Monday, 25 June 2018

Kementerian Agama Tangsel Halal Bi Halal



Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan mengadakan Silaturahmi dan
Halal Bi Halal di Rumah Kediaman Kepala Kantor Jln.Cilenggang 1 - Tangsel.



Perwakilan dari Gereja Katolik ( Paroki St Barnabas -Jln. Ciputat Parung )
dihadiri oleh Bp Ramijan dan pak Samuel. Dengan tema :
"Merajut Kebersamaan dan Harmonisasi di Lingkungan Keluarga
Kementrerian Agama Kota Tangerang Selatan"





Bertempat di rumah kediamannya di jalan Cilenggang 1, kelurahan Cilenggang, kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Kepala kantor  Kementerian Agama Tangerang Selatan (Kemenag) Tangsel, H. Abdul Rojak, MA, menggelar acara Open House dan Halal Bi Halal pada Selasa 19 Juni 2018 pagi. Tampak hadir KH. Saidih ketua MUI Tangsel, Sahat Silaban anggota DPR RI Komisi V dari Partai Nasdem, Eko Yuliadi caleg DPRD Tangsel dari Partai Gerindra, Budi Suhanda ketua LSM Granat Tangsel serta para tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB.
Menurut H. Abdul Rojak, saat dikonfirmasi oleh reporter Citranewsindonesia.com dilokasi acara mengatakan bahwa, kegiatan Open House dan Halal Bi Halal ini dilakukan oleh keluarga besar dirinya dan juga keluarga besar Kementerian Agama Tangerang Selatan.
“Acara ini bertujuan untuk lebih mempererat ikatan talisilaturrahmi antar keluarga besar saya dan juga antar keluarga besar Kementerian Agama kota Tangerang Selatan serta seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh lintas agama se Tangerang Selatan.
Dengan Halal Bi Halal ini diharapkan akan terbangun rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan diantara sesama anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik dan membangun Tangerang Selatan yang lebih baik. Mari kita jalin persaudaraan dan kerukunan diantara keluarga besar masyarakat kota Tangerang Selatan,” tutur H. Abdul Rojak.
Sementara itu, Sahat Silaban anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang juga hadir diacara Open House serta Halal Bi Halal dikediaman Kepala Kementerian Agama Tangsel tersebut mengatakan bahwa, dirinya sangat mengapresiasi atas sikap dan kepribadian dari Kepala Kementerian Agama Tangsel H. Abdul Rojak yang begitu besar jiwa kemasyakatannya.
“Pak Abdul Rojak ini memang sangat tinggi pergaulan kemasyarakatan serta jiwa nasionalismenya, saya pribadi sangat mengapresiasi sikap beliau, dan saya datang memenuhi undangan beliau karena saya menaruh hormat kepada beliau dan beliau memang sangat layak untuk menjadi Kepala Kementerian Agama kota Tangerang Selatan,” pungkas Sahat Silaban. Demikian dikuti dari Sumber berita : https://citranewsindonesia.com


Monday, 11 June 2018

Dulu Belasan Jam, Kini Mudik Jakarta-Pekalongan Cuma 5 Jam


Jakarta - Sejak dibangunnya Jalan Tol Trans Jawa, kemacetan di jalur mudik, terutama di Jawa Barat-Jawa Tengah, berkurang. Jalur mudik yang dulu bisa ditempuh selama belasan jam, pada tahun ini bisa dipangkas setengahnya.

Hal tersebut diutarakan Sari Dewi, warga Jakarta yang mudik ke Pekalongan, Jawa Tengah. Dia mengatakan mudik tahun ini hanya butuh waktu 5 jam.

"Kita berangkat pukul 04.00 WIB sampai di Pekalongan pukul 09.15 WIB," cerita Dewi kepada detikcom, Selasa (12/6/2018).

Padahal, berdasarkan catatan detikcom, mudik pada 2016 mengalami kemacetan di Brebes. Para pemudik bisa menempuh belasan jam dari Jakarta ke Brebes, apalagi hingga Pekalongan, yang jaraknya lebih jauh dari Jakarta.

Meski mudik tahun ini lancar, Dewi mengatakan, tetap ada yang harus diperbaiki. Dia merasa kesadaran pemudik mobil soal tertib berlalu lintas masih kurang.

"Hanya saja, masyarakat pengguna jalan tol yang harus diperbaiki sikap. Saya melihat banyak mobil yang malah parkir di area bahu jalan," ungkapnya.

Menurutnya, bahu jalan seharusnya dipakai untuk keadaan darurat. Namun sepanjang pengamatannya, pengendara berhenti di bahu jalan untuk merokok dan selonjoran saja.

"Bukan malah buat istirahat, merokok, atau malah cuman lempengin kaki," keluh Dewi.



Source : https://news.detik.com/berita/d-4065349/dulu-belasan-jam-kini-mudik-jakarta-pekalongan-cuma-5-jam?_ga=2.198283311.1277840410.1528690424-1770701394.1528690423

Hadia Lebaran, Nomer Telephone Penting dan Tarif Toll Indonesia, Mohon Di-share.



