Wednesday, 12 August 2020

Berita Ter HOT Hari Rabu Dari Mainstream dan Medsos.

20200812 Rabu
*Berikut ini Resume HOT ISU yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang.

1. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengaku telah menyerahkan bukti dugaan janji gratifikasi atau hadiah yang bakal diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari jika berhasil ‘memperlancar’ urusan Djoko Tjandra ke Komisi Kejaksaan.
Dia menduga, imbalan yang akan diterima Pinangki berupa pembelian sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor tambang energi senilai USD 10 juta. Imbalan itu, kata Boyamin, akan diberikan jika Pinangki berhasil melakukan misi yang diberikan Djoko Tjandra. “Terkait dugaan korupsi nampaknya, jaksa P ini diduga menerima sebuah janji, kalau berhasil diberikan sesuatu imbalan yang besar,” kata Boyamin dalam keterangan video, Selasa (11/8).

2. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) juga melaporkan soal dugaan adanya pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang berkomunikasi dengan Djoko Tjandra melalui telepon ke Komisi Kejaksaan. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menuturkan, komunikasi tersebut terjadi setelah 29 Juni 2020. Artinya, saat Djoko Tjandra masih berstatus buronan.
“Setelah Jaksa Agung lakukan pembongkaran Djoko Tjandra sudah masuk Indonesia, nampaknya masih ada pejabat tinggi Kejaksaan Agung melakukan komunikasi dengan Djoko Tjandra melalui telepon dari Jakarta ke Kuala Lumpur,” kata Boyamin, Selasa (11/8). Boyamin meminta Komisi Kejaksaan menelusuri pembicaraan yang diduga terjadi antara pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra. Ia juga berharap agar nomor yang digunakan untuk berkomunikasi beserta sumbernya ditelusuri oleh Komisi Kejaksaan.

3. Koordinator MAKI Boyamin Soiman Boyamin juga melaporkan dugaan pelanggaran etik dan dugaan tindak pidana korupsi terkait Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diduga bertemu dengan Djoko ketika masih buron. Pertemuan diduga terjadi di luar negeri. Menurut Boyamin, Pinangki diduga aktif membantu Djoko Tjandra. “Selain penerbangan yang 25 November 2019, ternyata ada penerbangan sebelumnya tanggal 12 November 2019 bersama seorang laki-laki. Artinya oknum Jaksa P ini betul-betul aktif untuk membantu Djoko Tjandra,” ucapnya.

4. Gile, Kejaksaan Agung menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin tertanggal 6 Agustus 2020.
Pada poin nomor 1 Bab II pedoman tersebut menyebutkan, terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.
Pedoman tersebut juga mengatur perihal tata cara mendapatkan izin dari Jaksa Agung. Lembaga yang hendak memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap dan menahan jaksa mesti ajukan permohonan dengan dilengkapi dokumen persyaratan. Dokumen tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung.

5. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menyebut, penerbitan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tidak terkait dengan kasus tertentu. Pedoman itu mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan jaksa terlibat tindak pidana dapat dilakukan hanya atas seizin Jaksa Agung. “Tidak ada (kaitan dengan kasus tertentu), karena bikin pedoman itu kajiannya cukup lama,” ucap Hari Setiyono melalui aplikasi pesan singkat, Selasa (11/8).

6. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menilai, aturan soal proses hukum jaksa harus seizin Jaksa Agung terkesan ingin melindungi Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terseret dalam polemik kasus Djoko Tjandra. Sebab, pedoman tersebut dikeluarkan di tengah ramainya skandal Pinangki yang diduga bertemu Djoko Tjandra saat masih buron di luar negeri. “Saya kira kurang tepat saat ini, di saat sedang ramai dipersoalkan ulah oknum jaksa P sehingga seperti terkesan pedoman dibuat untuk melindungi oknum jaksa P tersebut,” kata Barita, Selasa (11/8).

7. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin akhirnya mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur soal pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan jaksa yang diduga terlibat tindak pidana dapat dilakukan hanya atas seizin Jaksa Agung.
Pencabutannya tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pencabutan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana, tertanggal 11 Agustus 2020.
“Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat, dengan ini Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan dicabut,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Selasa (11/8).

8. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mencabut pedoman ‘periksa jaksa harus seizin Jaksa Agung’. Mahfud mengatakan, dicabutnya pedoman tersebut menghilangkan kecurigaan publik. Mahfud meminta polemik pedoman tentang ‘periksa jaksa harus seizin Jaksa Agung’ dihentikan.
“Kita apresiasi Jaksa Agung yang telah mencabut Pedoman tersebut karena selain bisa memproporsionalkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh jaksa, hal itu juga bisa menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung ingin membuat barikade untuk melindungi dirinya,” kata Mahfud lewat akun Twitter-nya, Rabu (12/8).
Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyatakan, pedoman baru yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terkait proses hukum bagi jaksa yang terlibat tindak pidana harus ditarik kembali agar tidak menciptakan persoalan dalam proses penegakan hukum yang melibatkan jaksa.
“Pedoman tersebut seharusnya ditarik kembali agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum,” kata Agustinus, Selasa (11/8).
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, hukum acara pidana berlaku bagi setiap aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Penilaian tersebut disampaikan Fickar menanggapi pedoman yang baru dikeluarkan Kejaksaan Agung terkait proses hukum bagi jaksa yang terlibat tindak pidana.
“Siapapun penegak hukum, polisi, jaksa, hakim atau advokat, jika berhadapan dengan hukum (karena melanggar hukum), maka hukum acara pidana (UU) berlaku memaksa. Tidak bisa dikalahkan oleh aturan internal atau aturan komunitas (PERMA, PERJA, PERKAP atau Peraturan Peradi) sekalipun,” kata Fickar, Selasa (11/8).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nawawi Pomolango menilai, pedoman Kejagung No 7 Tahun 2020 itu menimbulkan kecurigaan publik. Pasalnya, aturan tersebut terbit saat ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pelarian Djoko Tjandra.
Menurut dia, mengeluarkan produk seperti itu di saat pandemi kasus Djoko Tjandra dan pemeriksaan Jaksa Pinangki, sudah pasti menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik. Pedoman tersebut menggerus semangat pemberantasan korupsi. “Wajar jika muncul kecurigaan dan sinisme publik terhadap produk-produk semacam itu di tengah ramainya kasus Djoko Tjandra yang ikut menyeret oknum jaksa,” katanya, kemarin.

9. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan soal pentingnya komitmen dan integritas dalam upaya memberantas korupsi saat menghadiri penandatanganan MoU antara BPK RI dengan Polri dan BPK RI dengan Kejaksaan RI di Auditorium Kantor Pusat BPK, Selasa (11/8). Firli mengatakan, pemberantasan korupsi kini akan lebih berat karena harus menghadapi anak bangsa sendiri.
“Kita semua anak bangsa harus terus berkomitmen untuk memberantas korupsi dan kita wujudkan mimpi kita, bahwa bangsa kita di seluruh negeri NKRI bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi. Our country has given everything to us, so it is time for us to pay back to our state, our people and our beloved country NKRI,” katanya seraya menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan melawan kemanusiaan.

10. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sistem demokrasi di Indonesia yang lahir dari reformasi bukan menghilangkan korupsi, tetapi malah melahirkan pola korupsi baru. Dikatakan, sistem demokrasi yang dijalankan masa sekarang ini justru tak menghilangkan korupsi yang memang telah mendarah daging di Indonesia.
“Kita membangun demokrasi tapi faktanya korupsi makin banyak, sejarah reformasi coba, korupsi makin kurang gak dari Orde Baru. Tidak, itu makin banyak dan korupsi di era sekarang ini dibangun melalui demokrasi,” kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Kemerdekaan-Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka, Selasa (11/8).
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi tidak menghilangkan jejak korupsi dan nepotisme. Bedanya, hanya dari proses terjadinya korupsi itu sendiri. Jika di masa pemerintahan orde baru korupsi dibangun melalui otoriterisme yang kekuasaan sangat terpusat untuk mengatur korupsi di Indonesia.
Sedangkan saat ini, korupsi justru dilakukan secara demokrasi dan bebas. Dengan berbagai cara dan dilakukan hampir semua lapisan masyarakat. Tak hilangnya budaya korupsi di Indonesia tidak lepas dari gambaran sifat manusia Indonesia sebagaimana digambarkan jurnalis Mochtar Lubis sebagai manusia-manusia dengan sifat hipokrit dan munafik. “Ya misal kita bilang mau berantas korupsi, tapi dia sendiri dapat kesempatan (ikut) korupsi juga. Itu kan munafik,” kata Mahfud.

11. Akhirnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggandeng KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Oleh karena itulah, ia menjamin penggunaan dana dana itu bebas dari korupsi. Tak hanya itu, pengawasan internal juga melibatkan BPK dan BPKP. “Pencegahan berupa pendampingan dan pengawasan,” terangnya.
Selain upaya itu, pemerintah juga melakukan pencegahan korupsi dana PEN, pemerintah juga meningkatkan pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Untuk internal, pemerintah menitikberatkan pengawasan melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

12. Kasat Reskrim Polres Selayar diberhentikan sementara waktu terkait adanya laporan dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah Polwan. Pemberhentian sementara itu untuk memudahkan pihak Propam Polda Sulawesi Selatan menginvestigasi kasus ini.
“Penyelidikan perkara ini akan ditangani (Propam) Polda, pemberhentian sementara untuk pemeriksaan,” kata Kapolres Selayar AKBP Temmangnganro Machmud kepada detikcom, Selasa (11/8) seraya menegaskan, pemberhentian sementara kepada Kasat Reskrim tersebut merupakan wewenang dirinya selaku atasan langsung dari Kasat Reskrim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2015.

13. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Kasat Reskrim Polres Selayar yang diduga lakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah Polwan kini tengah dalam pemeriksaan intensif di Propram Polda Sulawesi Selatan.
Argo menegaskan, jika terbukti adanya perbuatan pelecehan seksual dalam pemeriksaan, polri tidak akan mentolerir. Argo memastikan polri akan memberikan hukuman yang berat. “Tentunya kita buktikan dalam pemeriksaan nanti perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, jika terbukti kami (Polri) tak mentolerir,” tegas Argo, Selasa (11/8) kemarin.

14. Anggota Komisi III DRP RI Supriansa meminta Kasat Reskrim Polres Selayar diproses. Ia meminta Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) turun tangan menangani dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kasat Reskrim Selayar. Citra kepolisian dipertaruhkan.
“Jika itu benar, masuk delik pidana, maka perlu dilakukan proses kepada yang bersangkutan agar tidak terulang lagi hal-hal serupa di kemudian hari,” kata Supriansa kepada wartawan, Selasa (11/8).

15. Kapolri Jenderal Idham Azis akan menyeret jajarannya ke ranah pidana apabila menyelewengkan uang negara. Ia berpesan agar anggotanya mengelola keuangan negara sesuai peruntukkannya. Hal tersebut disampaikan saat berkomunikasi dengan Kapolda Sulawesi Barat Irjen (Pol) Eko Budi Sampurno melalui video konferensi usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (11/8).
Idham awalnya menyinggung soal MoU terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian Negara. Menurut dia, ada dua hal yang dapat dilakukan jajarannya untuk menindaklanjuti MoU tersebut. “Dari segala macam penandatanganan yang baru kita lakukan, itu cuma ada dua, kalian komitmen atau konspirasi? Kalau kau komitmen, selesai semua urusan ini. Tapi kalau kau konspirasi, biar sampai kiamat juga tetap saja ada nanti korupsi,” kata Idham.

16. Presiden ke-6 RI, SBY memprediksi, perang atau perjuangan untuk mengatasi wabah Covid-19 masih panjang. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dan pemerintah cekatan dalam menangani Covid-19 secara tuntas.
SBY menyoroti, jumlah korban akibat terinfeksi Covid-19 baik di Tanah Air dan negara-negara lain masih terus bertambah. Ia tak bisa memprediksi kapan virus corona dapat berakhir. SBY berharap, vaksin Covid-19 segera didistribusikan di seluruh negara terdampak agar pemutusan virus corona dapat tercapai. “Semua berharap segera diketemukan vaksin, segera diproduksi dan didistribusikan untuk manusia sedunia, tapi itu juga butuh waktu itu,” kata SBY saat me-launching buku “Monograf” di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8).

17. Presiden ke-6 RI, SBY mengatakan, pemerintah tak perlu melihatnya secara dilematis dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ia mengatakan, pemulihan ekonomi dan kesehatan bisa sama-sama diselamatkan. Untuk bisa menyelamatkan masyarakat dari Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah membutuhkan strategi, kebijakan, dan aksi yang tepat.
“Ekonomi dan nyawa manusia menurut saya bukan dilemma. Saya punya tesis melewati buku ini, bahwa sebenarnya sangat bisa dua-duanya diselamatkan. Jangan ada yang dikorbankan, manusia tentu diutamakan penyelamatan jiwanya tetapi tidak perlu ekonomi menunggu sampai semuanya sudah aman. Bisa segera merapat,” kata SBY di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8).

18. Presiden ke-6 RI, SBY meminta masyarakat tak menyalahkan Presiden Jokowi atas ancaman krisis ekonomi. Sebab, pada masa pandemi Covid-19 ini, persoalan ekonomi menjadi masalah besar di seluruh negara di dunia.
SBY yakin, pemerintah sudah mengetahui akan terjadinya ancaman krisis ekonomi tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang tepat dan aksi yang nyata. “From now ke depan pemerintah kita dukung. Yang dilakukan pemerintah itu betul-betul melaksanakan penyelamatan ekonomi dengan strategi yang tepat, kebijakan yang tepat, dan aksi-aksi yang tepat pula,” katanya, kemarin.

19. Tukang gali kubur dan sopir ambulans yang biasa menangani jenazah Covid-19 di Jakarta mengaku belum mendapatkan dana insentif selama dua bulan. Dana itu diberikan sebagai bentuk dukungan karena pekerjaan yang mereka hadapi berisiko tinggi terhadap penyakit yang disebabkan Covid-19.
Salah satu tukang gali kubur berinisial MA mengaku, sejak Juni sampai Juli 2020 lalu, dana insentif yang dijanjikan sebesar Rp 1 juta lebih per bulan tak kunjung diterimanya. Padahal pada periode Maret sampai Mei 2020, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta tepat waktu membayarkan dana insentif.

