Friday, 21 September 2018

MAARIF INSTITUTE telah membuka kembali Program Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan,Untuk Generasi Muda



MAARIF Institute telah membuka kembali Program Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan 

Ahmad Syafii Maarif untuk Gelombang Ke-2, menyusul kegiatan perdana yang telah usai dilaksanakan di penghujung bulan Juli kemarin. Program Sekolah ini adalah sebuah ruang sekaligus arena yang memungkinkan generasi muda dapat berjumpa, berbagi pengetahuan dan pengalaman antar sesama yang berasal dari daerah berbeda di seluruh Indonesia yang memiliki latar belakang identitas beragam, baik agama, etnis, suku, bahasa maupun budaya.

Melalui program ini pula diharapkan generasi muda Indonesia memiliki perspektif, sikap dan pendirian yang kritis dan mendalam untuk memotret dinamika, perubahan dan perkembangan kehidupan keberagaman di Indonesia.              

Bagi kamu generasi muda yang punya idealisme dan komitmen merawat Indonesia yang majemuk. Mari bergabung dalam program ini! 

Silakan unduh Form Pendaftaran dan Need Assessment di 
http://maarifinstitute.org/sekolah-maarif/ 






Thursday, 20 September 2018

REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018



PENGUMUMAN NOMOR : PENG-01/PANREK/UMUM/2018 TENTANG REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian Keuangan sebagai berikut: I. UNIT PENEMPATAN:

Pelamar dapat memilih unit penempatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau Non DJBC. Non DJBC meliputi:

1. Sekretariat Jenderal (SETJEN);

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

3. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);

4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN)

5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);

7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);

8. Badan Kebijakan Fiskal (BKF);

9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS FORMASI Kementerian Keuangan membutuhkan pegawai dengan jumlah total 597 formasi sebagai berikut:

Formasi Umum NO. KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN PENEMPATAN TOTAL DJBC NON DJBC 1 D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN PENGELOLA KEUANGAN 3 3 2 D-III AKUNTANSI 48 48 3 D-III EKONOMI/MANAJEMEN 69 69 4 D-III FISIKA 2 2 5 D-III KEARSIPAN 7 7 6 D-III PENILAIAN 10 10 7 D-III STATISTIK/STATISTIKA 1 1 8 D-III TEKNIK ELEKTRO 1 1 9 D-III TEKNIK MINERAL/TEKNIK PERTAMBANGAN LOGAM/TEKNIK PENGECORAN LOGAM 2 2 2 NO. KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN PENEMPATAN TOTAL DJBC NON DJBC 10 D-III ILMU KOMUNIKASI PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 12 12 11 D-III MANAJEMEN PERKANTORAN 1 1 12 D-III PERPUSTAKAAN 1 1 13 D-III SEKRETARIS 1 1 14 D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL PENGELOLA DATA 2 2 15 D-III FARMASI/ANALIS FARMASI PENGELOLA LABORATORIUM 2 2 16 D-III KIMIA/ANALIS KIMIA/ANALISIS KIMIA/KIMIA ANALIS/KIMIA ANALISIS 2 2 17 D-III SISTEM INFORMASI/MANAJEMEN INFORMATIKA/TEKNIK INFORMATIKA/ILMU KOMPUTER PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 23 23 18 D-III FARMASI/FARMASI INDUSTRI TEKNISI LABORAT 3 Formasi Khusus NO. KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN CUMLAUDE DISABILITAS PUTRA/I PAPUA GRAND TOTAL PENEMPATAN NON DJBC 1 D-III AKUNTANSI PENGELOLA KEUANGAN 3 4 7 2 D-III KEARSIPAN 1 1 3 D-III SISTEM INFORMASI/MANAJEMEN INFORMATIKA/TEKNIK INFORMATIKA/ILMU KOMPUTER PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 1 1 4 S-1 HUKUM/ILMU HUKUM ANALIS HUKUM 12 12 5 S-1 ILMU EKONOMI/ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (IESP)/EKONOMI PEMBANGUNAN/ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN/ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN/EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ANALIS KEUANGAN 7 1 1 9 6 S-1 MANAJEMEN 7 7 7 S-1 MATEMATIKA 1 1 8 S-1 TEKNIK SIPIL 2 2 9 S-1 STATISTIK/STATISTIKA 2 2 4 10 S-1 AKUNTANSI 3 1 4 11 S-1 ILMU KOMUNIKASI ANALIS KERJASAMA 1 1 12 S-1 PSIKOLOGI ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 2 2 13 S-1 SISTEM INFORMASI/TEKNOLOGI INFORMASI/SISTEM INFORMATIKA ANALIS SISTEM INFORMASI 1 1 14 S-1 TEKNIK INFORMATIKA/SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI/TEKNIK KOMPUTER 2 2 15 S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN ANALIS PENDIDIKAN 1 1 GRAND TOTAL 38 12 5 55 *)

Tabel Unit Penempatan sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada link berikut https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/

III. KRITERIA PELAMAR

1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

2. Formasi Khusus terdiri dari: a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude)

1) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat cumlaude/dengan pujian dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;

2) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 4 b. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2, dengan kriteria: 1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik; 2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;

3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda; 4) Melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2. c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat (Putra/i Papua) merupakan pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku. 3. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) dan 2 (dua) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;

8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;

10. Pelamar formasi Umum, Penyandang Disabilitas dan Putra/i Papua merupakan lulusan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam BAN-PT dengan tingkat pendidikan:

a. Magister (S2) dengan IPK Minimal 3,00 (tiga koma nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;

b. Sarjana (S1) dengan IPK Minimal 2,75 (dua koma tujuh lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;

c. Diploma Umum (DIII) dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4; Bagi pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kemenristekdikti. 11. Usia yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada saat pelamar melakukan pendaftaran online: a. Minimal 18 tahun dan maksimal 30 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk tingkat pendidikan S2; b. Minimal 18 tahun dan maksimal 28 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk tingkat pendidikan S1; c. Minimal 18 tahun dan maksimal 23 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk tingkat pendidikan DIII; d. Khusus bagi pelamar Penyandang Disabilitas batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 Bulan 0 Hari untuk tingkat pendidikan S1 dan DIII. 5 12. Pelamar yang memilih unit penempatan DJBC harus memenuhi kriteria: a. Tinggi badan minimal 155cm untuk perempuan dan 165cm untuk laki-laki; b. Tidak cacat badan; c. Tidak buta warna; d. Tidak dalam keadaan hamil pada saat proses seleksi sampai dengan pengangkatan PNS; e. Kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal sampai ukuran 2 dioptri; f. Lulus pemeriksaan laboratorium.

