Wednesday, 10 April 2019

MK Sahkan Suket Jadi Syarat Nyoblos Pemilu 2019


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Surat Keterangan (Suket) KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. MK juga mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.



"Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu'," demikian putusan MK dalam sidang di Gedung MK, Kamis (28/3/2019).



Menurut MK, penggunaan KTP-el sebagai identitas pemilih merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas selain KTP-el tidak dapat disamakan dengan KTP-el.



KTP-el ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia



"Dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka KTP-el merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, KTP-el-lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi," papar pertimbangan MK.



Adapun identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan KTP-el sehingga keberadaannya juga tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan pemilih untuk menggunakan hak memilihnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta sangat kecil peluang untuk menyalahgunakannya, menempatkan KTP-el sebagai bukti identitas dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional.



(asp/fjp)



Source : https://news.detik.com/berita/d-4487078/mk-sahkan-suket-jadi-syarat-nyoblos-pemilu-2019?

Sunday, 7 April 2019

Himbauan utk kita semua, terutama Lansia



Himbauan utk kita semua, terutama Lansia ,
Sebaiknya :
Langsung Ambil ( Buka ) Surat Suara Yang ABU-ABU terlebih dulu. 
Krn Kertas itu yang Pilpres. Supaya itu yang didahulukan

KENAPA ? 
Krn kalau kita lihat yg lain dulu ( Provinsi atau DPD dan lainnya ), 
kita bisa pusing dgn puluhan nama. 
Trs krn lama dibilik suara, mereka sdh di suruh suruh keluar,
sehingga kertas yg Pilpres Tidak Jadi/Belum Ditusuk! ! !  

INGAT ambil dulu dan COBLOS kertas suara ABU ABU πŸ™πŸ™πŸ’ͺ🏼🌷

TOLONG DISEBARKAN K SEANTERO INDONESIA YOOO?
[02/04, 09:58] Mei Trisnawati: Sosialisasi Pemilu 17 April 2019

Pada Hari Rabu
Tanggal 17 April 2019
 kita akan mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) dan sekaligus bersamaan dengan Pemilu Presiden (Pilpres).!

Di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kita akan diberikan 5 (lima) buah Kertas Suara (khusus Jakarta, hanya ada 4 Kertas Suara) untuk dicoblos masing-masing sekali,
dengan warna Kertas Suara yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

🧾 1). Kertas Suara warna Abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

πŸ“” 2). Kertas Suara warna Kuning untuk memilih DPR RI.

πŸ“• 3). Kertas Suara warna Merah untuk memilih DPD RI.

πŸ“˜ 4). Kertas Suara warna Biru untuk memilih DPRD Provinsi.

πŸ“— 5). Kertas Suara warna Hijau untuk memilih DPRD Kota / Kabupaten (untuk Daerah selain Jakarta saja, di Jakarta tidak ada Kertas Surat warna hijau)

Tolong kita sosialisasikan kepada seluruh keluarga kita, para tetangga / warga, dan masyarakat lainnya, supaya jangan salah mencoblos  dan mengurangi Suara Tidak Sah.

Terima kasih

Share ke semua medsos kita..agar masyarakat tahu. 

🧾✍πŸ»πŸ“”✍πŸ»πŸ“•✍πŸ»πŸ“˜✍πŸ»πŸ“—

Tuesday, 2 April 2019

Curhatan PNS Ini Malah Viral

Gambar Ilustrasi
"PNS OWHHHHHHH PNS"

Hidup Semakin Sulit, Mayoritas PNS Tak Pilih Jokowi, Curhatan PNS Ini Malah Viral

Referensi pihak ketiga
Sebuah lembaga konsultan politik Roda Tiga konsultan beberapa waktu lalu melakukan survei terhadap pemilih Jokowi dan Prabowo, hasilnya hampir di setiap kategori yang di survei, Jokowi unggul telak atas Prabowo. Namun, ada satu hal yang cukup ganjil, Prabowo berhasil mengalahkan Jokowi di kalangan PNS.

Untuk responden yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 42.1% memilih Prabowo, dan hanya 21,1 persen yang condong ke Jokowi.

Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan mengapa para PNS/ASN yang notabene-nya adalah pagawai pemerintah justru mayoritas tak menyukai Jokowi.

Dalam sebuah postingan media sosial facebook, seorang warganet bernama Jumrana Sukisman yang juga berprofesi sebagai ASN/PNS menyebutkan beberapa sebab Jokowi tak populer di kalangan pegawai pemerintahan.

#1 Sulit melakukan Pungli

Jumarana menyebut, dibentuknya tim Siber Pungli membuat PNS yang biasa main mata tak berkutik, belum lagi kebijakan pelayanan satu pintu makin mempersempit ruang gerak PNS nakal.

#2 Anggaran dipotong

Anggaran perjalanan dinas diperketat, pelatihan tidak dilakukan di pusat tapi di daerah, studi banding dihapuskan.

#3 Pengetatan Anggaran

Pemerintah pusat tidak mentolelir adanya dana yang mengendap di rekening daerah, pengendapan dana ini menjadi modus mengambil keuntungan oknum yang mengambil bunganya. Pernah menyebar isu tunjangan guru dihentikan, faktanya dana tunjangan guru ditahan oleh pejabat daerah.

#4 PNS tak bisa main proyek

Dibentuknya LPSE membuat proses pengadaan barang di lingkungan pemerintahan jadi lebih transparan.

Jumrana Sukisna mengaku justru senang dengan kebijakan pemerintahan Jokowi, dengan begitu pungli, pungli, korupsi, suap di kalangan PNS bisa mulai dikikis.

Tapi, benarkah pengakuan Jumrana ini? Jika ini benar maka rendah sekali kredibilitas pegawai negeri di Indonesia...

PNS/ASN TIDAK MENYUKAI PEMERINTAHAN JOKOWI...!!!

KESAKSIAN TEMAN SAYA SENDIRI...
MR. P ASN KANTOR WALIKOTA JAKUT P3D
"Sejak Jaman Pak Jokowi, apalagi jaman Ahok, dulu biasanya gw bisa ngantongin minimal 5jt/hari dan bisa karaoke tiap malam..sekarang sm sekali ga bisa bro.."

Gw : "Tapi gaji ente kan sekarang besar bro..??
(bisa terima 22juta/bulan)

Mr. P : " Dulu2 gw ga pernah tengok gaji.. Biar ga digaji, penghasilan gw lebih besar"

KESAKSIAN TEMAN DI PEMPROV BANTEN :
"Sejak jaman Jokowi makin parah saja gw bro, ga bisa main proyek, anggaran kunjungan dipangkas, pelatihan diadakan didaerah sendiri dan ga ada sikutan lagi.. Gw nyesel pilih Jokowi..." (Dan ternyata kawan ini, sekarang masuk daftar 2,340 PNS yg akan dipecat karena korupsi)

*Nama di atas hanya ilustrasi

Saya ingin mengajak anda untuk menjadi relawan Kawal Pemilu Jaga Suara 2019.

Halo teman-teman,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Budi Nugrahadi Alumni SMA 6 Jakarta Angkatan 1972. Saya ingin mengajak anda untuk menjadi relawan Kawal Pemilu Jaga Suara 2019.

Tugasnya hanya mengawal formulir C1 PLANO yang terpajang di TPS yg bentuknya seperti ini: https://upload.kawalpemilu.org/assets/contoh.jpeg 
Untuk diketahui, C1 PLANO adalah dokumen negara yang proses penghitungan dan hasil finalnya bisa/boleh/sah dipantau dan didokumentasi kan oleh publik.

Demi transparansi, keutuhan dan effektifitas biaya pemilu yg mencapai Rp. 25 T (!) saya mengajak teman2 untuk turut serta membantu tugas KPU melalui sistem Kawal Pemilu Jaga Suara yaitu dengan membuka pergerakan hasil hitungan ke publik agar bisa dicek bersama-sama secara transparan dan terpercaya.