20. Presiden Jokowi meminta masyarakat patuh memakai masker agar PSBB tak perlu diberlakukan kembali. “Masker menjadi kunci. Seperti tadi disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), pilih lockdown atau pilih masker, pilih PSBB atau pilih masker. Kita pilih pakai masker,” kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Kendati demikian, Jokowi menyadari masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengenakan masker saat beraktivitas di ruang publik. Bahkan, di salah satu provinsi pulau Jawa, 70 persen masyarakatnya belum memiliki kesadaran mengenakan masker di ruang publik.

21. Sejumlah tokoh dan aktivis yang dimotori Din Syamasuddin dkk terus mematangkan rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka berkumpul dan merumuskan maklumat bersama yang akan diperjuangkan KAMI. Hal tersebut terungkap dari foto-foto yang diposting salah satu inisiator KAMI, Syahganda Nainggolan melalui akun Twitternya @syahganda.
Dalam foto tersebut, terlihat sejumlah tokoh menghadiri perumusan maklumat di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal (IPurn) Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, Ichsanuddin Noorsy, Adhie M Massardi.

22. KPAI menyebut sekolah masih bingung dalam mempersiapkan kenormalan baru, terutama kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di zona kuning atau resiko rendah penyebaran Virus Corona (Covid-19), mereka butuh bimbingan dan pengawasan.
Dari hasil pengawasannya, KPAI menyebut banyak sekolah yang belum siap secara infrastruktur fisik dan berbagai standar prosedur operasional (SOP) seperti kedatangan ke sekolah, kegiatan di kelas, kepergian dari sekolah, ibadah di masjid sekolah. Dari total 21 sekolah, kata dia, baru 1 sekolah yang memenuhi kesiapan infrastruktur maupun SOP. Banyak sekolah belum membentuk tim gugus tugas Covid-19 di sekolahnya.

23. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum tentukan calon pengganti Tri Rismaharini, Walikota Surabaya. Partai masih melakukan perhitungan politik dan menunggu momentum terkait Pilwalkot Surabaya
2020 yang hingga kini belum diputuskan siapa bakal calonnya. Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengajarkan bahwa berpolitik harus melihat momentum dan melakukan kalkulasi sebelum mengambil keputusan.
“Berkaitan dengan Kota Surabaya, sekali lagi politik itu melihat momentum, politik itu melalui kalkulasi, politik itu menyatukan alam pikir dan alam rasa, kami diajarkan oleh Ibu Megswaati untuk dapat melihat momentum itu,” kata Hasto usai acara pengumuman pasangan calon kepala daerah yang diusung PDIP di Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung daring, Selasa (11/8).

24. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap rahasia agar menjadi pemimpin sukses. Ia mengatakan, seorang pemimpin, agar disebut mumpuni, harus teguh menjalankan Pancasila sebagai dasar dan tujuan dari seluruh kebijakan politiknya. Mega mengungkapkan hal lain yang perlu dipahami seorang pemimpin mumpuni adalah memahami cara kerja aparatur sipil negara.
Mega mengaku sering ditanya pertanyaan tentang kepemimpinan karena dirinya dinilai sebagai pemimpin yang berhasil. “Banyak orang menanyakan saya mengapa ibu bisa, katanya saya ini termasuk bagian pemimpin success story,” kata Mega saat memberi arahan secara daring kepada 75 pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP di Pilkada 2020, Selasa (11/8).

25. Menantu Presiden Jokowi (Jokowi), Bobby Nasution membantah tengah membangun dinasti politik karena maju dalam Pilkada Kota Medan 2020. Bobby diusung sebagai calon wali kota Medan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Bobby, sebagai warga negara Indonesia, dirinya memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi politik elektoral lima tahunan.
“Kami sebagai warga negara Indonesia juga berhak ikut karena kami punya hak memilih dan dipilih. Saya rasa itu suatu kewajaran bagi saya. Kami ingin membangun Kota Medan,” kata Bobby di Kantor DPD PDIP Sumut, Jalan Jamin Ginting, Medan, Selasa (11/8).

26. Pemerintah melalui Kementerian ESDM membebaskan biaya beban atau abonemen listrik pelanggan PT PLN (Persero) sektor sosial, bisnis, dan industri, termasuk layanan khusus. Abonemen gratis tersebut sebagai stimulus di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19. Hal itu tertuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor 1466/26/DJL.3/2020 pada 3 Agustus 2020 lalu.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan insentif terdiri dari dua jenis, yakni pembebasan dan diskon energi minimum (emin) bagi pelanggan dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening minimum (40 jam), dan pembebasan biaya beban atau abonemen. “Insentif tersebut telah disetujui dan akan diberikan selama 6 bulan, yakni Juli hingga Desember 2020 dan akan menyasar 1,25 juta pelanggan sosial bisnis, industri dan layanan khusus,” ujar Rida, Selasa (11/8) kemarin.

27. Komnas HAM mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dalam kegiatan midodareni yang digelar oleh keluarga almarhum Assegaf bin Jufri di Solo.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara telah berkoordinasi dengan Polresta Surakarta dan meminta aparat kepolisian mengungkap tuntas kejadian itu, menangkap seluruh pelakunya, dan memproses hukum aktor-aktor penggerak dan pelakunya.