V. TATA CARA PENDAFTARAN Pendaftaran dilaksanakan secara online mulai tanggal 26 September 2018 s.d. 10 Oktober 2018 dengan tahapan sebagai berikut: 1. Buat akun pada portal https://sscn.bkn.go.id/ dengan cara: a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK/NIK Kepala Keluarga; b. Isi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi. c. Upload Pas Foto dengan latar belakang merah dalam format JPG; d. Cetak Kartu Informasi Akun. 2. Log in ke https://sscn.bkn.go.id/ dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. 3. Upload swafoto (foto selfie) dengan memperlihatkan KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. 4. Lengkapi data diri pelamar pada kolom yang disediakan. 5. Pelamar memilih instansi Kementerian Keuangan dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, kemudian pelamar memilih pendidikan sesuai ijazah, jabatan, lokasi formasi dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi. 6. Pelamar mengunggah/upload soft file berkas berjenis PDF File, sebagai berikut: a. Scan asli KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP; b. Scan asli Ijazah. Bagi pelamar lulusan luar negeri ditambahkan scan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kemenristekdikti pada halaman berikutnya dan dijadikan dalam satu file. c. Scan asli Transkrip Nilai, bila lebih dari satu halaman maka dijadikan dalam satu file; d. Scan asli Surat Pernyataan yang dapat diunduh/download pada portal https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/ dengan disertakan tanda tangan pelamar dan materai Rp.6000 (unggah/upload pada kolom surat lamaran); e. Bagi pelamar formasi khusus ditambahkan scan dokumen pendukung lainnya sebagai berikut: 1) KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran/surat keterangan lahir pelamar dan surat keterangan hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku (dijadikan dalam satu file), untuk pelamar Putra/i Papua; 2) Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2, untuk pelamar Penyandang Disabilitas; 3) Sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa program studi pelamar terakreditasi dengan peringkat A dan Sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa perguruan tinggi pelamar terakreditasi dengan peringkat A (dijadikan dalam satu file), untuk pelamar Cumlaude Lulusan Dalam Negeri; atau Surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 2 huruf a poin 1) dari Kemenristekdikti, untuk pelamar Cumlaude Lulusan Luar Negeri. Pastikan dokumen yang diunggah/upload dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah/upload dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi. 6 8. Simpan data yang telah dicek di form Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar. Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun. 9. Cetak dan simpan dengan baik Kartu Pendaftaran SSCN 2018. Kartu Pendaftaran SSCN 2018 digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCN 2018.

VI. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES 1. Pelamar dari semua formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dapat memilih 1 (satu) lokasi tes dari 6 (enam) kota yang menyelenggarakan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut: a. Medan; b. Jakarta; c. Yogyakarta; d. Balikpapan; e. Makassar; dan f. Jayapura. 2. Tahapan Seleksi Rekrutmen Kementerian Keuangan Tahun 2018 sebagai berikut: a. Seleksi Administrasi Merupakan proses verifikasi data yang diinput pelamar dibandingkan dengan dokumen yang diunggah/upload pelamar berdasarkan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada pengumuman ini. b. Verifikasi Berkas Fisik 1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, mencetak Kartu Peserta pada menu Riwayat Pendaftaran di akun SSCN pelamar. 2) Pelamar melakukan verifikasi berkas fisik di kota 7 d. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 1) SKB terbagi menjadi 3 jenis tes sebagai berikut: a) Psikotes online; b) Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK); c) Wawancara. 2) SKB diselenggarakan di kota sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada pendaftaran online dengan lokasi dan waktu yang akan ditentukan kemudian. 3) SKB dilaksanakan 3 (tiga) hari berturut-turut bagi masing-masing pelamar dimana 1 (satu) hari untuk 1 (satu) jenis tes.

VII. SISTEM KELULUSAN 1. Kelulusan Seleksi Administrasi menggunakan sistem gugur, didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah (upload) dibandingkan dengan data yang diinput sesuai dengan persyaratan pendaftaran. 2. Verifikasi Berkas Fisik menggunakan sistem gugur, didasarkan pada hasil verifikasi dokumen asli yang dibawa pelamar dibandingkan dengan data yang diinput oleh pelamar. 3. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, serta secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan yang tersedia berdasarkan kualifikasi pendidikan. 4. Penilaian SKB a. Nilai SKB dihitung dengan pembobotan: Psikotes Online 30%, TKK 30%, serta Wawancara 40%. b. Pelamar formasi Umum dan pelamar formasi Cumlaude wajib memenuhi passing grade masingmasing tes dengan nilai sebagai berikut: 1) Psikotes online : 75 tanpa ada nilai 1 pada aspek psikologis untuk tingkat pendidikan DIII : 76 tanpa ada nilai 1 pada aspek psikologis untuk tingkat pendidikan S1 & S2 2) TKK : Hasil Kebugaran bernilai Cukup yang akan dikonversi dalam angka 3) Wawancara : 70 dengan integritas tidak boleh pada level 1 c. Pelamar formasi Penyandang Disabilitas wajib memenuhi passing grade masing-masing tes dengan nilai sebagai berikut: 1) Psikotes online : 71 untuk tingkat pendidikan DIII : 72 untuk tingkat pendidikan S1 2) TKK : Memenuhi syarat disabilitas yang ditentukan pada pengumuman ini 3) Wawancara : 65 dengan integritas tidak boleh pada level 1 d. Pelamar formasi Putra/i Papua wajib memenuhi passing grade masing-masing tes dengan nilai sebagai berikut: 1) Psikotes online : 61 untuk tingkat pendidikan DIII : 62 untuk tingkat pendidikan S1 2) TKK : Tidak terdapat passing grade 3) Wawancara : 65 dengan integritas tidak boleh pada level 1 e. Pelamar yang tidak memenuhi passing grade 1 (satu) atau lebih jenis tes SKB dinyatakan gugur pada pengumuman akhir. 5. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur. 6. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan pemeringkatan sesuai jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan dari hasil integrasi SKD dan SKB dengan bobot penilaian hasil SKD 40% dan SKB 60% sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018. 8

VIII. JADWAL PELAKSANAAN NO URAIAN KEGIATAN TANGGAL 1 Pendaftaran Online dan Upload Dokumen 26 September s.d. 10 Oktober 2018 2 Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi 17 Oktober 2018 3 Verifikasi Berkas Fisik, Perekaman Sidik Jari dan Pelaksanaan SKD 22 s.d. 31 Oktober 2018 4 Pengumuman Hasil SKD 6 November 2018 5 Pelaksanaan SKB 9 s.d. 21 November 2018 6 Pengumuman Akhir Kelulusan 30 November 2018 7 Pemberkasan Online 3 s.d. 6 Desember 2018 8 Pemberkasan Fisik 10 s.d. 13 Desember 2018 *) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

IX. LAIN – LAIN 1. Bagi mereka yang pernah mengajukan lamaran ke Kementerian Keuangan sepanjang memenuhi syarat dalam pengumuman ini, wajib mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang diatur sebagaimana tercantum pada angka V. 2. Dalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat. 3. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. 4. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar. 5. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara online pada portal https://sscn.bkn.go.id/ serta dapat dilihat pada portal Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id atau https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/ 6. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website www.wise.kemenkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut. 7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu. 8. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya. 9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Rekrutmen

Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 dapat menghubungi Call Center dan media sosial resmi Kementerian Keuangan sebagai berikut:

a. Telepon : 134 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

b. Facebook/Twitter : @KemenkeuRI 9 10.

Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

11. Informasi lebih lanjut mengenai Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id dan https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/

Jakarta, 19 September 2018
Sekretaris Jenderal selaku Ketua
 Ttd. Hadiyanto
NIP 19621010 198703 1 006

Thursday, 13 September 2018

Tingkatkan Daya Saing Bangsa, Pemerintah Buka 238 Ribu Formasi CPNS

Menteri Syafruddin saat jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (06/09).