Caranya adalah dgn membantu memfoto hasil formulir C1 PLANO yang terpajang di TPS masing-masing dan mengupload foto tersebut ke website https://upload.kawalpemilu.org

Misi diatas kelihatannya mudah, tapi tantangannya banyak. Karenanya, perekrutan relawan Kawal Pemilu Jaga Suara mengandalkan sistem "getok tular", yang juga telah dilakukan pd pemilu tahun 2014. Dari beberapa relawan yang dipercaya, kita mengundang teman-teman yg jg bisa dipercaya secara berjenjang, sampai semua 809.000 TPS di seluruh kelurahan itu ada relawan terpercayanya. Ambisius? Ya. Tapi berkontribusi untuk negeri memang nggak boleh nanggung!

Jika teman2 dimana saja berada di seluruh Indonesia, tertarik bergabung menjadi relawan terpercaya, mari kita bergabung dlm tim Kawal Pemilu Jaga Suara 2019, silakan klik kode referral sy di bawah ini.

https://upload.kawalpemilu.org/c/qiLkoXpC88

Setelah anda mengklik kode referral tsb di atas, silakan coba kirim gambar hingga tanggal 15 April. Setelah itu, sistem akan di non aktifkan dan akan berfungsi kembali tgl. 17 April hanya utk menampung foto C1 PLANO pd TPS anda.

Sebarkan informasi ini kepada siapa saja yg bisa dipercaya tanpa membedakan pilihan politiknya. Terima kasih. Dulu nenek moyang kita mempertaruhkan nyawa utk mendirikan negeri ini. Kalau sekarang, di era digital, ckp perlihatkan rasa nasionalisme teman2 dgn niat baik dan kerja nyata. Merdeka.

Wassalam.

Monday, 1 April 2019

Pemilih yang Ingin Pindah TPS Dilayani hingga 10 April 2019

Layanan pindah memilih atau pindah Tempat Pemungutan Suara ( TPS) kembali dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Pemilih yang ingin berpindah TPS akan dilayani hingga 7 hari sebelum hari pemungutan suara atau 10 April 2019.

Langkah ini menyusul dikabulkannya uji materi (MK) terhadap Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terkait pemilih yang ingin berpindah TPS. "Iya (layanan pindah memilih dibuka lagi), mulai hari ini boleh lagi," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Arief mengatakan, prosedur pindah memilih dapat ditempuh pemilih dengan kondisi tertentu. Misalnya, mereka yang sakit, berada di lapas, dan sedang dalam tugas.

Sedang dalam tugas bisa diartikan tengah menempuh pendidikan atau bekerja di luar daerah asal yang terdaftar di KTP elektronik atau e-KTP. "Sebetulnya, orang bisa juga memahami sekolah itu tugas.

Kan ada pegawai-pegawai yang ditugaskan sekolah, jadi bisa juga karena persoalan begitu," ujar Arief. Sementara itu, pemilih yang tak bisa diberi layanan pindah memilih adalah mereka yang ingin pindah TPS dengan alasan sedang berjalan-jalan di luar daerah asal ketika hari pemungutan suara.

Pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengurus proses administrasinya di kantor KPU Kabupaten/Kota atau KPU atau kantor Kelurahan/Desa.

Pemilih dapat mengurus administrasi pindah memilih di KPU Kabupaten/Kota domisili atau tujuan. Sementara jika ingin mengurus administrasi di wilayah asal, maka pemilih akan dilayani di kantor Kelurahan/Desa.

Syaratnya, pemilih harus sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih harus menunjukan e-KTP dan mencatatkan nomor Kartu Keluarga (KK) saat mengurus administrasi pindah memilih.

Selanjutnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mencatat dan pemilih akan mendapatkan formulir A5. Formulir tersebut digunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah pindah memilih.

Setelah yang bersangkutan dipastikan sudah menempuh proses administrasi pindah memilih, maka data pemilih di tempat asal yang bersangkutan akan dihapus. Pemilih selanjutnya akan diminta untuk menduplikasi (fotokopi) formulir A5 yang dicatatkan petugas dan menyerahkannya ke kantor kelurahan terdekat di domisili tujuan. Petugas kemudian akan memetakan pemilih ke TPS terdekat.

Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Krisiandi

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/28/21162291/pemilih-yang-ingin-pindah-tps-dilayani-hingga-10-april-2019.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India