan. Saya pikir kita perlu merangkul keberagaman dalam kurikulum,” katanya melalui konferensi video dalam wawancara berbahasa Inggris, Rabu (16/9).

https://www.infotangsel.co.id/2020/09/berita-luar-biasa-hari-inidikumpulkan.html

Tksh,  Salam, Indonesia Maju.

Wednesday, 16 September 2020

Berita Paling Ramai Hari Ini Di Indonesia Dikumpulkan Dari Media Mainstream Dan Medsos, Simak Terus.

foto dari hops id
20200916 RABU HARI INI 
Berikut ini Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang

Sikap Komut PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang membongkar borok-borok di Pertamina dan usul pembubaran Kementerian BUMN, komitmen Menhan  Prabowo Subianto yang tak ingin Indonesia jadi negara boneka dalam konflik di Laut China Selatan, isu tentang BIN punya pasukan khusus, rencana preman pasar dilibatkan dalam penegakan protokol kesehatan, soal penikaman Syekh Ali Jaber, seragam Satpam yang diberi pangkat dan mirip seragam polisi sebagai HOT ISU yang menjadi perbincangan hangat pagi ini.

1.Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dibubarkan. Alasannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol perusahaan pelat merah tersebut termasuk seorang presiden.

Menurut Ahok, sebaiknya Kementerian BUMN diganti menjadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura. Jadi, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tetapi menjadi Indonesia Incorporation.

“Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek. Persoalannya presiden nggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya,” kata dia dalam sebuah video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN di YouTube, Selasa (15/9).Sebagai komisaris, Ahok mengatakan dirinya tidak merasa bertugas melakukan pengawasan, melainkan hanya sebagai eksekutor. “Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat, surga belum masuk,” tandasnya. (teruskan baca 20 artikel lainnya di bawah.... )

2. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok juga mengungkapkan berbagai borok lain yang menempel di badan usaha milik negara itu. Aib-aib itu terkait manajemen Pertamina, mulai dari urusan ganti jabatan, persoalan gaji, direksi yang lobi ke kementerian,  hingga utang perseroan. Ahok mengatakan bahwa kehadirannya di Pertamina telah mengganggu “keharmonisan” yang ada di perusahaan pelat merah tersebut.

Bahkan, katanya, dia menyebut dirinya sebagai pembuat kekacauan dan kekisruhan. “Pertamina sudah aman-aman, sudah nyaman-nyaman, kok Ahok masuk. Ini brengsek Ahok menganggu keharmonisan saja,” ujar Ahok dalam video tersebut.

3. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Anak buah Prabowo Subianti ini menilai Ahok telah membuat gaduh di Pertamina.

“Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Karena ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh,” kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9).

Menjelaskan permintaannya agar Ahok dicopot dari jabatannya, Andre menyebut Antara lain soal pernyataan Ahok perihal aib manajemen Pertamina. Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik.

4. Menhan Prabowo Subianto memastikan tidak akan menjadikan Indonesia jadi negara proxy alias negara boneka bagi yang tengah berkonflik di Laut China Selatan. Indonesia tak akan terlibat dengan aliansi militer dan konflik di LCS dalam kondisi apapun. Walaupun, RI memiliki hubungan dagang yang baik dengan China, Prabowo tak akan bergabung dan ikut dalam pakta pertahanan negara lain.

Bahkan, kata Dahnil, Prabowo terus mendorong diplomasi agar kedua negara tak melakukan konflik berkepanjangan di wilayah itu. “Jadi dalam kondisi apapun, Indonesia tidak akan terlibat dalam aliansi-aliansi militer dan konflik di Laut China Selatan. Tapi tentu Indonesia, Pak Prabowo terus dorong diplomasi melalui Bu Menlu termasuk melalui Pak Prabowo sendiri,” kata Staf Khusus Mehan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin.

5. Deputi VII Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto membantah bahwa pihaknya memiliki pasukan khusus sebagaimana ramai diberitakan. Wawan menjelaskan, pasukan khusus Rajawali merupakan kode sandi untuk Pendidikan Intelijen Khusus (Dikintelsus). Tujuannya agar personel BIN memahami tugas dan dinamika di lapangan terkait intelijen tempur, taktik dan teknik intelijen di medan hutan, perkotaan, serta peningkatan kapabilitas SDM. “Ini bukan pasukan (unit) tersendiri, namun kepelatihan intelijen khusus yang diberikan kepada personel BIN yang bertugas di lapangan (bersama TNI, Polri),” kata Wawan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

6. Deputi VII Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan, pasukan khusus Rajawali merupakan kode sandi untuk Pendidikan Intelijen Khusus (Dikintelsus). Tujuannya agar personel BIN memahami tugas dan dinamika di lapangan terkait intelijen tempur, taktik dan teknik intelijen di medan hutan, perkotaan, serta peningkatan kapabilitas SDM. “Ini bukan pasukan (unit) tersendiri, namun kepelatihan intelijen khusus yang diberikan kepada personel BIN yang bertugas di lapangan (bersama TNI, Polri),” kata Wawan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

7. Ketua MPR Bambang Soesatyo meluruskan pernyataannya terkait keberadaan pasukan khusus di Badan Intelijen Negara ( BIN). Menurut Bamsoet, tidak ada pasukan khusus di institusi yang dipimpin oleh Budi Gunawan itu, seperti yang dipersoalkan dalam beberapa waktu terakhir. “Tidak ada pasukan khusus BIN yang diributkan. Video yang saya unggah di akun Instagram saya itu adalah demonstrasi para taruna-taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara ( STIN) yang baru selesai pendidikan dengan berbagai keahlian khusus,” katanya, Selasa (15/9).

Menurut Bamsoet, pasukan yang diberi nama Rajawali itu memang sengaja mempertunjukkan atraksi kepada para tamu undangan yang menghadiri kegiata Inagurasi Peningkatan Statuta STIN dan peresmian patung Bung Karno di STIN, Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

8. Kepala Staf Keperesidenan Moeldoko mengikuti langkah Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk Syekh Ali Jaber di kediamannya, Selasa (15/9) kemarin. Moeldoko yang didampingi Deputi V KSP Jaleswari Jaleswari Pramodhawardhani antara lain memastikan, aparat keamanan saat ini sedang bekerja keras untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini secara transparan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

9. Kepala BNPT, Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya tengah mendalami dugaan pelaku penyerangan Syekh Ali Jaber terafiliasi dengan kelompok terorisme. Hal ini disampaikan Boy dalam rapat kerja terkait anggaran tahun 2021 dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Boy mengatakan, pihaknya juga menyelidiki jejak digital pelaku penyerangan Syekh Ali Jaber.

Dijelaskan, informasi yang diterima dari keluarga menyebutkan bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa selama lima tahun terakhir. Namun ia mengatakan, BNPT dan aparat penegak hukum tidak percaya begitu saja meski ada bukti kejiwaan tersangka yang bermasalah dari sebuah rumah sakit di Lampung pada 2016  “Tentunya kita tidak percaya begitu saja, kita telah bersama-sama dengan aparat melakukan pendalaman lebih lanjut terutama berkaitan dengan masalah apakah yang bersangkutan benar-benar gila atau pura-pura gila,” ujarnya.

10. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siradj meminta, pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber harus diberi sanksi yang berat. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat sehingga kejadian serupa tidak akan terulang. “Harus mendapat sanksi yang berat supaya memberi pelajaran kepada yang lain sehingga tidak terulang lagi,” kata Said kepada wartawan, Selasa (15/9). Said menilai penusukan tersebut merupakan tindakan yang biadab dan tidak bermoral. Karenanya, pelakunya harus diberi hukuman sesuai aturan yang berlaku.

11. Sementara itu, penusuk Syekh Ali Jaber bernisial AA (24) telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan selama  48 jam. Dari pemeriksaan tersebut, tersangka belum memberikan informasi yang jelas mengenai motif penusukan. Ia hanya mengaku, merasa dihantui oleh korban. “Tersangka hanya mengakui dia merasa dihantui oleh Syekh. Itu kan keyakinan dia (tersangka). Nah ini membutuhkan analisis dan pendapat ahli,” tutur Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad.

12. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Polri menghitung secara cermat rencana pelibatan jeger atau preman di pasar dalam membantu menegakkan protokol kesehatan Covid-19. “Termasuk dampak psikologis bagi masyarakat secara luas khususnya pedagang di pasar, mengingat pemahaman publik selama ini bahwa hadirnya preman untuk beberapa kondisi sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa(15/9).

Bamsoet menyarankan, Polri menggandeng tokoh-tokoh yang lebih berpengaruh agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Tokoh-tokoh itu, bisa dari pimpinan Pasar Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh organisasi. “Mengingat peran tokoh-tokoh dinilai lebih efektif dan dibutuhkan di kalangan masyarakat,” ujarnya sembari mengingatkan,  Polri tetap objektif dan selalu terukur dalam mengambil kebijakan dan mengayomi masyarakat.

13. Ketua DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ( IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahudin mengatakan, Wakapolri tidak perlu sejauh itu (melibatkan preman pasar, red) untuk membantu aparat keamanan mengawasi aktivitas warga dalam menjalankan protokol kesehatan di pasar. “Tak perlu sejauh itu, jauh lebih efektif bila pengawasan itu dilakukan oleh paguyuban atau ketua-ketua blok pasar. Keterlibatan pedagang justru memperkuat disiplin para pedagang,” katanya, kemarin.

14. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan pernyataannya terkait pelibatan “jeger” atau preman dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan di pasar. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, kemarin, Gatot menjelaskan, pelibatan preman akan diawasi oleh TNI- Polri. Ia mengatakan, pihaknya tidak hanya melibatkan preman, tetapi seluruh komunitas masyarakat yang memiliki pemimpin formal dan informal seperti komunitas perkantoran, hobi, dan pasar.

“Kita menegakkan Perda. Jadi nanti Polri, TNI dengan unsur terkait akan membantu dan mendampingi melaksanakan (penegakan hukum mengenai protokol kesehatan),” tegas Gatot dalam rapat tersebut.

15. Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengubah seragam satuan pengamanan atau Satpam, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Ia menggagas, seragam Satpam berwarna coklat mirip seragam anggota kepolisian dan nantinya seragam tersebut juga disertai dengan pangkat.

“Untuk filosofi seragam satpam yang warna coklat muda untuk baju dan coklat tua untuk celana, dengan makna coklat identik dengan warna tanah atau bumi, kayu, dan batu, yang berarti warna alami,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, kemarin.

16. Presiden Jokowi menerima Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo di Istana Bogor, Selasa (15/09). Dalam pertemuan itu, tim kajian ketahanan pangan nasional Lemhannas RI memberi masukan kepada Jokowi seputar ketahanan pangan. Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaaan Lemhannas RI Edi Permadi yang ikut dalam pertemuan itu membeberkan lima masukan yang disampaikan ke Jokowi.

Di antaranya menyangkut soal lahan pangan atau food estate. Ia menyebut, food estate dapat mendorong terciptanya rantai ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, food estate perlu didukung pembiayaan pertanian yang feasible dan digitalisasi pasar.

17. Presiden Jokowi meminta sejumlah menteri bekerja sama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 di 9 provinsi. Kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian.

18. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo meminta para penyidik bijaksana dalam menindak pelanggar protokol kesehatan selama pandemi corona. Arahan itu disampaikan Listyo kepada 421 jajaran reserse dan kriminal di seluruh Indonesia secara virtual, Selasa (15/9) kemarin. Ia meminta jajarannya berkoordinasi dengan instansi terkait guna membahas sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut.

“Terhadap pelanggar protokol kesehatan agar penyidik cermat dan teliti menentukan jenis pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, pidana umum,” ujar Listyo.

19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengaku khawatir terhadap munculnya klaster pilkada di Depok di tengah pandemi Covid-19. Ia berharap agar semua pihak saling mengawasi penerapan protokol kesehatan selama masa kampanye.

Secara spesifik, RK menyorot Wali Kota Depok Mohammad Idris yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Depok 2020. “Saya titip protokol kesehatan masa kampanye. Saya titip karena Pak Wali (Idris) akan berkontestasi lagi. Mudah-mudahan akan berkampanye dengan protokol kesehatan,” kata RK dalam lawatannya ke Depok, kemarin.

20. Kejaksaan Agung berharap kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari disidangkan dalam waktu dekat lantaran berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21). Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

“Kami (penyidik) berharap, agar mungkin secepatnya juga kami dorong untuk segera ke pengadilan. Dalam satu atau dua hari inilah, karena sudah P-21,” kata dia, kepada wartawan, Selasa (15/9). Febrie masih enggan untuk menjabarkan secara rinci mengenai pasal yang akan digunakan dalam surat dakwaan Jaksa nantinya. Terkait peristiwa penerimaan gratifikasi oleh Jaksa Pinangki akan dijelaskan secara rinci dan terbuka saat persidangan.

21. Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Brigjen TNI M Saleh tak membantah antrean ambulans di Wisma Atlet seperti terekam dalam video yang beredar di pesan singkat WhatsApp.

Dalam video berdurasi 29 detik itu nampak antrean ambulans di kompleks RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Namun Saleh menegaskan antrean itu bukan karena banyak pasien masuk hingga tak mendapat kamar. Dia berkata antrean terjadi karena banyak pasien masuk harus melakukan registrasi untuk masuk ke RSD Wisma Atlet.

22. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menilai isolasi terpusat terhadap pasien Covid-19 tanpa gejala merupakan kebijakan yang tepat. Dia mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal isolasi terpusat untuk mengurangi beban rumah sakit dan mencegah klaster keluarga ketika isolasi mandiri di rumah. “Ini penting untuk mencegah beban di RS dan juga untuk mencegah timbulnya kluster keluarga,” ujar Dicky, Selasa (15/9).

Dicky menuturkan China dan Korea Selatan telah lebih awal menerapkan isolasi terpusat terhadap pasien Covid-19 tanpa gejala. Kedua negara itu juga menyediakan lokasi khusus untuk karantina rumah sakit yang ditujukan untuk pasien dengan gejala ringan dan sedang.

23. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut 78 perawat pasien Covid-19 telah meninggal dunia. Muhadjir pun menekankan pentingnya peran perawat dalam penanganan pandemi Covid-19.

24. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya 48 tenaga perawat di masa pandemi virus corona. Ia mengatakan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat memiliki risiko tertular yang tinggi. Atas dasar itu, Terawan meminta kepada para tenaga medis untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap tindakan, termasuk dari mulai dari penjemputan pasien sampai pelepasan pasien, sehingga para temaga medis aman dari Covid-19.

“Rasa dukacita mendalam juga saya sampaikan atas gugurnya 48 perawat dalam perjuangannya memberikan pelayanan kepada pasien untuk melawan Covid-19, paling banyak dari wilayah Jawa Timur. Semoga jasa-jasa para pahlawan kesehatan diterima di sisi Tuhan YME,” ujarnya dalam konferensi pers Doa Perawat untuk Negeri, di kanal YouTube BNPB, Selasa (15/9).

25. KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap seorang arsitek bernama Lo Jecky dalam kasus dugaan suap/gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016 yang menjerat eks Sekretaris MA, Nurhadi Abdurrachman (NHD). Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa penyidik mendalami aliran uang Nurhadi yang diduga digunakan untuk mendesain rumah di kawasan Hang Lekir dan Patal Senayan.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan profesi saksi sebagai arsitek yang mendesain rumah milik Tersangka NHD yang berada di kawasan Hang Lekir dan Patal Senayan yang diduga bahwa dana yang dibayarkan oleh Tersangka NHD untuk mendesain kedua rumah tersebut berasal dari suap dan gratifikasi yang diterimanya,” ujar Ali Fikri, Selasa (15/9).

26. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperingatkan soal masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2020 mendatang. Wapres menyebut netralitas ASN merupakan penyakit lama yang tidak kunjung sembuh. Tak hanya di Pilkada, netralitas ASN di pusat dan daerah juga selalu dipertanyakan ketika Pilpres. Karena itu, Ma’ruf meminta KASN lakukan pengawasan ekstra terhadap para ASN.

“Netralitas ASN dalam pilkada ini kayaknya penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh, belum sembuh. Masalah netralitas itu jadi cacatnya demokrasi kita dalam pelaksanaan pilkada,” kata Ma’ruf Amin seperti dilansir Antara, Rabu (16/9).

27. Menko PMK, Muhadjir Effendy mengaku melapor ke Presiden Joko Widodo terkait terlalu banyaknya tangan kementerian yang mengurus soal stunting sehingga malah tidak terurus.

“Tantangannya adalah, jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi. Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/9).

28. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi meminta DPR tidak memasukan klaster pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, tetapi dibuat Omnibus Law sendiri di bidang pendidikan. Menurut dia, UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan Kedokteran dapat menjadi Omnibus Law di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Unifah mengatakan, RUU Cipta Kerja merupakan “sapu jagat” yang menghimpun 79 undang-undang (UU) menjadi 1 UU. Selain itu, lebih dari 1.000 pasal dipadatkan menjadi hanya 174 pasal. Sehingga, pada banyak pasal menimbulkan berbagai persoalan .

Ia menilai, semangat RUU Ciptaker adalah untuk memudahkan iklim investasi dan memangkas birokrasi perizinan yang berbelit dan tumpang tindih. Namun, ia mempertanyakan kecocokan masalah pendidikan ke dalam RUU Cipta Kerja.
Tksh,  Salam, Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID


Tuesday, 15 September 2020

Berita TERBARU DI INDONESIA Yang Dihimpun Dari Berbagai Sumber Media Mainstream Dan Medsos,Silakan Bagikan.

20200915 SELASA hari ini
Berikut ini Resume HOT Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang.

1. Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan, rasa nasionalisme atau cinta tanah air seseorang kepada negara bisa hilang bila orang-orang yang memimpin dalam pemerintahan negara tersebut sangat koruptif. Sindiran tersebut disampaikannya dalam acara pelantikan mahasiswa baru UNS Solo, Senin (14/9).  “Karena nasionalisme itu bisa luntur kalau orang-orang yang memerintah di negara itu koruptif. Mau enaknya sendiri. Kesetiaan bisa berpindah,” tegas Mahfud.

Mahfud bercerita, anak-anak potensial dan berprestasi di Indonesia banyak yang kesulitan mencari kerja dan kesulitan memperoleh izin berusaha di dalam negeri. Indonesia masih dibelenggu oleh budaya nepotisme yang sangat kuat berakar di tengah masyarakat. “Kalau bukan family-nya ga diterima, kalau tidak bayar gak diterima. Kalau izin perusahaan harus nyuap,” ujarnya.

2. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta jajaran Satpol PP tidak tergoda oleh uang sogokan selama mengawasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masa PSBB secara total. Anies berpesan kepada seluruh jajarannya bersinergi untuk memastikan pelaksanaan PSBB berjalan tertib dan lancar. Ia meminta anak buahnya memegang teguh komitmen untuk tidak menjual kewenangannya terhadap uang sebesar apapun.

3. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyatakan, pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta perlu disinkronkan. Karena itu, sebelum pelaksanaannya, pemerintah pusat bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten menggelar rapat sinkronisasi. (...teruskan baca berita 20an item lainnya di bawah...)
[ https://www.infotangsel.co.id/2020/09/berita-terbaru-di-indonesia-yang.html ]

4. Presiden Jokowi meminta agar setiap pengambilan keputusan terkait penanganan Covid-19  dikoordinasikan terlebih dahulu antar-para pengambil kebijakan. sehingga keputusan yang dihasilkan betul-betul bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat baik dari aspek kesehatan atau pun aspek lain. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).

5. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai, BIN tidak memiliki payung hukum untuk membentuk pasukan khusus. Pembentukan pasukan khusus, justru berpotensi menimbulkan polemik, lantaran kekuatan bersenjata selama ini menjadi ranah TNI dan Polri.
“Hanya dua lembaga itu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengadakan pasukan bersenjata,” kata Syarief dalam keterangan tertulis, Senin (14/9) seraya menambahkan, ‘’Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada klausul yang mengatur bahwa BIN boleh memiliki pasukan bersenjata.’’

6. Guru Besar bidang Politik dan Keaman Unpad, Bandung Muradi menegaskan, Badan Intelijen Negara ( BIN) tidak diperkenankan memiliki satuan pemukul sendiri. Meski demikian, ia mengatakan, BIN diperkenankan memiliki agen khusus yang memiliki kemampuan yang lebih baik, dengan menyesuaikan medan penugasannya.
Sebagai lembaga intelijen, Muradi menjelaskan, karakteristik tugas BIN adalah untuk mendeteksi dini setiap potensi ancaman keamanan yang timbul. “Badan intelijen di negara demokratis tidak diperkenankan memiliki satuan pemukul sendiri. Karena karakteristik lembaga intelijen bukan satuan pemukul, melainkan deteksi dini yang end user-nya adalah presiden,” kata Muradi, Minggu (13/9).