JAKARTA – Pemerintah akan melaksanakan pengadaan CPNS Tahun 2018. Fokus perencanaan dan rekrutmennya diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa, dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Proporsi terbesar formasi CPNS tahun ini adalah untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis yang saat ini masih kurang, antara lain tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada acara Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (06/09).
Dikatakan bahwa, prioritas perencanaan pengadaan CPNS pada jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden  M. Jusuf Kalla.
Di sisi yang lain, pengadaan CPNS tahun ini bersamaan dengan perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri 4.0 yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. “Karena itu, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut, kita harus mempersiapkan SDM Aparatur berkelas dunia yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), ramah dan melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking),” ucap Syafruddin.
Saat ini jumlah PNS sekitar 4,3 juta, dengan proporsi terbesar selain guru dan tenaga kesehatan adalah tenaga pelaksana/administratif sebesar 1,6 juta atau sekitar 38% dan tenaga teknis keahlian sebesar 372 ribu atau sekitar 8,6%. Komposisi PNS yang tidak seimbang tersebut akan menyulitkan dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Menyikapi hal tersebut serta dihadapkan pada tantangan era industri 4.0, kita memerlukan spesialisasi keahlian. Untuk itu pula, perencanaan dan usulan PNS baru, harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional dan daerah, serta sasaran Nawacita, sehingga daya saing bangsa kita semakin meningkat di kancah internasional,” sambungnya.
Pengadaan CPNS Tahun 2018 ini direncanakan akan membuka 238.015 formasi. 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat  (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Peruntukan instansi Pemerintah Pusat terdiri dari : Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi. Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.
Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Teknis pendaftarannya dilakukan serentak secara daring/online oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal pendaftaran daring/online (sscn.bkn.go.id). Calon pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan. 
Ada tiga tahapan seleksi pelamar CPNS, yakni seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, pelamar harus lolos seleksi administrasi. SKD merupakan salah satu tahapan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). 
Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.
Pada penerimaan CPNS tahun ini dibuka formasi khusus yang terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.  
Terkait dengan pelamar Diaspora, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dengan pendidikan minimal Strata 2. Khusus untuk perekayasa, dapat dilamar dari lulusan Strata 1. “Diaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini,” ujarnya.
Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat pasca Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi CPNS tahun 2018.
Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks THK-II dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2018 direncanakan mulai bulan September 2018. Diawali dengan tahap pengumuman, pendaftaran dan verifikasi administrasi pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober 2018. Pelaksanaan seleksi pada minggu ketiga Oktober 2018 (SKD dan SKB). Pengumuman kelulusan pada minggu keempat November 2018. Sedangkan tahap pemberkasan dimulai pada bulan Desember 2018.
Masyarakat diminta memantau informasi mengenai rekrutmen CPNS ini melalui situs Kementerian PANRB yakni menpan.go.iddan situs BKN melalui sscn.bkn.go.id. Mantan Wakapolri ini juga menyampaikan bahwa masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap seseorang yang menjanjikan dapat masuk menjadi CPNS. “Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang,” imbuhnya. (HUMAS MENPANRB).

Lowongan Kerja September 2018
========================

Pemerintah Buka 238 Ribu Formasi CPNS di Tahun 2018
Info: https://bit.ly/2oLbSsF

Penerimaan CPNS 2018 Dibuka, 19 September 2018, Portal SSCN BKN Siap Diakses Pelamar
Info: https://goo.gl/6swXWs

Lowongan Kerja Carterpillar.Inc.
Deadline: 19 September 2018
Info: https://bit.ly/2O230JS

Lowongan Kerja PT Brantas Energi
Deadline: 19 September 2018
Info: https://bit.ly/2wRzxfk

Lowongan BUMN PT Sucofindo
Deadline: 12 September 2018
Info: https://bit.ly/2BNeu2m

Lowongan PT Adaro Energy Tbk
Deadline: 26 September 2018
Info: https://bit.ly/2LG1GhX

Lowongan BUMN PT Adhi Persada Properti
Deadline: 18 September 2018
Info: https://bit.ly/2NV5o5l

Lowongan BUMN PT Istaka Karya
Deadline: 5 Oktober 2018
Info: https://bit.ly/2lTUu3h

Lowongan Kerja BUMN PT Telkom Indonesia
Deadline: -
Info: https://bit.ly/2ty5HKv

Lowongan Astra Credit Companies (ACC) Semua jurusan
Deadline: -
Info: https://bit.ly/2NWU09d

Lowongan BUMN PT Pelindo Daya Sejahtera Lulusan SMA/Sederajat
Deadline: 11 September 2018
Info: https://bit.ly/2CsM9in

Lowongan PT Akebono Brake Astra Indonesia
Deadline: 27 September 2018
Info: https://bit.ly/2NtE5zo

Lowongan PT Bhanda Ghara Reksa
Deadline: -
Info: https://bit.ly/2wge93a

Lowongan Kerja PT Pegadaian
Deadline: 14 September 2018
Info: https://bit.ly/2wr3DVP

Lowongan BUMN PT Sucofindo
Deadline: -
Info: https://bit.ly/2BNeu2m

Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karir TNI
Deadline: 31 Oktober 2018
Info: https://bit.ly/2PLYh0o

Lowongan Kerja PT Surya Toto Indonesia
Deadline: 14 September 2018
Info: https://bit.ly/2MpL2Vf

Lowongan PT. Bank Mandiri Taspen Pos (Mantap) Lulusan SMK/Sederajat
Deadline: -
Info: https://bit.ly/2KzMp2r

Lowongan BUMN PT Asuransi Jiwasraya
Deadline: 15 September 2018
Info: https://bit.ly/2ttmVsq

Lowongan PT Pelat Timah Nusantara
Deadline: 11 September 2018
Info: https://bit.ly/2MIs6AW

Lowongan Kerja BUMN PT Surveyor Indonesia Lulusan SMK/Sederajat
Deadline: 29 September 2018
Info: https://bit.ly/2KUguGo

Lowongan BUMN PT Kimia Farma (Persero) D3 Semua Jurusan
Deadline: 14 September 2018
Info: https://bit.ly/2Pobrzt

Lowongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lulusan SMK/Sederajat
Deadline: 16 September 2018
Info: https://bit.ly/2Na6eOk

Lowongan BCA Insurance Semua Jurusan
Deadline: 28 September 2018
Info: https://bit.ly/2N5jGD7

Lowongan PT Suzuki Indomobil Motor
Deadline: 16 September 2018
Info: https://bit.ly/2LIzwis

Lowongan Metro TV Semua Jurusan
Deadline: 17 September 2018
Info: https://bit.ly/2CcMJk1

Lowongan Bank BTPN Semua Jurusan
Deadline: 29 September 2018
Info: https://bit.ly/2ozqxH7

Lowongan PT Pegadaian (Persero)
Deadline: 14 September 2018
Info: https://bit.ly/2wr3DVP

Lowongan PT Mandiri Tunas Finance
Deadline: 2 Oktober 2018
Info: https://bit.ly/2v2adl4

Lowongan PT Sigma Caraka
Deadline: 30 September 2018
Info: https://bit.ly/2I8w3I5

Lowongan PT CG Power System Indonesia
Deadline: 4 Oktober 2018
Info: https://bit.ly/2NJC6qd

Lowongan PT Nippon Shokubai Indonesia
Deadline: 18 September 2018
Info: https://bit.ly/2PBDFab

Lowongan Kerja Shell Indonesia
Deadline: 30 September 2018
Info: https://bit.ly/2LYoB4m

Lowongan PT Bumitama Gunajaya Agro
Deadline: 22 September 2018
Info: https://bit.ly/2NgWYZ4

Lowongan Bank DKI Jakarta Semua Jurusan
Deadline: 22 September 2018
Info: https://bit.ly/2CmIIcZ

Lowongan PT Sarihusada Generasi Mahardhika
Deadline: 13 September 2018
Info: https://bit.ly/2KLV9Tu

Tolong dishare ya, semoga dengan memudahkan urusan orang lain maka urusan kita juga dimudahkan... Aamiin

Warkshop Pengelolaan Sampah Rumah Tangga MENJADI Kompos Dan Manfaatnya untuk Hidroponik.



