Tuesday, 30 June 2020

Gerakan TANGSEL PAKAI MASKER

Gerakan TANGKAS ( TANGSEL PAKAI MASKER )
TANGKAS
Untuk Melindungi Diri Sendiri Dan Orang Lain
Laksanakan Demi Menjaga 
Kesehatan Bersama
Masyarkat 
TANGERANG SELATAN.



Pemberlakuan program TANGKAS ( Tangerang Selatan Memakai Masker )


Assalamualaikum

Kpd yth
1. Bapak lurah
2. Bapak/ibu Sekel
3. Ketua2 Rw dan Rt
4. Tokoh2 Agama
5. Tokoh2 masyarakat
6. Ketua Karang Taruna
7. Ketua KNPI
8. Ketua Pemuda Anshor
9. Ketua penggerak PKK tk. Kecamatan dan Kelurahan
10. Seluruh masyarakat kecamatan setu

MENGINGATKAN

Bahwa mulai tanggal 1 juli 2020 pukul 10.00 wib adalah pemberlakuan program
TANGKAS ( Tangerang Selatan Memakai Masker )
Maka kewajiban pimpinan wilayah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga tokoh2 pemuda untuk menyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan ini bisa berjalan efektif .

Semangat terus kepada seluruh gugus tugas baik Tk. Kecamatan, Tk.  Kelurahan sampai Tk. RW dan RT.
Smg kita semua selalu sehat  dan Tangsel bebas Covid. 19
💪💪💪
[https://www.infotangsel.co.id/2020/06/pemberlakuan-program-tangkas-tangerang.html]

INFO TERBARU. Per TanggaL 29 JuNi 2020.
--------------------------------------------------------
Hanya Tangsel Kota Kategori Risiko Tinggi Covid-19 di Banten, Zona Merah ada di 10 Kelurahan

didapat infomasi 10 kelurahan di Tangerang Selatan yang tergolong zona merah, daerah dengan risiko penularan tertinggi :
1. Kelurahan Pondok Kacang Barat , Kecamatan Pondok Aren
2. Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren
3. Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong,
4. Kelurahan Buaran , Kecamatan Serpong
5. Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu
6. Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang
7. Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang
8.Keluarahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur
9. Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren
10. Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren
[https://www.infotangsel.co.id/2020/06/pemberlakuan-program-tangkas-tangerang.html]

https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/banten/pr-23578487/hanya-tangsel-kota-kategori-risiko-tinggi-covid-19-di-banten-zona-merah-ada-di-10-kelurahan.



Istana sengaja melempar persoalan “dapur” ke publik dengan mempublikasikan video Sidang Kabinet


20200630 [Selasa]
Berikut ini Resume  Isu Aktual yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang

1. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Istana sengaja melempar persoalan “dapur” ke publik dengan mempublikasikan video Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni lalu.
Dalam video itu Presiden Jokowi mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini. Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle atau merombak kabinet.
“Ini kan seperti Istana ingin melempar persoalan dapur mereka ke publik. Ini kan soal-soal kinerja menteri semua itu, presiden menyampaikan secara emosional kemarahannya kan ini soal dapur Istana,” kata Arya, kemarin.

2. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengibaratkan ancaman reshuffle yang disampaikan Presiden Jokowi sebagai rencana cadangan. Ia mengatakan, sebisa mungkin hal itu tak terjadi. Mantan Panglima TNI itu menambahkan, dalam kemiliteran, tindakan pertama yang dilakukan oleh seorang komandan dalam menghadapi situasi krisis adalah hadir di lapangan. Hal itu sudah dibuktikan Jokowi saat hadir di Surabaya sebagai daerah berstatus zona merah Covid-19.

3. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, teguran Presiden Jokowi terhadap para menteri dalam Sidang Kabinet 18 Juni 2020 sangat keras. Menurutnya, Presiden ingin para menteri bekerja maksimal.
“Intinya para menteri diminta kerja terbaik. Tidak ragu dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan kerja asal-asalan. Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang berkinerja jeblok bisa saja terkena reshuffle,” tegasnya.

4. Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira berharap ancaman reshuffle kabinet yang disampaikan Presiden Jokowi segera dilaksanakan. Menurut dia, masyarakat ingin melihat ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
“Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumor politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah,’’ kata Andreas.

5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) mendesak Presiden Jokowi lakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Jubir PKPI Sonny Tulung meminta Presiden segera mencopot menteri-menterinya yang kinerjanya lambat dalam menangani pandemi virus corona.
“Momennya sudah tepat bagi Pak Jokowi lakukan reshuffle kabinet, waktunya ganti menteri yang lamban dalam menyikapi krisis dan mengikuti irama kerja Presiden,” katanya, kemarin.

6. Setali tiga uang dengan PKPI, PSI mendukung Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Jubir PSI Dara Nasution dapat memahami kemarahan Presiden Jokowi.
‘’Wajar jika Presiden marah karena banyak kementerian bekerja tanpa memiliki sense of crisis, padahal Indonesia berada dalam situasi tidak normal,” katanya, kemarin.

7. Kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menterinya pada siding kabinet tanggal 18 Juni lalu dinilai sebagai kemarahan level tertinggi. Ucapan tentang reshuffle kabinet pemerintahan dinilai sebagai ancaman serius dari Jokowi kepada para menteri.
“Kesimpulannya, Presiden sungguh merasa marah sekali plus sedih dan kecewa pada menteri,” kata pakar deteksi kebohongan manusia (lie detector), Handoko Gani, kemarin.

8. Menkes Terawan Agus Putranto salah masuk ruangan saat dikejar wartawan terkait video kemarhan Presiden Jokowi karena kinerja menterinya yang buruk. Terawan menghadiri Raker dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat itu dijadwalkan membahas anggaran Kemenkes tahun 2021.
Rapat yang berlangsung tertutup itu dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Rapat sempat diskors sekitar pukul 16.30 WIB. Para anggota dewan keluar-masuk ruangan selama rapat diskors. Namun Terawan tetap berada di dalam ruang rapat hingga rapat kembali dimulai.

9. Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh meminta Menkes Terawan Agus Putranto segera cairkan tunjangan bagi tenaga medis yang menangani Covid-19. “Memang perlu kerja lebih ekstra dari Menkes terkait intesif tenaga kesehatan, tenaga medis itu, karena mereka yang bekerja betul,” kata Nihayatul.

10. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ia menangis-nangis tersedu-sedu dan bersujud sampai dua kali ke hadapan Ketua Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging dan Remerging (Pinere) RSU dr Soetomo, dr Sudarsono saat beraudensi dengan Pengurus IDI Jatim dan IDI Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Jalan Walikota Mustajab, Surabaya, Jatim, kemarin.
Risma — begitu sapaan akrabnya — menangis lantaran tidak bisa berkomunikasi dengan pihak RSU dr Soetomo Surabaya. Risma sudah membuka dan membangun komunikasi berkali-kali. Tetapi hasilnya tetap nihil. Risma berharap warganya yang terpapar COVID-19 bisa dirawat di RSU dr Soetomo, namun upayanya selalu kandas.
‘’Kami tidak terima, karena tak bisa masuk ke RSU dr Soetomo,” ujar Risma sambil bersujud di lantai. Kedua tangannya berupaya meraih kaki dr. Sudarsono yang duduk di depannya, Risma mengatakan dirinya goblok dan tak pantas menjadi Walikota Surabaya. “Saya memang goblok, saya tak pantas jadi wali kota,” kata Risma sambil menangis.

11. Menko Polhukam Mahfud MD meminta lembaga penegak hukum mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19. Hal itu ia uangkapkan seusai memimpin rapat dengan para menteri koordinator, KPK, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (29/6).
“Kami minta diawasi, untuk itu kami mengundang KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan lain-lain. Karena kami ingin secara hukum ini benar, cepat dan tidak menghambat,” ujarnya.

12. Kejagung memeriksa tiga tersangka kasus dugaan korupsi impor tekstil pada Ditjen Bea dan Cukai tahun 2018-2020. Para tersangka yang diperiksa yaitu, Kepala Seksi PPC I pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Haryono Adi Wibowo, Kepala Seksi PPC II KPU Bea dan Cukai Batam Kamaruddin Siregar, dan Kepala Seksi PPC III KPU Bea dan Cukai Batam Dedi Aldrian.

13. Sekretaris Ditjen Paud-Dasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sutanto menggelar pertemuan dengan para orang tua murid yang memprotes penyelenggaraan PPDB DKI Jakarta 2020 sistem zonasi. Dalam audiensi ditemukan dua persoalan penyelenggaraan PPDB.

14. Kemendikbud mengatakan Disdik DKI Jakarta telah menyiapkan tiga solusi terkait polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Namun, tiga solusi tersebut masih belum menjadi keputusan yang sah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Ditjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbud dalam audiensi yang dilakukan dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Sirait serta 12 perwakilan orang tua murid di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakpus, kemarin. Dalam audiensi itu, Sutanto mengatakan sudah ada 3 alternatif solusi yang sedang dikaji Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di antaranya menambah jumlah siswa dalam satu kelas.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/06/istana-sengaja-melempar-persoalan-dapur.html]

15. Terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra yang jadi buronan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PN Jaksel menggelar sidang perdana gugatan PK tersebut, akan tetapi karena Djoko Tjandranya tidak hadir, maka sidang ditunda.
“Djoko tidak bisa hadir karena beliau tidak enak badan. Kita ada suratnya keteranganya, kita serahkan ke majelis. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa hadir,” kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan.

16. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan berbagi beban utang (burden sharing) dalam mengatasi dampak pandemi Corona. Kebutuhan dana penanggulangan COVID-19 mencapai ribuan triliun rupiah.
Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menetapkan defisit anggaran 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun. Dari angka itu, pemerintah akan memenuhinya melalui pembiayaan utang sebesar Rp 903,46 triliun. Pembiayaan ini yang beban bunganya ditanggung bersama antara pemerintah dan BI.

17. Ekonom senior Rizal Ramli bicara soal kondisi perekonomian Indonesia, salah satunya soal penguatan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi dalam negeri. Rizal mengatakan salah satu faktornya adalah karena Amerika Serikat sedang mencetak uang hingga 2 triliun dolar AS untuk memberikan stimulus ekonomi nasional.
Menurutnya, hal ini membuat mata uang negara lain seperti Indonesia mengalami penguatan semu. “Semua indikator makro ekonomi ini negatif, tapi kok rupiah stabil?
Menurut saya ini terjadi karena dua hal. Satu, di Amerika sana mereka sedang nyetak uang besar sekali. Stimulus terakhir di sana US$ 2 triliun, akibatnya mata uang dollar anjlok, mata uang lain jadi kuat. Ini stabilitas semu,” ujar Rizal dalam diskusi publik bertajuk The Magnificent Seven, kemarin.

18. Komite I DPD RI dalam rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu, Senin (29/6) siang, tetap pada pendirian semula yakni mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 yang diikuti 270 daerah dilaksanakan tahun depan, yakni 2021.
Penundaan pilkada serentak itu sangat dimungkinkan karena pandemi corona belum ada tanda-tanda mereda, malah tiap hari jumlah pasien positif corona terus bertambah. Selain itu, pasal 210 A ayat 3 Perppu No 2 Tahun 2020 mengatakan, apabila pemungutan suara serentak tak bisa dilaksanakan pada Desember 2020, maka bisa ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana non alam berakhir.

19. Eks anggota TNI Ruslan Buton kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) setelah permohonan praperadilannya ditolak. Kini Ruslan bersama istri dan anaknya mengajukan gugatan praperadilan secara terpisah. Gugatan itu terdaftar di PN Jaksel dengan nomor perkara 73,74, dan 75/pid.pra/2020/PN.JKT.Sel.
“Bahwa, sebagai Istri dari seorang Tersangka berdasarkan S.Tap/73/V/2020/Dittipidsiber tanggal 26 Mei 2020 yang telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka mengajukan hak pemohon yang telah diabaikan oleh termohon dan dengan mengajukan hak tersebut dengan harapan di kabulkan oleh Pengadilan Praperadilan melalui Yang Mulia Hakim Tunggal,” kata pengacara istri Ruslan, Tonin Tachta, dalam berkas permohonan, Senin (29/6).

20. Pengacara mantan Menpora Imam Nahrawi menyebutkan adanya konspirasi yang ingin diusut terkait duit suap Rp 11,5 miliar. Namun, majelis hakim PN Tipikor telah menolak permohonan Justice Collaborator Imam Nahrawi.
Mantan Menteri Pemuda dan olahraga (Menpora) Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi. Selain itu, hakim juga mencabut hak politik Imam Nahrawi selama 4 tahun.

21. Tujuh orang staf Fraksi NasDem DPR reaktif saat menjalani rapid test virus Corona (COVID-19). NasDem instruksikan seluruh pegawai fraksinya yang bekerja di lantai 22 dan 23 gedung DPR RI untuk bekerja dari rumah.
“Sehubungan dengan hasil rapid test pada tanggal 29 Juni 2020. Make Pimpinan Fraksi Partai NasDem mengintruksikan: TA fraksi, TA anggota, staf administrasi. Staf sekretariat dan cleaning service yang berada di lt. 22 dan 23 untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah (Work From Home),” kata Sekretaris Fraksi NasDem di DPR, Saan Mustofa, kemarin.

22. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Alex Noerdin, tiba-tiba mengumumkan ada 10 orang di kawasan DPR positif virus corona ketika rapat bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Gedung DPR, Senin (29/6).

23. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membagikan 2 juta masker bantuan Presiden Jokowi ke pedagang Pasar Kapasan dan Kapas Krampung Plaza Surabaya. Bagi-bagi masker itu dilakukan bersama Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Imran Baidirus, Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansyah.
Bantuan masker dari Presiden Jokowi merupakan bentuk perhatian dan juga sebagai upaya untuk menekan angka pertumbuhan kasus COVID-19 di Jawa Timur, yang hingga kini masih tinggi.

24. Seekor badak Jawa tertangkap kamera sedang mandi di kubangan air terjun Blok Cigenteur, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Badak Jawa bernama Musofa itu terekam kamera selama 2 menit 15 detik.
“Musofa sedang melakukan aktivitas berkubang dan guling-guling di kubangan. Mosofa berjenis kelamin jantan itu diperkirakan berusia 7 tahun,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar dalam akun Facebook-nya, kemarin.

25. Kapolri Jenderal Idham Azis memutuskan untuk memperpanjang masa Operasi Tinombala ke tahap III setelah operasi tahap II berakhir Minggu (28/6). Perpanjangan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/360/VI/OPS.1.3./2020 tanggal 26 Juni 2020. Perpanjangan itu mulai berlaku 29 Juni hingga 30 September 2020 atau selama 94 hari.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiyono menyatakan perpanjangan dilakukan karena sampai saat ini masih terdapat 14 orang buronan yang belum tertangkap Satgas Tinombala.

26. Mobil Wakapolres Madina AKBP Elizama Zalukhu menjadi sasaran pembakaran yang diduga dilakukan oleh warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Senin (29/6).
Warga mengamuk karena tidak terima polisi membubarkan aksi demonstrasi mereka menuntut Kepala Desa Mompang Julu, Hendri mundur dari jabatannya. “Benar, mobil Wakapolres Madina dibakar warga. Ada dua mobil yang dibakar yakni mobil Wakapolres dan mobil warga. Selain itu beberapa sepeda motor juga jadi sasaran pembakaran,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja.

27. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad menyentil Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi karena tidak memperhatikan kesejahteraan para dai dan ustaz kampung saat pandemi virus corona.
Sentilan itu disampaikan saat merespon usulan Kemenag yang berkeinginan untuk menambah anggaran sebesar Rp3,8 triliun pada 2021. Achmad mengatakan dari rencana yang diajukan Menag tidak tercantum komponen bantuan bagi para ustaz dan dai kampung yang terdampak corona.

28. Mabes Polri telah menyiapkan 77.897 anggotanya untuk mendisiplinkan masyarakat di berbagai daerah pada masa transisi menuju new normal di masa pandemi virus corona. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan seluruh aparat tersebut akan diterjunkan di tempat-tempat umum.
“Pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat di tempat-tempat sarana publik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” kata Awi Setiyono, kemarin.

29. Kedatangan TKA asal China gelombangf kedua akan tiba di Kendari, Sultra, Selasa (30/6) ini. Sama seperti sebelumnya, mereka menggunakan pesawat carteran dari China menuju Indonesia dan mendarat di Bandar Udara Haluoleo Kendari. Mereka akan bekerja untuk PT PT Virtue Dragon Nickel Indistry (VDNI) dan PT OSS.
“Sesuai jadwal besok tiba gelombang kedua. Kemarin sudah disampaikan oleh kepala imigrasi,” kata Eksternal Affairs Manager PT VDNI Indrayanto, kemarin
[https://www.infotangsel.co.id/2020/06/istana-sengaja-melempar-persoalan-dapur.html]

Sunday, 28 June 2020

EndCorona akhirnya dirilis di playstore dan appstore dan dapat diunduh secara GRATIS!

Friday, 26 June 2020

Bro Aji,DPRD Tangerang Selatan Meninggal Dunia


*Bukan Anggota DPRD Biasa*
In memoriam Aji Bromokusumo

Banyak politisi, tidak banyak yang betul-betul berani membela rakyat. Aji Bromokusumo, Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia -- DPRD Tengerang Selatan adalah sosok langka.

Sejak awal ia memang bukan sosok biasa. Meninggalkan dunia bisnis, Aji turun gelanggang masuk politik. Ia memilih PSI karena alasan sama dengan yang menggerakkan kami semua: melihat partai ini bukan partai biasa dan menawarkan sebuah jalan perubahan bagi politik yang bebal dan mandek.

Bro Aji, begitu kami memanggilnya, mempunyai semua kualitas: cerdas, idealis, santun, memahami seluk-beluk bisnis, dan rajin menuangkan pikiran dengan menulis buku dan artikel yang jejaknya masih tersimpan rapi di internet. Aji adalah jenis orang yang mampu menebar energi positif bagi sekelilingnya. Ia lulus sebagai sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro dan menyelesaikan studi master di Wageningen University, Belanda.

Belakangan, Aji membongkar skandal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang bobol. Kasus yang hingga kini membuat warga Tangsel marah karena ribuan ton sampah jebol dan tumpah ke sungai Cisadane, meracuni sumber air bersih bagi lebih dari empat juta warga Tangsel dan Kabupaten Tangerang. Sampah yang tumpah juga meracuni udara kota. Warga yang dipaksa keadaan bekerja dan tinggal di rumah karena pandemi Covid-19, bertambah sengsara karena udara busuk, sebusuk permainan proyek TPA Cipeucang.