7. Seperti diketahui, BIN memamerkan pasukan khusus Rajawali yang menampilkan atraksi militer pada saat acara Inagurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Plaza STIN, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/9). Keberadaan pasukan khusus BIN ini kali pertama mencuat ke publik melalui rekaman video Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang diunggah di akun instragam pribadinya @bambang.soesatyo. Video berdurasi 38 detik itu menunjukkan, pasukan khusus ini mengenakan seragam serba hitam lengkap dengan senjata laras panjang.
Selain itu, beberapa personel juga tampak menggunakan seragam kamuflase militer. Mereka memperagakan parade militer di hadapan Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono, beserta sejumlah jenderal. Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesetyo, menyanjung keberadaan pasukan khusus tersebut.

8. Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam Azis Syamsuddin merasa prihatin atas penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber di Lampung, Minggu (13/09). Politisi asal Lampung ini meminta aparat kepolisian membuka motif pelaku penyerangan. Azis juga meminta, aparat kepolisian cepat dan tegas dalam melakukan investigasi kasus penyerangan sehingga motif pelaku dapat diketahui, termasuk jika ada aktor di belakangnya.
“Saya mengutuk keras peristiwa itu, aparat penegak hukum dapat harus segera membuka motif pelaku penyerangan yang tidak bermoral itu. Kepolisian jangan mudah memberikan kesimpulan ‘gangguan kejiwaan’ terhadap pelaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/9).
Azis berharap, peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi aparat keamanan dalam melakukan pengawasan saat kegiatan ceramah. “Saya mempertanyakan standar operasional pengamanan yang dilakukan, terlebih ini ulama besar. Saya minta fungsi deteksi dini dan keamanan ke depannya dapat dilakukan dengan baik oleh kepolisian dan intelejen,” ujarnya.

9. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk ulama Syekh Ali Jaber di kediamannya, Senin (14/9) malam. Syekh sehat walafiat, fisiknya kuat, dan tetap semangat bercerita tentang kegiatan dahwahnya. Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.  “Beliau sempat menitipkan salam sungkem untuk disampaikan kepada Presiden, bahwa Syekh Ali Jaber baik-baik saja. Alhamdulillah,” ujar Mahfud MD.
Mahfud MD menginstruksikan aparat keamanan, Densus 88, Kabaintelkam, BIN, BAIS, dan BNPT mengusut tuntas kasus penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber. Mahfud mendorong agar aparat keamanan segera melakukan pemetaan dan pemantauan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada para da’i, terutama ulama.

10. Menko Polhukam Mahfud MD belum percaya pelaku penusukan ulama Syekh Ali Jaber mengalami gangguan jiwa. “Spekulasi di masyarakat ada dugaan, berdasarkan pengakuan keluarganya, si penusuk ini sakit jiwa, tetapi kita belum percaya. Menurut dia, spekulasi pelaku gangguan jiwa baru bisa dipastikan setelah penyelidikan oleh aparat selesai.
“Kan ada tetangganya, ada jejak digitalnya. Kalau orang sakit jiwa jejak digitlanya kayak apa, kelurganya melihatnya kayak apa, tetangganya melihat kayak apa, teman-temannya melihatnya kayak apa. Baru kita dapat menyimpulkan dia sakit jiwa,” kata Mahfud.

11. Polresta Bandar Lampung memeriksa pelaku penusukan Syekh Ali Jaber secara intensif untuk mendapatkan motif pelaku. Pemeriksaan terhadap pelaku berinisial AA (27) itu dilakukan sejak pelaku dibawa dari Polsek Tanjung Karang Barat pada Minggu (13/9) sekitar pukul 20.00 WIB hingga Senin (14/9) pukul 15.00 WIB.

12. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, polisi menjerat pelaku penusukan Syekh Ali Jaber, AA (27) dengan dua pasal terkait penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak. Polisi telah tetapkan AA sebagai tersangka dan ditahan 20 hari ke depan sejak Senin (14/9).
“Sesuai Pasal 351 ayat 2 (KUHP) dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun,” tegas Awi Setiyono, kemarin.

13. Kapal KN Pulau Nipah-321 milik Bakamla RI mengusir kapal coast guard China dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (14/9). Dalam upaya pengusiran itu, personel KN Pulau Nipah sempat bersitegang dengan personel kapal China.
“Kapal Coast Guard China 5204 akhirnya bergerak keluar ZEE Indonesia dengan dibayang-bayangi KN Pulau Nipah-321 usai bersitegang melalui radio,” ujar Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Wisnu Pramandita dalam keterangan tertulis, kemarin.
14. Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah dalam keterangannya, Senin (14/9 mengatakan, pemerintah Indonesia melayangkan protes kepada Pemerintah China terkait masuknya kapal coast guard China di wilayah yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu (12/9). Protes tersebut disampaikan melalui Kedutaan Besar Indonesia di China pada Minggu (13/9).

15. Polri meminta daerah yang belum memiliki perda terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan agar merampungkan perda tersebut dalam pekan ini ini. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono telah memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan pemda yang belum memiliki perda dimaksud.
‘’Sebab, pemberian sanksi dalam Operasi Yustisi  terkait protokol kesehatan mengacu pada perda. Operasi tersebut menyasar masyarakat yang tidak menggunakan masker,’’ kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono dalam diskusi virtual, Senin (14/9).

16. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyatakan, masyarakat yang mampu (orang kaya) nantinya tak mendapat subsidi vaksin Covid-19. Ia mengatakan, masyarakat mampu harus membeli sendiri vaksin Covid-19 yang kini sedang menjalani uji klinis ketiga di Bandung, Jawa Barat. Erick menambahkan, saat ini pemerintah terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai produsen vaksin untuk pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia.

17. Presiden Jokowi meminta Menkes Terawan Agus Putranto mengaudit sekaligus mengoreksi protokol keamanan di rumah sakit. Jokowi ingin rumah sakit menjadi tempat yang aman dari penularan Covid-19, baik bagi dokter maupun tenaga kesehatan.
Kepala Negara juga berpesan agar Menkes memastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di RS rujukan Covid-19 untuk kasus-kasus yang berat. Sementara untuk kasus sedang dan ringan, pemerintah juga terus berupaya menambah fasilitas isolasi.

18. Menkes Terawan Agus Putranto menjelaskan, pemerintah menambah jumlah ruangan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, untuk pasien covid-19 tanpa gejala hingga dengan gejala ringan.  Penambahan itu untuk menambah kapasitas tempat tidur seiring dengan terus meningkatnya tingkat okupansi tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta. Selama ini yang digunakan baru tower 6 dan 7. Di Tower 6 terdapat 1.746 tempat tidur dan baru terisi 888 tempat tidur. Sedangkan di tower 7 terdapat 2.472 tempat tidur dan baru terisi 749 tempat tidur.