NOMOR TELEPON PENTING UNTUK MUDIK LEBARAN

TELEPON JALAN TOL
Call Center Jasa  Marga (021) 80880123, 80883210
SMS Center Info Jalan Tol 0813 8006 8000
Tol Jakarta–Bandung 021 80880123
Tol Semarang 024 7607777
Tol Surabaya 031 7879999 / 031 7878080
Tol Belmera 061 6611701
Tol Palikanci 0231 484268

PELABUHAN  DAN BANDARA
Bandara Polonia dan Pelabuhan Belawan 061 694718/061 694718
Pelabuhan Palembang 0711 420103
Bandara Raden Intan Lampung 0721 31144
Pelabuhan Merak Banten 0254 571083/0254 572491
Bandara Soekarno Hatta 021 5506068
Pelabuhan Tanjung Priok 021 43931945
Bandara Husain Sastranegara 022 6043378
Pelabuhan Cilacap 0282 534825
Pelabuhan Semarang 024 3543424
Bandara Adi Sucipto Yogyakarta 031 3293231 / 031 3293554
Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Bayuwangi
0335 421917
Pelabuhan Gili Manuk Denpasar dan Bandara Ngurah Rai 0361 93510433

KEPOLISIAN
Ditlantas Polri (021) 798 9702, SMS : 9119
Polsek Jonggol (021) 899 31174
Polsek Merak (0254) 571210
Polsek Karawang (0267) 402204
Polsek Karawang (0267) 402516
Polsek Pabuaran (0260) 711873
Polres Subang (0260) 411209
Polsek Nagrek (022) 794310
Polsek Ciasem (0260) 520 110
Polsek Pamanukan (0260) 551110
Polsek Majenang (0280) 621010
Polwil Cirebon (0231) 358 104
Polres Indramayu (0234) 272708
Polsek Kandanghaur (0234) 505510
Polsek Losarang (0234) 505 110
Polsek Lohbener (0234) 274401
Polsek Karangampel (0234) 484210
Pol-pjr jatibarang (0234) 351029
Polsek Juntinyuat (0234) 428007
Polsek Sukra (0234) 610 011
Polsek Arjawinangun (0231) 357110
Polsek Ciwaringin (0231) 342700
Polsek Depok Cirebon (0231)341 101
Polsek Paliman (0231) 341240
Polsek Kedaung (0231) 486722
Polsek Sumpiuh (0287) 71110
Polsek Bumiayu (0289) 432107
Polsek Kutoarjo (0275) 641110
Polres Pekalongan (0285) 91023
Polres Kendal (0294) 381512
Polres Kudus (0291) 433008
Polres Tuban (0356) 322022
Polsek Babat (0322) 453610
Polres Gresik (031) 3981020
Polres Probolinggo (0335) 420925.

YUK BANTU SHARE KE TEMEN GRUP LAIN, KELUARGA /SAUDARA YANG MAU MUDIK 

Info Tarif Toll Jakarta - Surabaya untuk mudik lebaran 2018

● Jkt  - Cikarang utama Rp 9.500
● Cikarang utama - Palimanan Rp 109.500
● Palimanan - Kanci Rp 11.500
● Kanci - Pejagan Rp 24.000
● Pejagan - Pemalang Rp 57.500
● Pemalang - Batang Rp 6.600
● Batang -Semarang (fungsional) gratis
● Semarang - Salatiga Rp 40.400
● Salatiga - Kartosuro (Solo) fungsional gratis
● Solo - Ngawi Rp 117.500
● Ngawi - Nganjuk Wilangan Rp 64.500
● Nganjuk Wilangan - Kertosono (fungsional) gratis
● Kertosono - Mojokerto Rp 28.000
● Mojokerto - Surabaya Rp 38.000

Perkiraan tarif tol :
★ Jkt - Solo Rp 259.000
★ Solo - Surabaya Rp Rp 248.000
★ Jkt - Surabaya Rp 507.000


Semoga bermanfaat untuk mudik lebaran 2018. 
Dan jangan lupa isi kartu E-Toll yg cukup.

Kalau Anda tidak dapat memberi HADIAH LEBARAN kepada HANDAI TAULAN ANDA,
berikanlah dia Hadiah Informasi yang dapat membantu dia di tengah jalan.



Dengan Jujur Mari Bedakan Dulu Dan Sekarang Tentang Pembangunan Infrastruktur












Jakarta - Beragam cerita selalu mengiringi perjalanan mudik tiap Lebaran, termasuk pada 2018. Sejumlah pemudik yang berbagi cerita mengaku menempuh waktu tempuh lebih singkat dibanding saat mudik pada tahun-tahun sebelumnya karena lalu lintas lancar. 

Mayoritas pemudik yang berasal dari Jakarta memanfaatkan jalan tol untuk menuju berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Tol fungsional yang dibuka khusus saat mudik juga jadi alternatif para pemudik. 

Perbedaan saat mudik pada 2018 dirasakan oleh warga Karawang, Yuni Hantari. Ia mengaku tiap tahun mudik ke Semarang, Jawa Tengah.

"Saya pernah dari Karawang jam 22.00 WIB malam. Sampai Cirebon jam 10.00 WIB. Sampai Semarang baru jam 20.00 WIB," tutur Yuni saat berbincang dengan detikcom, Senin (11/6/2018).

Pengalaman buruk itu didapatnya sebelum ada Tol Cipali. Tapi horor mudik tersebut kini tak lagi ia alami. Yuni mudik ke Semarang pada Jumat (8/6).

"Saya jalan jam 07.00 WIB," cerita pengusaha katering itu.

Yuni langsung meluncur via Tol Cipali dan dilanjutkan ke tol arah Semarang. Di Kendal, ia keluar dari jalan tol karena masih perbaikan. Yuni memilih memakai jalan umum, bukan jalur tol fungsional. Dalam tempo 4,5 jam, ia sudah bisa sampai ke ibu kota Jawa Tengah itu.

"Empat setengah jam itu sudah termasuk istirahat. Saya berhenti di rest area Brebes Timur sekitar 20 menit. Setelah itu, keluar di Kendal, berhenti di pom bensin sekitar 15 menit," tuturnya.

