Thursday, 9 July 2020

Info Dari Warga Tangsel


Assalamualaikum wr wb
Temen2 spesialis....

Just info...
Beberapa rumah sakit terpaksa ditutup karena karyawan positif
Cobtoh
1. Rsud Kalideres, 8 karyawan positif, sementara rumah sakit ditutup 1 mg
2. Rsud pasar rebo, 20 karyawan positif, beberapa poli ditutup
3. Rsud Depok.... 12 karyawan positif...., semua poli tutup

Berdasarkan evaluasi..... Ternyata mereka yg positif didapat waktu makan bergerombol tanpa masker, 🙏

Mohon kita saling mengingatkan Perawat2 kita, yg masih sering bergerombol makan bareng dan ngobrol.... 🙏🙏🙏🙏
----------------

Tolong di forw ke teman2 untuk kebaikan kita semua. Terimakasih.

Resmi dinyatakan oleh WHO bahwa covid-19 tidak lagi hanya ditularkan lewat droplet 💧 atau titik kecil air berisi virus dari batuk atau bersin,
tetapi *sekarang virus tersebut dari hasil penelitian bisa bertahan di udara,
melayang-layang sampai 8 jam sesudah keluar dari tubuh penderita saat bersin atau batuk,
tidak lagi butuh medium cairan utk bertahan.*

Di ruangan tertutup,
lebih lama lagi dia tahan dan lebih cepat mendarat di tubuh orang yang belum kena karena udara yang berputar di situ-situ saja.

Maka,
Bapak dan Ibu tolong kita ikuti protokol yang semakin ketat ini yaitu bahwa kalau kita keluar,
biarpun tidak ke kerumunan massa,
WAJIB pakai masker utk saling melindungi satu sama lain karena menurut WHO ada satu golongan baru dalam proses penularan wabah ini yaitu OTG,
orang tanpa gejala:
suhu tubuh normal,
tidak batuk tapi sudah membawa virus karena daya tahan tubuhnya cukup kuat.

Siapa di antara kita yang sempat bepergian ke wilayah zona merah atau wilayah yang sudah ada warganya positif Covid-19,
bisa jadi sudah menjadi OTG.

Maka kita lindungi orang lain dari virus yang mungkin kita bawa itu.

Semoga tidak ada satupun dari kita kena,
sampai wabah ini tuntas diselesaikan, dengan mengikuti aturan atau protokol yang mungkin akan semakin ketat.

Terima kasih.

Jubir Pemerintah:
Sesuai Rekomendasi WHO,
Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

http://kmp.im/AFzpbz

*#pakailah maskermu kawan#*
*"Maskermu melindungiku,*
*Maskerku melindungimu."*
------+--------

Wednesday, 8 July 2020

Berita Hari Ini Dari Berbagai Media Sosial

Rabu,20200708
*Berikut ini, Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream maupun Media Sosial  yang berkembang dari pagi hingga malam hari ini.

1. Mahkamah Agung akhirnya mengumumkan keputusannya soal gugatan Rachmawati Soekarnoputri terhadap KPU terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Putusan MA tersebut diketok oleh Ketua Majelis Hakim MA, Supandi pada 28 Oktober 2019 tetapi baru diumumkan MA pada Jumat (3/7/2020) kemarin.
“Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, 2. ASRIL HAMZAH TANJUNG, 3. DAHLIA, 4. RISTIYANTO, 5. MUHAMMAD SYAMSUL, 6. PUTUT TRIYADI WIBOWO, 6.EKO SANTJOJO, 7. HASBIL MUSTAQIM LUBIS untuk sebagian,” demikian bunyi putusan MA yang dikutip reporter.id, Selasa (7/7).
2. Jubir Gerindra Habiburokhman menegaskan, perjuangan Gerindra dalam gugatan Pilpres 2019 sudah maksimal. ‘’Secara hukum upaya kita sudah maksimal,’’ katanya kepada wartawan, Selasa (7/7) menanggapi kemenangan Rachmawati Soekarnoputri melawan KPU di Mahkamah Agung terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Habiburokhman lalu menyoroti kabar hasil gugatan di Mahkamah Agung yang menurutnya, amat terstruktur ini. “Karena tersebar secara sistematis, tapi isinya nggak benar,” tegasnya.
3. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menanyakan, kenapa putusan MA tentang kemenangan Rachmawati Soekarnoputri atas KPU di Mahkamah Agung terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 baru dipublikasikan Jumat (3/7) lalu?
“Apresiasi pada MA yang bekerja profesional. KPU harus menindaklanjuti putusan MA ini untuk perbaikan ke depan,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/7).
4. Anggota KPU Hasyim Asy’ari menegaskan, keputusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Amin sesuai dengan UUD 1945. Sehingga, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri tidak berpengaruh sama sekali.
“Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang Paslon 01 Jokowi-Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945 (konstitusional),” kata Anggota KPU, Hasyim Asy’ari dalam siaran persnya, Selasa (7/7).
5. Anggota KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, paslon Jokowi-Ma’ruf telah mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum (paslon memperoleh lebih dari 50% suara sah nasional), yaitu 85.607.362 suara (55,50%).
Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yaitu menang di 21 Provinsi (dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi). Perolehan di atas telah memenuhi syarat yang diwajibkan UUD 1945.
6. Pakar Hukum Tatanegara, Yusril Ihza Mahendra, putusan MA terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.
“Dalam Putusan itu, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019,” ujar Yusril dalam keterangan pers, Selasa (7/7).
7. NasDem mengatakan putusan itu tidak berkaitan dengan kemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Hasil uji materi Rahmawati atas Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 secara hukum tidak berkaitan dengan kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan, meski baru dirilis, putusan itu sudah dikeluarkan MA seminggu setelah pelantikan Jokowi-Ma’ruf. Ia menegaskan kemenangan keduanya pun sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili sengketa pemilu.
8. Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan kronologi pembuatan e-KTP Djoko Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Zudan mengklaim pembuatan e-KTP saat ini bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam.
Dia menyatakan sampai saat ini pihaknya tidak memiliki data mengenai data cekal atau buronan seseorang. Zudan menyebut pihaknya telah mendapat penjelasan dari Lurah Grogol Selatan Asep Subahan mengenai pembuatan e-KTP Djoko Tjandra. Menurut penjelasan Lurah Grogol Selatan, jajarannya tidak tahu kalau Djoko Tjandra buronan.
9. Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra berstatus buron dan sempat ke Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mencari keberadaan Djoko. “Itu kami masih mencari,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan di Gedung Sasana Pradana Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (7/7).
10. Mabes Polri siap bantu Kejaksaan Agung untuk meringkus Djoko Soegiarto Tjandra, terpidana korupsi pengalihan cessie atau hak tagihan Bank Bali. “Tentunya kami bagian daripada CJS (criminal justice system), kami akan tukar-menukar informasi. Misalnya dari kejaksaan meminta bantuan menangkap (Djoko), kami akan membantu apa yang diminta.” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Bareskrim Mabes Polri, kemarin.
11. Menkopolhukam Mahfud Md memanggil Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi untuk meminta kejelasan soal kasus penyelundupan Harley Davidson, dan sepeda Bromton oleh eks Dirut Garuda Ari Askhara. Mahfud mengingatkan kasus tersebut jangan sampai seperti kasus kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.
“Kepada Dirjen Beacukai, Mahfud MD mengingatkan kasus-kasus penyelundupan jangan sampai terhenti karena alasan COVID. “Kalau yang menyangkut kasus konkrit, Saya tanya bagaimana perkembangan kasus Garuda. Katanya berjalan, tapi karena ada Covid jadi agak terhambat. Saya bilang jangan terhambat karena COVID.” ujar Mahfud MD, kemarin.
12. Menko Polhukam Mahfud MD akan memanggil 4 institusi yakni Mendagri, Dirjen Dukcapil, Kapolri, Jaksa Agung untuk meminta laporan perkembangan terkait buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Mahfud mengatakan akan melakukan koordinasi dengan keempat institusi tersebut. Menurut dia, proses penangkapan Djoko Tjandra mesti terbuka. Masyarakat perlu tahu.
“Dalam waktu dekat ini akan memanggil 4 institusi, yaitu Kemendagri, mengenai kependudukan, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum dan keamanan, juga Menkumham terkait imigrasi-nya. Kita akan kordinasi,” ujar Mahfud.
13. Tim advokasi Novel Baswedan melaporkan mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Irjen Rudy Heriyanto ke Divisi Propam Polri. Rudy dinilai melanggar etik profesi karena diduga menghilangkan barang bukti di kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
Anggota Kurnia Ramadhana mengatakan, Irjen Rudy Heriyanto sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, merupakan bagian dari tim penyidik yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap Novel. Saat itu dia berpangkat komisaris besar (kombes) dan menduduki posisi sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
14. Pemerintah akan mengembangkan pendidikan berbasis digital di seluruh wilayah. Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 22 triliun untuk pengembangan tersebut. Sistem pendidikan berbasis digital, diharapkan mampu memeratakan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan dapat menghilangkan kesenjangan tingkat pendidikan di masyarakat.
15. Penyidik KPK memeriksa mantan pegawai PT Agung Podomoro Land, Oktaria Iswara Zen, terkait kasus dugaan suap Rp 46 miliar yang menjerat mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Oktaria dicecar soal rumah di Simprug, Jakarta Selatan yang ditempati Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Plt Jubir KPK Ali Fikri menyebut Oktaria diperiksa dalam kapasitas sebagai agen property di PT Agung Podomoro Land hingga 2018.
16. Ketua Komisi III DPR Herman Hery meminta aparat penegak hukum saling berkoordinasi untuk menangkap buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Hal itu untuk membuktikan ke publik bahwa negara tak kalah dengan Djoko Tjandra.
“Masa 1 buron saja tak bisa ditangkap. Saya imbau kepada penegak hukum lakukan koordinasi dengan instrumen yang sudah ada segera tangkap Djoko Tjandra untuk buktikan ke publik bahwa negara tidak kalah,” kata Herman di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).
17. Ketua Komisi III DPR juga mengatakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menerbitkan ratusan izin sadap dalam hitungan hari. Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK.
“Satu hal, soal sadap, soal sita, soal geledah, Dewan pengawas tadi mengatakan kelar 1×24 jam permintaan izin. Bahkan sampai ratusan izin penyadapan, 264 izin yang dimintakan segera keluar dengan hitungan hari,” kata Herman Hery usai RDP dengan KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).
18. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan dugaan maladministrasi terkait buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra ke Ombudsman RI. MAKI melaporkan dugaan pelanggaran aturan terhadap dirjen imigrasi hingga Lurah Grogol Selatan.
“Kami perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melapor ke Ombudsman RI dugaan pelanggaran maladministrasi, dugaan pelanggaran malteknis, dan dugaan adanya kesengajaan untuk tidak mematuhi aturan atau dugaan kesengajaan melanggar aturan terhadap dirjen imigrasi, sekretaris NCB-Interpol, dan Lurah Grogol Selatan,” kata Boyamin di kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).
19. Koordinator MAKI, Boyamin Soiman mempermasalahkan status WNI di e-KTP Djoko Tjandra, karena dia pernah memiliki paspor Papua Nugini. Boyamin juga melaporkan Lurah Grogol Selatan karena tidak berkonsultasi dengan atasannya terlebih dahulu sebelum membuatkan e-KTP Djoko Tjandra.
“Tapi setidak-tidaknya apa pun bermasalah di KTP itu kan kolom kewarganegaraan, tertulis di situ WNI, sementara berita semua orang tahu bahwa dia pernah paspor di Papua Nugini. Syarat kehilangan itu otomatis warga negara hilang kalau dia punya paspor luar negeri,” kata Boyamin, kemarin.
20. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Saroni mengungkap adanya oknum yang ‘bermain’ menyelamatkan Djoko Tjandra. Ia memang sengaja tidak membeberkan siapa oknum yang dimaksudnya itu. Ia cuma menyebut oknum tersebut sudah membantu Djoko Tjandra sejak awal buron.
“Saya tidak bisa sebut spesifik. Ada oknum di dalam yang menyelamatkan Djoko Tjandra masuk. Dan per hari ini dia tidak datang ke sidang katanya sakit. Saya minta penegakan hukum untuk dicek ulang apakah benar sakit atau hanya mengulur waktu,” kata Sahroni.
21. Jampidsus Kejagung Ali Mukartono meminta Ahmad Saroni berterus terang siapa oknum yang bermain untuk menyelamatkan buron Djoko Tjandra agar Kejagung lebih menangkap buron kasus cesie Bank Bali itu.
“Mestinya dia terang-terangan dong siapa yang bermain-main itu. Supaya kita ini mudah, sehingga ada, ada, siapa, mestinya ia sbutin,” kata Ali Mukartono, di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).
22. Polisi gagalkan penyelundupan 4.600 benih lobster yang telah dikemas dalam plastik. Ribuan benih tersebut disita oleh Unit Tipidter Polres Lombok Barat, NTB. “Pelaku mengangkut benih lobster dengan menggunakan mobil Suzuki APV, kemudian dibawa ke wilayah Nipah, Kabupaten Lombok Utara,” kata Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Dhafiq Shiddiq, Selasa (7/7).
23. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai isu reshuffle yang disampaikan Presiden Jokowi terkesan membingungkan jika tidak ada ketegasan dari Istana. “Bila reshuffle dilakukan tanpa alasan yang kuat untuk kepentingan rakyat berdasarkan evaluasi kinerja, maka dapat melahirkan pro-kontra baru di tengah publik. Akhirnya sampai hari, kesannya maju-mundur, bahkan ‘mbingungi’ bila tidak segera dinyatakan tegas dan resmi dari Istana,” kata Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (7/7).
24. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan telah selesai menyusun draf Peraturan KPU yang mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam situasi pandemi COVID-19. KPU mengatakan saat ini draf PKPU telah dikirim ke Kemenkumham.
“Udah, udah, kemarin, PKPU yang untuk COVID itu kan, kemarin udah, udah kita kirim ke Kumham,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (7/7).
25. Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay mengatakan penggunaan APD selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 merupakan hal yang mutlak karena tak ingin ada klaster baru akibat pilkada di Papua. Dia mengatakan pilkada tanpa APD adalah pelanggaran yang bisa diproses hukum. Bahkan pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pengadaan APD saat pilkada serentak.
“Berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2020, APD jadi keharusan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19),” ujar Theodorus, kemarin.
26. Menteri Pertanian asal Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo tak mau bicara saat dicecar pertanyaan terkait kalung eucalyptus usai menghadiri rapat bersama Komisi IV DPR-RI. Syahrul mengaku sedang puasa bicara.
27. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ( UGM) Prof Dr Suwijiyo Pramono mengatakan, kalung eucalyptus produk Kementan belum bisa diklaim sebagai antivirus Covid-19. “Kalau disebut sebagai obat antivirus Covid-19 belum bisa. Masih diperlukan pembuktian dengan proses yang panjang hingga pengujian klinis atau pada manusia,” katanya seraya menambahkan, ‘’Produk kalung eucalyptus tersebut harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),’’ ujarnya.
28. Wapres Ma’ruf Amin lakukan kunker ke Sukabumi, Jawa Barat, guna mengecek kesiapan sekolah dan pesantren yang bakal buka kembali di masa new normal pandemi virus corona. Kunjungan kerja kali ini merupakan kunjungan perdana Ma’ruf sejak merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia.
29. Menteri Agama Fachrul Razi mengaku pernah meminta Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mentransfer anggaran operasional Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020, namun jumlahnya bukan Rp176,5 miliar, tetapi hanya Rp7,1 miliar. Dana itu dia gunakan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan haji yang sudah berjalan sebelum diputuskan batal oleh Kemenag.
30. Kejaksaan Agung mengeksekusi sebagian isi putusan hakim pengadilan Tipikor terhadap terpidana kasus korupsi kondensat yang juga mantan Dirut PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) Honggo Wendratno. Aset yang dirampas merupakan barang bukti berupa kilang Tuban LPG Indonesia di Jawa Timur dan uang senilai Rp 97 miliar. “Uang Rp 97 miliar ini bukan uang pengganti, tetapi merupakan perampasan,” kata Jampidsus Ali Mukartono.
31. AJI-IJTI mendesak Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Muzawar mencabut pernyataannya yang menyebut wartawan ditunggangi teroris saat liputan kedatangan TKA asal China di Sulawesi Tenggara. Kedua organisasi profesi itu mendesak Mabes TNI untuk memberi sanksi kepada Danlanud Haluoleo yang mengeluarkan pernyataan tidak berdasar dan berbahaya.
“Kami mendesak agar Danlanud Haluoleo untuk mencabut pernyataannya karena anggapan ditunggangi teroris bisa mengancam jurnalis saat bertugas di lapangan,” kata ujar Ketua IJTI Sultra, Asdar Zuula.
32. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menunda pencairan dana alokasi umum (DAU) sebesar 35 persen kepada enam daerah. Penundaan itu dilakukan sebagai bentuk sanksi tidak adanya laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait pandemi Covid-19.
“Enam daerah terdiri dari satu daerah belum lapor dan lima daerah laporannya belum sesuai masih dikenakan sanksi penundaan DAU sanksi sebesar 35 persen bukan 100 persen,” ungkap Sri Mulyani, Selasa (7/7).
33. Menkeu Sri Mulyani Indrawati lakukan moratorium atau penghentian sementara rekrutmen pegawai melalui jalur CPNS dan PKN STAN pada 2020. Moratorium rekrutmen mahasiswa STAN bisa dilakukan pada 2021. Untuk tahun ini, Kemenkeu terapkan kebijakan minusgrowth alias tidak menambah jumlah pegawai dalam lima tahun ke depan.
34. Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong DPR untuk merampungkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP) sebagai dasar hukum pengguna informasi digital. Hal ini menanggapi terjadinya peretasan terhadap situs-situs lembaga negara dan swasta. “Selain itu, RUU ini juga untuk meningkatkan infrastruktur, sistem perlindungan data, mematuhi standardisasi pengamanan sistem informasi, dan memperkuat regulasi dan sanksi terkait soal kebocoran data,” katanya, kemarin.
Terima kasih.