Aji adalah wakil rakyat yang bekerja serius. Ia menelusuri kejanggalan dalam penganggaran proyek, mempertanyakan kenapa proyek ini lolos AMDAL, menemukan fakta turap tidak dibangun semestinya sesuai spesifikasi teknis yang diajukan dalam tender. Ia berteriak membongkar kejanggalan ke media massa dan melalui akun media sosial https://instagram.com/ajibromokusumo?igshid=198cvzatsnjo

Untuk keberaniannya ini, Aji menerima hadiah sejumlah teror. Tapi ia tidak surut. Aji bersama beberapa teman PSI malah nekat mendatangi TPA Cipeucang. Meski dihadang ratusan "preman", tapi mereka nekat masuk lokasi untuk melihat langsung keadaan. Aji berniat membongkar tuntas kasus TPA Cipeucang
https://www.kedaipena.com/datangi-langsung-tpa-cipeucang-psi-tangsel-niat-usut-jebolnya-tanggul-hingga-tuntas/

Selasa (23/06) malam Aji sempat ambruk ditengah diskusi zoom soal TPA Cipeucang. Ia tiba-tiba merasa seperti tercekik, sesak, dan tidak bisa bernafas sebagaimana terlihat dalam rekaman video. Aji dilarikan ke rumah sakit, tapi dokter tidak menemukan ada yang salah.

"Thanks God everything is clean and clear," jawab Aji ketika saya menanyakan keadaan dirinya beberapa jam setelah pemeriksaan dokter. Saya memberi semangat dan meminta ia menjalani hidup sehat, yang langsung dijawab oleh Aji: "Olahraga full tiap hari. Jalan or renang. Makan sudah 10 tahun no nasi".

Saya lega dokter tidak menemukan penyakit, dan ternyata Aji sudah lebih dari sepuluh tahun menjalani gaya hidup sehat. Sebuah modal penting untuk marathon berjuang. Tapi saya keliru, Kamis (25/06) menjelang tengah malam saya menerima kabar bahwa Aji telah pergi untuk selamanya.

Saya menitikkan air mata. Ada ruang yang kosong di dada ketika menyadari satu kawan istimewa telah pergi. Anak muda idealis, cerdas, santun, pekerja keras, dan berani itu kini sudah tidak ada lagi. PSI kehilangan kawan berjuang yang hebat. Selamat jalan Aji, beristirahatlah dalam damai.

Andy Budiman
Juru Bicara PSI
=============
AJI CHEN BROMOKUSUMO (1974-2020)

JENAZAH Mas Aji kini berada di rumah duka Krematorium Lestari Oasis, Jl Gatot Subroto, Jatake, Tangerang, Ruang Cempaka.

Acara tutup peti diadakan pada Sabtu 27 Juni 2020 pukul 09.00 WIB.

Misa Requiem diselenggarakan sebelum acara tutup peti.

Kremasi akan dilakukan pada Minggu 28 Juni 2020, pukul 09.00 WIB di Krematorium Lestari Oasis.

PS: Informasi dari putra sulung Mas Aji, Leo.

Berita Aktual Sekarang Ini Di Indonesia


Berikit  HOT ISU yang berkembang pagi ini:

1. Presiden Jokowi berbicara mengenai parahnya kondisi ekonomi global dalam kunjungannya ke Surabaya. Mantan Gubernur DKI ini menuturkan, parahnya keadaan itu akibat pandemi virus Corona yang hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
“Sebelum masuk ke urusan kesehatan saya juga ingin mengingatkan yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Kemarin saya mendapat informasi bahwa krisis ekonomi global itu betul-betul nyata, ada benar dan semua merasakan,” tutur Jokowi, Kamis (25/6).
Jokowi mengutip proyeksi IMF yang menyebut tahun ini negara-negara besar akan mengalami penurunan ekonomi yang begitu dalam. Amerika Serikat, Inggris hingga Jepang ekonominya akan minus dan jatuh ke jurang resesi.
2. Presiden Jokowi menilai Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang paling siap menuju tatanan kehidupan baru atau new normal. Hal ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi Villa So Long dan Pantai So Long dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Kamis (25/6).
Jokowi menuturkan, Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang paling serius membenahi sektor pariwisata di tengah pandemi agar dapat segera kembali bergerak dan memastikan keamanan serta keselamatan para pengunjung. “Saya melihat di lapangan Banyuwangi adalah daerah yang paling siap menyiapkan prakondisi menuju normal baru,” ujar Jokowi.
3. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa laporkan hasil kajian Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair Surabaya ke Presiden Jokowi yang menyebut tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya rendah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Mantan Mensos Jokowi ini mengungkapkan, persentase ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat umum sangat tinggi. “Temuan IKA FKM Unair, bahwa di tempat ibadah yang aktif masih 81,7 persen, yang tidak menggunakan masker 70,6 persen, kemudian yang tidak physical distancing masih 64, 6 persen,” ujar Khofifah.
4. Pembakaran bendera PDIP ternyata panjang urusannya. Politisi senior PDIP yang kini menjabat MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo meminta kader PDIP se-Indonesia menyikapi aksi pembakaran bendera PDIP saat terjadi demo penolakan RUU HIP di depan gedung DPR, Rabu (24/6).
Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh kadernya hingga akar rumput untuk mendatangi Polres dan Polda se-Indonesia guna mendesak kepolisian mengusut, menangkap, dan mengadili pelaku pembakaran bendera PDIP.
“Pengurus Anak Ranting, Ranting, DPC, DPD dan Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia wajib menyampaikan dan mendatangi, menyampaikan permintaan kepada Polres dan Polda se-Indonesia untuk mengusut, menangkap, dan memproses secara hukum pembakar bendera partai,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Kamis (25/6).
5. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah kepada seluruh kadernya terkait pembakaran bendera PDIP. Dalam surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6), Megawati meminta kader merapatkan barisan. Ia juga mempersilakan kader menempuh jalur hukum sambil memperkuat persatuan dengan rakyat.
“Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka! Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh! Bendera selalu tegak! Seluruh kader siap menjaganya,’’ kata Megawati dalam surat perintahnya kepada seluruh kader PDIP yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (25/6).
6. Politisi PDIP yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan PDI Perjuangan termasuk dalam barisan anti PKI. “Dari video (pembakaran bendera PKI dan PDI Perjuangan) itu ada upaya menyudutkan bahwa seolah-olah PDI Perjuangan itu PKI. Maaf ya, tidak, kita orang beragama, kita juga anti dengan PKI,” katanya di Semarang, Kamis (25/6).
Ia meminta kader PDI Perjuangan tetap tenang dan tidak terpancing provokasi pembakaran bendera PDI Perjuangan. “Saya orang PDI Perjuangan sudah cukup lama, saya bukan PKI, kami PDI Perjuangan. Kami juga tidak setuju PKI, itu sudah jelas. Jadi semua yang dilarang, kami tidak ada di sana. Kami ada di barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara,” ujarnya.
7. Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan massa siap bergerak. Saat ini, kata dia, para kader banteng moncong putih merapatkan barisan dan siap bergerak. “Saya minta sedulur-sedulur massa, kader dan simpatisan PDIP Kota Semarang untuk merapatkan barisan, siap bergerak sesuai perintah pimpinan partai di pusat”, kata Hendrar.
8. Wali Kota Semarang itu mengatakan, aksi pembakaran bendera PDIP di sela-sela demo RUU HIP diduga telah direncanakan atau diseting. Hal tersebut, dapat dilihat dari munculnya sejumlah status dan pernyataan disertai tagar negatif di media sosial yang menyenggol dan berupaya menyudutkan PDIP.
9. Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengusut tuntas pembakaran bendera PDI-P, saat aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
“Saya minta Kapolri untuk segera mengusut kasus ini dan menindak tegas segala pihak yang melakukan aksi provokatif ini,” kata Herman dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6).
10. Jubir Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan, mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP saat demo berlangsung di depan Gedung DPR itu. Pihaknya akan segera mengusut kasus itu. “Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba,” ujar Haikal ketika dikonfirmasi.
Haikal menyebut PA 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Ia menuturkan pihaknya telah mengkondisikan massa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perpecahan bangsa. “Bendera itu simbol. Ada imbauan sebelum turun aksi jangan melakukan hal-hal yang merusak persatuan,” tutur Haikal.
11. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif membantah tudingan bahwa pihaknya sengaja menyiapkan bendera berlogo palu arit untuk dibakar saat aksi unjuk rasa penolakan RUU HIP di gedung DPR, Rabu (24/6) lalu.
“Ya enggak ada lah,” bantah Slamet lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia. Meski begitu, Slamet tidak bisa memastikan bagaimana kejadian itu bisa berlangsung. Sebab saat pembakaran dilakukan, ia sedang mewakili massa aksi bermediasi dengan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di dalam Kompleks Parlemen.
Slamet juga mengaku tidak tahu siapa yang melakukan aksi pembakaran tersebut. Namun, tak menutup kemungkinan aksi pembakaran bendera itu dilakukan oleh penyusup. “Belum tahu, sedang diselidiki,” ujarnya.
12. Mungkin tergerak oleh seruan Tjahjo Kumolo, puluhan kader banteng dari DPC PDIP Jakarta Timur lakukan longmarch ke Polres Jakarta Timur untuk meminta polisi memproses hukum pelaku pembakaran bendera PDIP saat demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR/MPR, kemarin.
Para kader PDIP itu telah berkumpul di depan Halte Gang Kelor, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, sejak pukul 13.00 WIB. Dalam keterangan resminya, DPC PDIP Jaktim menyebut pembakaran bendera partai sebagai bentuk anarkisme sekelompok masyarakat dan kejahatan terhadap demokrasi.
13. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keberadaan para Menko di Kabinet Indonesia Maju, terutama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD. Fahri berpandangan, kedua menko tersebut jarang bertukar ide dan gagasan, memberikan pemikiran atau berdiskursus di tengah masyarakat.
“Dugaan saya memang di Kabinet Jokowi itu sampai sekarang tidak terlalu menggemari orang yang terlalu berdiskursus. Apalagi diskusi intelektual, menterinya pendiam semua,” kata Fahri dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6).
14. Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Deddy Handoko diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap pemberian fasilitas dan izin keluar di Lapas Sukamiskin, kemarin.
15. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Mendikbud Nadiem Makarim memantau langsung pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2020. Permintaan itu menjawab banyaknya keluhan terkait proses PPDB di tengah pandemi Covid-19.
“Mendesak Mendikbud Nadiem Makarim turun langsung memantau proses PPDB ini. Berbagai protes di DKI Jakarta, Malang, dan Bogor bisa jadi hanya puncak gunung es terkait polemik PPDB 2020,” kata Huda, kemari,
16. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan vonis kepada penyerang eks Menko Polhukam Wiranto, Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, dengan hukuman 12 tahun penjara. Hakim juga memerintahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kompensasiRp 37 juta ke Wiranto sebagai korban teror.
17. Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono memang tergolong aneh. Dipanggil Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, tak mau datang, ia malah mendatangi kantor Sekretariat Negara untuk menemui Menesneg Pratikno, Kamis (25/6) siang. Namun ia mengaku kedatangannya selaku Pimpinan Serikat Kerja, bukan mewakili Gerindra.
Poyuono mengatakan, pertemuannya dengan Pratikno untuk membahas dampak virus corona, termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta efeknya pada kaum buruh. Secara blak-blakan Poyuono menyebut, dalam pertemuan itu tidak menyinggung sama sekali wawancaranya soal isu PKI dimainkan kadrun.
18. Mantan Ketua MA, Harifin Tumpa, meminta masyarakat tidak lagi memanggil para hakim atau hakim agung dengan panggilan ‘Yang Mulia’. Permintaan merupakan kesepakatan para anggota Kerukunan Keluarga Purnabakti Hakim Agung (KKPHA) dan Persatuan Hakim Indonesia (Perpahi).
“Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, tidak diketemukan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang saksi, tersangka, jaksa atau pengacara untuk memanggil hakim dengan sebutan ‘Yang Mulia’ dalam persidangan,” ujar Harifin, kemarin.
19. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tanos dkk. Agus mengaku hanya menjelaskan kepada penyidik KPK mengenai penganggaran proyek e-KTP.
“Kurang-lebih sama, ini adalah untuk e-KTP. Jadi ada tersangka Paulus, Isnu Fahmi, dan Maryam. Kemudian saya dimintai keterangan terkait dengan proses anggaran yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hubungan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan DPR, Komisi II. Dan kita jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama,” kata Agus Martowardojo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.
20. KPK menetapkan empat tersangka baru dalam pusaran kasus korupsi proyek e-KTP. Keempat tersangka baru tersebut adalah Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Maryam S Haryani, Paulus Tannos, dan Husni Fahmi. Miryam adalah mantan anggota Fraksi Hanura di DPR, sedangkan Husni adalah Ketua Tim Teknis TI Penerapan e-KTP.
Adapun Tannos berperan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, yakni salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP. Dalam Akta Perjanjian Konsorsium disebutkan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.
21. Bareskrim Polri bersama jajaran Bea-Cukai lewat Operasi Halilintar berhasil menggagalkan peredaran narkoba dari jaringan sindikat China dengan barang bukti sabu seberat 159 kilogram. Dirjen Bea-Cukai, Heru Pambudi menyebut peredaran narkoba dengan transaksi di tengah laut menjadi modus yang dilakukan para sindikat narkoba internasional.
“Ada tiga modus yang sering dilakukan. Yang sekarang terjadi adalah perpindahan di tengah laut, ship to ship. Jadi dia datang kemudian janjian di tengah laut. Mereka menggunakan telepon satelit untuk komunikasi. Jadi datang janjian di tengah laut terus ada yang jemput,” kata Heru di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin.
22. Sebanyak 152 tenaga kerja asing (TKA) China yang telah tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara, menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di lokasi karantina para TKA itu.
“Pemeriksaan kesehatan terutama pada penyakit menular, yakni HIV/AIDS dan hepatitis,” kata Sekretaris Dinkes Kabupaten Konawe, Samsul, kemarin. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai prosedur yakni merujuk pada Perda Konawe Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja asing.
23. Pihak manajemen perusahaan mengungkap tenaga kerja asing (TKA) asal China akan bekerja selama 6 bulan. Para TKA itu akan bekerja sebagai tenaga ahli dalam penyelesaian pembangunan pengolahan dan pemurnian bijih tambang atau smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
24. Pemerintah targetkan angka kemiskinan ekstrem di level 0 persen pada 2024. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.
Suharso mengungkapkan saat ini angka kemiskinan di Indonesia berada di level 1 digit yakni 9,22% pada September 2019. Apa bedanya antara kemiskinan ekstrem dan kemiskinan biasa? Kemiskinan ekstrem, kata dia, adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan biasa adalah orang yang berada di garis kemiskinan yaitu memiliki pendapatan Rp 440.538 per kapita per bulan.
25. Hasil survei terbaru SMRC menyebutkan adanya peningkatan optimisme publik akan kondisi ekonomi ke depan. Survei menemukan 71% warga merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan sebelum adanya pandemi Corona. Kemudian 76% publik mengatakan pendapatannya merosot. Meski begitu, ada sekitar 46% warga menilai kondisi ekonomi rumah tangganya akan lebih baik setelah pandemi Corona berakhir.
26. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, pihaknya mempertimbangkan penundaan Pilkada Serentak 2020 untuk daerah-daerah yang nihil anggaran untuk pembelian alat pelindung diri (APD). “Saya akan kami koordinasikan dengan Bawaslu apakah kalau di sebuah daerah anggarannya enggak ada, APD-nya enggak ada, bisa dilakukan penundaan secara lokal,” kata Arief dalam RDP dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6).
Penegasan Arief Budiman ini aneh dan membingungkan. Bukankah sudah diputuskan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap berjalan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Virus Corona. Tambahan anggaran pun dibutuhkan untuk kelengkapan alat penyelenggara pemilu. Tapi kenapa dia bilang masih ada daerah yang tak punya anggaran untuk membeli alat pelindung diri?
27. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai lakukan safari politik, ia menemui Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Saat bertemu Aqil Siraj, AHY menegaskan partainya menolak RUU HIP sejak awal.
AHY menyampaikan, soal RUU HIP, sikap Demokrat senyawa dengan PBNU, menolak RUU itu karena kontroversi sekaligus mengancam fondasi kehidupan bersangsa. “Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya,” kata AHY dalam keterangannya kepada wartawan, kemarin.
28. Ketum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/6).
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut merupakan pertemuan politik pertama sejak AHY menjabat sebagai ketua umum Demokrat. Pertemuan itu sekaligus balasan atas kunjungan Airlangga sebelumnya. Airlangga Hartarto mengapresiasi kedatangan AHY dan rombongan.
29. Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengingatkan aparat hukum agar lebih teliti dalam menyusun berkas perkara. Karena kalau tidak lengkap, rawan digugat di praperadilan. “Kalau berkas ini kemudian dibaca atau diketahui oleh lawan, dan lawan itu adalah para penasihat hukum yang membela terdakwa, tentu bisa di-praperadilan-kan,” kata Adrianus terkait hasil survei kepatuhan hukum tahun 2019 yang dilakukan Ombudsman terhadap berkas perkara di kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lapas.
30. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ada ketimpangan jumlah fraksi pendukung pemerintah dan fraksi oposisi di DPR. Mardani mengatakan, sampai saat ini hanya PKS yang menjadi oposisi di parlemen dan PKS tidak bahagia sendirian jadi oposisi.
Dijelaskan, di parlemen ada sembilan fraksi, enam di antaranya mendukung pemerintah yakni PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan Nasdem. Sedangkan PAN dan Demokrat tidak deklarasikan sebagai pendukung pemerintah atau sebagai oposisi. Menurut Mardani, komposisi yang pas untuk parlemen sekarang ini adalah semua partai pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 jadi oposisi.
31. Polisi sedang selidiki pemotongan bantuan sosial tunai (BST) dana desa warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerta, Jatim. Jatah Rp 600.000 ditilep Rp 500.000 yang diberikan hanya Rp 100.000.
Teknis pemotongan tidak pada saat pencairan. 16 KK penerima BST DD tetap menerima Rp 600.000 saat mengambil di balai Desa Kepuhanyar. Setelahnya, ada orang yang mengambil ke rumah para penerima bantuan.
Camat Mojoanyar Amsyar Ashari Siregar menjelaskan, 16 KK penerima BST DD tetap menerima bantuan tunai utuh Rp 600.000 saat mengambil di balai desa. Namun bantuan tersebut lantas dipotong Rp 500.000 per KK untuk dibagi merata.
32. Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang mengajak semua pihak untuk memprioritaskan upaya penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi, serta menahan berbagai kepentingan politik. Persatuan dan gerakan efisiensi nasional perlu dilakukan lewat refocusing dan realokasi anggaran yang lebih ketat demi memberi ruang lebih kepada pemerintah untuk mengatasi situasi berat ini.
Teras mendorong semua pihak untuk menempatkan keselamatan rakyat dan negara dengan menunda berbagai program yang berpotensi menambah belanja negara. Salah satunya menunda Pilkada 2020 hingga kuartal pertama tahun depan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang justeru kontraproduktif dengan kepentingan mengatasi pandemi sekaligus krisis ekonomi.
“Mari kita bersatu dan bersepakat, dari pusat sampai ke desa desa. Sekata dengan Bapak Presiden RI ini, mari kita sepakat untuk menunda Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Setidaknya hingga akhir kuartal pertama tahun 2021 yang akan datang” pintanya, kemarin. **”

Wednesday, 24 June 2020

Berita Aktual Dari Beragam Media


*Berikut ini Resume BERITA Aktual yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang  berkembang hari ini*_ :