Bisa Tancap Gas 80-100 Km/Jam

Jalanan yang lengang membuat pemudik bisa sampai Bandung dalam waktu 2 jam saja. Hal itu yang dialami oleh Andy Ariestianto saat mudik pada Minggu (10/6/2018). Andi berangkat dari Pamulang sebelum azan magrib. Dia pulang ke kampung halaman bersama istri dan anaknya.

Andy heran lalu lintas di sepanjang jalan terpantau lancar. Kemacetan yang biasa ditemui saat mudik atau hari-hari biasa justru tak tampak.

Di Cikampek, Andy mengemudikan mobilnya 80-100 km/jam. Tak terasa, Andy kemudian tiba di exit pintu Tol Pasteur pukul 20.45 WIB. Dia pun langsung menuju rumahnya di kawasan Dago, Bandung.

Lancar Jaya ke Majalengka

Pengalaman mudik lancar pada 2018 turut dirasakan Firman. Ke Majalengka, Jawa Barat, Firman menyebut mudiknya lancar pisan alias lancar sekali. Firman dan keluarganya berangkat dari Bogor, Minggu (10/6) sekitar pukul 12.30. Sepanjang jalan, Firman hampir tak menemui kemacetan.

"Masuk Tol Jagorawi dari Gerbang Tol Bogor kondisi lancar pisan, kecepatan 100-120 km/jam. Jalur Tol Lingkar Luar, JORR, lancar jaya, sampai Gerbang Tol Cikarang Utama ditempuh dalam waktu kurang-lebih 1 jam saja!" ungkapnya.

"Alhamdulillah kami tidak mengalami kemacetan sama sekali di Tol Cikampek, yang biasanya waktu tempuh bisa berjam-jam," sebut Firman. 

Bekasi-Semarang 11 Jam, Rekor 15 Tahun Mudik

Pengalaman mudik lancar jaya juga dialami oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakrulloh. Zudan mudik pada Minggu (10/6) kemarin atau H-5 Lebaran. 

Zudan hanya menghabiskan waktu 11 jam dari Bekasi ke Semarang. Jarak tempuh 11 jam ini cukup mengagetkan dirinya. Sebab, selama 15 tahun mudik, Zudan selalu terjebak kemacetan di banyak simpul.

"Lima belas tahun mudik selalu lebih dari 18 jam. Tahun ini rekor hanya 11 jam saja," tutur Zudan.





Source : https://news.detik.com/berita/d-4064675/cerita-manis-pemudik-dulu-macet-horor-kini-lancar-jaya






















Sunday, 10 June 2018

Ahok Masuk Daftar Top 100 Pemikir Global 2017 dari Foreign Policy



Ahok Masuk Daftar Top 100 Pemikir Global 2017 dari Foreign Policy

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk ke dalam daftar 'Top 100 Global Thinker 2017' dari majalah Foreign Policy. Ahok adalah satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke daftar tersebut pada tahun ini. 

Dilihat detikcom dari laman Foreign Policy, Kamis (7/12/2017), nama Ahok bersanding dengan tokoh dunia lainnya seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Presiden Korea Selatan Moon Jae-In. 

Associate Editor Foreign Policy, Benjamin Soloway menulis alasan mengapa Ahok masuk ke dalam daftar Top 100 Global Thinker. Ia juga memaparkan sosok Ahok saat menjadi gubernur DKI Jakarta hingga ke kasus hukum yang menjeratnya.




Source : detik.com




Sebagai Gubernur DKI Penulis kemudian melanjutkan tulisannya dengan mengulas karier politik Ahok yang terangkat ke kancah nasional sejak menjadi wakil Joko Widodo di Jakarta.
Ahok bersama Jokowi digambarkan sebagai duet yang saling melengkapi di mana kecerdasan teknokratik Ahok mampu mengimbangi retorik populis Jokowi.
Majalah Foreign Policy memuji kinerja Ahok sebagai gubernur yang berhasil memerangi korupsi, memperluas akses kesehatan, mengeruk kanal-kanal, serta meningkatkan kinerja transportasi umum.
Kesuksesan ini melambungkan popularitasnya. Namun, majalah ini juga menyinggung bagaimana upaya penggusuran yang dilakukan Ahok mengundang musuh, yakni warga miskin yang tergusur karena reklamasi tanah dan proyek pembangunan. Seruan untuk rakyat Indonesia? Penulis kemudian menguraikan kasus penistaan agama yang menimpa Ahok dan berakhir dengan vonis hukuman dua tahun penjara.
Meski begitu, kasus hukum yang menimpa Ahok dinilai dapat membangkitkan masyarakat moderat Indonesia yang selama ini cenderung diam. “Hukuman penjara Ahok adalah seruan keras bagi rakyat Indonesia untuk bangun,” ucap Andreas Harsono dari Human Rights Watch.
 “Ada masalah serius kebebasan beragama dan diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia” lanjut Harsono. Harsono mengatakan, dengan mengorbankan kebebasannya, Ahok mungkin telah membangkitkan sosok-sosok lain untuk berdiri tampil kembali mengantarkan Indonesia ke jalur tengah yang moderat.

https://internasional.kompas.com/read/2017/12/07/05100021/ahok-masuk-jajaran-para-pemikir-dunia?page=all





Saturday, 9 June 2018

Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020



Statement Media Menlu
Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Periode 2019-2020

Rekan-rekan Media,

• Selamat malam… waktu Indonesia…

• Saya baru saja menghadiri Sidang Majelis Umum PBB…. Dengan agenda tunggal…
➔ Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020…
➔ Untuk mengisi 5 kursi… mewakili kawasan Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Barat, dan Amerika Latin.