Tuesday, 7 July 2020

Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial Hari Ini


Selasa 20200707 :
Berikut ini Resume Hot Isu yang dihimlmpun  dari berbagai Sumber  Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang dari pagi sampai  malam hari ini,

1. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkritik kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanani Edhy Prabowo. Secara blak-blakan Susi tidak rela jika ekspor benih lobster dibuka.
“Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor,” ujarnya seperti dikutip dari akun twitter miliknya @susipudjiastuti, Senin (6/7). Konon kritikan Susi tersebut mendapat respons positif dari warganet. Unggahan tersebut mendapat 280 komentar, 1.500 retweet dan disukai lebih dari 4.500 pengguna.

2. Dengan suara agak meninggi Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo menjelaskan maksudnya membuka ekspor benih lobster. Orang dekat Prabowo Subianto ini mengaku, jika kebijakannya tersebut menuai kritik, dia mengaku tidak mau ambil pusing.
“Saya tidak peduli akan di-bully seperti apa mengelola negeri ini, selama saya sangat yakin tujuannya mulia untuk membela. Saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang yang penting rakyat saya makan. Saya tidak ada sedikitpun punya niat untuk memperkaya bisnis saya. Saya tidak ada industri bisnis di sektor perikanan dan kelautan, istri saya dan keluarga saya tidak ada yang saya libatkan,” tegasnya dalam raker dengan Komisi IV DPR di Senayan, kemarin.
Menteri Edhy Prabowo menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam pemberian izin ekspor benih lobster kepada 31 eksportir yang diduga berafiliasi dengan kader partai politik. Dia menyebut yang memberikan izin untuk perusahaan bukanlah dirinya langsung.
“Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada,” ujarnya di DPR, kemarin.
Menanggapi banyaknya kekhawatiran soal lobster akan punah jika diekspor, Edhy meyakinkan, satu lobster bisa bertelur sampai 1 juta ekor sekaligus jika sedang musim panas. “Satu ekor lobster itu bisa bertelur sampai 1 juta dan di daerah yang musim panasnya hanya 4 bulan itu bisa sampai 4 kali bertelur, ini hasil penelitian di Tasmania. Indonesia ini adalah daerah yang banyak mataharinya sepanjang tahun musim panas,” ucapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga minimal Rp 5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding saat berlakunya larangan eskpor lobster.
“Harga di petaninya diwajibkan Rp 5.000 minimal. Tidak kayak dulu yang diekspor ilegal itu mereka hanya dibeli Rp 1.000 sampai Rp 2.000 (per ekor). Sekarang saya minta juga keadilan. Saya ngelola negeri ini juga kita kerja keras karena kita untuk membuktikan apa yang diperintahkan Pak Jokowi ini harus jalan,” ujar Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Jika dihargai Rp 5.000 per ekor, misalnya eksportir membeli 100 juta ekor, maka nelayan bisa dapat Rp 500 miliar. Jika harga itu dilanggar, maka pemberian izin usaha ekspor akan dicabut.
“Tidak ada penekanan harga. Kalau ada perusahaan yang kita izinkan menekan harga itu akan kami langsung cabut. Kontrolnya sangat mudah karena semuanya terdaftar di mana, posisinya di mana, letaknya di mana mereka berusaha,” ucapnya.
Soal kebijakannya yang tidak menenggelamkan kapal pencuri ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan mempertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan untuk menenggelamkan kapal maling ikan. Menurutnya, banyak pekerjaan yang lebih mendesak untuk ditangani dari menenggelamkan kapal.
Eddy Prabowo lebih memilih agar kapal sitaan yang ada bisa dibagikan kepada yang membutuhkan seperti perguruan tinggi untuk bahan praktek. Lagi pula, Edhy bilang, menenggelamkan kapal butuh biaya yang tidak sedikit bahkan hingga Rp 100 juta.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/hot-isu-yang-dihimlmpun-dari-berbagai.html]

3. Persidangan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra kembali ditunda. Majelis hakim meminta buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali itu datang dalam persidangan selanjutnya.
Pengacara Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menyampaikan bahwa kliennya belum bisa datang karena masih sakit. “Mohon izin, yang mulia, untuk hari ini pemohon PK belum bisa hadir dengan alasan masih sakit,” ujar Andi Putra Kusuma dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (6/7). Andi lalu menyorongkan surat keterangan sakit dari klinik di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua majelis hakim Nazar Effriandi lalu membacakan isi surat itu.

4. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Ridwan Ismawanta menyebut pihaknya akan langsung menangkap Djoko Tjandra jika hadir dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) yang dijadwalkan digelar pada 20 Juli mendatang. “Kalau ada, eksekusi, tangkap,” ujar Ridwan usai penundaan kedua sidang PK Djoko di PN Jakarta Selatan, kemarin.

5. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengendus ada oknum yang ‘bermain’ menyelamatkan Djoko Tjandra. Ia menyebut oknum ini membantu Djoko Tjandra sejak awal buron. Namun, Sahroni belum mau membeberkan siapa oknum tersebut.
“Pasti, yang pasti ada orang dalam tapi tidak spesifik yang pasti ada oknum yang memainkan peran untuk membela Djoko Tjandra dengan sedemikian rupa sampai masuk ke Indonesia. Sedang dicari,” ucapnya sembari mengatakan, ‘’Seluruh penegakan hukum kecolongan. Permainan yang dilakukan oknum untuk membantu Djoko Tjandra sangat luar biasa.’’
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menilai, masuknya terpidans buron Djoko Tjandra ke Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Selatan tidak masuk akal. Karena itulah, dia menyebut negara harus hadir dan tidak boleh kalah dengan buron.
“Pastinya karena negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan, tidak boleh kalah dengan Djoko Tjandra. Sangat tidak masuk akal sehat buronan bisa datang ke pengadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali,” kata Arteria di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, kemarin.
Buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat KTP elektronik (e-KTP) yang selesai kurang dari sejam. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR akan memanggil Dukcapil DKI dan Lurah Grogol Selatan.
Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, menceritakan kronologi pembuatan e-KTP Djoko Tjandra yang merubah tulisan namanya menjadi Joko Soegiarto Tjandra. Asep menyebut pembuatan e-KTP tersebut kurang dari sejam itu sudah sewajarnya.
Rusdi, Satpam yang bertugas di rumah Djoko Tjandra tertawa dengar info (maksudnya, mungkin info dari Jaksa Agung) yang menyebut bosnya sudah berada 3 bulan di Indonesia. Ia mengaku tidak tahu di mana Djoko Tjandra kini berada. Dia hanya tahu bertugas menjaga rumah itu. Namun, saat mendengar kabar ramai-ramai bahwa Djoko Tjandra sudah berada di Indonesia, Rusdi mengaku tertawa.
“Ya saya cuma ketawa saja di mana dia tinggal. Siapa yang bilang 3 bulan dia ada di Indonesia. Nah saya ketawa saja dengarnya ya rumah beliau di sini ya seumpamanya dia ada di mana, yang penting dia tidak tinggal di sini selama 3 bulan mereka pada bilang,” katanya.

6. Indonesia mendapatkan USD 56 juta atau setara Rp 800 miliar dari Norwegia terkait kerja sama Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Insentif pembayaran tersebut diberikan atas prestasi Indonesia yang berhasil menurunkan emisi karbon pada 2016-2017

7. Dittipidter Bareskrim Polri mencatat terdapat 68 laporan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1 Januari hingga 5 Juli 2020. Polisi menetapkan tersangka sebanyak 75 dengan rincian 73 perorangan dan 2 korporasi.

8. Perayaan HUT RI ke-75 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah secara resmi meluncurkan program ‘Bulan Kemerdekaan’ yang akan menghadirkan serangkaian kegiatan yang diawali pada awal Juli 2020 dengan peluncuran logo HUT ke-75 RI dan sosialisasi kegiatan penghormatan penaikan bendera.
Nantinya seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat berdiri dengan sikap sempurna dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara serentak ketika mendengar sirine, dentuman meriam, dan sirine panjang di Istana Negara pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2020.

9. Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (persero). Sebanyak 3 staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 2 perusahaan sekuritas diperiksa penyidik. Saksi yang diperiksa terkait tersangka korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yaitu Anggoro Sri Setiaji selaku kasi Pasar Modal pada Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero) 2014-2018.
Saksi yang diperiksa berkaitan dengan tersangka Korporasi PT Jasa Capital Asset Management, yaitu Ruben Sukatendel selaku Direktur PT Oso Manajemen Investasi. Penyidik juga memeriksa 3 saksi terkait tersangka oknum OJK, yaitu Solihin selaku Kabag Pengembangan pada DPIV OJK, Suhartono selaku PIC Saham POOL pada DPKM OJK, dan Pudjo Damaryono selaku Kepala Bagian Pendaftaran Produk Pengelolaan Investasi pada Direktorat Pengelolaan Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK.

10. Mantan Hakim Agung T. Gayus Lumbuun menegaskan Presiden Jokowi tidak melanggar etika karena tidak menandatangani UU KPK. Malah, hal itu merupakan bentuk etika yang dilakukan oleh presiden untuk mengakomodasi kehendak rakyat termasuk Presiden sebagai negarawan.
“Pandangan negatif terhadap tidak ditandatanganinya UU KPK hasil revisi tersebut justru merupakan sikap positif dalam bentuk menghargai hubungan antara pemerintah dan DPR karena sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan bahwa RUU tetap sah tanpa tandatangan presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui,” kata Gayus kepada wartawan, Senin (6/7).

11. Beredar surat DPP Partai PDI Perjuangan (PDIP) dukung keponakan Menhan Prabowo Subianto yakni Rahayu Saraswai Djojohadikusumo menjadi calon Wakil Walikota Tangerang Selatan berpasangan dengan Muhammad sebagai Cawalkot Tangsel.
Surat tersebut juga memerintahkan DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan untuk mendaftarkan keduanya ke KPU Kota Tangerang Selatan. Serta meminta seluruh jajaran partai untuk memperjuangkan terpilihnya pasangan tersebut.

12. Pemerintah menegaskan dukungan kepada Serbia dalam konflik dengan Kosovo. Hal itu diungkapkan Menkum HAM Yasonna Laoly dalam kunjungan kerjanya ke Serbia.
“Kami menghargai hubungan bilateral yang sudah terjalin baik antara Indonesia dengan Serbia yang sudah berlangsung sejak 1954. Posisi Indonesia dalam isu Kosovo sudah tegas, yakni mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Serbia sebagai sesama anggota PBB,” kata Yasonna, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).

13. Kejaksaan Agung mendalami kasus dugaan korupsi PT Danareksa Sekuritas kepada PT. Aditya Tirta Renata tahun 2014- 2015. Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan saksi terhadap tersangka Direktur PT Aditya Tirta Renata, Zakie Mubarak Yos.
Penyidik Kejagung juga telah memeriksa Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas periode 2015-2018, Jenpino Ngabdi. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menyebut Jenpino diperiksa untuk memberikan keterangannya terkait proses jual-beli saham Jiwasraya.

14. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ety Toyyib Anwar yang lolos dari hukuman mati di Arab Saudi telah kembali ke Indonesia setelah menjalani masa pidana selama 18 tahun. Ia mengaku tak dendam walau dituduh pernah melakukan pembunuhan.

15. KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka suap. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus itu menjadi bukti jika nepotisme menjadi awal terjadinya korupsi.
“Penangkapan tersangka korupsi di Kutai Timur membongkar relasi korupsi dan nepotisme. Para pejabat yang menduduki jabatan membuktikan bahwa pengaruh kuat nepotisme terhadap korupsi. Kutai Timur contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara,” kata Firli Bahuri kepada wartawan, Senin (6/7).

16. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki akan diberi garapan pengelolaan pertanian jengkol 1.000 hektare di Banten. Pertanian ini akan digarap oleh organisasi Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang saat ini dipimpin oleh Ruki.
“Jengkol 1.000 hektare itu digarap Perkumpulan Urang Banten (PUB), mereka yang pengelola,” kata Wahidin Halim kepada wartawan saat ditanya soal perkembangan rencana pertanian jengkol di Banten, Senin (6/7/2020).

17. PMK Muhadjir Efendy meminta masyarakat tidak mempercayai hoax yang menyebut virus Corona merupakan konspirasi dan akal-akalan negara tertentu. “Memang, informasi berkembang kalau virus COVID-19 itu hoax dan tidak benar, bahkan ada yang menyebut COVID-19 merupakan konspirasi dan akal-akalan negara tertentu untuk merusak ekonomi, ini tidak benar,” kata Muhadjir seusai rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Malut, kemarin.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan Jawa Timur menjadi wilayah paling tinggi kasus penyebaran kasus Covid-19. Ia meminta perguruan tinggi di Jatim aktif membantu menangani kasus virus corona. Kendati saat ini kampus di Jatim telah ikut berperan, namun Muhadjir mengatakan belum maksimal.
Muhadjir juga meminta Pemprov Jatim melakukan koordinasi agar perguruan tinggi bisa ikut serta melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait pencegahan pertama penyebaran wabah corona.
Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Agus Putranto dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo diperintah Presiden Jokowi untuk mengunjungi Ambon, Maluku guna memantau langsung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan upaya-upaya penanggulangan virus corona di Ambon.

18. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto lakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin. Airlangga datang ditemani Azis Syamsyudin, Nurul Arifin, dan Meutya Hafidz.
Kedatangan Airlangga disambut Prabowo, yang didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Prabowo dan Airlangga melambaikan tangan sammbil berjalan masuk.
Prabowo menyebut pertemuan tertutup ini membahas masalah kebangsaan hingga kemungkinan kerja sama Golkar dan Gerindra di pilkada. Prabowo mengatakan, di beberapa daerah, Gerindra dan Golkar terdapat kecocokan. Soal ada perbedaan, itu hal bisa dalam demokrasi.
“Tadi kita menukar pandangan membahas beberapa hal menyangkut kebangsaan hubungan strategis, sampai dengan kemungkinan-kemungkinan di depan kita bagaimana kerja sama Golkar dan Gerindra, khususnya mungkin pilkada-pilkada tertentu,” ujar Prabowo.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/hot-isu-yang-dihimlmpun-dari-berbagai.html]

19. Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvin Simanjuntak mengatakan, ada fakta baru dalam kasus penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan anak buah John Kei terhadap Nus Kei.
Menurut Calvin, perencanaan aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh tiga pelaku intelektual yakni John Kei, Daniel dan FR. Fakta itu terungkap setelah polisi menggelar rekonstruksi di lima tempat kejadian perkara (TKP) berbeda pada Senin (6/7).
John Kei dan puluhan anak buahnya melakukan rekonstruksi kasus penyerangan di Perumahan Green Lake City, Tangerang; dan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Total ada 67 adegan yang diperagakan oleh John Kei dkk.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, dibanding pada prarekonstruksi sebelumnya, ada temuan baru yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut, salah satunya ada penyerahan uang dari John Kei kepada Daniel Farfar.
Tim kuasa hukum John Kei berencana melayangkan surat kepada Presiden Jokowi. Tim kuasa hukum meminta Jokowi memberikan perlindungan hukum bagi John Kei.
“Isi surat itu kami minta pertemuan dengan Pak Jokowi, kami minta perlindungan hukum agar tidak ada pihak yang intervensi baik di kepolisian atau pengadilan. Kami hanya minta perlindungan hukum,” kata salah satu kuasa hukum John Kei, Anton Sudanto di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin.

20. KPK kirim terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, Saeful Bahri, ke Lapas Sukamiskin. Kader PDIP ini sudah divonis 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus tersebut. Eksekusi terhadap Saeful Bahri dilakukan pada Kamis (2/7) kemarin. Selain itu, Saeful juga membayar uang pidana denda senilai Rp 150 juta ke KPK.

21. Polri Ungkap Fakta-fakta Satgas Tinombala Salah Tembak Petani di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Awalnya polisi menyebut Satgas Tinombala masih mencari 14 DPO yang berasal dari kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timut (MIT) pimpinan Ali Kalora.
12 anggota Satgas Tinombala diperiksa secara internal atas peristiwa tewasnya dua petani kebun di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang diduga korban salah tembak. Kedua belas personel ini diterbangkan dari Poso ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

22. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel memanggil Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin, serta dua anggota Komisi VII DPR yakni Eddy Soeparno, dan Ramson Siagian terkait penyaluran dana CSR BUMN.
Gobel bilang, pimpinan Komisi VII DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan saat meminta dilibatkan dalam penyerahan corporate social responsibility (CSR) BUMN tambang di masa pandemi virus corona.
Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin buka suara soal pelibatan tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility (CSR) pada holding BUMN tambang. Ia mengatakan pihaknya hanya ingin diundang untuk menyaksikan dalam penyerahan tersebut, apa yang salah?

23. Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Sentra Usaha Tani dan Agribisnis Nusantara (Suta Nusantara) dan Perkumpulan Badan Usaha Masyarakat Adat Nusantara (PERBUMA) berencana mengembangkan Kampung Empat Pilar MPR RI sebagai wadah memberdayakan masyarakat adat.
Sebagai salah satu kekuatan sosial bangsa Indonesia, masyarakat adat memiliki berbagai keistimewaan. Selain kental dengan kearifan lokal, kehidupan masyarakat adat yang selaras dengan alam juga menjadikan mereka terhindar dari berbagai konflik sosial.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengaku tak tertarik jadi menteri. Penegasan sikap itu merespons isu reshuffle kabinet yang menguat beberapa hari terakhir. “Itu (reshuffle) kewenangan presiden dan saya tidak berminat untuk jadi menteri,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

24. Mensesneg Pratikno membantah isu reshuffle cabinet dengan pernyataan yang menyejukkan. Kata dia, kalau progresnya bagus, ngapain di-reshuffle? Intinya begitu. Tentunya dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus. Tentu saja kalau bagus terus ya nggak ada isu, nggak relevan lagi reshuffle.
Pakar Gestur. Handoko Gani menilai, Pratikno hanya meredam isu, sedangkan isu reshuffle sendiri sebenarnya masih relevan. “Ini lebih tepat dikatakan sebagai peredaman isu. Kalau tidak ada isu yang hendak diredam, maka segala ekspresi wajah, gestur tangan, hingga pengulangan kata seperti itu tidak akan muncul,” kata Handoko Gani, kemarin.

25. Pemerintah tengah mengupayakan percepatan digitalisasi nasional sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial. Menkominfo Johnny G Plate mengingatkan siapa pun yang menghambat kebijakan itu berarti tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi.
Johnny menyebut ada beberapa alasan pentingnya percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Salah satunya, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial.

26. Data mengenai pasien positif corona bertambah 1.209 orang, sehingga akumulasinya menjadi 64.958 orang. Pasien yang sembuh bertambah 814, totalnya menjadi 29.919 orang, sedangkan pasien yang meninggal dunia bertambah 70, sehingga jumlahnya menjadi 3.241 orang.

27. Seorang kasir kafe di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berinisial AS (26) ditangkap polisi karena memakai baju kaus dengan logo palu arit. AS ditangkap saat bekerja.
Kapolrestabes Makassar Kombes Yudhiawan Wibisono mengatakan AS bekerja di salah satu kafe di Jalan Hertasning, Makassar, dan kedapatan memakai kaus tersebut pada Minggu (5/7) malam. AS kedapatan oleh salah seorang pelanggan yang lantas melapor ke polisi.

28. Polisi memastikan proses penyelidikan atas laporan Forum Mujahid Tasikmalaya terhadap pegiat media sosial (medsos) Denny Siregar atas postingannya tentang ‘Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang’ terus berlanjut, meski terlapor misalnya meminta maaf. Polisi menyebut proses berjalan selama laporan belum dicabut.
“Sekarang begini polisi itu tidak bisa menyuruh orang damai atau tidak. Tapi kalau para pihak memang keadilan sudah ada dirasa cukup, bisa cabut laporan bisa, kalau kita tidak ada kapasitas untuk itu,” ujar Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Yusuf Ruhiman, kemarin.

29. Direktur Utama PT Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko, kembali menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi perusahaan tersebut. Hexana sempat bicara soal mobil yang diterima terdakwa mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Harry Prasetyo.
Awalnya salah seorang kuasa hukum terdakwa Benny Tjokrosaputro mengungkit isi BAP Hexana tentang penerimaan mobil. Dia lalu mengaitkan penerimaan mobil itu oleh Harry dengan kliennya, Benny Tjokro.
30. Koordinator Tim Advokasi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arief Poyuono datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan kuasa hukum Djoko Tjandra yang diduga melindungi buronan kasua korupsi hak cesie Bank Bali. Ia juga hendak melaporkan Ketua PN Jaksel karena diduga terlibat upaya menyembunyikan Djoko Tjandra. Namun Arief diminta kembali hari Rabu (8/7) untuk melengkapi alat bukti terkait laporannya tersebut.

31. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, mengatakan Kementerian Agama meminta lembaga yang saat ini dia pimpin untuk mentransfer sejumlah dana, padahal Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini lantaran pandemi virus corona (Covid-19).
Dana haji itu disebut untuk pembayaran sejumlah kegiatan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2020. Anggito menyebutkan, permintaan transfer itu terbagi dua, yaitu Rp 176,5 miliar untuk haji reguler dan Rp 612,6 juta terkait biaya haji khusus.
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, mengusulkan agar calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini akibat pembatalan diberi insentif dan kompensasi. Uang insentif itu akan dikirimkan ke rekening rekening virtual (virtual account) yang dimiliki setiap calon jemaah.

32. Gelombang ketiga kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dijadwalkan tiba di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hari ini, Selasa (7/7). Sebelumnya, 105 TKA asal negeri tirai bambu itu telah datang pada Selasa (30/6) dan sebelumnya lagi 156 pada Selasa (23/6). Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Haluoleo Kendari Kolonel Pnb Muzafar melarang wartawan meliput kedatangan para TKA asal China tersebut karena takut ditunggangi teroris.

33. Sebanyak 240 anggota polisi yang betugas di wilayah hukum Sumatera Selatan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut diketahui setelah mereka mengirimkan surat “pengakuan dosa” yang diminta langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri pada 15 Juni 2020 lalu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Supriadi mengatakan, 240 anggota Polri yang telah mengirimkan surat tersebut nantinya didata untuk menjalani proses rehabilitasi. Diharapkan mereka dapat sembuh dan dapat kembali bekerja secara produktif. Padahal pada peringatan Hari Bayangkara kemarin, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengancam, anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba akan dihukum berat atau dihukum mati.

34. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, meminta Kementan meneliti kalung anti-virus corona yang akan diproduksi massal bulan depan.Tinggal dibawa ke lembaga yang kapabel untuk dibuktikan secara ilmiah apakah kalung itu bermanfaat atau tidak.
Karena diproduksi oleh lembaga negara dan menggunakan uang negara, maka kalung tersebut harus memiliki lisensi berbasis ilmiah. “Secara medis bisa dibuktikan enggak kalau itu ampuh, karena yang mempoduksi lembaga negara, harus punya lisensi berbasis ilmiah. Beda kalau diproduksi kelompok pengobatan, tradisional dan tidak menggunakan uang negara,” tuturnya.

35. Menristek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Keppres soal pengembangan vaksin Covid-19 akan segera terbit. Nantinya, bersama Menkes Terawan Agus Putranto dan Menteri BUMN Erick Thohir, dirinya akan menjadi Ketua Tim Pengembangan Vaksin Covid-19. Menurutnya, pemerintah sedang berupaya mengembangkan vaksin dengan tiga prinsip yaitu cepat, efektif, dan mandiri. *
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/hot-isu-yang-dihimlmpun-dari-berbagai.html]


Monday, 6 July 2020

TANGGAPAN GEMPA BUMI DI BARAT DAYA RANGKASBITUNG, BANTEN, TANGGAL 7 JULI 2020


I. Informasi Gempa bumi
Gempa bumi terjadi pada hari Selasa, 7 Juli 2020, pukul 11:44 WIB. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa bumi terletak pada koordinat 106,14°BT dan 6.69°LS (18 km baratdaya Rangkasbitung, Banten) dengan magnitudo M5,4 pada kedalaman 82 km. Berdasarkan GeoForschungsZentrum (GFZ), Jerman, pusat gempa bumi berada pada koordinat 106,17° BT dan 06,45° LS , dengan magnitudo M5,1 pada kedalaman 116 km.  The United States Geological Survey (USGS), Amerika, menginformasikan bahwa pusat gempa bumi terletak pada koordinat 106,338°BT dan 6,370° LS, dengan magnitudo M5,1 pada kedalaman 113,2 km.