28. Gubernur Jabar Ridwan Kamil dampingi Presiden Jokowi meninjau uji klinis vaksin Covid-19 produksi Sinovac, China, di Rumah Sakit Pendidikan Unpad di Bandung, Selasa (11/8). Dalam kesempatan itu, Jokowi berharap agar uji klinis fase ketiga vaksin Covid produksi Sinovac selesai dalam kurun waktu 6 bulan. Sehingga, pada Januari 2021 vaksin dapat diproduksi secara massal.
“Hari ini saya hadir di Fakultas Kedokteran Unpad, Bandung, Jawa Barat ini dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan penyuntikan yang perdana untuk imunisasi untuk 1.620 relawan yang akan diujicobakan,” kata Jokowi.

29. Wapres Ma’ruf Amin mengeluhkan kerja lelet birokrasi menjadi hambatan dalam proses pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi virus corona. Padahal, pemerintah telah menganggarkan dana penanganan pandemi Covid-19 yang sangat besar di sektor kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar, sekitar Rp695 triliun, untuk memulihkan kedua sektor tersebut. Salah satu sumbatannya adalah birokrasi yang lambat merespons keadaan dan menyikapi urgency yang terjadi,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi secara virtual, Selasa (11/8).

30. Bos First Travel mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas harta yang dirampas negara. Langkah hukum ini jadi manuver baru para bos travel umrah tersebut. Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan alias Siti Nuraida Hasibuan meminta asetnya tidak dirampas negara. Mereka meminta aset dikembalikan ke para jemaah yang gagal diberangkatkan.
Draf PK diajukan tim kuasa hukum bos First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jalan Boulevard, Cilodong, Depok, Selasa (11/8/2020). Ketiga bos First Travel itu mengajukan bukti yaitu putusan perdata.

31. Ilham Akbar Habibie, putra sulung almarhum Prof BJ Habibie, mengungkapkan alasan ia dan adiknya, Thareq Kemal Habibie tak terjun ke dunia politik. Padahal putra-putri para mantan presiden yang lain hampir semuanya terjun ke dunia politik atas nama pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Enggak, kalau Bapak malah selalu menasihati bahwa membangun bangsa dan negara itu ada banyak cara, tak cuma terjun ke poltik atau pemerintahan,” katanya, Selasa (11/8) kemarin.

32. Komisi III DPR meminta kasus penembakan yang menyebabkan sejumlah korban di Tangerang diusut tuntas. Wakil Ketua Komisi III DPR, Sahroni, meminta polisi untuk melakukan investigasi dan mengetahui motif penembakan tersebut. “Saya minta kepada Polri untuk lakukan Investigasi lebih dalam untuk mengetahui motif tentang penembakan misterius tersebut,” kata Sahroni, Selasa (11/8).
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penembakan misterius menghantui warga Tangerang Raya. Setidaknya ada 7 kejadian penembakan misterius selama 3 pekan terakhir yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang berada di bawah wilayah hukum Polres Tangsel.

33. Keluarga 3 pelaku penembakan di Tangerang berharap ada perdamaian dengan pihak korban. Namun para korban menolak ajakan damai itu dan meminta polisi mengusut tuntas penembakan di Tangerang tersebut.
“Saya sih ingin ini setimpalnya saja buat pelakunya,” kata salah satu korban, Sulaiman, kepada wartawan di Polres Tangsel, Jl Promoter, Tangerang Selatan, Selasa (11/8) seraya menambahkan, dirinya menderita akibat penembakan tersebut. Yakni sulit beraktivitas normal karena peluru masih bersarang di bagian bokongnya.

34. Pemkot Banjarmasin, Kalimantan Selatan secara resmi menerapkan sanksi denda Rp 100.000 terhadap warga yang tak mengenakan masker. Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 60 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan. “Sesuai Instruksi Presiden yang mengamanahkan kepala daerah diperkenankan memberi sanksi berupa denda. Sanksi berupa denda itulah yang kita atur dalam Perwali,” ujar Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Machli Riyadi dalam keterangannya, Selasa (11/8)
Tksh, Salam 🙏😇🌷
INFOTANGSEL.CO.ID

Sah, Ormas Anti Pancasila Pengurus dan Anggotanya Siap di Masukan ke Jeruji Besi

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas UU Ormas. Alhasil, sejumlah ancaman hukuman pidana bagi anggota ormas adalah konstitusional.

Pemohon meminta sejumlah pasal dihapus. Yaitu Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas selengkapnya menyatakan:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.(teruskan baca bawah...)
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/sah-ormas-anti-pancasila-pengurus-dan.html]

Menurut MK, pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana
“Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus Ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah Ormasnya adalah tidak benar,” ujar MK.