• Alhamdulillah…. Sidang Majelis Umum PBB menetapkan… Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB...
➔ untuk periode 2019-2020
➔ mewakili Asia-Pasifik
➔ menggatikan Kazakhstan… yang masa keanggotaannya akan berakhir 31 Desember 2018.

• Melalui proses pemilihan tertutup… Indonesia berhasil memperoleh
➔ 144 suara
➔ dari jumlah keseluruhan 190 negara anggota PBB yang hadir.

• Dukungan kepada Indonesia ini… melebihi 2/3 dari anggota PBB.

• Ini adalah amanah masyarakat internasional kepada Indonesia.

• Terpilihnya Indonesia merupakan….
➔ hasil kerja keras seluruh komponen bangsa…
➔ Khususnya para Diplomat Indonesia

Rekan-rekan Media,

• Dalam 2 hari terakhir menjelang pemilihan…. Tim kampanye pencalonan Indonesia… telah melakukan pertemuan dengan hampir semua anggota PBB.

• Saya sendiri telah melakukan lebih dari 40 pertemuan… pada tingkat Menlu dan Duta Besar.

• Satu hal yang menonjol disampaikan negara-negara anggota PBB untuk mendukung Indonesia adalah….

➔ Rekam jejak diplomasi dan kontribusi nyata Indonesia… bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan di kawasan dan global

• Jelas sekali bahwa masyarakat internasional sangat menghargai rekam jejak Indonesia…
➔ dan melihat demokrasi dan toleransi di Indonesia sebagai aset…
➔ untuk Indonesia dapat berperan aktif di DK-PBB

• Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB… Indonesia akan fokus kepada…

• Pertama… memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global.
➔ Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue, dalam penyelesaian konflik.
➔ Indonesia juga meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan.

• Kedua… Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB… dalam menjaga perdamaian
• Ketiga… dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat internasional dari terorisme dan ektremisme…
➔ Indonesia akan mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme.

• Keempat… Indonesia juga akan mendorong kemitraan global… agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.
➔ Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas… tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030.

• Selain keempat fokus diatas… tentu isu Palestina… akan menjadi perhatian Indonesia… selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

• Indonesia juga akan mengajak negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya… untuk membuat Dewan Keamanan PBB bekerja...
➔ Lebih efesien…efefektif… dan akuntable
➔ Dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan perdamaian global.
Rekan-rekan Media,
• Yang telah dicapai Indonesia hari ini… merupakan hasil dari… proses pencalonan dan kampanye yang dimulai pada tahun 2016.

• Langkah Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB… adalah wujud dari prioritas polugri Indonesia…

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, pada Jumat pagi waktu setempat (8/6/2018).

➔ Yaitu meningkatkan peran Indonesia di tingkat global.

Terima kasih.