II. Kondisi geologi daerah terdekat pusat gempa bumi
Pusat gempa bumi berada di bagian barat Pulau Jawa. Tatanan tektonik Pulau Jawa dipengaruhi oleh zona tunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia, sehingga memberikan kontribusi tektonik di laut maupun di daratan. Kejadian gempa bumi tersebut diperkirakan melanda wilayah pesisir selatan yang tersusun oleh batuan berumur Kuarter berupa batuan aluvium, gamping, dan endapan rawa. Guncangan gempa bumi akan terasa pada batuan terlapukkan yang bersifat urai, lepas, belum kompak (unconsolidated) dan memperkuat efek guncangan gempa bumi.

III. Penyebab gempa bumi
Berdasarkan posisi pusat gempa bumi dan kedalamannya, kejadian gempa bumi diperkirakan berasosiasi dengan aktifitas intraslab, atau sumber gempa bumi berada pada Lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah Lempeng Eurasia.

IV. Dampak gempa bumi
Guncangan gempa bumi dirasakan di Pos Pengamatan G. Salak (Cicuruk, Sukabumi), G. Gede (Cipanas, Cianjur), G. Tangkubanparahu (Ciater, Subang), G. Guntur (Tarogong Kaler, Garut) dan G. Galunggung, dengan intensitas I-II MMI (Modified Mercalli Intensity). Berdasarkan BMKG, guncangan gempa bumi dirasakan di Lebak dengan intensitas III-IV MMI, di Cihara, Rangkasbitung, Bayah, Pandeglang, Malingping, Cibeber, Banjarsari, dan Sukabumi dengan intensitas III MMI, di Jakarta, Depok, dan Bandung sebesar II-III MMI, serta di Tangerang Selatan dan Bakaheuni dengan intensitas II MMI. Gempa bumi ini tidak menyebabkan tsunami, karena berpusat di darat dan tidak mengakibatkan deformasi di bawah laut. Hingga tanggapan ini dibuat, belum ada informasi kerusakan yang diakibatkan gempa bumi ini.

V. Rekomendasi
(1) Masyarakat diiimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat. Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami.
(2) Masyarakat agar tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan, yang diperkirakan berkekuatan lebih kecil.

==========
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Badan Geologi - KESDM
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/tanggapan-gempa-bumi-di-barat-daya.html]

VIRUS CORONA "MENGINFEKSI" REALITAS POLITIK

gabar ilustrasi

Hampir tak terasa, sudah empat bulan berlalu, hirukpikuk dunia abad ini seolah sedang berada dalam keheningan yang mencekam, karena sedang diselimuti oleh bahaya Virus Corona, yang belakangan ini secara lebih populer disebut sebagai Pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui bahwa, Pandemi Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019, merupakan nama yang diberikan oleh WHO (World Health Organization), untuk virus yang telah menyita perhatian berbagai Media Global, baik Media Mainstream maupun Media Sosial di berbagai belahan dunia.

Beragam pemberitaan itu telah mendominasi ruang publik dimana pun, dan seolah-olah tidak ada kasus dan atau peristiwa kehidupan lain yang lebih penting untuk diberitakan.

Pasalnya, dampak Virus Corona yang telah menginfeksi banyak orang dengan merenggut ribuan jiwa tanpa pandang bulu, dengan cara yang sangat tragis, kemudian diberitakan secara dramatis oleh berbagai Media hampir setiap hari di seluruh dunia.

Adapun simtom yang ditunjukkan oleh mereka yang terinfeksi Virus Corona adalah Demam, Sesak Napas, dan Batuk yang menguras energi dan memperlemah daya tahan tubuh. Dalam kenyataan empiris, tidak sedikit yang berhasil pulih, tetapi cukup banyak yang mengalami kerusakan paru, lalu kehilangan nyawa begitu saja, dan harus dimakamkan secara cepat dan tak manusiawi, karena tanpa kehadiran keluarga seorang pun, dengan dukalara yang amat menyayat dan membekas di hati.

Untuk situasi dan kondisi di Indonesia, menurut Laporan mutakhir dari Gugus Tugas Penanganan Covid -19 per tanggal 2 Juli 2020, diketengahkan bahwa, Pasien yang positif sebanyak 59.394 orang, Pasien yang Sembuh sebanyak 26.667 orang dan Pasien yang meninggal sebanyak 2.987 orang.

Meski Pandemi ini belum mencapai cacatan separuh usia dalam rentang perjalanan waktu tahun berjalan pada periode 2020 ini, tetapi rasanya seolah waktu berjalan begitu lama dalam kerinduan banyak orang di dunia ini, tidak terkecuali publik di Tanah Air mengenai kapan badai ini akan berlalu.

Jika sekadar dibuat kilas balik, mengenai bagaimana Virus Corona ini mulai merebak, maka tampak terasa bahwa, spekulasi mengenai bagiamana Virus Corona ini muncul, rasanya hal itu masih melekat di memori publik yang telah menjadi pengetahuan banyak pihak.

Disinyalir bahwa, entah dari sebuah pasar di kota Wuhan di Provinsi Hubei Tiongkok, seperti yang dilaporkan oleh media global, atau dari sebuah laboratorium biologi molekuler di sana, seperti desas desus teori konspirasi, tetapi yang jelas bahwa, Virus Corona atau Covid-19 ini merupakan bagian dari dunia alamiah dan berperilaku alamiah menurut pola-pola biologis yang dapat disimulasikan secara matematis untuk memprediksi perilaku penyebarannya.

Meskipun demikian, begitu Virus Corona ini menginfeksi tubuh manusia, maka Virus ini juga akan merambat ke dunia sosial dan akan mengubah perilaku manusia. Dengan demikian, maka Virus Corona ini bukan hanya urusan medis belaka, karena Virus Corona ini juga telah dapat "menginfeksi" realitas sosial, dan realitas politik serta menghambat roda perputaran dan perubahan ekonomi dunia.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/virus-corona-menginfeksi-realitas.html] Politisasi Virus Corona

Politik dan kekuasaan dapat dilihat dan dipahami sebagai dua sisi dari satu mata uang, sehingga yang satu tidak bisa meniadakan yang lainnya. Dengan demikian, maka untuk dapat memperoleh kekuasaan, maka siapapun dapat melakukannya dengan jalan politik apa saja, termasuk dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu, ketika Pendemi Covid -19 atau Virus Corona ini merebak ke seantero Tanah Air dan mengguncang stabilitas nasional serta persepsi publik pada umumnya, maka para petualang politik dan pemburu kekuasaan berusaha menemukan cara untuk mengganggu otoritas pemerintah dengan mencari cela dan kelemahan dalam penanganan Pandemi Covid-19, dan menjadikannya sebagai alasan pembenar untuk dapat menjatuhkan
pemerintahan.

Dengan demikian, maka sebagaimana dinarasikan dalam Pinter Politik. Com (2020) bahwa, dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif Virus Corona, maka menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk beluk dari penyebaran dan bahaya virus ini di Indonesia.

Hal itu, terutama terkait dengan soal lokasi penyebaran agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara kesehatannya terhadap penularan Virus Corona di daerahnya masing-maaing.

Namun demikian, dalam pengamatan banyak pihak, tampaknya pemerintah tidak semudah untuk menuruti keinginan seperti itu. Sikap seperti ini, tak ayal telah mengundang banyak reaksi yang cenderung mempersoalkan haknya untuk memperoleh informasi terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya.

Kemudian, publik lalu menilai bahwa pemerintah telah melanggar Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tepatnya Pasal 154 (1), dimana ditegaskan bahwa, Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan penularan suatu penyakit yang membahayakan masyarakat.

Dikatakan demikian karena, beberapa upaya pemerintah ini telah menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan bahwa, apakah benar pemerintah daerah dan masyarakat tak berhak membicarakan dan memperoleh informasi terkait Covid-19 tersebut ? Kemudian, muncul asumsi dengan nada tanya, bagaimana dinamika politik yang membayangi "perebutan" kewenangan atas akses dan sumber informasi dimaksud.
Untuk melihat konteks situasi ini, dapat pula dipahami bahwa, selain UU Kesehatan, kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan juga telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13, disebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan termasuk dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya fakta dan ketentuan yang terkandung dalam UU Kesehatan dan UU Pemerintah Daerah, maka dapat dikatakan bahwa, upaya penanganan penyakit menular seperti Pandemi Covid-19 ini, seharusnya tidak secara langsung berada di bawah kendali Pemerintah Pusat.

Untuk dapat melihat situasi seperti ini dalam sudut pandang dan dimensi politik, maka hal itu dapat dipahami melalui hubungan konseptual akan pengetahuan (knowledge) dan kekuatan (power) yang terjadi dalam realitas politik kontemporer.


Sehubungan dengan hal ini, maka dengan meminjam Harold Adams Innis (1952),seorang profesor Ekonomi Politik asal Kanada -- misalnya, mencetuskan sebuah istilah atas penguasaan pengetahuan dan informasi, yakni monopoli pengetahuan (monopolies of knowledge). Meski Innis lebih banyak menekankan pada penguasaan melalui medium komunikasi, dimana monopoli pengetahuan juga membuat informasi menjadi eksklusif untuk kelompok tertentu.

Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implikasi politik yang diakibatkan oleh suatu kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah

Dengan demikian, maka seperti yang ditegaskan dalam analisis dari Pinter Politik.Com (ibid) bahwa, implikasi politik yang perlu dipahami adalah adanya konsekuensi
knowledge terhadap power. Konsekuensi ini mungkin dapat diamati melalui pemikiran Michel Foucault (2018) -- Filsuf asal Prancis, hal mana dikatakan bahwa, power dan knowledge memiliki hubungan yang saling memberi arti.

Berdasarkan pemikiran Foucauldian power dan knowledge memiliki hubungan yang saling memberi arti, maka seseorang yang memiliki power dapat membentuk knowedge seperti kebenaran yang diyakini -- di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, knowledge dapat memberikan power pada pemilik pengetahuan.

Oleh karena itu maka, dengan membuat informasi dan pengetahuan menjadi lebih eksklusif dan terbatas, maka pemerintah pusat berupaya untuk menjaga power yang dimilikinya, dan hal itu merupakan keniscayaan dalam rezim politik mana pun di dunia ini.