1. Satu prajurit TNI yang ditugaskan dalam misi perdamaian PBggvB di Republik Demokratik Kongo gugur dan satu prajurit lainnya mengalami luka-luka akibat serangan milisi pada Senin waktu setempat.
Dilansir dari AFP, Selasa (23/6/2020), patroli mereka diserang kelompok milisi sekitar 20 kilometer dari kota Beni di Provinsi Kivu Utara. Hal tersebut disampaikan salah seorang petugas komunikasi pada pasukan penjaga perdamaian MONUSCO.
2. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi memberikan penghargaan kepada prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Kongo. Retno meminta otoritas Kongo untuk mengusut tuntas pelaku penyerangan itu.
“Duka cita yang mendalam atas berpulangnya Serma Rama Wahyudi, salah satu anggota pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di Misi MONUSCO, Kongo,” tulis Retno dalam akun twitter resminya, Selasa (23/6).
3. Presiden Jokowi meminta penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan. Permintaan itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin.
“Kita tahu bahwa 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Jokowi.
4. Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ma’ruf meminta agar area rawan titik api untuk diberikan perhatian khusus.
Wapres menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas membahas penanganan pandemic Covid-19 dan antisipasi Karhutla, kemarin.
5. Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut fase kritis pertama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada 2020 ini sudah berlalu. Penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) sejak dini, ujarnya, berperan banyak dalam menurunkan jumlah titik api hingga 39 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kita sudah melewati fase kritis pertama di Riau. Ini penting karena fase pertama krisis itu ada Covid, sudah gitu ada lebaran. Maka kita coba atasi. Bapak Presiden perintahkan jangan ada masalah di hari lebaran,” katanya, usai rapat terbatas terkait pencegahan karhutla, di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
6. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah sudah meminimalkan kebakaran hutan dan lahan. Mahfud menyebut protes yang dilancarkan ke pemerintah sudah tidak begitu gencar beberapa tahun terakhir. Pemerintah berhasil meminimalkan kebakaran hutan sehingga bencana-bencana yang agak besar yang membikin geger itu sudah dapat dikatakan tidak terjadi lagi.
‘’Protes-protes dari aktivis lingkungan hidup maupun dari negara-negara lain dalam 4-5 tahun terakhir ini sejak 2016, 2017, dan seterusnya sudah tidak begitu gencar, karena kita telah menyiapkan semua langkah, baik untuk memitigasi, mencegah, menyelesaikan, dan melakukan tindak lanjut,” ujar Mahfud seusai ratas di kompleks Istana Merdeka, kemarin.
7. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, gelaran pemilihan umum (pemilu) era sekarang sudah memenuhi nilai demokrasi. Menurut Mahfud, keadaan saat ini jauh berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru.
Penilaian tersebut disampaikan Mahfud saat menghadiri peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemarin. “Sekarang generasi yang sebaya saya atau di bawah sedikit itu paham bahwa ini adalah suatu kemajuan luar biasa. Sebab generasi sebelumnya tidak ada pemilu gini,” kata Mahfud.
Banyak kasus terkatung-katung tanpa kejelasan nasib di tiga lembaga penegak hukum, yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD. Kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mahfud menegaskan, jika suatu perkara memiliki alat bukti kuat untuk diproses hukum, proseslah. Namun, jika tidak, jangan digantung.
“Tidak secara spesifik (bahas SP3), tapi itu bisa menjadi bagian di KPK, Kejagung, kepolisian, banyak kasus terkatung-katung. Banyak perkara yang dari P-19 ke P-21 ke P-17, P-18 itu sering bolak-balik banyak kasus. Untuk itu, kita minta ke Kejagung dan kepolisian bagaimana menyelesaikan itu agar tidak bolak-balik, segera ada kepastian hukum. Kalau harus diproses ya diproses, kalau nggak ya jangan bolak-balik,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut informasi hoax, fitnah dan SARA masih menjadi tantangan yang akan dihadapi pada Pilkada Serentak 2020. Mahfud lantas menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar aparat tidak terlalu sensitif main tangkap.
“Selain wabah pandemi COVID-19, tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak adalah munculnya konten-konten berita yang mengandung hoax, fitnah, SARA, dan ujaran kebencian, ramai sekali itu,” kata Mahfud MD dalam pidatonya yang disiarkan di akun Youtube Bawaslu RI, kemarin.
8. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta Bawaslu menjadi wasit yang objektif dan netral dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas di Pilkada 2020. Selain itu, Tito berharap perlu mempertimbangan situasi dan kondisi di lapangan yang membuat KPUD melakukan diskresi.
9. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, total anggota DPRD yang dijerat sebagai tersangka kasus korupsi di KPK sebanyak 184 orang, jumlah itu tersebar di 22 daerah. Ini menggambarkan sisi buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Alex menilai banyaknya wakil rakyat yang menjadi tersangka karus korupsi merupakan sisi yang buruk bagi demokrasi Indonesia. Ia berharap para anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, tidak menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan masyarakat.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tidak pernah menetapkan terpidana kasus korupsi Wisma Altet Hambalang M Nazaruddin (MNZ) sebagai justice collaborator (JC). Alex menyebut Nazaruddin sebagai whistleblower.
“Pak Ali (Plt Jubir KPK) kan sudah sampaikan bahwa KPK tidak pernah beri JC. Tetapi, dalam beberapa dalam pemeriksaan, KPK beri surat yang bersangkutan kerjasamanya untuk membuka kasus yang lain, kemudian dia bertindak bukan sebagai JC tetapi whistleblower,” kata Alex di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.
10. Gelombang Pertama TKA asal China Tiba di Bandara Kendari pakai pesawat carter, Mahasiswa plus Anggota DPRD Sultra Demo di Jalan Masuk Bandara, Demo Tolak TKA China di Sultra Berakhir Lempar Batu dan Tembakan Gas Air Mata, Massa Penolak TKA asal China Masih Bertahan di Sekitar Bandara Haluoleo Kendari hingga malam, para pendemo Sempat mencegat tiga WNA yang berada di Sultra
Seorang TKA China bernama We terjaring razia dari aksi massa penolakan terhadap TKA China di Sulawesi Tenggara pada Selasa (23/6). We bersama seorang penerjemahnya, Hendri sempat dipaksa keluar mobil saat menuju bandara.
11. Tambah 274, jumlah pasien positif COVID-19 di Jatim Tembus 10.092 pasien, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Ingatkan Warganya agar Tetap Disiplin Selama Transisi New Normal, tidak euphoria, sebanyak 218 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim dinyatakan reaktif dalam rapid test yang digelar di masing-masing OPD. Dari jumlah tersebut, 174 ASN telah diswab dan hasilnya 19 orang dinyatakan positif COVID-19. Mengapa Kasus Kematian Gegara Corona di Jatim Tertinggi se-Indonesia?
12. Sebuah video Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng), Haris Kariming, yang mendatangi rumah Bendahara Partai Gerindra Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulteng, Ivan Abdillah Sijaya, viral di medsos. Dalam video yang berdurasi 2 menit 45 detik itu, Haris Karimin mengajak Ivan Abdillah Sijaya untuk saling bunuh.
Dalam video tersebut, terlihat Haris awalnya menekan bel rumah Ivan. Haris sempat memberi hormat kepada seorang perempuan yang membukakan pintu rumah. Setelah itu Haris berbicara secara lantang. Dia mengaku sudah menerima pesan WhatsApp berupa ancaman pembunuhan. Dia meminta Ivan keluar dari rumahnya, bahkan sempat mengangkat bajunya setengah badan.
13. Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta tambahan anggaran kerja tahun 2021 sebesar Rp 51,2 M karena tren bencana meningkat. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan pengurangan resiko bencana atau pra bencana.
14. MPR Targetkan Deklarasi Berdirinya Majelis Syuro Dunia pada 2021. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan rencana pendirian Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly sebagai wadah berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama termasuk negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Melalui forum tersebut, MPR RI berusaha mendorong terwujudnya tatanan dunia Islam dan Barat yang harmonis dan berkeadaban.
“Tantangan yang dihadapi negara berpenduduk muslim sangat besar. Dari mulai konflik internal, kesenjangan ekonomi antar umat, kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, pengabaian hak asasi manusia terutama terkait hak komunitas Muslim, hak perempuan, dan hak pekerja,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (23/6).
15. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta masyarakat menahan diri untuk berwisata di tengah pandemi Covid-19. Ia menilai kondisi saat ini belum sepenuhnya aman dari virus corona sehingga masyarakat harus mempertimbangkannya secara bijak.
“Kami minta masyarakat untuk menahan diri dan mempertimbangkan secara arif jika mau berkunjung ke destinasi wisata dimasa pandemi Covid-19, mengingat destinasi wisata merupakan area terbuka publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang, dan berpotensi menjadi sumber penyebaran Covid-19,” kata Bamsoet, kemarin.
16. Nusantara Mengaji kembali menggelar Musabaqoh Kitab Kuning (MKK) untuk menciptakan generasi pecinta dan penghafal Alquran di Indonesia. Namun berbeda dengan biasanya, kali ini MKK dilakukan secara virtual mengingat masih adanya pandemi COVID-19.
“Acara ini mencetak sejarah baru bagi kami. Selain dilakukan virtual, peserta diwajibkan membaca ayat, mengartikan dan menjelaskanya dengan memakai bahasa ibu,” ujar Koordinator Nusantara Mengaji sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, kemarin.
17. Pemerintah Arab Saudi mengizinkan pelaksanaan ibadah haji 2020 dengan jumlah jamaah terbatas, untuk orang dan warga negara lain yang sudah berdomisili di Arab Saudi.
“Sudah diputuskan haji tahun ini (1441 H/2020 M) dilakukan dengan jumlah jamaah sangat terbatas dari berbagai negara yang sudah berdomisili (reside) di Arab Saudi. Keputusan ini diambil untuk menjamin haji dilaksanakan dengan aman dari aspek kesehatan masyarakat sambil tetap melakukan berbagai tindak pencegahan. Termasuk jaga jarak untuk melindungi tiap orang dari risiko yang berkaitan dengan pandemi dan sesuai ajaran Islam yang mengutamakan keselamatan,” begitu bunyi pernyataan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang diupload di Twitter @HaramainInfo, kemarin.
18. KPU mengatakan saat ini DPR dan pemerintah saat ini sedang membahas wacana mengundurkan waktu Pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027. KPU menyebut wacana itu masih dalam tahapan perencanaan di DPR.
“Saat ini DPR dan pemerintah sedang menggagas, atau sedang merencanakan, atau merancang undang-undang bagaimana format Pilkada dan pemilu yang tepat untuk kita semua, karena sepertinya akan diundur lagi untuk Pilkada serentaknya, bukan, maksudnya Pemilu kada serentaknya pada tahun 2027, kalau saya tidak salah,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal’, kemarin.
19. Waketum Gerindra Arief Poyuono menegaskan tidak akan menghadiri sidang Mahkamah Kehormatan (MK) DPP Partai Gerindra terkait pernyataan isu kebangkitan PKI dimunculkan ‘kadrun’. Poyuono mengaku akan menjelaskan perihal pernyataannya soal PKI dimunculkan kadrun langsung kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
“Ya, aku tetap nggak akan pernah datang. Biar saja mereka bersidang untuk memeriksa wawancara saya di YouTube Kanal Bangsa, saya memakai jabatan Waketum Gerindra atau Ketum FSP BUMN Bersatu? Begitu aja kok repot,” canda Poyuono kepada wartawan, kemarin.
20. Majelis Kehormatan (MK) DPP Partai Gerindra telah menggelar sidang atas teradu Waketum Gerindra Arief Poyuono terkait pernyataannya soal isu kebangkitan PKI dimunculkan ‘kadrun’. Sidang tetap digelar walaupun Poyuono tidak hadir, agendanya mendengarkan pengaduan terhadap Poyuono.
“Pada hari ini sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra perkara Arief Poyuono sudah digelar,” kata pimpinan MK Gerindra Habiburokhman, kemarin.
21. Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir, di mana tingkat kerawanan Pilkada meningkat di masa pandemi virus Corona (COVID-19). Adapun Bawaslu telah memetakan daerah-daerah provinsi, kota dan kabupaten yang berpotensi terjadinya kerawanan terjadinya potensi pelanggaran pada Pilkada 2020.
“Indeks kerawanan pemutakhiran ini akan menjadi early warning kita bersama agar apa yang tadi disampaikan tidak terjadi. Tentu sekali lagi butuh kerja komitmen kita bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantornya, kemarin.
22. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut banyaknya program di kementerian/lembaga penggunaan anggarannya tak sesuai. Ia mencontohkan ada program pemberantasan stunting yang anggarannya dipakai untuk membuat pagar puskesmas.
23. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan 5 dari 15 Triliun anggara Pilkada 2020 telah dicairkan. Tito berpesan agar anggaran tersebut dimanfaatkan secara tepat, tidak boleh disalahgunakan.
24. MenPan-RB, Tjahjo Kumolo menyebut, dari 4,2 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di seluruh Indonesia, 1,6 juta di antaranya ditempati tenaga administrasi, Ia merencanakan akan lakukan perubahan pada sistem pemetaan dan perekrutan ASN.
Tjahjo menegaskan maksud dari rencananya tersebut bukan serta merta memecat PNS yang tidak produktif, melainkan memangkas jabatan tertentu yang dirasa tidak begitu fleksibel dengan berbagai beban kerja yang ada. “Ini bukan dipecat lho! Tidak mungkin dipecat, tidak mungkin pensiun dipercepat, tidak mungkin diberhentikan. Kita bertahap tunggu pensiun atau kecuali dia minta pensiun dini gitu aja,” kata Tjahjo ditemui di Gedung DPR, kemarin.
25. John Refra alias John Kei ditangkap tim Polda Metro Jaya atas dugaan penyerangan brutal di Green Lake City, Tangerang, dan Duri Kosambi, Jakarta Barat. John Kei membantah telah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Agrapinus Rumatora alias Nus Kei. “Tidak… tidak. Tentu itu kami membantah,” kata Anton Sudanto selaku kuasa hukum John Kei, kemarin.
Anton mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji bukti-bukti terkait kasus yang menjerat kliennya itu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menguatkan adanya keterlibatan John Kei dalam kejadian berdarah itu.
26. Namun pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya berkata lain. Mereka mengaku memiliki bukti yang menunjukkan John Kei memerintahkan anak buahnya menyerang Nus Kei. Selain itu, beberapa saksi juga menyatakan demikian. “Silakan saja, ini kan mekanisme hukum jadi silakan saja. Semua penyidikan saksi-saksi, bukti-bukti ‘kan ada, ada mekanisme hukum silakan saja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kemarin.
27. Penyidik KPK Novel Baswedan mengaku sudah tidak menaruh bayak harapan terhadap persidangan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya di PN Jakut. Menurutnya, pengusutan dalam sidang yang menjerat terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis sudah jauh dari fakta. “Sudah terlalu jauh dari nalar saya, susah untuk menaruh harapan dalam proses yang sedemikian jauh dari fakta-fakta dan kebenaran materiil,” katanya, kemarin.
28. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Sandiaga Uno menyebut masih banyak warga yang salah memahami konsep tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. Menurut Sandiaga, warga justru memahami new normal sebagai kembali beraktivitas seperti biasanya.
“Belakangan ini new normal salah dipahami. Saya barusan turun dari Kelurahan Kramat Jati dan new normal ini ditangkap seakan normal-normal saja gitu,” ujar Sandiaga dalam webinar bertajuk ‘Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru’, kemarin.
29. Bansos Corona Lampung Bakal Diaudit, Diduga Markup Rp 9,0 M. Inspektorat Provinsi Lampung telah melakukan klarifikasi dan pemanggilan terhadap Karo Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ratna Dewi serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dugaan markup Bantuan sosial (Bansos) Covid-19 senilai Rp 9,8 miliar.
Inspektur pembantu wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung, Haris Kadarusman, mengatakan, pihaknya telah memanggil ketiga pihak tersebut melalui berita acara permintaan keterangan untuk dimintai klarifikasi dengan mengajukan 11 pertanyaan.
30. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pihaknya bakal menggaungkan pesan kepada masyarakat bahwa mematuhi protokol kesehatan sama dengan ibadah.
Ia berharap masyarakat lebih patuh. Menurutnya, pesan itu tepat ditujukan kepada mereka yang selama ini masih abai terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19). Pesan itu juga dinilai relevan jelang penerapan new normal.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan masyarakat untuk penanganan Covid-19. Doni mengatakan, sebagian dari donasi tersebut diberikan kepada tenaga medis yang meninggal dunia baik yang langsung maupun tidak langsung dalam menangani Covid-19. Ia mengatakan, dokter yang meninggal dunia selama pandemi ini diberikan santunan sebesar Rp 250 juta, sementara Perawat menerima sebesar Rp 150 juta.
31. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata memberi kepastian dalam kasus pengadaan quay container crane (QCC) yang menjerat mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino. Hal itu disampaikan Alex menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta KPK segera menuntaskan kasus-kasus yang menggantung.
“RJ Lino kembali lagi memasuki periode ketiga pimpinan ya, kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan,” janji Alex, kemarin. *