19. Presiden Jokowi meminta ekonomi digenjot hingga akhir September guna menghindari resesi. Ia menilai, Indonesia hanya memiliki kesempatan hingga akhir September agar pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif. Untuk itu ia meminta jajarannya segera menyalurkan berbagai dana bantuan sosial yang telah dianggarkan pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Terkait pemulihan ekonomi nasional kita masih punya waktu sampai akhir September dalam meningkatkan daya ungkit ekonomi kita, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga di kuartal ketiga ini,” kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/9).

20. KPK berjanji segera tentukan status dugaan TPPU eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar perkara dan segera meneken surat perintah penyidikan terkait TPPU Nurhadi. “Sudah ada ekspose. Kita tinggal menunggu saja. Mungkin dalam waktu dekat. Mudah-mudahan enggak terlalu lama lagi,” ujar Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/9).

21. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, KPK telah menyelamatkan uang negara hingga Rp 90,5 triliun pada semester I tahun 2020. Menurut, Firli keberhasilan pemberantasan korupsi tidak bisa dilihat dari banyaknya orang yang ditangkap. ‘’Jumlah uang yang diselamatkan juga mesti dihitung,’’ katanya dalam raker dengan Komisi III DPR di Senayan, Senin (14/9).

22. Dalam raker tersebut, Firli mengajukan usulan tambahan anggaran untuk KPK pada tahun 2021 sebesar Rp 825 miliar. Menurut Firli, anggaran itu akan dimanfaatkan untuk memperbanyak penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
“Tambahan anggaran 2021 nanti kurang lebih Rp 825 miliar dan itu akan kami gunakan untuk membangun budaya antikorupsi dengan memperbanyak penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas yang merupakan bagian dari program kerja KPK untuk mengedepankan pendidikan antikorupsi dan sosialisasi pencegahan korupsi,’’ ujarnya.

23. Plt Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Senin (14/9) malam mengumumkan, sidang etik dengan agenda pembacaan putusan Terperiksa Ketua KPK Firli Bahuri (FB) dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap (YPH) ditunda hingga Rabu (23/9).
Ipi menerangkan penundaan sidang itu karena diperlukan tindakan cepat terkait penanganan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Dewan Pengawas. Pasalnya, dari hasil pelacakan internal ditemukan indikasi interaksi antara anggota Dewas KPK dengan pegawai yang terinfeksi virus corona.

24. Presiden Jokowi menugaskan Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo untuk mengawal kasus penyebaran virus corona di 8 provinsi. Yakni, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim,  Sumut, Sulsel, Kalsel, dan Papua.
“Bapak Presiden meminta dua minggu ini dikoordinasikan, dikonsentrasi di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (14/9).

25. Wakil Ketua Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi meminta tambahan anggaran Rp 400 miliar pada  2021 untuk biaya renovasi Gedung Utama Kejaksaan Agung yang terbakar pada 22 Agustus lalu. “Kejaksaan memohon kiranya Komisi III DPR mendukung dan menyetujui tambahan anggaran di tahun 2021 sebesar Rp 400 miliar untuk pembangunan kembali Gedung Utama Kejaksaan Agung,” kata Arimuladi dalam raker dengan Komisi III DPR, Senin (14/9). Menurut Setia, kerusakan gedung utama akibat kebakaran itu cukup menganggu kerja Kejagung.
Seperti diberitakan, kerugian akibat kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada Sabtu (22/8) diperkirakan mencapai Rp 1,12 triliun. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, perkiraan kerugian tersebut terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, terkait gedung dan bangunan. Kedua, kerugian yang menyangkut isi dalam bangunan terbakar.

26. Ada silang pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dengan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo terkait tempat isolasi mendiri pasien Covid-19. Di satu sisi Pemprov DKI menyiapkan GOR di Jakarta sebagai salah satu tempat untuk isolasi pasien Covid-19, tetapi di sisi lain Doni Monardo melarang Pemprov DKI Jakarta gunakan GOR untuk mengisolasi mandiri pasien covid-19.
“Kita sampaikan pesan ke Gubernur DKI agar sementara tidak gunakan tempat-tempat, GOR, balai, yang mungkin kualitasnya tidak begitu memadai, sehingga kenyamanan masyarakat yang mendapat perawatan ini akan lebih maksimal,” ucap Doni dalam konferensi pers usai ratas bersama Presiden Jokowi melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/9).

27. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Supriansa mempertanyakan urgensi anggaran Rp 121 miliar untuk pengamanan MotoGP dan Piala Dunia U-20 Tahun 2021. Ia mengatakan dua ajang internasional tersebut belum tentu digelar di Indonesia, sebaiknya anggaran itu dialihkan untuk urusan yang lebih mendesak di tengah pandemi Covid-19.
“Saya kira angka itu bisa dialihkan pada program Polri yang mendesak. Itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk digeser karena belum ada pelaksanaannya,” kata Supriansa dalam raker Komisi III dengan Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9).

28. Jubir Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra periode2020- 2025. Dasco juga mengatakan, saat ini Saras tengah mengikuti orientasi partai hingga beberapa hari ke depan.
Tksh,  Salam, Indonesia Maju.
INFOTANGSEL.CO.ID
https://www.infotangsel.co.id/2020/09/berita-terbaru-di-indonesia-yang.html ]

Friday, 11 September 2020

Berita Ter HOT HARI INI Di Himpun Dari Mainstream Dan Medsos.


20200911 JUMAT HARI INI
*Berikut ini Resume HOT Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang"

1. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan PSBB secara ketat atau total panen dukungan. Pendukungnya menganggap kebijakan Anies sejalan dengan kehendak Presiden Jokowi yang meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Namun demikian, kebijakan Anies juga dikritik keras oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketum Golkar ini menyatakan, gara-gara kebijakan tersebut, ISHG langsung anjlok alias terjun bebas.

2. Dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/9) kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selama ini IHSG bergerak cukup stabil. Namun kembali anjlok pagi ini lantaran pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan PSBB ketat.
“Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000,” ujar Airlangga.
Sementara itu di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah hari ini juga bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah terhadap dolar AS hari ini dibuka di Rp 14.799 atau melemah 34,00 poin (0,23 persen).
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan PSBB secara total. Riza mengatakan bahwa sebelum Pemprov DKI mengambil keputusan tersebut, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami juga terus koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili gugas pusat atau satgas pusat, jadi semuanya sejak awal hingga hari ini,” tutur Riza, Kamis (10/9).
4. Jurbir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota. Itu karena PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9).
Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari. Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia.
5. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, sampai saat ini masih ada tujuh daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB). “Tujuh daerah itu terdiri dari dua provinsi yakni DKI Jakarta dan Banten serta 5 kabupaten/kota yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9).
6. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, semua tempat tidur di tujuh rumah sakit rujukan Covid-19 DKI Jakarta sudah terisi penuh. Data ini tercatat hingga 8 September 2020. “7 Dari 67 rumah sakit rujukan Covid-19 penuh 100 persen. ICU dan isolasinya penuh 100 persen,” kata Wiku.  Sementara itu, tempat tidur ruang isolasi maupun ICU di 46 rumah sakit  rujukan Covid-19 terisi di atas 60 persen. Sisanya, yakni 14 rumah sakit terisi di bawah 60 persen.
7. Jubir PKPI Sonny Tulung mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) total di Ibu Kota. Ia menyatakan, keputusan Anies menarik rem darurat dengan menerapkan kembali PSBB sesuai dengan kondisi Covid-19 di Ibukota yang tidak kunjung membaik.
Ia meminta keputusan ini tidak dikaitkan dengan afiliasi politik apa pun.  “Keputusan PSBB ini bukan tentang Istana atau tentang Balaikota, tetapi ini tentang kita semua, tentang keselamatan masyarakat,” kata Sonny, Kamis (10/9).
8. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) minimal selama tiga pekan. Usulannya itu didasarkan pada masa inkubasi virus corona sekaligus masa transisi ke arah kesembuhan.
“Masa inkubasi itu kan 14 hari. Kemudian ada transisi seminggu. Jadi biar tuntas. Kenapa cuma seminggu? Karena masih ada orang yang keluar juga di 11 bidang. Jadi IDI mengusulkan minimal 3 minggu,” ujarnya, kemarin.
9. Pemkot Bogor memutuskan untuk memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) hingga Senin (14/9). Keputusan itu disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai mengikuti rapat koordinasi secara online dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan kepada daerah Bodebek, Kamis (10/9). Bima mengungkapkan, saat ini Pemkot Bogor belum bisa memutuskan untuk mengikuti DKI Jakarta yang menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih ketat.
10. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan tidak butuh penghargaan dalam menangani Covid-19. Hal yang paling dibutuhkan hanya kepatuhan masyarakat dalam mengikuti segala aturan yang diterapkan. “Dalam rangka penanganan Covid-19 ini saya, Rusli Habibie tidak butuh penghargaan. Saya hanya ingin masyarakat tunduk terhadap aturan, itu saja,” kata Rusli Habibie, Kamis (10/9).
Rusli mengaku selama ini fokus menyiapkan segala keperluan rumah sakit yang menjadi tempat rujukan pasien Covid-19. Sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) juga dikerahkan untuk sosialisasi protokol kesehatan.
11. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyiapkan Stadion Patriot Candrabhaga sebagai tempat untuk mendukung isolasi mandiri pasien Covid-19. Rencana ini disiapkan lantaran kapasitas tempat tidur untuk perawatan isolasi pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit daerahnya terus meningkat. Rumah sakit rujukan yang tersebar di Kota Bekasi kini sudah terisi 90 persen oleh pasien Covid-19.
Rahmat mengatakan, Stadion Patriot Candrabhaga disediakan untuk pasien Covid-19 yang berstatus sebagai orang tanpa gejala (OTG). Dengan disiapkannya ruang isolasi mandiri oleh Pemkot, diharapkan upaya ini dapat mencegah penyebaran klaster keluarga. Terutama, bagi pasien Covid-19 yang tinggal di permukiman padat.
12. Anggota IDI sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Vito Anggarino Damay, mengajak tokoh masyarakat, termasuk publik figur ikut menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan dan perilaku adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19. Menurut dia, penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru sangat diperlukan untuk dapat menekan laju penularan Covid-19.
13. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah akan menambah kapasitas fasilitas kesehatan untuk menangani pasien Covid-19. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah mengubah hotel menjadi rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19.
“Pemerintah pusat memberi perhatian khusus kepada perkembangan situasi dan akan selalu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan faskes,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Graha BNPB yang ditayangkan di YouTube BNPB, Kamis (10/9).
14. Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta terus meningkat, menyebabkan ketersediaan ruang perawatan intesif ( ICU) hanya cukup untuk seminggu. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengatakan tingginya kasus Covid-19 di ibukota Indonesia ini harus segera direm, sebab menurut paparannya, jumlah pasien akan mencapai 636 orang pada 15 September 2020.
Ketua Departemen Menejemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Irwandy, SKM, MScPH, MKes, mengatakan berdasarkan data yang dipaparkan Gubernur DKI, kasus aktif Covid-19 di Jakarta saat ini mencapai sekitar 11.245 kasus. “Dengan kapasitas kamar isolasi sekitar 4.503 kamar, ini berarti daya tampung (ICU) di Jakarta kurang lebih 40 persen dari total kasus aktif tersebut,” jelas Prof Irwandy, Kamis (10/9).
15. Polri Gelar Operasi Yustisi Corona dan Bagikan 34 Juta Masker. Operasi ini untuk mendisiplinkan masyarakat menggunakan masker dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan operasi ini melibatkan jajaran Polri, TNI, Satpol PP hingga kejaksaan. “Ada polisi, TNI, Satpol PP, kejaksaan, hakim itu akan dilakukan pagi, siang, malam untuk masyarakat dengan sanksi yang tegas,” kata Gatot di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).
Gatot menerangkan dalam operasi ini setiap anggota bakal dibekali masker untuk dibagikan kepada masyarakat. Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) ini menuturkan dalam Operasi Yustisi ini aparat juga akan terus memantau masyarakat untuk tidak berkumpul. Baik di perkantoran, pasar dan tempat-tempat lainnya.
16. Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada Senin (14/9). Hanya 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama masa PSBB. Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan, 11 sektor yang diizinkan beroperasi harus membatasi karyawannya maksimal 50 persen selama berada di kantor.
17. Komisi II DPR meminta Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP merumuskan aturan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas untuk setiap tahapan Pilkada Serentak 2020. Komisi II menargetkan aturan tersebut selesai paling lambat 14 September 2020. Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang dibacakan Ketua Ko misi II DPR, Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
18. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak yakin peserta Pilkada 2020 menaati protokol kesehatan. Menurut Sultan, kesadaran dari masing-masing pendukung pasangan calon untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, perlu adanya tim khusus supaya peserta pilkada disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Semoga tidak terjadi (klaster pilkada) masalahnya itu bagaimana di Pilkada itu sendiri punya kesadaran ada tim yang bisa menjaga protokol kesehatan. Ning opo iyo aku kok ora yakin (tapi apakah iya, aku kok tidak yakin),” kata Sultan kepada wartawan, Kamis (10/9).
19. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengingatkan agar penanganan virus corona (Covid-19) tetap diperhatikan di tengah gelaran Pilkada 2020.
“Pastikan bahwa suksesnya Pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya pilkada kalau penanganan Covidnya gagal,” kata Erick saat memberikan sambutan dalam acara Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).
Erick menyebut ini menjadi tantangan bagi KPU, Bawaslu, hingga para pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2020. Oleh karena itu, Erick mengharapkan dukungan semua pihak untuk juga turut serta dalam rangka penanganan Covid-19.
20. Puluhan ribu orang menandatangani petisi untuk menunda Pilkada Serentak 2020. Petisi bertajuk “Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021” itu diunggah di situs change.org. Hingga Kamis (10/9) pukul 15.40 WIB, tercatat sebanyak 30.414 orang telah menandatangani petisi penundaan Pilkada.
Petisi tersebut diinisiasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yaitu ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, Kemitraan.
21. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, hingga saat ini pemerintah  belum punya rencana untuk menunda pelaksanaan Pilkada  pada 9 Desember 2020. Ia berharap,  sebaiknya semua pihak dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak saling bekerja sama, sehingga Pilkada dapat berjalan aman dan minim risiko penularan Covid-19.
22. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyinggung pihak-pihak yang mempertentangkan ajaran agama dan Pancasila sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Ma’ruf menegaskan, pelbagai nilai yang terkandung dalam ajaran Pancasila sama sekali tak bertentangan dengan ajaran agama mana pun yang diakui di Indonesia.
“Banyak pihak yang berupaya mempertentangkan antara Pancasila dengan ajaran agama. Sampai saat ini pun upaya-upaya seperti itu masih terus terjadi,” kata Ma’ruf dalam acara Simposium Nasional Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila yang disiarkan di Kanal Youtube BPIP RI, Kamis (10/9).
23. Staf Khusus Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo menyoroti penyalahgunaan agama sebagai alat kepentingan politik. Menurut Benny, saat ini isu agama menjadi aspirasi untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sehat.
“Problemnya adalah kita muncul saat ini menghadapi situasi, di mana agama itu menjadi aspirasi kepentingan untuk merebut kekuasaan dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat,” kata Benny dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (10/9).
24. Ketua Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Maman Imanulhaq menyebut radikalisme dan terorisme tidak bisa lepas dari permasalahan puritanisme. Menurut Maman, puritanisme merupakan akar dari seseorang bisa menjadi radikal dan berujung melahirkan aksi terorisme.
“Saya melihat bahwa puritanisme menjadi akar dari persoalan radikalisme, dari puritanisme orang jadi radikalisme, radikalisme akhirnya melahirkan terorisme,” ungkap Maman dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (10/9).
25. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom menilai radikalisme yang tumbuh di Indonesia tak lepas dari kebijakan negara yang tidak adil dan prorakyat. Menurut Gultom, gerakan radikalisme muncul karena reaksi dari ketidakadilan tersebut.
“Di Indonesia, gerakan radikal yang lahir dari fundamentalisme ini saya melihat juga merupakan reaksi terhadap sesuatu. Sesuatu itu apa? ada banyak hal, bisa reaksi terhadap kebijakan negara yang kurang prorakyat,” kata Gultom dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (10/9).

26. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan gelar perkara terhadap kasus yang menjerat Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Jum’at (11/9). Gelar perkara kali ini dilakukan di Kantor KPK yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
“Benar. Sebagai pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana ketentuan UU, KPK mengundang pihak Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk gelar perkara di KPK terkait perkara yang diduga melibatkan tersangka Djoko Tjandra dkk,” ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri, kemarin.

27. KPK diminta menjadikan gelar perkara kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai momentum membongkar keterlibatan petinggi Kejagung. “Momentum itu harus dimanfaatkan oleh KPK untuk menggali informasi terkait dengan apakah ada petinggi Kejaksaan Agung yang sebenarnya mengetahui pertemuan antara Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko S Tjandra,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Kamis (10/9).
Dalam gelar perkara yang rencananya dilaksanakan besok di Kantor KPK, Kurnia juga meminta agar lembaga antirasuah itu mendalami peran oknum Mahkamah Agung (MA) dalam sengkarut penanganan kasus Djoko Tjandra. Sebab, pihaknya menduga kuat ada keterlibatan pejabat MA dalam proses pengurusan fatwa perihal eksekusi Djoko Tjandra melalui Pinangki.

28. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempercepat proses penanganan kasus rasuah pengadaan tanah kuburan yang diduga melibatkan calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar.
Deputi Penindakan KPK, Karyoto, mengatakan bahwa pihaknya berencana melakukan pemeriksaan terhadap Johan sebelum pemilihan serentak berlangsung pada Desember mendatang. “Insyallah kalau kita semuanya sehat dan teman-teman tidak ada halangan. Insyaallah (sebelum Desember),” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Kamis (10/9).

29. Kejaksaan Agung memeriksa anak mantan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Grace Veronica Sompie, karena jaksa Pinangki Sirna Malasari belanja di toko online miliknya dengan total pembelian hingga Rp20 juta. Namun Febrie enggan menjelaskan secara rinci mengenai barang yang diborong Pinangki dari Grace.
“Jadi memang ada pembelian online yang kebetulan si Anak lagi jualan barang-barang. Nah Pinangki beli dia transfer, nilainya juga kecil cuma Rp20 juta,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/9).

30. Mantan Ketua MPR, Amien Rais memastikan, ia akan membentuk partai baru. Amien mengatakan, dibentuknya partai baru tersebut berawal dari keprihatinannya dan sahabat-sahabatnya atas kondisi bangsa dan negara Indonesia.
Amien mengatakan, partai baru itu akan menggunakan semboyan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin. Semboyan dan asas tersebut, menurut Amien, akan membimbing aksi, kiprah, aktivitas, gerakan dan pengorbanan ia dan sahabat-sahabatnya. “Pendek kata lebih baik dari situasi dan kondisi kita saat ini,” ujarnya dalam  video yang diunggah dalam akun YouTube Amien Rais Official, Kamis (10/9).

31. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah merampungkan susunan kepengurusan partai periode 2020-2025. Susunan kepengurusan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan. “Kepengurusan Gerindra baru disampaikan kepada Kemenkumham pada tanggal 8 September 2020,” kata Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (10/9). Dasco mengatakan, sesuai amanat kongres partai yang digelar pada Agustus lalu, Prabowo merupakan formatur tunggal dalam penyusunan kepengurusan baru.

32. Pomdam III Siliwangi menyelidiki kecelakaan kendaraan lapis baja (tank) Yonkav 4 yang menabrak gerobak dan empat sepeda motor yang terparkir di Jalan Raya Rajamandala, tepatnya Kampung Pakemitan, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, pada Kamis (10/9).
Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi, Kolonel Inf Wellyanto mengatakan, kendaraan tank tersebut tengah melaksanakan latihan uji siap tempur. Ia menegaskan, saat ini pihaknya sudah melakukan musyawarah dan mengganti kerugian materil. “Kerugian personel tak ada, hanya (kerugian) materil beberapa sepeda motor dan kita sudah lakukan musyawarah dan ganti rugi,” ujarnya.

33. Polisi muda PDIP Arteria Dahlan mengatakan, dirinya tidak ingin membawa kasus cucu Pendiri PKI Sumbar ke ranah hukum, tetapi keluarga besar Arteria ingin melaporkan pembuat isu tersebut ke polisi.
“Ini bukan saya, pihak keluarga masih mau mengajukan upaya hokum. Ini sedang kita rapatkan. Iya, keluarga Wahab Syarif dan Keluarga Ahmad Dahlan. Kalau saya pribadi nggak perlu (lapor polisi), tapi mereka ingin klarifikasi sekaligus meluruskan sejarah,” katanya, kemarin.

34. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memanggil empat mantan anggota Paguyuban Tunggal Rahayu, organisasi kemasyarakatan di Garut yang melanggar ketentuan hukum lambang dan dasar negara. Hasil penyelidikan sementara, diduga paguyuban tersebut melakukan penipuan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar Erdi A Chaniago mengatakan bahwa dalam kasus ini pihaknya telah mendalami keterangan dari empat saksi yang merupakan mantan dari kelompok tersebut.  “Kemarin sudah pemeriksaan empat orang dari kelompok itu. Mereka mantan, sudah enggak aktif. Kita baru tahap pemeriksaan saksi dulu,” ujarnya, Kamis (10/9)
Tksh,Salam Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID

Thursday, 10 September 2020

Nasdem Pilih Dukung Muhamad-Sara, Benyamin Davnie Tak Masalah, PDIP Penentu Peluang Pasangan Baru ?

Nasdem Pilih Dukung Muhamad-Sara, Benyamin Davnie Tak Masalah, PDIP Penentu Peluang Pasangan Baru ?

Bakal calon wali kota Tangerang Selatan ( Tangsel) Benyamin Davnie mengaku tidak mempersoalkan keputusan Partai Nasdem yang justru mendukung pasangan Muhammad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusum pada Pilkada 2020 ketimbang dirinya.

Benyamin merupakan kader Nasdem dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem untuk wilayah Tangsel.

"Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kan proses seleksinya sudah saya ikuti," ujarnya saat di hubungi Kompas.com, Selasa (4/7/2020).

Benyamin mengaku, dia sudah mengikuti seluruh tahapan yang dilakukan Partai Nasdem ketika mencari bakal calon yang akan didukung pada Pilkada Tangsel 2020.

Namun, keputusan akhir DPP Partai Nasdem memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi kepada Benyamin.

"Pengusulan DPD dan DPW-nya sudah mengusulkan nama saya yang saya tahu. Tetapi, kemudian ketika DPP mengambil kebijakan yang lain ya itu memang hak preogratif DPP partai Nasdemnya," ungkapnya.

Menurut dia, pemberian dukungan atau rekomendasi terhadap suatu pasangan calon pada kontestasi politik merupakan hak dari DPP Nasdem.

Saat ini, Banyamin sudah berpasangan dengan Pilar Saga untuk maju pada Pilkada Tangsel 2020 dengan dukungan dari Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).


Untuk diketahui, DPP Partai Nasdem telah memutuskan untuk mendukung bakal pasangan calon Muhamad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara pada Pilkada Tangsel 2020.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad M Ali, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, 20 Juli lalu.

Menurut Ali, Nasdem lebih optimistis menang dengan memberikan rekomendasi kepada pasangan Muhamad-Sara.

Berdasarkan hasil kajian serta survei yang dilaksanakan Tim Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, pasangan tersebut lebih berpeluang menang ketimbang kader partainya sendiri.

"Ada pertanyaan, salah satu kader Nasdem maju sebagai calon wali kota tetapi kemudian kami mengusung Muhammad dengan Sara untuk maju, tentunya karena pertimbangan sangat teknis (berdasarkan hasil kajian)," ujar Ali dalam konferensi pers itu.

Muhamad Mundur

Terbaru, Muhamad resmi menyatakan melepas jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Tangsel.

Muhamad mengatakan dirinya resmi mundur sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel per hari ini Rabu, 5 Agustus 2020.

"Iya saya mundur dari jabatan Sekda per hari ini. Saya sudah bersurat ke Ibu Wali Kota sebagai jabatan Sekdanya," kata Muhamad saat ditemui di Balai Kota Tangsel, Rabu (5/8/2020).

Muhamad menjelaskan langkah ini diambil dirinya untuk dapat fokus dalam kontestasi Pilkada 2020 Kota Tangsel.

Pasalnya, ia mengaku sempat kewalahan saat dideklarasikan oleh Partai Gerindra sebagai balon Wali Kota Tangsel saat menjabat sebagai Sekda Kota Tangsel.

"Alasan saya mundur akan mengikuti proses pemilihan kepala daearah Tangerang Selatan (Tangsel). Ini saya bisa fokus ke lapangan dan juga tidak terganggu pelayanan di masyarakat. Karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus di kerjakan saat menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," jelas Muhamad.

"Jadi kalau saya enggak mundur segera bisa terganggu juga saat rapat dengan partai, ini saya enggak mau. Nah kan ini juga demi kepentingan daerah juga jadi supaya tidak menganggu," lanjutnya.

Diketahui, Muhamad telah menjabat sebagai Sekda Kota Tangsel sejak tahun 2015 saat mengemban sebagai Pelaksana tugas (Plt).

Kemudian pada tahun 2017, Muhamad resmi dilantik sebagai Sekda Kota Tangsel oleh Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany.

Kandidat Sementara

Dengan demikian tercatat ada tiga pasang calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel 2020 hingga Selasa (4/8/2020).

Paslon tersebut antara lain, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, Muhammad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo serta Siti Nur Azizah dan Ruhamaben

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan didukung Partai Golkar dan PPP.

Partai Golkar memiliki sepuluh kursi di DPRD Tangsel, sedangkan PPP merupakan non parlemen.

Sedangkan Muhammad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo diusung Partai Gerindra yang memiliki delapan kursi dan Hanura yang memiliki satu kursi di DPRD Tangsel.

Keduanya diisukan akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal tersebut terlihat dari sejumlah pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Namun hingga Selasa (4/8/2020), PDIP belum menjatuhkan rekomendasi kepada keduanya.

Sementara Siti Nur Azizah dan Ruhamaben diusung oleh Partai Demokrat yang memiliki lima kursi di DPRD Tangsel.

Keduanya digadang akan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki sebanyak delapan kursi DPRD Tangsel.

Pasalnya diketahui, Ruhamaben merupakan kader PKS.

Merujuk perebutan kursi parlemen tersebut, partai yang tersisa antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak empat kursi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak empat kursi, PDIP sebanyak delapan kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak dua kursi. (m23).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Tangsel Andreas Arie Nugroho mengungkapkan PSI Tangsel masih membuka peluang adanya koalisi dengan sejumlah partai yang kini belum menetapkan dukungan.

Partai politik tersebut antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Begitu juga dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum menerbitkan rekomendasi terhadap pasangan Muhammad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

"Kan (politik) dinamis ya, semuanya masih bergerak semuanya," ungkapnya dihubungi pada Selasa (4/8/2020) malam.

Oleh karena itu, kemungkinan PSI mengusung kandidat baru di luar paslon saat ini sangat besar.

Sebab apabila PSI berkoalisi dengan ketiga partai lainnya yang belum menetapkan dukungan, syarat pengajuan kandidat baru, yakni minimal sebanyak sepuluh kursi DPRD Tangsel dapat tercapai.

"Ya bisa saja kejadian seperti itu, sejak itu (deklarasi Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo) kita sangat hati-hati, selektif mempelajari kemudian juga berkomunikasi," ungkapnya.

https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/05/nasdem-pilih-dukung-muhamad-sara-benyamin-davnie-tak-masalah-pdip-penentu-peluang-pasangan-baru?page=1-4 p
Berita ini juga sudah dimuat di Kompas.com

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India