Friday, 8 June 2018

Kejahatan cyber menghancurkan kehidupan anak-anak


Ini adalah kejahatan yang paling mengganggu yang pernah Anda membaca ketika anak-anak berusia 6 tahun atau lebih dibawa ke sebuah ruangan di pinggiran kota yang kaya atau gubuk liar di permukiman kumuh bertujuan untuk melakukan aksi seksual di depan kamera, lalu mempostingnya ke Internet.
Ini adalah bisnis kriminal yang berkembang besar dari hari ke hari. Meskipun koneksi Internet sangat lambat di seluruh Filipina pada umumnya, operator cyber-seks dan sarang seks yang menunjukkan pornografi anak tampaknya memiliki kecepatan broadband, yang tercepat dari semua.
Dalam menghadapi pelayanan penyediaan Internet mungkin memperjelaskan ini, tapi satu hal yang pasti – cara itu merusak dan menjadi malapetaka bagi kehidupan ribuan anak kecil.
Selama sesi ini anak laki-laki dan gadis belia dipaksa atau terpikat melakukan tindakan seksual untuk orang asing yang melihat mereka dari luar negeri dengan imbalan uang. Banyak anak mengalami trauma dan terganggu selama hidup mereka.
Kasus Gerard Peter Scully dari Australia, diadili di Cagayan de Oro City karena diduga melakukan penyerangan seksual kepada anak  dan membunuh seorang anak, sementara rekaman video tersebut dijualnya melalui Internet, mungkin ini merupakan kasus yang paling keji.
Sebuah badan amal melindungi anak-anak di seluruh dunia, Terres de Hommes,  membantu polisi mengidentifikasi dan menangkap kaum pedofil yang menggunakan Internet untuk penyalahgunaan anak-anak dan berbagi gambar mengejutkan.
Permintaan internasional sangat banyak. Beberapa tahun lalu badan amal itu memposting video online seorang anak berusia 10 tahun bernama “Sweetie,” yang tampak begitu nyata bahwa sebanyak 20.000 pedofil di seluruh dunia berupaya menghubungi dia dan ingin melakukan tindakan seksual kayalan.
Banyak undang-undang Filipina memerangi kejahatan terhadap anak-anak. Namun, pejabat pemerintah berjuang untuk menangkap penjahat dan pedagang anak yang licik dalam menyembunyikan kegiatan mereka.
Di Filipina, pengadilan cepat untuk menghukum wartawan, penulis, dan komentator ketika dituduh pencemaran nama baik, namun kasus terkenal dari kejahatan dunia maya, pornografi anak, kekerasan terhadap anak dan perdagangan manusia dibiarkan begitu saja.
Para korban diselamatkan oleh pekerja sosial dari kelompok hak-hak anak, Preda Foundation, yang menceritakan bagaimana anak-anak direkrut, diberi uang, ditipu  dan kemudian dipaksa untuk melakukan tindakan asusila. Mereka memberitahu seberapa luas itu di kalangan orang muda dan banyak melihat aksi seksual pada ponsel pintar.
Pemuda lainnya melakukan tindakan asusila dan membuat film seks di antara mereka sendiri dan teman sekolah dan secara ilegal berbagi dengan orang lain.
Orang-orang juga terpikat online bahwa mereka memiliki pacar  di chat room dan mereka dibujuk untuk menunjukkan diri mereka dalam pose seksual. Kemudian mereka diperas untuk membayar uang kepada pemeras kalau tidak dibayar ia akan memposting foto-foto tersebut secara online. Beberapa orang muda akhirnya melakukan bunuh diri.
Sementara UU Anti-Pornigrafi Filipina 2009 melarang semua ini, dan pelanggar akan dipidanakan. UU itu tidak diterapkan kepada penyedia server Internet di Filipina.
UU secara khusus menyatakan bahwa memfilter dan memblokir software harus digunakan untuk mencegah situs pornografi anak  yang sedang diakses dan setiap gambar anak-anak tidak senonoh sedang dikirim. Tapi, ini tidak dilakukan.
Biro Nasional Investigasi memiliki kekuasaan khusus di bawah Undang-Undang Anti-Cybercrime memungkinkan biro ini mendapatkan data dari penyedia layanan internet sehingga mereka dapat bertindak jika ada konten ilegal, namun konten ilegal ini lewat tanpa hambatan.
Organisasi-organisasi perlindungan anak nonpemerintah telah menentang penyedia server Internet agar mereka mematuhi hukum, tetapi diabaikan.
Perusahaan telepon dan Internet yang melanggar hukum dan undang-undang lainnya meliputi konten yang tidak pantas dan menyinggung jika mereka tidak memiliki filter ini di tempat.
Impunitas untuk kejahatan adalah umum di Filipina terutama untuk orang kaya dan orang-orang yang terhubung dengan baik. Uang diberikan dan apa pun mungkin. Ketika penjahat, meskipun ada bukti kuat terhadap mereka, bisa berjalan bebas maka kita bisa melihat sebuah masalah serius dengan sistem hukum.
Korupsi dalam penegakan hukum dan kemauan politik yang lemah mendorong kaum pedofilia internasional dan pornografi anak datang ke Filipina dan pelecehan anak-anak dan menghasilkan uang dari cara ilegal tersebut. Ini adalah bisnis miliar dolar di seluruh dunia. Sekitar 100.000 anak tergiur atau dipaksa tindakan seksual di web cam dan prostitusi pornografi anak.
Bersipak diam tentang kejahatan anak adalah memungkinkan dan bahkan menyetujui kejahatan tersebut.
Pastor Shay Cullen SSC asal Irlandia mendirikan Yayasan Preda di Olongapo City tahun 1974 untuk mempromosikan HAM dan hak-hak anak, terutama korban pelecehan seksual.
Sumber: ucanews.com



Thursday, 7 June 2018

Perppu Ormas Diharapkan Mampu Perkuat Ideologi Bangsa




Pemikiran dan gerakan fundamentalisme, radikalisme, intoleransi dan kekerasan, baik itu secara fisik maupun verbal di Indonesia telah menghawatirkan banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat. Istri Presiden RI keempat, Shinta Nuriyah Wahid, berpendapat  bahwa saat ini gerakan kelompok intoleran dan radikal sudah menguasai pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Pendapat itu berdasarkan survey yang dilakukan oleh The Wahid Foundation. 

Mereka menyebarkan kebencian secara masif, intensif dan berlanjut dengan berkedok agama.  Menurut mantan  Ibu negara ini, beberapa temuan dari survei Wahid Institute cukup menghawatirkan. Pertama, hanya belasan persen yang tidak setuju mengganti ideologi negara. Kedua, 59 persen memiliki kebencian terhadap non-Muslim dan Etnis lain. Ketiga, kelompok-kelompok radikal saat ini juga secara intens masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan. 

Dikarenakan berbalut kegiatan agama, kebanyakan pengelola kampus tidak curiga. Wahid Foundation melaporkan hasil survei bahwa sedikitnya ada 11,5 juta orang yang berpotensi melakukan tindakan-tindakan radikal. Keempat, temuan survei yang dilakukan Pew Research Center pada 2015  menyebutkan  bahwa ada 10 juta warga Indonesia berpaham radikal. 

Dengan temuan riset di atas, maka tidaklah heran kalau sebagian masyarakat menganggap Indonesia sudah memasuki darurat radikalisme bangsa. Indonesia tentu tidak menghendaki tragedi seperti negara-negara di Timur Tengah tersebut.  Radikalisme , fundamentalisme, intoleransi, dan kekerasan sosial atas nama apa pun, termasuk agama, bisa membawa bangsa Indonesia ke arah jurang perpecahan sebagaimana yang terjadi di belahan dunia lain, seperti Afghanistan, Irak, Suriah ,Tunisia, Yaman , Libya, dan juga Mesir. 

Jika agama dijadikan senjata politik dan kekerasan terus diteriakkan, rasanya tinggal tunggu waktu Indonesia akan menjadi medan perang (dar-ul harb), seperti yang terjadi di Irak dan Suriah. Gerakan baru keberagamaan tidak lagi didominasi produk lokal, tetapi oleh wajah-wajah transnasional yang sebagian tidak sesuai dengan watak keberagamamaan bangsa Indonesia , tetapi sebagian lain membawa misi-misi politik separatis, fundamentalis, intoleran, ekslusif, bahkan menghalalkan kekerasan atas nama ideologi. Hal ini tertuang dalam buku karangan Shireen T. Hunter yang berjudul Politik Islam di Era Kebangkitan. 