Warkshop Pengelolaan Sampah Rumah Tangga MENJADI Kompos Dan Manfaatnya untuk Hidroponik.

Sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbanyak dan Indonesia menjadi negara terbesar kedua di dunia sebagai penghasil limbah plastik.

Efek sampah Rumah Tangga.
Fakta mengatakan bahwa Indonesia sudah darurat sampah dan hal ini mengancam kelestarian sumber daya di hulu karena lingkungan yang penuh sampah menjadi tidak sehat,mengganggu estetika dll.
Sangat penting Anda ketahui...

Analogi "Thanos Infinity War", Pidato Terkeren Pemimpin Dunia, Mungkinkah Ada Peran Erick Thohir?

Analogi "Thanos Infinity War", Pidato Terkeren Pemimpin Dunia, Mungkinkah Ada Peran Erick Thohir?

Berpidato di hadapan para pemimpin dunia dalam World Economic Forum (WEF) 2018 di Hanoi, Vietnam, Rabu (12/9/2018), Presiden Jokowi menggunakan perumpamaan yang sangat milenial. Ia mengambilnya dari film "Avengers:  Infinity War" atau komik Marvel, terutama karakter Thanos yang menghancurkan dunia demi menguasai sumber daya di dunia untuk menegakkan kejayaannya.
Banyak yang menyangka Presiden sedang menyerang Donald Trump melalui perang dagangnya. Trump (Amerika Serikat) ingin menang sendiri. Melalui kebijakan proteksionis, Donald Truump berusaha mengembalikan kejayaan ekonomi Amerika Serikat dengan mengorbankan kestabilan ekonomi dunia.
Namun presiden kemudian menjelaskan, Thanos bukan monopoli Amerika Serikat. Thanos ada dalam diri setiap orang dalam bentuk paham atau gagasan bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan mengalahkan yang lain.
Ini adalah prinsip kompetisi yang menjadi semangat dasar kapitalisme. Yang satu menang berarti yang lain kalah.
Dalam kapitalisme, ke dalam negeri tugas negara hanya menyediakan ruang pertarungan terbuka bagi aktor-aktor ekonomi untuk mengembangkan segala daya yang dimiliki untuk menang dalam persaingan. Logikanya jika tiap-tiap orang berusaha semaksimal mungkin untuk keluar sebagai pemenang, dan mengalahkan yang lain, total output masyarakat akan meningkat.
Sementara ke luar negeri, negara bertindak sebagai perpanjangan tangan aktor-aktor ekonomi dominan di negerinya untuk bersaing melawan negara-negara lain  demi menguasai sebesar-besarnya sumber daya ekonomi dunia: bahan baku, energi, modal, pasar, ilmu pengetahuan, dan tenaga kerja.
Konsekuensi kapitalisme adalah ada winners dan lebih banyak lagi losers. Para pemenang akan terus bertambah kuat dan terus saja menjadi pemenang. Kaum yang kalah akan kian tersingkir dari persaingan dan jumlahnya terus bertambah banyak, menghasilkan struktur piramida masyarakat yang kian lancip.
Jokowi ingin mengganti itu, mengganti prinsip persaingan, prinsip menang-kalah, mental dasar Thanos itu dengan semangat kolaborasi, semangat gotong-royong, kemitraan.
Inilah semangat sosialisme genuine yang coba dikembalikan oleh negara-negara di Amerika Latin yang menyebutnya sebagai Sosialisme abad 21. Ini juga semangat ekonomi Pancasila yang Soekarno sebut sebagai sosialisme Indonesia.
Prinsip ini berbeda dibandingkan sosialisme Uni Soviet era Stalin yang didasarkan pada perencanaan terpusat oleh negara. Perencanaan terpusat oleh negara hanya akan menghasilkan kapitalisme baru, kapitalisme negara.
Dalam ekonomi gotong royong tiap-tiap individu didorong untuk berpartisipasi, untuk bermitra.  Hal inilah yang akan dilanjutkan dalam Nawacita II, yang oleh Ma'ruf Amin disebut arus baru ekonomi Indonesia, ekonomi keumatan yang semangat dasarnnya adalah kemitraan antara yang kuat (pengusaha-pengusaha besar) dan yang lemah (ekonomi kolektif rakyat: pesantren, koperasi-koperasi, kelompok-kelompok usaha binaan gereja).
Saya ingat, pada pemilu 2014, ketua jurusan ilmu politik sebuah kampus di Kupang minta saya bersama seorang sosiolog Univ. Birmingham dan seorang direktur LSM bicara tentang perbedaan platform Jokowi dan Prabowo. Seorang penanya menelepon, menanyakan pendapat kami soal kabar jika gagasan-gagasan Jokowi itu sosialis.
Saya jawab, pada dasarnya baik gagasan-gagasan Prabowo pun Jokowi menentang kapitalisme neoliberal. Ada jejak sosialisme pada gagasan kedua tokoh visioner ini. Yang berbeda adalah pada Prabowo kita melihat kecenderungan kuat ekonomi perencanaan terpusat yang dipakai Uni Soviet dan China era Mao. Pada Jokowi yang lebih dominan adalah gagasan partisipasi komunitas-komunitas rakyat dan koperasi seperti sosialisme abad 21 Amerika Latin.
Diferensiasi gagasan ekonomi kerakyatan dua tokoh ini masih berlaku hingga kini. Dalam gagasan ekonomi konstitusional Prabowo yang berlandaskan Pasal 33, peran sentral perencanaan negara masih sangat kuat. Demikian pula gagasan ekonomi gotong royong Jokowi kian kuat aroma partisipasi komunitasnya, terutama oleh apa yang Ma'ruf Amin katakan sebagai ekonomi keumatan yang berbasis kemitraan vertikal pengusaha besar dan usaha kolektif rakyat.
Bahwa hingga kini wujud dari ekonomi gotong royong itu belum sungguh jadi wajah utama perekonomian Indonesia, kompleks sebabnya. Salah satunya adalah sempitnya ruang fiskal pemerintah yang hanya menyediakan pilihan-pilihan kebijakan yang terbatas. Namun bertumbuhnya BUMDes bisa saja salah satu indikator kita sedang mengarah ke sana.
Mungkinkah ada peran Erick Thohir?
Gagasan ekonomi Pancasila alias ekonomi gotong royong alias sosialisme Indoonesia tentu merupakan gagasan lama, gagasan yang Jokowi ambil dari Soekarno. Namun menggunakan Thanos dalam infinity War sebagai perumpamaan untuk menyampaikan hakikat kegagalan kapitalisme adalah sungguh kreatif, benar-benar sesuatu yang baru.
Gara-gara perumpamaan Thanos itu, pidato Jokowi--yang sebenarnya sarat muatan ideologis--jadi terasa cerah ceria, khas milenial.
Tidak salah menduga ada peran Erick Thohir dan kaum muda lain dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi di balik pidato ini. Jika toh bukan Erick Thohir dan rombongannya yang menyumbangkan perumpamaan ini, bisa saja para peracik pidato itu dipengaruhi semangat milenial yang dibawa masuk Erick Thohir ke lingkaran Joko Widodo.
Ini kejutan yang sama seperti konsep Presiden muncul dalam upacara pembukaan Asian Games mengendarai motor. Spontan. Anti-protokoler baku. Anti-kelaziman mapan. Segar, penuh simbol yang akrab bagi kalangan milenial.
Ya, saya duga demikian. Bergabungnya orang-orang kreatif seperti Erick Thohir ke dalam lingkaran istana membawa semangat baru. Memang bukan soal konten, melainkan soal kemasan, dan itu penting sebab seringkali konten hanya bisa diterima jika dikemas menarik.
Sumber:
CNBCIndonesia.com (12/09/2018) "Jokowi Sebut Ada 'Thanos' yang Mau Hancurkan Ekonomi Global!"
Source : https://www.kompasiana.com/tilariapadika/5b99c1ca6ddcae2a4d656e82/analogi-thanos-invinity-war-salah-satu-pidato-terkeren-pemimpin-dunia-pidato-jokowi?page=2