Thursday, 18 June 2020

Berikut ISU AKTUAL yang berkembang


Berikut ISU AKTUAL yang berkembang hari ini :

1. Menko Polhukam Mahfud MD dipanggil ke Istana Negara untuk mengumumkan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), karena pemerintah masih fokus dalam penanganan Covid-19. Pemerintah menyarankan DPR memperbanyak dialog dengan semua elemen masyarakat guna menyerap aspirasi lebih mendalam.
“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta presiden untuk menyampaikan ini,” kata Mahfud MD di kantornya, kemarin.

2. Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengatakan, DPR menunggu surat resmi dari pemerintah terkait permintaan penundaan pembahasan RUU HIP. Dijelaskan, DPR telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah terkait pembahasan RUU HIP, maka kalau pemerintah minta ditunda, maka harus menjawabnya dengan surat resmi pula.
“Karena DPR berkirim surat resmi kepada pemerintah, maka sebaiknya sikap pemerintah juga disampaikan secara tertulis. Apakah mau menunda, menolak, atau menyetujui pembahasan. Kami juga mengapresiasi aspirasi dan pendapat yang berkembang di masyarakat yang sangat kritis terhadap RUU ini,” ujarnya.

3. Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta para anggota DPR RI tidak ngotot untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Sebab, Majelis Ulama Indonesia begitu juga organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah menolak RUU tersebut. “DPR jangan keras kepala, semua ormas Islam dan umat Islam bahkan MUI dan Muhammadiyah sudah menolak,” kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif di Jakarta, kemarin.
Menurut Ma’arif, bila DPR tetap ngotot memaksakan dan melanjutkan pembahasan RUU HIP, maka alumni 212 akan mengawal maklumat MUI dengan mengajak umat untuk turun ke jalan mengepung kantor DPR dan MPR. Salah satu tuntutannya, mendesak MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi. ‘’Menuntut MPR makzulkan Jokowi karena melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang telah ada” kata Ma’arif.

4. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dilaporkan ke Polda Kalbar oleh Pangeran Sri Negara Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat, Syarif Mahmud. “Saya mewakili keluarga besar Sultan Hamid II melaporkan Hendropriyono atas pernyataannya yang menyebut Sultan Hamid II seorang pengkhianat bangsa,” kata Mahmud, kemarin.

5. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menjelaskan pernyataannya yang menyebut Sultan Hamid II pengkhianat. Ia mengatakan setiap tahun pihak keluarga mengajukan usulan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional dan dirinya selalu menentang pengajuan usulan itu. “Saya nasihati jangan. Dia itu bukan pahlawan kok,” kata Hendropriyono kepada wartawan, kemarin.
Hendro mengatakan, keluarga Sultan Hamid II bergerak di dunia maya untuk menyesatkan opini publik dan hendak mempolitisasi sejarah. Hendro menyebut pengakuan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang Burung Garuda juga palsu belaka.
“Pengakuan mereka palsu bahwa Sultan Hamid II Alkadrie perancang simbol Negara Burung Garuda. Perancangnya itu dulu tim. Dia hanya koordinatornya. Keputusan burung gambarnya begitu adalah oleh Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. Bukan dia. Hakikat simbol adalah frasa Bhinneka Tunggal Ika, tapi itu kan karangan Mpu Tantular abad IV, bukan juga karangan dia,” tegas Hendropriyono.

6. Terpidana kasus korupsi proyek wisma atlet Hambalang, M Nazaruddin akan menghirup udara bebas. Sekarang ia sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB) dari Lapas Sukamiskin Bandung. “Ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi oleh yang bersangkutan,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jabar Abdul Aris via pesan singkat, Selasa (16/6).
Menurut Aris, syarat-syarat yang patut dipatuhi oleh Nazaruddin antara lain tidak melanggar hukum dan wajib melapor ke Bapas Bandung secara berkala. “Kemudian kalau mau ke luar negeri, harus izin menteri Hukum dan HAM,” ujarnya.

7. KPU belum punya rencana untuk menerapkan e-voting pada Pilkada 2020 karena membutuhkan kepercayaan publik yang tinggi. Meski begitu, KPU sedang merancang sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) untuk dilaksanakan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga ke provinsi.
“KPU dalam waktu ke depan tidak atau belum merancang penggunaan e-voting dalam pemilu di kita, tetapi yang kita rancang adalah rekapitulasi secara elektronik. Itu yang sedang kita desain,” kata komisioner KPU Pramono Ubaid dalam webinar yang disiarkan di YouTube The Habibie Center, kemarin.

8. Polda Metro Jaya tetapkan buronan Federal Bureau of Investigation (FBI), Russ Medlin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Pria berkewarganegaraan Amerika Serikat ini langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. ‘’Ditahan,” ucap Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Roma Hutajulu, kemarin.
Roma menjelaskan, Russ Medlin merupakan buron FBI atas kasus dugaan penipuan investasi saham bitcoin. Namun, Polda Metro Jaya menahannya atas kasus pencabulan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

9. KPK bicara soal risiko yang terjadi bila Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan pada masa pandemi virus Corona. KPK menyebut program penanganan COVID-19 berpotensi dijadikan alat untuk politik uang atau money politics.
“Risiko yang dihadapi, politik uang akan bersembunyi di program COVID-19,” kata Direktur PJKAKI KPK Sujanarko dalam diskusi bertajuk Menolak Pilkada di Tengah COVID-19: Perspektif Ancaman Politik Uang/Korupsi pada Pilkada 2020, kemarin.
Sujanarko melihat potensi politik uang itu bisa muncul dengan memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19. Hal itu sudah terlihat bansos akan dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.

10. Anggota Komisi II DPR dari PKS Mardani Alisera meminta rahasia data kependudukan, jangan disalahgunakan. Ia menyayangkan kebijakan Kemendagri mengizinkan perusahaan pinjaman online (pinjol) mengakses data kependudukan, karena kerahasiaan data belum menjadi perhatian besar pemerintah.
‘’Kerjasama Kemendagri dengan perusahaan pinjol seharusnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa. Sehingga pemerintah tidak begitu saja mengizinkan perusahaan pinjal mengakses data kependudukan hal ini mengingat kita belum memiliki regulasi yang jelas tentang perlidungan data,’’ ujarnya kepada reporter.id, kemarin.

11. Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Mensos Juliari Batubara, dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako bantuan Presiden (Banpres) kepada keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di Komplek Seroja, Bekasi Utara, kemarin.
“Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja adalah pembela kedaulatan Indonesia. Berkat pengorbanan mereka, Indonesia tetap tegak berdiri hingga kini. Tak sedikit dari para pejuang yang ikhlas mengorbankan jiwa raga serta harta dan sebagian tubuhnya, demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena itu negara harus tetap hadir memberikan perlindungan sosial kepada mereka,” ujar Bamsoet.

12. Ditjen Imigrasi dan Pemprov Sultra harus memperketat prosedur pemeriksaan terhadap 146 TKA asal Cina yang akan masuk Kendari pada 23 Juni mendatang. Mereka harus diisolasi sesuai protokol kesehatan standar WHO sebelum diizinkan memasuki wilayah tambang PT VDNI di Morosi, Konawe, Kendari .
‘’Pemerintah harus memastikan para TKA asal Cina tersebut tidak menularkan penyakit. Setiba mereka di Sultra harus menjalani masa karantina sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 guna memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar,’’ pinta Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam rilis yang dikirim ke reporter.id, kemarin.

13. Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung penelitian lima regimen kombinasi obat COVID-19 yang dilakukan Unair Surabaya. Saat menghadiri pelantikan Rektor Unair Prof M Nasih di Surabaya, Muhadjir menanyakan apa saja hal yang dibutuhkan Unair dalam mendukung penelitian ini. Muhadjir ingin penelitian ini bisa berlanjut hingga memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Tadi saya sudah berdiskusi melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan berkaitan dengan masalah ini agar dalam berproses, penemuan dari Unair bisa ditindaklanjuti sehingga bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya kita untuk penanganan COVID-19,” ujar Muhadjir, kemarin.

14. KPK memaparkan hasil kajian sektor pendidikan terkait pengelolaan dana penelitian Indonesia. KPK melakukan kajian setelah menemukan sejumlah persoalan terkait penelitian tersebut. KPK temukan lembaga litbang tersebar tanpa koordinasi. Keberadaan lembaga penelitian pada setiap kementerian/lembaga di pusat hingga daerah tanpa ada koordinasi.
Anggaran tersebar dan tidak terhitung secara riil. Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga berdasarkan program penelitian dan pengembangan hanya terdapat di 23 kementerian/lembaga dari 87. Beberapa anggaran penelitian di kementerian/lembaga tercatat pada subfungsi bahkan ada pula yang tidak tercatat pada subfungsi. ‘’Tidak ada standar output kegiatan penelitian dan pengembangan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, kemarin.

15. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Jakpro akan melakukan negosiasi mengenai penarikan kembali dana komitmen atau commitment fee yang sudah dibayarkan kepada Formula E Operations (FEO). Rencana negosiasi penarikan kembali commitment fee itu dilakukan karena pelaksanaan Formula E 2020 ditunda.
“Ya kita masih bernegosiasi, mencari yang terbaik. Kita kan tidak tahu COVID-19 seperti apa,” ujar Project Director Formula E PT Jakpro, Mohamad Maulana di ruang rapat komisi E DPRD DKI Jakarta, kemarin.

16. Polisi tetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kapal ikan Fu Lu Qing Yuan Yu berbendera China. Dua WNI ABK kapal itu menyelamatkan diri dengan lompat ke laut di Selat Malaka.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Arie Dharmanto mengatakan dari 7 tersangka itu, 4 ditahan di Polres Jakarta Utara. Sementara tiga tersangka lainnya ditahan di Polda Kepri. “(Tiga tersangka yang dibawa ke Batam) yakni S, HA dan MHY alias D alias Andi,” kata Arie, kemarin.

17. Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Tenggara (Sultra) diwarnai penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra.
Menurut Ketua Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah, kedatangan para TKA asal China ke Morosi, Kabupaten Konawe itu justru bertentangan dengan konsep new normal, dimana masyarakat harus menjaga produktivitas tetapi tetap aman dari Covid-19. “Jadi, kebijakan memasukkan TKA itu abnormal,” kata Hidayatullah, kemarin.

18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima usulan penerapan kurikulum darurat di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud diminta mengkaji kurikulum tersebut.
“Banyak permintaan misalnya dari KPAI, PGRI, agar Kemendikbud menerapkan kurikulum khusus pandemi Covid. Saya kira kami sudah sampaikan ke Balitbang untuk dikaji,” tutur Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid melalui konferensi video, kemarin.

19. Direktur Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pihak Istana harus memastikan proses penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan berjalan secara adil.
Pernyataan itu merespons pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral yang menyebut Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi penanganan kasus Novel. “Jangan presiden salah pahami, bahwa Istana, bukan tidak boleh ikut campur, Istana itu bukan mencampuri untuk mengubah fakta, itu baru enggak boleh,” kata Feri, kemarin.

20. Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku prihatin dengan adanya serangan yang ditujukan kepada komika Bintang Emon. Bintang diserang setelah membuat video untuk mengkritik tuntutan ringan terhadap dua terdakwa penyerang Novel.
“Saya prihatin karena Bintang Emon seorang anak muda yang menyampaikan kritik sosial, menyuarakan kritik adanya suatu ketidakadilan atas suatu proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku penyerangan atas diri saya,” kata Novel melalui video yang diunggah di akun Instagram @novelbaswedanofficial, kemarin.

21. Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman mengkritik akun anonim yang menyerang komika Bintang Emon di media sosial. Menurut Benny, penyerangan terhadap Emon sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.
“Bagi saya, ini bukti rezim Jokowi antikritik, antidemokrasi, otoriter, dan tidak ingin dengar suara rakyat,” kata Benny, kemarin.

22. Polri Sebut Angka Kriminalitas Naik 38,45 Persen dalam Sepekan. Data Polri menunjukkan, tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat tajam pada pekan ke-24 tahun 2020 dibandingkan pekan sebelumnya. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, kemarin.
“Pada minggu ke-23 dan minggu ke-24 terjadi kenaikan gangguan kamtibmas sebesar 38,45 persen,” tutur Awi. Rinciannya, terdapat 4.244 kasus kriminalitas yang terjadi pada pekan ke-23. Kemudian, jumlahnya meningkat menjadi sebanyak 5.876 kasus pada pekan ke-24.

23. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan ada kartel besar yang menguasai laut nusantara. Bila tidak ada tindakan melalui ketegasan hukum, masa depan sektor kelautan Indonesia akan terganggu. “Banyak kapal asing berdatangan dan merampok hasil laut, misalnya Kepulauan Natuna. Ini ada kartel besar yang kuasai laut Nusantara. Kalau dibiarkan akan ganggu keberlangsungan laut Indonesia,” kata Susi, di Bogor, kemarin.

24. Ketua DPR Puan Maharani meminta Kemendikbud memantau rencana pembukaan kembali sekolah di zona hijau selama pandemi Covid-19 secara ketat. Hal itu perlu dilakukan agar jangan sampai sekolah yang dibuka justru menjadi sumber penularan Covid-19.
“Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Kemendikbud perlu memonitor dan mengevaluasi secara ketat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di zona hijau. Agar sekolah tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19,” kata Puan, kemarin.

25. Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Sumatera Baratmulai menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 yang diduga dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 Tanah Datar. “Saat ini kita sedang kumpulkan bahan dan keterangan untuk dirapikan semuanya,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanah Datar Tatang Hermawan, kemarin.
Tatang menyebutkan, pihaknya menargetkan pada Senin depan, berkasnya bisa lengkap dan diserahkan ke Inspektorat. “Keputusannya di Senin depan. Jika sudah lengkap, kita serahkan ke inspektorat. Nanti kita kabari,” kata Tatang.

26. Perjuangan gigih Komite I DPD RI pimpinan Agustin Teras Narang untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai bencana nonalam pandemi corona dinyatakan berakhir, patut mendapat acungan jempol.
Kemarin siang, usulan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 9 Desember 2020 yang dibacakan Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Dr. Abdul Kholik, SH, MSi mendapat sambutan yang luar biasa hangat dari para senator yang mengikuti Rapat Paripurna DPD RI.
Mereka sepakat untuk menerima dan memahami usulan Komite I DPD RI serta berharap agar keputusan rapat paripurna tersebut menjadi pertimbangan lebih lanjut baik oleh pemerintah, DPR, KPU, maupun Bawaslu untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi corona yang penuh resiko penularan virus yang belum ada obatnya ini. **

PERKUAT PANCASILA SEBAGAI KONSENSUS KEBANGSAAN


Sikap PBNU Terhadap RUU HIP
PERKUAT PANCASILA SEBAGAI KONSENSUS KEBANGSAAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap Naskah Akademik, rumusan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI Dalam Pengambilan Keputusan atas Penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020, serta mencermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa segala ikhtiar untuk mengawal, melestarikan, dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan konsensus nasional patut didukung dan diapresiasi di tengah ancaman ideologi transnasionalisme yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan nasional.

2. Bahwa Pancasila sebagai titik temu (kalimatun sawa’) yang disepakati sebagai dasar negara adalah hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai sejak Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dihasilkan oleh Tim Sembilan, dan rumusan final yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Secara historis, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah hasil dari moderasi aspirasi Islam dan Kebangsaan. Dengan rumusan final Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia tidak menjelma sebagai negara Islam, juga bukan negara sekuler, tetapi negara nasionalis-religius.

3. Bahwa rumusan final Pancasila merupakan legacy terbesar yang diwariskan para pendiri bangsa yang terdiri dari banyak golongan. Karena itu, menonjolkan kesejarahan Pancasila 1 Juni dengan mengabaikan kesejarahan 22 Juni dan 18 Agustus berpotensi merusak persatuan, membenturkan agama dengan negara, dan menguak kembali konflik ideologis yang akan menguras energi bangsa. Tindakan apapun yang dapat menimbulkan mafsadah bagi persatuan nasional WAJIB dihindari, karena Pancasila dirajut oleh para founding fathers justru untuk mencegah perpecahan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam sebuah tenda besar.

4. Bahwa Pancasila sebagai perjanjian agung (ميثاقا غليظا) tersusun dari lima sila yang memuat nilai-nilai luhur yang saling menjiwai, di mana sila Ketuhanan menjiwai Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kesatuan nilai-nilai Pancasila yang saling menjiwai itu tidak bisa diperas lagi menjadi trisila atau ekasila. Upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila akan merusak kedudukan Pancasila, baik sebagai Philosophische Grondslag (falsafah dasar) maupun Staatsfundamentalnorm (hukum dasar) yang telah ditetapkan pada 18 Agustus 1945.

5. Bahwa Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm adalah hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai hukum tertinggi yang lahir dari konsensus kebangsaan (معاهدة وطنية), Pancasila tidak bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pengaturan Pancasila ke dalam sebuah undang-undang akan menimbulkan anarki dan kekacauan sistem ketatanegaraan. 

6. Bahwa Pancasila sebagai Philosophische Grondslag adalah falsafah dasar yang menjadi pedoman untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara, Pancasila merupakan ideologi prinsip yang menjiwai sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penerjemahan Pancasila sebagai ideologi kerja selalu mempertimbangan dinamika dan perkembangan zaman. Membakukan tafsir atas Demokrasi Pancasila dalam suatu undang-undang jelas akan mempersempit ruang tafsir yang memandekkan dinamika, kreativitas, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan bangsa sesuai dengan tuntutan zaman.

7. Bahwa kesalahan yang terjadi di masa lampau terkait monopoli tafsir atas Pancasila tidak boleh terulang lagi. Kendati demikian hal ini bukan meupakan dasar dan alasan yang dapat membenarkan perluasan dan/atau penyempitan tafsir atas Pancasila dalam suatu undang-undang yang isinya mengatur demokrasi politik Pancasila dan demokrasi ekonomi Pancasila sebagaimana RUU HIP.

8. Bahwa obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansif akan menimbulkan ekses negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di zaman Orde Baru yang prakteknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat. Pancasila yang terlalu ambisius akan kehilangan roh sebagai ideologi pemersatu, yang pada gilirannya dapat menimbulkan benturan-benturan norma dalam masyarakat.

9. Bahwa setelah mencermati dengan seksama Naskah Akademik dan draft RUU HIP, PBNU menyampaikan penilaian sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. 
2. Pasal 13, 14, 15, 16,  dan 17 mempersempit ruang tafsir yang menjurus pada mono-tafsir Pancasila.
3. Pasal 22 dan turunannya tidak relevan diatur di dalam RUU HIP.
4. Pasal 23 dapat menimbulkan benturan norma agama dan negara.
5. Pasal 34, 35, 37, 38, 41, dan 43 merupakan bentuk tafsir ekspansif Pancasila yang tidak perlu.
6. Pasal 48 ayat (6) dan Pasal 49 dapat menimbulkan konflik kepentingan.

10.   Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang bersifat final. Oleh karena itu Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo tahun 1983, dan dikukuhkan dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo tahun 1984, menetapkan hubungan Pancasila dengan Islam sebagai berikut: (i)  Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama; (ii) Sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam islam; (iii) Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia; (iv) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya; dan (v) Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan penilaian atas Naskah Akademik, rumusan draft RUU HIP dan Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI Dalam Pengambilan Keputusan atas Penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020, serta dengan mencermati dinamika yang terjadi dalam masyarakat, PBNU menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit  dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945.

2. RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis.

3. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Staatsfundamentalnorm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional. Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila,  maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik (legislative review). Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional sebagai undang-undang payung (umbrella act) yang secara jelas dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

4. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional.

5. Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional.

                                                               Jakarta, 24 Syawal 1441   H
        16 Juni     2020   M


Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA.
Ketua Umum

DR. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
 Sekretaris Jenderal

Loker : Programmer WEB Design.


Untuk membantu pengembangan Aplikasi EMR, Instalasi SIRS RSHS membutuhkan tenaga Profesional IT dengan kualifikasi sebagai berikut :

4 Orang Programner WEB :
- Menguasai Codeigniter (minimal), mengguasai framework lain lebih baik
- Menguasai API
- Pernah mengunakan database oracle
- Sudah mempunyai portofolio lebih diutamakan.

1 Orang Design WEB.
- Menguasai framework css.
- Mampu menguasai bahasa programan lebih baik.
- Sudah mempunyai portofolio lebih diutamakan.

Proses seleksi langsung dilakukan oleh Instalasi SIRS-RSHS Gedung Anggrek Lt 6, mulai tanggal 17 s.d. 30 Juni 2020 hari kerja (Senin s.d. Jumat : Jam 08.00 - 16.00). Bagi yang lolos seleksi tanggal 1 Juli 2020 sudah mulai bekerja dan maksimal kontrak kerja 5 (lima) bulan.

Untuk pelamar silakan datang langsung dengan membawa CV dan portofolio bagi yang memiliki serta akan dilakukan Interview dan Tes Praktek.


Ka. Instalasi SIRS
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
[https://www.infotangsel.co.id/2020/06/loker-programmer-web-design.html]

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India