Untuk alasan apa pun, jangan biarkan dan jangan beri ruang kelompok radikal tumbuh dan berkembang. Negara tak boleh kalah. Pemerintah jangan menganggap sepele dan jangan sampai terlambat. Pemerintah harus serius dan tidak menganggap sepele atau tidak boleh terlambat. Salah menginterpretasikan atau  gagal mengantisipasi pergerakan kelompok radikal berjubah agama, risikonya terlalu mahal. Jika dibiarkan, menurut Shinta Nuriyah, gerakan radikal dan intoleran akan menjadi  ancaman yang nyata bagi keberagaman di NKRI. 

Masalah yang dihadapi selama ini adalah dalam menyikapi gerakan radikal, pemerintah dan tokoh-tokoh politik nasional sebelum pemerintahan Jokowi-JK  terkesan ambigu. Di satu sisi, gencar meneriakkan slogan berbunyi ”NKRI harga mati”, tetapi di sisi lain selalu memberi ruang kepada kelompok radikal yang berwajah transnasional bebas mempertontonkan eksistensinya dengan mengusung sistem politik negara yang bertentangan dengan Pancasila seperti khilafah. Di lain pihak, kultur hukum negeri ini seakan sudah diacak-acak  oleh kaum intoleran yan mengusung aksi-aksi  kekerasan. 

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang memasuki usianya ke tahun ketiga sebenarnya sudah menyadari situasi dan kondisi yang telah disebutkan di atas. Visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla yang menjadi platform dalam pencalonan presiden pada 2014 menyebutkan bahwa bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada tiga masalah pokok. 

Dua di antaranya adalah merosotnya kewibawaan negara, merebaknya aksi intoleransi, dan lunturnya kepribadian bangsa. Ancaman terhadap ideologi bangsa ditandai dengan munculnya primordialisme dan menguatnya nilai-nilai fundamentalisme yang mengancam persatuan bangsa, pemahaman konservatisme agama, dan kekerasan  berbasis agama ( Visi-Misi Jokowi-JK  hal 40).  

 Ancaman terhadap wibawa negara terjadi ketika negara tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap  kedaulatan  wilayah dan lemah dalam menangani konflik sosial. Sementara itu, merebaknya intoleransi disebabkan oleh maraknya konflik sektarian.  Konflik ini  mengancam keragaman (kebhinekaan) dalam bentuk ekspresi kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap yang berbeda. Globalisasi yang menjanjikan kemajuan di berbagai bidang juga ditandai dengan penguatan-penguatan politik identitas yang mengancam ideologi bangsa. 

Jokowi-JK, dalam Nawa Cita, memandang bahwa gerakan perubahan bangsa harus dipandu dengan sebuah idelogi yang kokoh sebagai penutun, bintang pengarah, pemersatu dalam perjuangan. Sejalan dengan garis ini, dalam mengatasi ancaman tersebut Jokowi-JK menawarkan sembilan agenda strategis yang disebut Nawa Cita. Dari sembilan agenda tersebut yang terkait dengan kehadiran negara dan perlindungan terhadap warga adalah  Nawa Cita poin 1, 8 dan 9. Nawa Cita poin 1 menyebutkan komitmen Jokowi-JK untuk menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman. Nawa Cita poin 8 mendorong pendidikan kewarganegaraan, seperti penguatan  patriotism, cinta tanah air, dan semangat bela negara. Nawa Cita poin 9 menekankan untuk memperteguh kebhinekaan. 

Perlu Instrumen hukum yang kuat 

Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum (rule of law). Implementasi Nawa Cita untuk mengatasi masalah radikalisme, intoleransi, penguatan patriotisme, dan bela negara juga harus dilandaskan kepada kerangka hukum yang kuat. Masalahnya justru di sini. Pasangan Jokowi-JK yang terpilih mengusung janji-janji kepada rakyat untuk mengatasi persoalan ormas yang mengusung misi intoleran, radikal, tetapi mewarisi peraturan dan yang kurang mendukung, seperti Undang Undang  No. 17 tahun 2013 tentang Ormas yang dipandang tidak efektif, mempunyai prosedur yang panjang, berbelit-belit dengan sangsi yang tidak tegas dalam menindak ormas yang “nakal”. 

Undang-undang tersebut sebenarnya mendesak untuk dilakukan perubahan, karena tidak  mengatur secara komprehensif tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila.  Pemerintahan  Jokowi-JK  memerlukan  instrumen  hukum yang kuat untuk mengatasi  ormas tersebut. 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 tahun 2017 tentang pengganti UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dimaksudkan untuk menutupi kekurangan dari UU No. 17 tahun 2013 tentang ormas. Penekananan dari Perppu ini adalah pelarangan terhadap ormas untuk melakukan tindakan permusuhan berbau SARA, penyalahgunaan, penistaan, penodaan terhadap agama, melakukan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak ketertiban umum, melakukan tindakan main hakim dan menganut, serta mengembangankan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. 

Perppu ini mencantumkan dua jenis sangksi bagi ormas yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu sangsi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan pencabutan status badan hukum atau pembubaran, dan sangsi pidana bagi pengurus dan anggotanya. 

Jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Perppu ini merupakan ancaman terhadap perdamaian, kesatuan, dan persatuan bangsa. Dengan ungkapan lain bahwa penetapan Perppu ini sebenarnya untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana dicantumkan dalam bagian pertimbangannya (konsideran), bahwa  Perppu ini  menjadi instrumen negara  untuk melindungi kedaulatan NKRI. (SY)
Oleh: Direktur Eksekutif Institute For Peace and Security Studies Sri Yunanto



https://biz.kompas.com/read/2017/10/17/130147628/perppu-ormas-diharapkan-mampu-perkuat-ideologi-bangsa

Ancaman Radikalisme


Situasi keagamaan di Indonesia belakangan ini sudah semakin mirip situasi keagamaan negara-negara di Timur Tengah yang mempertontonkan intoleransi, kekerasan, dan teror. 

Ketika agama yang sakral dicampuradukkan dengan politik yang profan, wajah keduanya jadi berbeda. Kesakralan dan nilai-nilai religiositas agama menjadi ternoda dan mekanisme demokrasi (politik) juga menjadi tak sehat. 

Bangsa Indonesia tentu tak menghendaki tragedi seperti di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman (Arab Spring) terjadi di negeri ini. Namun, jika agama dijadikan senjata politik dan kekerasan terus diteriakkan, rasanya tinggal tunggu waktu Indonesia akan menjadi medan perang (dar-ur harb) seperti Irak dan Suriah. 

Dari rangkaian sikap intoleran, kekerasan, dan teror berlatar agama, seperti penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah, pengusiran komunitas Syiah, pembakaran gereja di Singkil, teror bom Thamrin, insiden Tanjung Balai, hingga pelemparan bom di Gereja Oikumene, Samarinda, menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa belum bisa hidup bersama dalam pluralitas. 

Sikap intoleran, kekerasan, dan teror berlatar agama sebenarnya tak perlu ditutup-tutupi dengan retorika dan dalih: pada dasarnya agama menganjurkan kebaikan, perdamaian, hidup rukun dan saling menghormati, serta agama tak menoleransi perbuatan yang terkutuk dan tercela, semata. Karena, di balik itu semua tentu ada agenda tersembunyi. 

Munculnya gagasan purifikasi (pemurnian) agama yang dicetuskan Ibnu Taimiyah (abad ke-12 Masehi), kemudian dihidupkan kembali oleh Muhammad Ibn’ Abd al-Wahhab (1703-1787), yang terus berkembang di Arab Saudi hingga kini, ditengarai menjadi salah satu faktornya. 

Di Indonesia, gelombang reformasi telah melahirkan dinamika baru dalam gerakan keberagamaan. Gerakan baru keberagamaan tak lagi didominasi produk lokal, tetapi juga muncul wajah-wajah transnasional. Wahhabisme dengan programnya, ”Wahhabisasi Global”, justru diteriakkan lebih lantang dan eksklusif. (Politik Islam di Era Kebangkitan, Shireen T Hunter, 2001) 

Sayang, dalam menyikapi persoalan ini pemerintah terkesan ambigu. Di satu sisi gencar meneriakkan slogan ”NKRI harga mati”, tetapi sisi lain selalu memberi ruang kepada kelompok radikal yang berwajah transnasional bebas mempertontonkan eksistensinya mengusung penegakan khilafah. 

Jangan anggap sepele 

Tak terlalu sulit untuk menemukan ”siapa berbuat apa” di negeri ini. The Pew Research Center (2015)telah merilis hasil surveinya yang menyatakan bahwa 10 juta warga Indonesia berpaham radikal. Namun, kultur hukum negeri ini seakan sudah rusak oleh kaum intoleran yang gemar menebar kekerasan. 

Akibatnya, situasi keberagamaan yang moderat, toleran, dan akomodatif—sebagaimana karakter dua organisasi keagamaan arus utama, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama—menjadi rusak. Artinya, ancaman disintegrasi bangsa menjadi semakin nyata. Adagium, ”jangan pernah memelihara singa di kandang domba—seekor singa bisa membunuh ribuan domba”, bisa dibaca bahwa pemerintah jangan menganggap sepele dan jangan sampai terlambat. Salah menginterpretasikan atau justru gagal mengantisipasi pergerakan kelompok radikal berjubah agama, risikonya terlalu mahal. 

India dan Pakistan memiliki catatan sejarah buruk. Krisis Golden Temple (1984) antara radikalis Hindu dan pemerintah adalah mimpi buruk India. Krisis Masjid Lal (2007) antara radikalis Suni dengan pemerintah adalah mimpi buruk Republik Islam Pakistan. Bahkan, hingga sekarang, teror kelompok radikal masih menjadi hantu mengerikan bagi Pemerintah Pakistan menyusul serangan maut di Akademi Kepolisian Quetta (24/10) yang menewaskan 60 taruna polisi dan bom bunuh diri di Kuil Sufi Balochistan (12/11) yang menewaskan 52 orang.

Untuk alasan apa pun jangan biarkan dan jangan beri ruang kelompok radikal tumbuh dan berkembang. Negara tak boleh kalah. Indonesia sudah darurat radikalisme. Dalam empat bulan terakhir terjadi empat kali serangan teror dengan pola lone wolf—serigala sendirian, yaitu di Markas Polresta Solo (5/7), di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Medan (28/8), pos polisi di Tangerang (20/10), dan di Gereja Oikumene, Samarinda (13/11). 

Lantas, apakah pemerintah masih membiarkan propaganda penegakan khilafah yang menolak negara demokrasi NKRI yang mendasarkan diri pada Pancasila? Membiarkan mereka mensponsori ratusan pemuda-pemuda Indonesia untuk bergabung dengan NIIS ke Suriah? Dan, membiarkan mereka menyebut Indonesia sebagai negara thogut? 