Monday, 10 September 2018

Indonesia Masuk Daftar 8 Negara dengan Risiko Krisis Paling Kecil



Analisis yang dilakukan Nomura Holdings Inc menunjukkan ada delapan negara berkembang yang dipandang memiliki risiko paling kecil terpapar krisis moneter. Negara-negara tersebut antara lain Indonesia, Brasil, Bulgaria, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia, dan Thailand. Dalam analisis Nomura, delapan negara tersebut memperoleh skor nol terkait risiko krisis moneter. Artinya, negara-negara itu memiliki risiko yang sangat kecil untuk mengalami krisis. Analisis Nomura didasarkan pada model peringatan awal krisis yang dinamakan Damocles. Model tersebut memeriksa sejumlah faktor, termasuk cadangan devisa, tingkat utang, suku bunga, dan impor. Berikut ini penjelasan terkait 8 negara berkembang yang memiliki risiko paling kecil terpapar krisis moneter. 


1. Indonesia Suasana pesta kembang api saat malam tahun baru 2018 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/1/2018). 

Sejumlah warga ibukota dan sekitarnya memadati kawasan itu untuk merayakan malam pergantian tahun 2017 ke 2018.(ANTARA FOTO / HAFIDZ MUBARAK A) Nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir mengalami pelemahan terhadap dollar AS. Namun, pelemahan tersebut dipandang cenderung gradual dan sejalan dengan kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan bank sentral AS Federal Reserve. Meski begitu, Indonesia dipandang cukup resilien dalam menghadapi kondisi tersebut, terlihat dari cadangan devisa yang cukup tinggi untuk menahan pelemahan nilai tukar lebih lanjut. Selain itu, pemerintah pun telah melakukan serangkaian upaya untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Rasio utang Indonesia pun dipandang masih cukup baik. Dengan cadangan devisa yang tercatat 117 miliar dollar AS dan rendahnya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), Indonesia masih cukup kuat dalam menahan pelemahan nilai tukar. 


2. Brasil Foto diambil pada 20 Mei 2018, memperlihatkan warga bermain bola di lapangan dengan latar belakang gambar pemain sepak bola Brasil Gabriel Jesus yang dicat di dinding rumah-rumah di kawasan Perus, Brasil. 

Ada sejumlah lapangan sepak bola unik yang berdiri di berbagai penjuru dunia, mulai dari konstruksi bangunan hingga pemilihan lokasi yang tak biasa tempat dibangunnya stadion tersebut.(AFP PHOTO/NELSON ALMEIDA) Nilai tukar real Brasil terpuruk terhadap dollar AS selama 2,5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan kenaikan suku bunga di AS dan ketidakpastian politik di Negeri Samba tersebut. Namun, di sisi lain, perekonomian Brasil sedang mengalami pemulihan meski masih cenderung underperform, yang didorong konsumsi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Brasil sejauh ini mencapai 1,1 persen, jauh di bawah ekspektasi sebelumnya, yakni 2,7 persen. Bank sentral Brasil pun telah melakukan serangkaian upaya stabilisasi real, antara lain kebijakan swap valas. Awal Agustus 2018 lalu pun suku bunga acuan ditahan di level 6,5 persen.  


3. Kazakhstan Khan Shatyr, Astana, Kazakhstan. Sama seperti negara-negara berkembang lainnya, nilai tukar mata uang tenge Kazakhstan juga melemah terhadap dollar AS. 

Bank sentral Kazakhstan menyebut, nilai tukar tenge melemah lantaran ketegangan geopolitik, kebijakan proteksionisme AS, dan sanksi yang diterapkan terhadap Rusia, China, dan Turki. Namun, bank sentral tetap mempertahankan rezim nilai tukar mengambang dan siap melakukan intervensi untuk stabilisasi tenge. Selain itu, negara tersebut juga terus mengembangkan pariwisata. 


4. Bulgaria Capitol Fort Business Center di Tsarigadsko Shose Boulevard, Sofia, Bulgaria.(Hilda B Alexander/Kompas.com) Pemerintah Bulgaria tengah mengusahakan keanggotaan mata uang euro dan uni perbankan Uni Eropa hingga Juni 2019 mendatang. 

Oleh karena itu, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi perekonomian Bulgaria. Hal ini turut membuat perekonomian negara tersebut cenderung solid. Beberapa syarat itu antara lain perbaikan bingkai kerja keuangan makro, memperkuat pengawasan sektor keuangan non-bank, serta upaya lebih keras dalam memberantas pencucian uang. Reuters mewartakan, inflasi Bulgaria cenderung rendah. Selain itu, anggaran Bulgaria pun mengalami surplus dan rasio utang pemerintah cenderung rendah. 


5. Peru Machu Picchu di Peru.(KKday Image Resources) Nilai tukar peso Peru turut melemah terhadap dollar AS, mengikuti negara-negara berkembang lainnya sejalan dengan krisis keuangan yang terjadi di Argentina. 

Meski demikian, perekonomian negara di Amerika Selatan tersebut terus memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Peru didukung investasi swasta yang terus meningkat porsinya. Pada tahun 2019 mendatang, pertumbuhan investasi swasta diprediksi mencapai 7,9 persen, naik dari 5 persen pada tahun 2018 ini. Salah satu pendorong utama investasi swasta adalah proyek-proyek pertambangan. Adapun investasi pemerintah diperkirakan tumbuh 14 persen tahun ini. 


6. Filipina Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) adalah jalan utama di sekitar Metro Manila, lebarnya hampir 24 km. Wilayah ini sering padat sepanjang hari oleh penumpang yang ingin menuju sekitar kota.(KARIM RASLAN) 

Pertumbuhan ekonomi Filipina dihantui beberapa risiko, antara lain inflasi yang tinggi dan risiko eksternal. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi negara tetangga Indonesia tersebut masih cukup tinggi, yakni 6 persen pada kuartal II 2018. Bank sentral Filipina menyatakan, perekonomian Filipina cukup resilien menghadapi risiko eksternal, termasuk krisis di sejumlah negara berkembang, seperti Turki dan Argentina. Gubernur Banko Sentral Ng Filipinas Nestor Espenilla mengungkapkan, fundamental ekonomi Filipina sangat bagus. "Pertumbuhan (ekonomi) kita sangat kuat, posisi fiskal kita tersusun rapi, dan posisi eksternal kita cenderung baik meski defisit, serta rasio utang rendah," kata Espenilla seperti dikutip dari Philippines Star. 




7. Rusia River Outlook menjadi fitur yang paling diminati di Taman Modern Zaryadye Park, Moskwa. Foto diambil pada 12 Juni 2018.(TABLOID BOLA/HERKA YANIS PANGARIBOWO) 

Perekonomian Rusia dihantui sejumlah risiko, seperti dijatuhkannya sanksi oleh AS hingga krisis. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi negara tersebut dipandang memiliki prospek yang cukup baik, meski diyakini tak akan terlalu tinggi.   Menurut Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, ada sejumlah indikator perekonomian Rusia yang tercatat baik. Rasio utang luar negeri telah mencapai level minimun.   Selain itu, daya saing industri manufaktur Rusia juga menguat, serta substitusi impor terjadi di sejumlah segmen. Kemudian, ekspor non-migas juga tumbuh positif, termasuk peningkatan peran sektor keuangan.   