Dinamika Politik dan Pandemi Covid-19
Ketika awal mula Virus Corona ini mulai merebak di Tanah Air pada Bulan Maret 2020 yang lalu, hampir semua pihak di negeri ini, tidak terkecuali pihak pemerintah, tampak hampir tak percaya bahwa Pandemi Covid-19 ini dapat menjadi wabah penyakit yang amat berbahaya dan mematikan.

Pada akhirnya, semua pihak menjadi panik, kemudian baru mulai menyadarinya, lalu tergopoh-gopoh, termasuk pemerintah dengan menggerakkan mesin birokrasinya untuk merespons Pandemi ini.

Meskipun demikian, seperti halnya di banyak negara lain, Indonesia juga tidak siap menghadapi Pandemi dalam skala yang besar seperti Virus Corona ini. Ketidaksiapan ini, menurut Hari Juliawan (2020), disebabkan karena bangunan negara dan lanskap politik yang kita laksanakan selama 20 tahun terakhir, yang telah memengaruhi sikap dan persepsi politik publik dalam merespons setiap Peristiwa Politik, Narasi Ekonomi dan Fenomena Sosial.

Dikatakan demikian karena, sejak Reformasi 1998, Indonesia kerap dijadikan contoh sukses transisi demokrasi dari rezim otoriter. Lima Pemilu dan Tiga Pemilihan Presiden berlangsung secara relatif adil dan kompetitif. Hak-hak sipil banyak dipulihkan meskipun masih banyak kekurangan. Proses reformasi politik ini, telah menghasilkan lembaga atau mekanisme kenegaraan yang saat ini sedang diuji oleh Pandemi Covid-19.

Lebih lanjut ditegaskan Hari Juliawan (ibid) bahwa, kapasitas negara melakukan koordinasi saat ini menjadi sangat krusial dan tampak kelihatan, betapa sistem yang terbangun telah kesulitan untuk merespons kebutuhan tersebut.

Hal ini dapat diamati, ketika misalnya para menteri dan pejabat setingkat menteri yang berasal dari beragam Partai Politik berlomba-lomba melakukan komferensi pers dan mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda.

Dinamika dan situasi politik seperti ini, dapat juga diteropong dalam sudut pandang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks Implementasi Sistem Pemerintahan Desentralisasi.

Desentralisasi yang lahir karena reformasi yang membuat koordinasi antara pusat dan daerah menjadi tampak carut marut. Sebagai misal, karena tidak sabar, beberapa Kepala Daerah seperti Wali Kota Tegal, Gubernur Papua dan Gubernur Maluku, berinisiatif malakukan Karantina Wilayah dan kemudian ditegur oleh Mendagri (Kompas, 2 April 2020).

Meskipun beragam upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi Virus Corona ini, tetapi fakta menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang signifikan akhir-akhir ini, yang sudah barang tentu, membuat publik merasa tidak nyaman. Disinyalir bahwa, lonjakkan kasus Covid -19 sampai saat ini, belum terkendali (Kompas, 5 Juli 2020).

Lebih lanjut dilaporkan bahwa, lonjakkan kasus infeksi Virus Corona pasca pelonggaran pembatasan masih terjadi di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Dalam jumpa pers Daring dari Genewa, Jumat (3/7/2020), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan bahwa, dalam sepekan terakhir kasus baru Covid-19 di dunia selalu di aras 160.000 kasus per hari. Disampaikannya pula bahwa, hingga Sabru, (4/7/2020) lebih dari 11 juta warga di seluruh dunia terinfeksi penyakit mematikan tersebut, dan lebih dari 525.000 orang diantaranya meninggal.

Sedangkan di Jakarta, Jubir Pemerintah untuk Pandemi Covid-19, Ahmad Yurianto mengumumkan bahwa, terdapat 1.447 kasus positif di Indonesia pada hari Sabtu, sehingga kini menjadi 62.142 total kasus dengan 3.089 orang diantaranya meninggal dunia.

Virus Corona "Menginfeksi" Realitas Politik
Realitas Politik di Tanah Air pasca Pilpres 2019 masih diwarnai dengan hingar bingar permainan politik sebagai residu dari Pesta Demokrasi pada Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Pada hal, hampir semua pihak yang terlibat dan berkompetisi di Pesta Demokrasi pada Pemilu yang lalu, sudah berpelukan hangat dan duduk berdampingan di satu meja untuk membicarakan Rencana Besar dalam Agenda Kebangsaan, dan telah melakukan tindakan bersama untuk membangun Indonesia hari ini, dan menatap masa depan bangsa dengan penuh pengharapan.

Sementara itu, di lain pihak, masih ada sebagian masyarakat di negeri ini yang hampir setiap hari memiliki agenda terselubung untuk mengganti Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ideologi yang lain.

Kecuali itu, kelompok masyarakat ini juga tampak nyata di hadapan mata dan di muka publik, melalui keinginan yang kuat dengan dasar argumentasi yang absurd untuk menurunkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Kursi Presiden di tengah berbagai upaya yang dilakuakannya dengan seluruh elemen dan komponen bangaa dalam menanggulangi bahaya Pandemi Covid -19.

Alih-alih mengambil peran bersama komponen bangsa lainnya untuk menanggulangi bahaya Virus Corona dan atau membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan akibat dampak Virus Corona, tetapi kelompok masyarakat ini justeru merancang berbaga Pertemuan serta Menyebarkan Kabar Berita Hoax untuk menciptakan keridakaktenangan masyarakat, dengan menebar wacana dan rencana untuk menurunkan Presiden Republik Indonesia di tengah penanganan Pandemi Covid -19.

Para petualang politik yang tanpa wajah seperti ini, memanfaatkan Psikologi Politik Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 untuk memperjuangkan Misi Politik Partisan dengan Hidden Agenda Utama adalah Menggulingkan Pemerintahan yang sah, dengan target utama menurunkan Presiden Joko Widodo, dengan Mimpi Besar yang tampak sangat utopis yaitu Mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dan Merobah Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Khilafah, entah dari mana latar belakang sejarah dan budayanya.

Modus Operandi pemanfaatan Politik Perasaan Tidak Aman yang dirasakan di masyarakat ini, bukan tidak mungkin dapat memengaruhi dinamika politik di Tanah Air.

Oleh karena itu, Virus Corona atau Pandemi Covid-19 dalam konteks masa kini, tidak hanya menginfeksi fisik manusia yang tidak memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga dan menerapkan PSBB serta Social Distancing, tetapi demi kepentingan hasrat kuasa yang tak terkendali, maka Virus Corona justru sedang "menginfeksi" Realitas Politik di negeri ini.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/virus-corona-menginfeksi-realitas.html]
Goris Lewoleba
Alumni KSA X LEMHANNAS RI, Direktur KISPOL Presidium Pengurus Pusat ISKA, Dewan Pakar dan Juru Bicara DPN VOX POINT INDONESIA
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

Bahan Permenungan Ilmiah Gempa Sesar Dari Kelompok Riset Cekungan Bandung

 gambar ilustrasi

Selamat pagi utk semua sahabat. Terima kasih kepada pak T. Bachtiar (.........741) dari Kelompok Riset Cekungan Bandung dan pak S. Sobirin (........176) dari Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda yang telah berbagi ilmu kemarin senin 6 Juli 2020 mengenai bagaimana hidup harmonis dengan Sesar Lembang sebagai masyarakat yang tinggal dan hidup di atas endapan Danau Bandung Purba.

Sesar Lembang yang membentang 29 km dari Tebing Keraton sampai Padalarang adalah sesar yang masih aktif. Tahun 2011 ktk terjadi gempa di Sesar Lembang di Kampung Muril Kab Bdg Barat terjadi kerusakan pada 380 rumah. Umumnya yg rusak krn dibangun persis di jalur garis sesar Lembang, di pinggir tebing, atau bangunan tanpa penguat. Saat itu kekuatan gempa hanya 3,3 skala Richter padahal potensi gempa Sesar Lembang bisa sampai 6-7 skala Richter.

Pak Bachtiar menjelaskan bagaimana penduduk Bandung dan sekitarnya tinggal di atas endapan Danau Gunung Purba yang lunak karena merupakan endapan aluvial. Dan saat ini pemukiman kota Bandung dan sekitarnya sdh sangat padat dan jenuh air serta tanah semakin turun krn sedotan air tanah tinggi yang memenuhi kriteria kemungkinan likuefaksi tanah yaitu tanah yang sdh jenuh karena gempa berubah menjadi cair.

Menurut pak Bachtiar adalah suatu kehormatan mempersiapkan sesuatu yg tdk kita ketahui. Maka perlulah sosialisasi dan edukasi siap siaga seandainya terjadi gempa Sesar Lembang yang bisa terjadi kapan saja.

Pak Sobirin berbagi kemungkinan bencana yang akan terjadi berdasarkan studi tahun 1999 ktk cekungan Bandung baru 2 juta penduduknya. Saat ini area cekungan Bandung dihuni 11 juta penduduk. Ada angka angka prediksi kerusakan rumah dan korban manusia menurut daerah dan kecamatan misalnya di suatu kecamatan 12 ribu rumah rusak, 23 ribu org terluka, dan 240 org meninggal dunia. Yang paling akan terdampak misalnya Bandung Kulon, Margacinta, Babakan Ciparay, dan Batununggal. Sempat disebut SMPN2 Lembang dan pusat pendidikan Kowad yg dibangun persis di garis patahan Sesar Lembang. Sangat penting edukasi siap siaga bencana bagi daerah daerah yg terletak di atas atau dekat sesar Lembang meski yang terdampak adalah seluruh cekungan Bandung. Bagi pak Sobirin mengutip pak Doni Monardo keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

Salah satu peserta yaitu pak Achmad Sjarmidi dari ITB mengingatkan perlunya simulasi bila terjadi gempa Sesar Lembang atau meletusnya Gunung Tangkuban Perahu. Apakah kita siap ? Pak Abdul Latief mengingatkan perlunya edukasi di masyarakat dan sekolah sekolah.

Pak Eko Yulianto (.........351) dari Puslit Geotekonologi LIPI mengingatkan bahwa Sesar Lembang masih sangat aktif. Dalam kurun waktu 2011-2013 terjadi 9 gempa kecil sekitar 2 skala Richter yg mungkin tdk dirasakan banyak org. Pak Eko Yulianto menawarkan peta Sesar Lembang yang bisa diambil di kantor beliau dgn keterangan lokasi lokasinya. Pak Eko juga mengingatkan perlunya membangun atau memperkuat rumah agar tahan gempa, mebel yg bisa melindungi kita dari runtuhan, menyiapkan tas siap bencana berisi berbagai dokumen dan perlengkapan darurat, dan kesiapsiagaan lainnya.