Dengan dukungan infrastruktur dan dana yang kuat, gerakan kelompok radikal lebih aktif mengampanyekan eksklusivitas, militansi, radikalisme, dan bahkan kekerasan di ruang publik. Tak heran jika agenda dua organisasi keagamaan arus utama, Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan dan NU dengan Islam Nusantara, tenggelam oleh euforia propaganda mereka. Disinyalir, pengaruh serta gagasan ideologi dan puritanisasi mereka semakin meluas, bahkan sangat dimungkinkan sudah terjadi penetrasi di lembaga-lembaga pemerintah. 

Sekali lagi, jangan anggap sepele gerakan kelompok radikal berjubah agama. Sebab, agama bisa dijadikan pembentuk kekuatan dahsyat dalam membangkitkan identitas emosional massa dibandingkan identitas sosial lain. Agama bisa memicu konflik bereskalasi mengerikan dengan intensitas tinggi, yang bisa memecah belah persatuan bangsa. 

Muhammadiyah dan NU 

Semoga pemerintah tanggap dan cepat merespons ancaman ini. Untuk menangkal radikalisme, di samping program deradikalisasi formal, dua agenda organisasi arus utama—Islam Berkemajuan, Islam yang mampu beradaptasi, mengakomodasi serta menyesuaikan diri dengan dinamika zaman; dan Islam Nusantara, yang merujuk model dakwahnya Walisongo dan konsep pribumisasinya almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur)— bisa lebih digalakkan dan dipopulerkan. Bagaimanapun, tanpa Muhammadiyah dan NU, Indonesia bisa jatuh ke jurang kebiadaban dan kebengisan ekstrem, seperti terjadi di negeri-negeri Timur Tengah. 

Terlepas dari itu semua, ada dua hal yang pantas direnungkan. Pertama, energi bangsa yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatasi ketertinggalan dari kemajuan bangsa-bangsa lain menjadi terkuras karena persoalan perumusan ulang yang menyempitkan arti identitas dan justru berujung pada sikap saling memusuhi. Kedua, ketika bangsa- bangsa lain telah mendayagunakan akal dan pikirannya untuk mengeliminasi perbedaan antar- umat—emansipasi, agar bisa berkolaborasi dalam memajukan peradaban, justru ada sekelompok orang di negeri ini yang menciptakan penyekat—membuat jarak perbedaan antarsesama secara tak beradab dengan mengatasnamakan agama. 

Barangkali Ludwig Andreas von Feuerbach (1804-1872) benar. Katanya, jika dahulu agama memproyeksikan kelemahan manusia, tetapi sekarang agama justru memproyeksikan keserakahan manusia (The Essence of Religion, 1845). 

ADJIE SURADJI, ALUMNUS FAKULTAS SAINS UNIVERSITAS KARACHI, PAKISTAN



Source :

https://nasional.kompas.com/read/2016/11/24/08520891/ancaman.radikalisme

Monday, 4 June 2018

5 Fungsi Google Maps yang Belum Banyak Dimanfaatkan

Sebagai aplikasi navigasi, Google Maps memiliki banyak fitur untuk memandu perjalanan Anda. Sayangnya, masih banyak pengguna yang belum memanfaatkan Google Maps secara maksimal.
Sebagaimana dikutip dari Digital Trends, Google Maps memiliki banyak fitur yang jarang digunakan pengguna. Berikut ini, lima fitur tersembunyi Google Maps yang bisa dimanfaatkan.
Menyimpan Alamat Rumah dan Kantor
Daripada repot-repot membuka aplikasi Google Maps untuk menuju kantor, lebih baik gunakan fitur "your places". Fitur ini berguna untuk menyimpan alamat rumah dan kantor.
Untuk menggunakan tersebut, cukup buka ikon tiga baris. Lalu pilih fitur your places, selanjutnya, masukan alamat kantor dan rumah. Jadi lain kali Anda menuju kantor, tinggal menggunakan fitur your places.
Membagikan Lokasi
Jika Anda ingin membagikan lokasi ke teman, Google Maps memiliki fitur bermanfaat. Caranya, pilih suatu lokasi kemudian pilih opsi share. Anda kemudian dapat membagikan lokasi ke berbagai media sosial.
Melihat Street View di Ponsel
Fitur street view berguna untuk memastikan lokasi yang Anda tuju. Sayangnya, fitur ini sulit digunakan untuk penggunaan smartphone.
Bagi yang ingin menggunakannya di smartphone, Anda tetap bisa menggunakan street view. Caranya, pilih dan tahan suatu lokasi. Lalu scroll ke bawah dan pilih gambar 3D dari tempat tersebut.
Eksplorasi Tempat Baru
Bingung mau cari suatu tempat untuk buka bareng? Anda bisa gunakan fitur explore. Caranya pilih explore, Anda kemudian akan menemukan berbagai tempat yang direkomendasikan Google.
Tak Harus Ada Internet
Jika ingin menggunakan Google Maps tanpa internet, Google menyediakan fiturnya. Dengan fitur download, Anda bisa menyimpan peta suatu tempat.
Caranya? Anda pilih suatu kota yang ingin disimpan. Selanjutnya pilih download untuk menyimpan peta kota tersebut. Map dari kota tersebut dapat diakses meski gawai Anda tak terkoneksi internet.


Source : https://www.suara.com/tekno/2018/05/23/183538/5-fungsi-google-maps-yang-belum-banyak-dimanfaatkan

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India