8. Thailand Pemandangan kota Bangkok, Thailand di malam hari.(NOVA DIEN) Berkebalikan dengan negara-negara berkembang lainnya, nilai tukar baht Thailand justru menguat. 

Bahkan, baht merupakan mata uang berkinerja terbaik di Asia dan nilainya terus stabil sepanjang tahun.   Perkasanya baht merupakan dampak dari fundamental ekonomi Thailand yang kuat. Inflasi di Negeri Gajah Putih tersebut rendah dan surplus transaksi berjalannya pun besar.   VOA mewartakan, besarnya surplus transaksi berjalan Thailand sebagian didorong pertumbuhan sektor pariwisatanya yang sangat kuat. Surplus transaksi berjalan mendukung kuatnya nilai mata uang suatu negara dan berarti negara tersebut kurang bergantung pada mata uang asing.   Selain itu, Thailand adalah eksportir besar mobil dan barang-barang lainnya, yang juga memberikan kontribusi penting terhadap surplus transaksi berjalan.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/11/070000326/indonesia-masuk-daftar-8-negara-dengan-risiko-kr

Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

SETIAP WARGA HARUS MELEK POLITIK



SETIAP WARGA HARUS MELEK POLITIK

Nasehat Pericles mungkin jadi akan terasa getir, “Hanya karena Anda tidak meng ambil minat dalam politik, tidak berarti politik tidak akan mengambil minat pada Anda,…"

Dan dalam praksis politik, tidak penting beda antara tidak berfikir, diam saja, atau pura-pura tak mendengar, berlagak netral dan sok filosofis. Dalam konsep one man one vote, ketidakhadiran adalah nihil.

Maka mereka yang mendiamkan, adalah mempercayai, atau setidaknya meloloskan politikus buruk lewat di depan hidung, Dan itu menyedihkan.

Dan setelahnya mereka terkejut, mereka berkuasa, tanpa persetujuan kita, dan mereka akan menentukan masa depan atau hajat hidup kita?.

Disitulah kita percaya omongan getir Will Rogers, Pelawak Politik. Bahwa politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang.

Biaya itulah yang kemudian kita tanggung, sebagai rakyat. Kita akan terkena imbasnya, bahkan sampai pada anak-cucu...jika buruk pemimpin yg kita pilih maka 5 tahun lamanya penderitaan yg kita alami sampai menunggu pemilihan pemimpin berikutnya

Celakanya, “Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik," kata Plato, "adalah bahwa Anda berakhir diperintah oleh bawahan Anda.” Siapa bawahan Anda? Yaitu orang-orang yg tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki integritas.

Berthold Brecht (1898 – 1956), seorang penyair Jerman, yang juga dramawan, sutradara teater nasehatnya penting kita renungkan; 

"Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri." 

Menjaga Demokrasi yang Beradab

Menjaga Demokrasi yang Beradab
Pemilu untuk memilih anggota legislatif (Pileg), dan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang mulai 2019 akan dilakukan secara bersamaan merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan sistem demokrasi yang kita akui sebagai mekanisme politik paling beradab di muka bumi.
Meskipun tidak sedikit kritik bahkan kecaman terhadap demokrasi, toh para pengritik itu belum mampu menghadirkan mekanisme politik (alternatif) baru yang benar-benar kompatibel untuk perkembangan dunia modern. Alih-alih menjadi penantang tangguh demokrasi yang berkembang pesat di Barat, komunisme Uni Soviet malah runtuh. Demikian pula pola dinasti-dinasti keagamaan di Timur Tengah, mulai runtuh satu per satu.
Karena kondisi itulah, demokrasi kian menjadi mantra politik yang “sakti”, seolah-olah jika praktik politik didasarkan padanya sudah dianggap baik dan benar. Pemilu adalah salah satu contohnya, karena lahir dan merupakan manifestasi dari demokrasi maka Pemilu dianggap sebagai sarana yang baik dan benar dalam memilih pemimpin.
Sekarang mari kita lihat apakah praktik-praktik Pemilu –baik Pemilu nasional maupun lokal (Pemilukada)—sudah benar-benar mencerminkan sebagai sarana memilih pemimpin yang baik dan benar? Pertanyaan ini penting diajukan agar kita tidak serta merta percaya dan menerima apa adanya praktik demokrasi yang selama ini kita lakukan.
Sebagai ilmu atau sebagai sistem nilai, demokrasi tak bisa lepas dari dua dimensi: konseptual dan praktikal, makro dan mikro. Secara konseptual atau dalam skala makro, demokrasi berisi ajaran-ajaran ideal dengan syarat-syarat budaya dan etika sosial yang kompatibel. Namun secara praktikal atau secara mikro, demokrasi senantiasa dihadapkan pada realitas objektif yang tidak selamanya memenuhi syarat sebagai “modal sosial” demokrasi.
Pada saat “modal sosial” tidak terpenuhi namun demokrasi tetap “dipaksakan” maka yang terimplementasi kemudian tak lebih dari praktik demokrasi yang minimalis. Artinya demokrasi dipraktikkan dengan syarat-syarat yang tidak lengkap, apakah karena karakter masyarakatnya yang belum sesuai, atau kondisi geografisnya yang tidak memadai.
Untuk bisa sampai pada praktik demokrasi yang ideal, dalam arti tidak ada kesenjangan yang terlalu lebar antara konseptual dan praktikal, atau antara yang makro dan mikro, dibutuhkan waktu panjang. Negara-negara maju dan mapan, dan sudah mempraktikkan demokrasi ratusan atau bahkan ribuan tahun pun tetap masih ada kekurangannya, misalnya masih mengabaikan hak-hak minoritas, masih ada diskriminasi ras, dan lain-lain.
Artinya untuk sampai pada demokrasi yang (semakin mendekati) ideal, yang minimalis harus tetap dilalui. Inilah yang sering kita sebut dengan proses belajar berdemokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah melalui proses ini.
Tapi, perlu segera digaris bawahi,  demokrasi minimalis seperti apa yang –setidak-tidaknya—lebih condong pada praktik demokrasi yang benar. Batasan ini penting agar demokrasi yang kita jalankan tidak menuju ke arah yang sebaliknya atau kontraproduktif dengan demokrasi.
Demokrasi, menurut guru besar emeritus Ilmu Politik pada Universitas Yale, Amerika Serikat, Robert Dahl (1999), menghasilkan dampak-dampak konstruktif seperti: (1) menghindari tirani; (2) menjamin hak-hak asasi; (2) menjamin kebebasan umum; (4) menentukan nasib sendiri: (5) otonomi moral; (6) menjaga perkembangan dan kehormatan manusia; (7) menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) persamaan politik; (9) negara yang terus mencari kedamaian; dan (10) kemakmuran.
Masih menurut Dahl, demokrasi baru bisa dikatakan berjalan dengan baik di suatu negara jika dalam negara apabila terdapat institusi-institusi politik yang dibutuhkan demokrasi seperti: (1) para pejabat publik yang dipilih; (2) Pemilu yang bebas, adil, dan berkala; (3) kebebasan berpendapat; (4) sumber informasi alternatif (informasi tidak dimonopoli oleh negara); (5) otonomi asosiasional; dan (6) hak kewarganegaraan yang inklusif (mencakup semuanya).
Dari sekian banyak syarat-syarat demokrasi, Menurut Samuel Huntington (1995), ada yang menjadi esensinya, atau suatu sine qua non, yang tidak bisa dielakkan dalam praktik demokrasi di suatu negara, yakni Pemilu yang terbuka, bebas, dan adil. Bisa jadi, Pemilu melahirkan pemimpin yang korup, arogan, dan prilaku-prilaku buruk lainnya, namun karena dipilih secara demokratis, negara yang dipimpinnya tetap bisa disebut sebagai negara demokrasi.
Bagaimana agar praktik demokrasi –walaupun minimalis– bisa melahirkan pemimpin yang baik? Inilah perlunya menjaga demokrasi yang beradab. Syarat-syarat boleh jadi terpenuhi, tapi jika tidak ada substansinya, yang terjadi hanyalah praktik demokrasi artifisial, demokrasi aspal (asli tapi palsu) yang tidak saja melahirkan pemimpin yang korup tapi juga akan mengakibatkan guncangan-guncangan dan konflik politik yang barbarian (tidak beradab).
Pertama, Pemilu yang terbuka artinya dalam pelaksanaannya, selain transparan juga harus akuntabel; Kedua, Pemilu yang bebas, artinya setiap warga negara yang punya hak memilih diberi kebebasan memilih pemimpinnya, tidak ditekan-tekan, apalagi diteror dan diancam; dan ketiga, Pemilu yang adil, artinya semua warga negara punya hak yang sama, tidak ada keistimewaan bagi pejabat, etnis mayoritas, dan lain-lain. Semua harus diberi hak yang sama secara adil.
Dalam menghadapi Pileg dan Pilpres yang prosesnya sudah dimulai tahun ini, marilah kita bersama-sama menjaga agar demokrasi tetap berjalan secara beradab. Semua proses yang menjadi bagian dari syarat-syarat kelengkapan teknis  serta program-program (langkah-langkah) politik yang menyertainya seyogianya dijalankan secara elegan.
Jika dalam Pileg dan Pilpres masih ada pihak-pihak yang bermain mata dengan penyelenggara (KPU atau Bawaslu),  menekan, meneror, dan menakut-nakuti akan membakar rumah para pemilih, akan memusnahkan ladang mata pencaharian mereka, dan secara sengaja berusaha memotong atau meniadakan hak pilih seseorang yang punya hak untuk memilih, maka pada dasarnya ia tengah menggiring demokrasi ke arah yang tidak beradab.
JEFFRIE GEOVANIE
Anggota MPR-RI 2014-2019
Source : http://jeffriegeovanie.id/artikel/polhukam/3254-menjaga-demokrasi-yang-beradab/