Demikian sedikit rangkuman dari sharing soal Sesar Lembang. Pernah seorang bertanya bila Sept 2020 ini terjadi gempa Sesar Lembang pada malam hari dan terjadi likuefaksi apakah kita siap ? Adalah tanggungjawab kita semua utk sosialisasi dan edukasi terus menerus tanpa menjadi panik. Adalah suatu kenyataan kita tinggal di atas atau dekat Sesar Lembang dan di atas endapan Danau Gunung Purba yang mengajak kita utk hidup harmonis dengan alam dan siap siaga apa pun dan kapan pun terjadi sesuatu.

Ringkasan ini disusun atas tanggung jawab Ferry SW (.........277) sbg moderator acara Senin 6 Juli 2020.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/bahan-permenungan-dari-kelompok-riset.html]
Terima kasih.
🙏🙏🙏












Berikut ini Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang


Senen 20200706
Berikut ini Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial  yang berkembang dari pagi hingga Malam ini.

1. Direktur Indonesia Political Opinion ( IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan hasil surveinya tentang menteri yang perlu direshuffle. Ia menyebut, sebanyak 64,1 persen masyarakat menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly paling layak untuk di-reshuffle.
‘’Menteri Hukum dan HAM ada 64,1 persen, dia paling layak dilakukan reshuffle,” katanya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menanti Perombakan Kabinet’, kemarin.

2. Politisi PKB Maman Imanulhaq mengusulkan dua menteri Jokowi yang patut direshuffle, yakni Menkes Terawan Agus Putranto dan Mendikbud Nadhiem Makarim. Ia menilai, program belajar jarak jauh di bawah Mendikbud Nadhiem Makarim tidak menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19.
“Kedua, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan itu sangat digarisbawahi belajar jarak jauh itu tidak menyelesaikan masalah, karena karena terjadi loss education dan loss generation,” ucapnya.

3. Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkap hasil surveinya terkait respon masyarakat terhadap wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Hasilnya, 72,9 persen responden menganggap perlu adanya reshuffle dalam kabinet Jokowi.
“Hal ini sangat signifikan sekali peningkatannya masyarakat yang menganggap perlu dilakukan reshuffle ada 72,9 persen,” kata Dedi dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menanti Perombakan Kabinet’, kemarin. Hasil surveinya menyebut 22,4 persen responden mengatakan tidak perlu reshuffle, dan 4.7 persen abstain.

4. Presiden Jokowi mengingatkan para rektor seluruh Indonesia soal pentingnya memerdekakan mahasiswa. Jokowi ingin mahasiswa bisa bebas belajar kepada siapa saja, tak harus kepada dosen. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka konferensi virtual Forum Rektor Indonesia (FRI) yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, kemrin.
“Saya mengajak para rektor dan FRI memfasilitasi mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa saja, sekali lagi bisa belajar kepada siapa saja,” kata Jokowi.

5. Presiden Jokowi menyebut pandemi virus corona atau Covid-19 membuat sivitas akademika melakukan cara-cara baru dalam menuntut ilmu. Jokowi mencontohkan metode kuliah dalam jaringan (daring) yang kini telah berkembang menjadi sesuatu yang normal.
“Kuliah daring yang selama ini sangat lamban dijalankan, sekarang sangat sangat berkembang. Kuliah daring telah menjadi new normal dan bahkan menjadi next normal,” ujar Jokowi.

6. Presiden Jokowi mengingatkan para rektor seluruh Indonesia soal pentingnya memerdekakan mahasiswa. Jokowi ingin mahasiswa bisa bebas belajar kepada siapa saja, tidak melulu kepada dosen. “Saya mengajak para rektor dan FRI memfasilitasi mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa saja, sekali lagi bisa belajar kepada siapa saja,” tegas Jokowi lagi.

7. Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah membantu proses pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi dengan menanggung biaya internet bagi mahasiswa dan dosen. Hal itu disampaikan Ketua FRI Yos Johan Utama dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) yang digelar virtual bersama Presiden Jokowi dan Mendikbud Nadhiem Makarim.
Rektor Universitas Diponegoro itu menyebut, biaya internet cukup memberatkan mahasiswa dan dosen selama perkuliahan daring. Oleh karena itu, pembebasan biaya internet ini sangat dibutuhkan.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/senen-20200706-berikut-ini-resume-hot.html]

8. Menko Polhukam Mahfud MD meminta pendidikan Indonesia, terutama perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan sarjana yang terampil, tetapi juga lulusan yang memiliki karakter. “Kita tidak bisa hanya mendorong mahasiswa hanya punya skill ini itu, tapi kehidupan yang dicerdaskan, karena kalau hanya lihat skill dan sebagainya, itu otak. Sementara kita harus membina watak untuk karekater itu,” kata Mahfud.
Mahfud mengutip pernyataan rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) M Sardjito, bahwa sarjana yang baik bukan hanya pintar dan terampil, tetapi memiliki hati yang mulia. “Dulu Pak Prof Sardjito pernah katakan universitas jangan hanya hadirkan sarjana, tapi juga hadirkan sarjana yang sujana, yang baik hati, yang budiman bukan hanya pintar terampil tapi, hatinya mulia,” ujarnya.

9. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, menjelang tahun ajaran baru 2020-2021, sebagian besar anak-anak Indonesia akan menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat wabah Covid-19.
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah yang paling utama,” kata Reisa dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, kemarin, seraya menambahkan, ‘’Untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh ada 7 hal yang harus diperhatikan guru dan murid agar proses belajar dan mengajar berjalan dengan baik.’’

10. Menko Polhukam) Mahfud MD, mengungkapkan bahwa banyak menteri yang tak berani mencairkan anggarannya, lantaran takut terhadap audit BPK. “Tapi ada juga yang takut. Takut ke BPK. Saya datangi ke Ketua BPK. Pak ini banyak menteri yang takut mengeluarkan uang sampai-sampai presiden marah-marah Kenapa pak?,” kata Mahfud, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin.

11. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menggelar sidang permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Buron kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Sesuai agenda, sidang digelar hari ini.
“Insyaallah sidang pada hari Senin 6 Juli 2020, pukul 10.00 WIB. (agenda) permohonan peninjauan kembali,” kata Humas PN Jaksel Suharno, kemarin. Suharno mengatakan, sidang ini merupakan sidang kedua, di mana, PN Jaksel memberikan kesempatan kuasa hukum untuk menghadirkan Djoko Tjandra dalam persidangan.
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra tiba-tiba muncul di Indonesia mendaftarkan peninjauan kembali (PK) atas vonis 2 tahun penjara yang harus dijalaninya. Nah, berdasarkan Surat Edaran MS No 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012, Djoko wajib datang dalam sidang PK di PN Jaksel.
“Dalam SEMA tersebut, MA menegaskan bahwa permintaan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke (MA),” demikian bunyi SEMA itu.
Djoko Tjandra masih belum juga tertangkap sejak dinyatakan buron pada 2009 dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Ironisnya, Djoko sempat datang ke PN Jakarta Selatan untuk mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali (PK) tanpa ada yang curiga. Apakah pihak pengadilan tidak tahu kalau pemohon PK adalah buron? Apakah pihak pengadilan sengaja menutup-nutupi pemohon sehingga tidak berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menangkan buro tersebut?
Kabar mengenai permohonan PK Djoko Tjandra awalnya disampaikan pengacaranya, Andi Putra Kusuma, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (29/6). PN Jaksel akan menggelar sidang perdana gugatan PK tersebut, namun ditunda lantaran terpidana tidak hadir. “Djoko tidak bisa hadir karena beliau tidak enak badan. Kita ada surat keterangannya, kita serahkan ke majelis. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa hadir,” kata Andi.

12. Kelompok bernama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembahasan RUU PKS Prolegnas 2020 mengaku kecewa terkait ditariknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Ketua DPR Puan Maharani melanjutkan pembahasan tersebut dan mengesahkannya.
Mereka berharap agar Ketua DPR Puan Maharani dan anggota DPR mendukung pemberian hak korban melalui pembahasan RUU PKS. Sebagai ketua DPR perempuan pertama, kelompok masyarakat berharap Puan Maharani memberikan perhatian terhadap RUU PKS.

13. Koalisi masyarakat Sipil Untuk Pembahasan RUU PKS meminta komitmen pemerintah untuk mendukung RUU PKS sebagai kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat terus memperjuangkan pembahasan RUU PKS di DPR.
“Kami menghimbau juga masyarakat sipil di Indonesia untuk selalu menjaga empati dan penghargaan pada korban yang sudah berjuang pada keadilannya. Dan kepada para pendamping dan gerakan masyarakat sipil untuk selalu kuat, bergandeng tangan dan menguatkan untuk memperjuangkan bersama juga mengawal pembahasan RUU P-KS di parlemen ditengah persoalan-persoalan bangsa lainnya yang juga cukup banyak,” ujarnya.

14. Amnesti Internasional menyesalkan ditariknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Mereka mendesak DPR agar membatalkan penarikan itu.
“Karena itu, RUU P-KS menjadi sangat penting untuk segera disahkan, bukan malah dikeluarkan dari daftar Prolegnas. Kami mendesak anggota Dewan mencabut penarikan RUU ini dari Prolegnas,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, kemarin.

15. Pegiat media sosial (Medsos) Denny Siregar dilaporkan ke polisi karena diduga lakukan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan dalam penggunaan foto tanpa izin oleh Forum Mujahid Tasikmalaya pada 2 Juli 2020 lalu.
Denny dilaporkan atas unggahan di akun Facebook-nya pada 27 Juni 2020 berupa tulisan panjang berjudul ‘Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang’. Namun postingan itu kini telah dihapus. Saat dicek di akun Facebook-nya, tidak ditemukan postingan tersebut.
16. Denny Siregar menegaskan, dirinya tidak melakukan penghinaan. Dia juga mengatakan foto tersebut dipakai sebagai ilustrasi. “Nggak ada penghinaan. Di tulisan, saya sudah memberikan keterangan: Foto hanya ilustrasi. Saya juga tidak spesifik menyebut itu santri dari mana,” kata Denny, kemarin.
Denny pun tak masalah jika dipolisikan. Dia mengaku menghormati proses hukum yang ada. “Masalah hukum, saya hormati prosesnya. Saya serahkan semua ke pengacara,” ujar Denny. Ia juga meminta maaf jika para santri tersinggung atas posting-annya. Namun permintaan maaf itu ditujukan kepada para santri, bukan kepada pihak yang memanfaatkan anak dalam aksi demo.
“Kalau para santri ikut tersinggung karena posting-an saya, ya saya pasti minta maaf. Tapi saya tidak akan meminta maaf kepada mereka yang memanfaatkan anak-anak dalam demo seperti itu,” kata Denny.

17. Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Kutai Timur sebagai bukti bahwa politik dinasti memberi jalan lapang pada korupsi. KPK tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta tiga orang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur.
“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan uang negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balance system antara Pemerintah dan DPRD,” kata Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, kemarin.

18. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta masyarakat mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar dan isterinya, Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Figarsih. Hal ini mengingat Ismunandar dan Encek tidak hanya berstatus Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur, tetapi juga berstatus sebagai pasangan suami istri.
“Mengenai dua terdakwa ini suami istri, satunya menjabat bupati dan satunya ketua DPRD, kami serahkan kepada masyarakat untuk menilai dan kemudian mengambil pelajaran dari situ,” kata Nawawi, kemarin.

19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang, rekening bank dan sertifikat deposito dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan isterinya.
“Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat memberikan keterangan pers, kemarin.

20. KPK tangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kutai Timur, Kamis (2/7) malam lalu. KPK juga mengamankan istrinya Ismunandar, Encek UR. Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam OTT tersebut. Tidak hanya itu, KPK juga ‘memborgol’ lima tersangka lainnya.
Yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur Suriansyah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini, serta dua orang rekanan bernama Aditya Maharani serta Deky Aryanto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutau Timur, Edward Azran.

21. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat segera mengeksekusi putusan pengadilan terhadap mantan Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ( TPPI) Honggo Wendratno yang kini masih buron.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menjelaskan, eksekusi putusan tersebut termaktub dalam surat bernomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.Pst tanggal 22 Juni 2020 yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. “Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sudah siap untuk mengeksekusi sebagian isi putusan pengadilan tipikor,” ujar Hari dalam keterangan tertulis.

22. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sekitar 15 – 20 persen peserta Apel Siaga Ganyang Komunis yang diselenggarakan di Jalan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/7), terdiri dari anak-anak.
Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, mengatakan dalam pengamatan singkat lembaganya di lapangan, terdapat ujaran perkataan keras yang terlontar bahkan mengarah kepada kebencian terhadap sesama. Hal tersebut, dikhawatirkan bisa memberikan dampak buruk terhadap perkembangan jiwa anak.

23. Peserta Apel Siaga Ganyang PKI seperti Front Pembela Islam (FPI), PA 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama membacakan ikrar antikomunisme. Ada lima poin yang menjadi ikrar tersebut. Salah satu di antaranya menyinggung Trisila-Ekasila sebagaimana yang termaktub dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

24. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menolak berbagai macam upaya dari kelompok ekstrim kiri maupun kanan yang mencoba menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara.
“Karena itulah dukungan terhadap Pancasila sebagaimana sering disuarakan akhir-akhir ini, termasuk oleh mereka yang sebelumnya memiliki pandangan ideologi berbeda, merupakan dialektika kemajuan yang semakin menunjukkan kebenaran terhadap Pancasila sebagai ideologi negara” ujar Hasto, kemarin.

25. Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan, pemerintah telah menunda pembahasan Rencana Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pemerintah menolak penafsiran Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, apalagi penafsiran dalam satu undang-undang.
Mahfud menyebutkan DPR harus lebih dulu membahas ulang RUU itu bersama masyarakat. Sebab, RUU itu telah menuai gejolak polemik di tengah masyarakat. “Pemerintah sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu,” kata Mahfud di Gedung Negara Grahadi Surabaya, kemarin.

26. Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif meminta inisiator Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diproses secara hukum. Sebab, menurut dia, kehadiran rancangan tersebut telah membuat gaduh dan berpotensi memecah belah bangsa.
“Inisiatornya harus segera diproses secara hukum. Penegak hukum harus segera menyelidiki, kalau memang terbukti melanggar UU, ya, harus dipidanakan. Kalau ternyata bukan pribadi tapi merupakan ormas atau partai atau lembaga, ya, harus dibubarkan. Karena berupaya mengubah Pancasila,” kata Slamet dalam Apel Siaga Ganyang Komunis di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, kemarin.

27. Perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila ( RUU PIP) masih menjadi perbincangan hangat. Seperti diketahui, dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan tokoh-tokoh purnawirawan TNI-Polri yang dipimpin mantan Wapres Try Sutrisno membahas perubahan RUU HIP menjadi RUU PIP.
Dalam pertemuan tersebut semua sepakat urgensi RUU PIP sebagai penguat lembaga BPIP, agar pembinaan Pancasila dapat berjalan simultan. Meskipun RUU yang diusulkan DPR RI memicu kontroversi, Rektor Universitas Widyatama Obsatar Sinaga menilai muatan RUU tersebut sebenarnya untuk memperkuat BPIP.

28. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) yang dikirim DPR. Menurut Bambang, respons ini tergantung pada dinamika yang ada di pemerintahan, dalam hal ini presiden, untuk mengkomunikasikannya dengan para pimpinan parpol pendukungnya.
“Sekarang bola ada di tangan pemerintah, dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons. Intinya, kita serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah” kata Bambang, kemarin.

29. Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan uji klinis terhadap kalung eucalyptus yang diklaim mampu mencegah virus corona (Covid-19). “Saya mendukung penuh dan mengapresiasi inisiatif Kementan yang telah sampai pada produk antivirus corona. Saya bahkan mendorong agar pekerjaan ini dilanjutkan,” ujarnya, kemarin.
‘’Namun tentang khasiatnya, saya berharap jajaran Kementan bijaksana. Karena sejauh ini baru jajaran Kementan yang membuat klaim tentang khasiat produk obat itu,” tegas Bamsoet.
Kementan berencana memproduksi massal kalung antivirus corona ( Covid-19). Kalung tersebut dibuat dari tanaman eucalyptus antivirus yang dipercaya bisa ampuh mematikan corona. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ( Balitbangtan) Kementan, Fadjri Djufry, mengungkapkan kalung ‘ajaib’ tersebut sudah melewati penelitian dan uji klinis di laboratorium Kementan.
“Ini bukan obat oral, ini bukan vaksin, tapi kita sudah lakukan uji efektivitas, secara laboratorium, secara ilmiah kita bisa buktikan,” jelas Fadjri, kemarin.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) Daeng M Faqih mengatakan, seharusnya ada penelitian yang membuktikan bahwa kalung aromaterapi memang bisa berfungsi sebagai antivirus. “Semestinya ada hasil penelitian yang dapat membuktikan atau meyakinkan bahwa kalung tersebut berkhasiat sebagai antivirus,” kata Daeng, kemarin.
Ketua PCI Nahdlatul Ulama Amerika Serikat Akhmad Sahal atau biasa disapa Gus Sahal mengecam rencana Kementerian Pertanian (Kementan) memproduksi kalung antivirus corona. Menurutnya, temuan kalung yang diklaim bisa menangkal Covid-19 itu adalah sebuah bentuk kebodohan. Hal itu diungkapkan oleh Gus Sahal melalui akun Twitter miliknya @sahal_as. Sahal geram dengan rencana Kementan yang akan memproduksi kalung antivirus dalam jumlah banyak itu.

30. Komisi VIII DPR menarik rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan langkah tersebut diambil karena pembahasan RUU tersebut menuai polemik di masyarakat.
Sejumlah kelompok yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil mengaku kaget dengan rencana penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Pasalnya, penarikan RUU PKS terjadi ketika kasus kekerasan seksual tinggi.
“Sangat kaget dan kecewa dengan dikeluarkannya RUU PKS dari Prioritas Prolegnas di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam masa Covid-19,” ujar perwakilan jaringan masyarakat sipil dari Forum Pengada Layanan (FPL), Veni Siregar, kemarin.

31. Koordinator Jala PRT Lita Anggraini mengatakan, selama ini pekerja rumah tangga (PRT) merupakan bagian dari soko guru perekonomian lokal nasional dan global tetapi luput dari perhatian. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan pihaknya mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perlindungan pekerja rumah tangga (PPRT) pada rapat paripurna DPR, pada Senin (13/7) nanti.
“PRT ini sebagai bagian dari soko guru perekonomian lokal nasional dan global, bekerja di belakang layar yang membuat aktivitas publik ini bisa berjalan,” ujar Lita dalam konferensi pers RUU PPRT Jelang Rapat Paripurna DPR 2020 secara daring, kemarin.
Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi sejarah baru dalam penghapusan kekerasan dan diskriminasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Koordinator Jala PRT Lita Anggraini, kemarin.
“Kami tekankan, dengan lahirnya RUU ini maka lahirnya sejarah baru di Indonesia dalam penghapusan kekerasan dan diskrimnasi,” katanya.

32. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji menilai, konsep pembelajaran jarak jauh masih sulit untuk diterapkan saat ini. Menurut Ubaid, faktor sumber daya manusia maupun teknologi belum mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh.
“Semua tidak siap. Gurunya tidak siap karena tidak punya kompetensi di situ. Anaknya juga terkendala akses dan fasilitas. Sarana jaringan internet juga sangat terbatas. kalau pun ada, jaringannya buruk atau kuota tak terbeli,” kata Ubaid.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, metode pembelajaran jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen seusai pandemi Covid-19. Menurut analisis Kemendikbud, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar akan menjadi hal yang mendasar.
“Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR.

33. Tiga ormas pendiri Golkar yaitu Kosgoro 1957, MKGR dan Soksi Atau Trikarya mendesak Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto agar memerintahkan fraksi Partai Golkar ( FPG ) di DPR mencabut dukungan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal Ini dikarenakan banyaknya penolakan terhadap RUU tersebut.
“Trikarya mengusulkan kepada ketua umum agar FPG DPR RI mencabut dukungan terhadap RUU HIP dengan target mencabut RUU HIP dari Prolegnas,” ungkap Ketua MPO PPK Kosgoro 1957, Agung Laksono di Graha Imogiri Bantul, saat menghadiri Pembekalan dan Pelantikan Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY serta Pelantikan Pimpinan Daerah KPPG dan APMG DIY Masa Bakti 2020-2025.

Lebih lanjut Agung Laksono mengatakan, pimpinan Trikarya sudah mengadakan pertemuan dan pembicaraan. Hasilnya akan disampaikan kepada Ketum DPP Partai Golkar. “Hasil pertemuannya bukan hanya menunda tetapi lebih jauh lagi yakni mencabut RUU HIP. Bahkan kami.meminta pembahasan RUU HIP dihentikan,’’ tegas Agung. 

[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/senen-20200706-berikut-ini-resume-hot.html]

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India