Membangun Kesadaran Kritis Yang Konstruktif

Membangun Kesadaran Kritis Yang Konstruktif

Semakin dekat waktunya dengan pemilihan umum (Pemilu) akan semakin banyak bermunculan isu-isu politik di ranah publik, baik yang positif maupun negatif. Membangun kesadaran kritis yang konstruktif menjadi keniscayaan untuk membangun peradaban.
Kalau kita cermati, isu yang muncul pada saat menjelang Pemilu 2014 lalu, direproduksi dengan sedikit modifikasi, dan disebarluaskan kembali dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik, yang paling menonjol misalnya soal antek asing (terutama China), kriminalisasi ulama, dan kebangkitan komunisme.
Mengapa isu-isu bernuansa ideologis ini dimunculkan, diduga kuat karena adanya kompetitor petahana yang mengalami krisis kepercayaan. Kepercayaan diri seorang kandidat muncul pada saat memiliki visi dan misi yang jelas dan dengan itu ia mampu meyakinkan masyarakat. Absennya visi dan misi akan menjadikan kandidat kehilangan kepercayaan, dan untuk tetap eksis di arena kandidasi, cara yang ditempuh adalah dengan menyebarkan isu-isu negatif yang bertujuan untuk mendiskreditkan sang petahana.
Yang membuat kita prihatin, masih banyak kalangan yang termakan isu-isu negatif disebabkan karena kurang piknik (baca: minimnya wawasan dan pergaulan), atau mungkin karena memiliki kepentingan yang sama dengan sang penyebar isu, lantas serta merta ikut serta menyebarluaskan isu tersebut tanpa klarifikasi dan sensor.
Padahal, semakin banyak isu negatif disebarluaskan, akan semakin sulit bagi kita untuk menanggulangi daya rusaknya. Isu negatif bagaikan wabah gizi buruk yang menghambat kesehatan masyarakat.
Daya rusak isu negatif di tengah-tengah masyarakat seperti api membakar jerami di musin panas, cepat meluas dan sulit dikendalikan. Kalau pun bisa dikendalikan atau dimatikan apinya, akan tetap meninggalkan residu yang tidak bisa dihilangkan, entah berupa jelaga atau pencemaran udara dan lingkungan sekitarnya.
Janganlah hanya demi meraih kekuasaan politik sesaat, kita korbankan peradaban. Cara-cara berpolitik yang sehat hilang di tengah-tengah upaya membangun sistem yang demokratis, adil, dan beradab.
Dalam menghadapi fenomena seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran kritis masyarakat melalui beragam cara, misalnya melalui pendidikan literasi secara massal. Literasi tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga cara berpikir dan bersikap yang didasarkan pada sumber-sumber informasi yang benar dan akurat.
Di era sekarang, sumber-sumber informasi makin beragam, selain cetak juga visual, digital, dan auditori yang semuanya harus dicerna secara kritis, disandingkan satu sama lain sehingga kita bisa dengan mudah mengetahui mana lebih partut dipercaya dan dicerna sebagai sumber informasi yang sehat dan konstruktif.
Banyak komponen pendidikan literasi yang perlu dikembangkan, selain literasi informasi, yang juga penting adalah literasi budaya. Keragaman budaya yang menjadi keunggulan bangsa kita harus dijaga dengan cara menumbuhkan kesadaran hidup bersama yang harus terus-menerus diperkokoh melalui pendidikan literasi budaya.
Pendidikan literasi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lain-lain, juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan ruang publik dengan menuliskan pesan-pesan yang konstruktif.
Seluruh komponen masyarakat, terutama kekuatan civil society harus bergerak bersama-sama melalakukan upaya yang konstruktif untuk meningkatkan kesadaran literasi publik.
Cara lain adalah dengan membudayakan “saling nasihat-menasihati dalam kebenaran” (tawashau bilhaq). Setiap menemukan siapa pun di antara teman/saudara/handaitolan yang menyebarkan isu negatif kita ingatkan untuk menariknya kembali dengan memaparkan dampak-dampak negatifnya jika terus dilakukan.
Residu yang ditinggalkan isu negatif akan merusak cara berpikir dan bertindak generasi baru yang belum memahami dunia politik secara komprehensif. Politik dianggap sebagai dunia yang terbiasa dengan isu negatif, dan pada giliran berikutnya akan menumbuhkan apatisme. Demokratisasi yang terus menerus kita bangun akan mengalami erosi kepercayaan di mata masyarakat, terutama kaum mudanya.
Residu negatif yang sudah berkembang hanya bisa diminimalisasi dengan membalik arah, yakni menyebar berita positif sebanyak-banyaknya. Kebalikan dari isu negatif, penyebaran berita positif akan menumbuhkan optimisme dan semangat bekerja untuk kebaikan bersama.
Membangun kesadaran kritis menjadi tuntutan yang niscaya jika kita menginginkan terbangunnya sistem demokrasi yang sehat dan konstruktif bagi masa depan peradaban politik kita. Karena itu, kesadaran kritis yang dibangun tidak sekadar kritis pada setiap fenomena yang ada di sekitar kita. Kesadaran kritis yang kita butuhkan adalah yang konstruktif bagi peradaban politik kita kini dan mendatang.
Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019
Source: https://psi.id/berita/2018/05/09/membangun-kesadaran-kritis-yang-konstruktif/

Saturday, 8 September 2018

Bung Hatta ANTI CORRUPTION Award Indonesia

Tentang BHACA

Perkumpulan BHACA (Bung Hatta Anti-Corruption Award) adalah komunitas yang sadar mengenai bahaya-bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup berrnasyarakat dan berbangsa. Dengan semangat dan tekad, kami mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam memberikan dorongan (encouragement), pemberdayaan (empowerment) dan perlindungan (protection) bagi mereka yang telah berjuang melawan praktek-praktek korupsi dan mengupayakan perubahan itu. Perkumpulan BHACA berdiri pada 9 April 2003.
Nama Bung Hatta dipilih karena beliau adalah figur bapak bangsa yang memberikan teladan bagaimana berperilaku jujur baik dalam hubungan pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bung Hatta juga sepanjang hidupnya tak pernah berhenti melawan setiap bentuk penyimpangan kekuasaan, meskipun dengan itu beliau harus menanggung resiko yang tidak ringan.
Pendiri:
Atika Makarim, Ati Nurbaiti, Clara Joewono, Ilya Revianti Sunarwinadi, Indira Sugondo, Ken Sudarto (Alm), Kitty Soegondo-Kramadibrata, M. Harjono Kartohadiprodjo, Natalia Soebagjo, Ratmini Soedjatmoko, Shanti Poesposoetjipto, Sharmi Ranti, Soedarpo Sastrosastomo (Alm), Theodore Permadi Rachmat, Teten Masduki.
Dewan Pengurus Harian:
Shanti Poesposoetjipto (Ketua), Atika Makarim, Sharmi Ranti.
Direktur Eksekutif:
M. Berkah Gamulya
Tujuan dari pemberian “Bung Hatta Anti-Corruption Award”:
a. Menumbuhkan wahana bagi terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang bersih dari korupsi;
b. Mendorong keterlibatan masyarakat untuk memberikan dukungan (encouragement), pemberdayaan (empowerment) dan perlindungan (protection) bagi pribadi-pribadi yang berjuang melawan korupsi.
Waktu Pemberian BHACA:
Pemberian award dilakukan setiap dua tahun sekali yaitu pada setiap Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Periode penjaringan calon penerima penghargaan (baca penghormatan) setiap tahunnya dimulai pada bulan Maret.
Siapa yang bisa Menerima Penghargaan:
Penerima penghargaan ini adalah mereka yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Bersih dari praktek korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap;
2. Berperan aktif, memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi.
Pada setiap tahun pemberian Bung Hatta Anti-Corruption Award, Steering Committee akan menentukan sektor mana saja yang akan menjadi fokus penyeleksian.
Juri:
1. Penjurian dilakukan oleh Tim Juri yang akan dipilih dan diangkat oleh Anggota Steering Committee dari unsur masyarakat bisnis, pemerintah dan civil society yang cakap untuk menjalankan tugasnya. Setiap tahun komposisi anggota Tim Juri dapat berubah-ubah, disesuaikan dengan kesanggupan dan kebutuhan;
2. Keputusan juri bersifat mandiri dan mutlak, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Prosedur Penilaian:
a. Penjaringan dan Pendaftaran Calon.
1. Untuk mendapatkan calon penerima Penghargaan yang layak, akan dilakukan upaya penyebarluasan informasi di media massa serta permintaan melalui surat kepada setiap instansi pemerintah, asosiasi bisnis dan civil society;
2. Periode penjaringan mulai dari awal Maret hingga akhir April.
b. Prosedur Pencalonan.
1. Diusulkan oleh orang lain atau lembaga yang kredibel.
2. Anggota Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Seleksi tidak boleh mengusulkan calon; Setiap calon yang diusulkan wajib melampirkan biodata calon, dan bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan kriteria penerima calon.
c. Klarifikasi Calon.
1. Panitia Seleksi akan melakukan pemeriksaan administratif kepada para calon penerima Penghargaan yang telah masuk daftar. Bagi calon yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan, akan dikembalikan kepada si pengusul;
2. Calon yang telah memenuhi kriteria akan diumumkan ke masyarakat untuk mendapat masukan mengenai track record calon tersebut.
d. Penilaian.
1. Penilaian para calon yang telah memenuhi kriteria dilakukan oleh Tim Juri yang telah terpilih;
2. Penilaian dan penentuan penerima Penghormatan sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Juri dan tidak bisa digugat.
Pendanaan
1. Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sepenuhnya digalang dari masyarakat secara pribadi. Hal ini dimaksudkan agar penghargaan ini benar-benar datang dari masyarakat, bukan dari perusahaan-perusahaan atau lembaga.
2. Bersifat terbuka bagi siapa saja dan tidak ada batasan nominal nilai sumbangan.
3. Setiap pemasukan dan pengeluaraan sumbangan ini akan diaudit oleh akuntan publik dan akan dilaporkan kepada publik secara periodik, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2003
Dewan Juri: Antonius Sujata, Betti Alisjahbana, Faisal Basri, Fred Tumbuan, Harkristuti Harkrisnowo, Humayunbosha Somiadiredja, Komaruddin Hidayat, Nini K. Maramis, Tini Hadad.
Peraih Anugerah BHACA:
1. Erry Riyana Hardjapamekas: Mantan Direktur Utama PT. Timah
2. Karaniya Dharmasaputra: Redaktur Majalah Tempo
3. M. Yamin (Alm): Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung
4. Syamsul Qamar: Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Aceh Timur, Aceh

2004
Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Humayunbosha Somiadiredja, Atmakusumah Astraatmadja, Bambang Widjojanto.
Peraih Anugerah BHACA:
1. Gamawan Fauzi: Bupati Kabupaten Solok, Sumatera Barat
2. Saldi Isra: Ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat

2008
Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Gunarni Soeworo, Frans Hendra Winarta, Mardjono Reksodiputro, Rizal Malik.
Peraih Anugerah BHACA:
1. Amien Sunaryadi: Mantan Wakil Ketua KPK
2. Busyro Muqoddas: Ketua Komisi Yudisial
3. Sri Mulyani Indrawati: Menteri Keuangan RI

2010
Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Eko Prasojo, Rikard Bagun, Zoemrotin K. Susilo.
Peraih Anugerah BHACA:
1. Herry Zudianto: Walikota Yogyakarta
2. Joko Widodo: Walikota Solo, Jawa Tengah

2013
Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Mas Ahmad Santosa, Agung Pambudhi, Rikard Bagun, Luky Djani.
Peraih Anugerah BHACA:
1. Basuki Tjahaja Purnama: Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Nur Pamudji: Direktur Utama PT. PLN

2015
Dewan Juri: Endy M. Bayuni, Luky Djani, Zainal A. Mochtar
Peraih Anugerah BHACA:
1. Tri Rismaharini: Walikota Surabaya, Jawa Timur
2. Yoyok Riyo Sudibyo: Bupati Kabupaten Batang, Jawa Tengah

2017
Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Bivitri Susanti, Endy M. Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, Zainal A. Mochtar
Peraih Anugerah BHACA:
1. Nurdin Abdullah: Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan
2. Heru Pambudi: Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Alamat: Plaza Basmar Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan no. 106, Jakarta 12760, Indonesia
Telp/Fax: +62-21-79181247
email: office@bhaca.org
twitter: @BungHattaAward
facebook: Bung Hatta Award
website: www.bunghattaaward.org

Source : http://bunghattaaward.org/tentang-bhaca/

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India