Berikut larangan yang diatur UU Ormas yang digugat:

1. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

2. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan.
4. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
5. Menggunakan nama, lambang, bendera dkk gerakan separatis atau organisasi terlarang.
6. Melakukan kegiatan separatis.
7. Menganut dan mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
Khusus point 3, 4,5,6 dan 7 dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.***
https://www.jurnalpolisi.id/sah-ormas-anti-pancasila-pengurus-dan-anggotanya-siap-di-masukan-ke-jeruji-besi/
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/sah-ormas-anti-pancasila-pengurus-dan.html]


Monday, 10 August 2020

Berita Ter HOT Hari Ini Yang Dihimpun Dari Berbagai Sumber Media Mainstream dan Medsos Indonesia

20200811 Selasa Hari Ini :
Berikut ini Resume HOT ISU yang dihimpun dari berbagai  Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang.

1. Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo dalam kasus surat jalan palsu untuk Djoko S Tjandra, hari ini Selasa (11/8). “Selasa, 11 Agustus 2020, penyidik akan melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka BJP PU dan 1 orang saksi,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono, Senin (10/8).
Dijelaskan, pemeriksaan saksi juga dilakukan penyidik hari ini. Totalnya ada 7 orang saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ini. Lima orang saksi diperiksa di Jakarta dan dua orang saksi diperiksa di Kalimantan Barat. Namun, Awi tak merinci identitas saksi yang diperiksa.

2. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK menunggu undangan dari Bareskrim Polri untuk mengikuti gelar perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko S Tjandra. “Berdasarkan informasi yang kami terima, sejauh ini, KPK belum mendapatkan undangan resmi perihal kegiatan gelar perkara dimaksud,” kata Ali, Senin (10/8). Ali menegaskan, KPK akan hadiri gelar perkara tersebut apabila dapat undangan resmi dari Bareskrim.

3. Menko Polhukam Mahfud MD meminta penegak hukum terus mengusut aparat hukum yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. “Tugas pemerintah selanjutnya adalah memproses tindak pidana lain yang diduga dilakukan Djoko Tjandra, oknum jaksa tipikor, maupun oknum kepolisian serta institusi lain,” ujar Mahfud saat melantik pejabat eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam, Senin (10/8).
Kemenko Polhukam kini tengah mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan jalannya proses pidana tersebut. Mahfud menyebut, kasus Djoko Tjandra telah menjadi tamparan keras bagi penegak hukum karena sudah menjadi perhatian publik dalam dua bulan terakhir.(...teruskan baca berita menarik lainnya di bawah...  )
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/20200811-selasa-hari-ini-berikut-ini.html]

4. Koordinator MAKI Boyamin Soiman menyampaikan 4 nama saksi yang diduga terkait kasus pelarian Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri. Nama-nama saksi yang antara lain berinisial TS, VS, RS tersebut diserahkan kepada Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Senin (10/8).

5. Polri akan telusuri kebenaran informasi dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) soal empat nama saksi yang diduga terkait dalam kasus pelarian Djoko S. Tjandra. Hal itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono melalui video telekonferensi, Senin (10/8). “Kalau ada informasi dari luar, tentu akan dilakukan konsolidasi, dievaluasi, apa betul saksi yang diajukan dari pihak lain tadi memang ada kaitannya dengan kasus tersebut,” ujarnya.

6. Polri mempersilakan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking mengajukan gugatan praperadilan apabila tidak terima dengan penahanan terhadap dirinya. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, penahanan terhadap Anita telah dipertimbangkan dan merupakan wewenang penyidik. “Penahanan kewenangan penyidik, kalau memang tidak terima dengan penahanan, silakan saja diuji sah tidaknya penahanan di sidang praperadilan,” kata Argo, kemarin.

7. Tim kuasa hukum Anita Kolopaking mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri atas penahanan klien mereka. Anita ditahan oleh penyidik Bareskrim dalam kasus pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. “Kami sudah mendaftarkan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri terhadap upaya penahanan tersebut,” kata anggota tim, Tito Hananta Kusuma lewat keterangan tertulis, kemarin.

8. Polri membentuk tim untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Anita Kolopaking terkait penahanannya. “Penyidik akan menyiapkan tim untuk menghadapi praperadilan yang tentunya kita juga sama-sama menunggu rilis dari pengadilan negeri,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono melalui video telekonferensi, Senin (10/8).

9. Kejagung dinilai terlalu lemah lembut dalam menangani kasus Jaksa Pinangki. Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung belum tetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana terkait jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki merupakan jaksa yang diduga berkali-kali Djoko S Tjandra di luar negeri pada saat masih buron. “Ini belum ditetapkan tersangkanya,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/8).
Hari Setiyono mengatakan, dua saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko S Tjandra mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung, pada Senin (10/8). Menurut Hari, saksi dengan nama Irwan beralasan sakit, sementara saksi bernama Rahmat mengaku berhalangan hadir.

10. Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung menaikkan status kasus dugaan tindak pidana terkait Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke tahap penyidikan. Hal itu diputuskan setelah tim menelaah laporan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejagung terhadap Pinangki.
“Pidsus Kejagung melakukan proses lebih lanjut terhadap LHP (laporan hasil pemeriksaan) itu dan langsung ke tahap penyidikan. Laporan tersebut dijadikan bukti awal adanya dugaan tindak pidana,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/8).

11. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan, Presiden Jokowi akan memberikan Bintang Mahaputra Nararya kepada mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Senin (10/8), Mahfud mengatakan, pemberian bintang tanda jasa tersebut dalam rangka peringatan HUT ke-75 RI.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pemberian bintang tanda jasa kepada dua mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah melalui prosedur seleksi dari tim pemberian tanda jasa. Heru mengatakan, ada sejumlah tahapan seperti verifikasi berbagai capaian dan kontribusi kepada negara yang telah dilakukan oleh calon penerima bintang tanda jasa.

12. Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengaku sudah mendengar kabar dirinya akan mendapatkan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi karena jasanya selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. “Saya kira kehormatan itu datang dari negara, karena saya ikut jadi pimpinan lembaga legislatif tahun kemarin,” kata Fadli Zon.
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi perihal penghargaan tersebut dari DPR sejak beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan, penghargaan itu diberikan karena dirinya telah memimpin DPR selama lima tahun.

13. Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati berharap, pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada kepada pekerja yang tidak tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan seperti pekerja informal, pekerja outsourching, pekerja bukan penerima upah (PBPU). Mereka juga harus mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan sebagaimana yang diterima pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan.

14. Direktur BPJS Agus Susanto meminta perusahaan segera melengkapi data karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Sejak Sabtu (8/8) lalu dirinya telah informasikan kepada perusahaan untuk melengkapi nomor rekening pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta sesuai dengan yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan.

15. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kemendikbud mengkaji lagi secara mendalam izin sekolah tatap muka di zona kuning Covid-19 dan mempertimbangkan masukkan serta arahan dari Komite Penanganan Covid-19 agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Bamsoet juga mendorong pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan siswa dan guru dalam setiap kebijakan yang dibuat dengan berkonsultasi dengan Komite Penanganan Covid-19 dan ahli epidemiologi sebelum menggelar pembelajaran tatap muka di zona kuning.

16. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkhawatirkan keputusan pembukaan sekolah tatap muka di kawasan zona kuning Covid-19 dapat memunculkan risiko klaster baru di sekolah. Menurut Wasekjen FSGI, Satriwan Halim, data menunjukkan masih adanya siswa dan guru, baik dari sekolah maupun pesantren, yang positif Covid-19.
Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengingatkan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 menimbulkan dua dampak serius, yaitu ancaman putus sekolah dan risiko lost generation.[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/20200811-selasa-hari-ini-berikut-ini.html]

17. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi mengambil langkah berani untuk merombak kabinet agar memunculkan harapan baru dan menambah semangat bagi masyarakat. Permintaan itu disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk “Sidang Tahunan MPR: Optimisme dan Harapan di Tengah Pandemi” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8). Bekas Gubernur Gorontalo ini mengatakan, Jokowi tidak perlu ragu merombak kabinet karena itu hak prerogatif presiden untuk mengubah komposisi pembantunya di kabinet.

18. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta agar sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan secara all out. Presiden menganggap, pelaksanaan protokol kesehatan belum maksimal. “Beliau menghendaki agar kegiatan sosialisasi protokol kesehatan betul-betul all out,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker secara virtual, Senin (10/8).

19. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah akan melancarkan operasi darat dan udara untuk mendorong masyarakat berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. “Tadi malam kami bahas dengan Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD) dengan istilah operasi darat dan operasi udara,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker melalui virtual, Senin (10/8).

20. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fajar Junaedi, mengatakan, ketidakdisiplinan terhadap protokol pencegahan Covid-19 sebenarnya tidak hanya terjadi pada masyarakat. Ia mengatakan, pejabat pemerintah juga memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, seperti tidak mengenakan masker. Terkait pelibatan TNI AD untuk sosialisasi pentingnya protokol kesehatan, Fajar menilai, hal itu kurang tepat.

21. Kepala BNPB Doni Monardo berharap para kepala daerah merekrut orang yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat untuk menyosialisasikan protokol kesehatan. “Carilah orang-orang yang secara non-formal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik,” ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker secara virtual, Senin (10/8).

22. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengkritik, HGU dalam RUU Cipta Kerja lebih parah dari masa penjajahan, karena masa berlakunya HGU — pada RUU Ciptaker, red — 90 tahun, sedangkan pada masa penjajahan pemberian konsesi pada perkebunan Belanda hanya 75 tahun.

23. MA menolak gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) atas uji materi Perpres No 64 Tahun 2020 tentang tarif baru BPJS Kesehatan. Dengan penolakan itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 tetap berlaku. Menurut laman resmi MA, perkara bernomor 39P/HUM/2020 tersebut diketok pada 6 Agustus 2020. Hakim yang memutus perkaritu adalah Is Sudaryono, Yodi Martono Wahyuandi, dan Supandi.
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyayangkan putusan MA yang menolak permohonan uji materi mereka terhadap Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan. “Putusan MA tidak memperhatikan situasi rakyat yang sedang tercekik hidupnya, akan semakin berat menjalani situasi dalam pandemi Covid-19 ini,” ujar Sekjen KPCDI Petrus Hariyanto, kemarin.

24. Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar mengajak kaum perempuan dan anak korban perkosaan untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Dengan tangan terbuka LPSK siap menerima permohonan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang ingin meneruskan kasusnya ke ranah hukum tetapi merasa terancam. “LPSK siap memberikan perlindungan bagi korban,” ujarnya.
25. Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemangkasan eselon di lembaga pemerintahan telah mencapai lebih dari 60 persen hingga akhir Juli 2020 dan terus berjalan. Tjahjo menyebut, pemangkasan eselon ini merupakan perintah Presiden Jokowi.
“Alhamdulillah sampai akhir Juli ini sudah hampir 68 persen menyederhanakan birokrasi menjadi dua level. Peralihan jabatan dari struktural menjadi fungsional,” ujar Tjahjo dalam webinar bertajuk “Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020”, Senin (10/8).
Menpan RB Tjahjo Kumolo tengah menyiapkan rencana pembubaran 13 lembaga Negara sebagai kelanjutan dari pembubaran 18 lembaga negara yang sebelumnya telah dilakukan Presiden Jokowi. Ia menyebut, lembaga-lembaga yang hendak dibubarkan lantaran dinilai kurang produktif kinerjanya. Tjahjo juga merekomendasikan penghapusan sejumlah lembaga yang dibentuk melalui undang-undang. Namun, itu perlu waktu, karena harus konsultasi terlebih dulu dengan DPR.

26. Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui dirinya bersalah menerima suap senilai 15.000 Dolar Singapura dari eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan Rp 500 juta dari Sekretaris KPU Papua Barat Thamrin Payapo. Pengakuan itu disampaikannya saat membacakan pledoi dalam sidang yang menyeret dirinya dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR, Senin (10/8). Terdakwa Wahyu menilai tuntutan 8 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan, dan pencabutan hak politik selama 4 tahun sangat berat dan tidak adil baginya.

27. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono memastikan peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN) takkan berpengaruh pada penghasilannya. Dini menjamin penghasilan pegawai KPK tidak akan mengalami penurunan. Menurut dia, peralihan status tersebut tercantum dalam PP No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.

28. ICW mencatat ada sejumlah persoalan terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, peralihan status yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 tersebut akan mengikis nilai-nilai independensi KPK. “Sudah pasti nilai independensi KPK akan semakin terkikis. PP tersebut sebenarnya menjadi efek domino, menambah kerusakan dari Undang-undang 19 Tahun 2019,” kata Kurnia, Senin (10/8).

29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sudah merampungkan penyisiran terhadap data pekerja yang akan menerima bantuan tunai dari pemerintah, totalnya ada 15,7 juta orang pekerja. Dirut BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, 15,7 juta pekerja tersebut adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tercatat memiliki upah di bawah Rp 5 juta per bulan. . Ia memastikan data tersebut akurat, Cuma belum disertai nomor rekening.

30. Menaker Ida Fauziah mengatakan, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk mensubsidi para pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan melonjak. Hal itu disebabkan pekerja yang akan menerima bantuan jumlahnya juga naik. “Anggaran bantuan pemerintah untuk subisidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun,” katanya, Senin (10/8).
Politisi PKB ini menjelaskan, semula pemerintah mencatat ada 13.870.496 pekerja yang akan menerima bantuan, namun setelah dilakukan penyisiran oleh BPJS Ketenagakerjaan, jumlahnya naik jadi 15.725.232 pekerja.

31. Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Menurut dia, setidaknya ada lima alasan mengapa RUU PDP begitu tinggi urgensinya. “Urgensi RUU PDP tentu sangat tinggi,” kata Meutya dalam diskusi daring Siberkresasi, kemarin.

32. BPOM mengaku pernah beri izin edar bagi obat herbal merk Bio Nuswa yang belakangan merupakan obat herbal yang diklaim Hadi Pranoto dapat menyembuhkan pasien terjangkit virus corona. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Maya Gustiani Andriani mengatakan, Bio Nuswa bukan didaftarkan oleh Hadi Pranoto, tetapi oleh PT Sarka Mandiri Semesta. Menurut Andriani, obat herbal Bio Nuswa didaftarkan bukan sebagai obat untuk menyembuhkan pasien Covid-19 tapi sebagai obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) mendukung penuh anak bangsa yang jadi produsen obat herbal. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Maya Gustina Andarini mengatakan, potensi obat herbal di Indonesia cukup besar dan belum sepenuhnya tergali. “Potensi bahan alam kita cukup besar. Adanya temuan herbal oleh anak bangsa kami dukung. “Kalau obat herbal ditingkatkan, kita tidak perlu impor. Kita tanam di tanah sendiri, pupuk sendiri, panen sendiri, produksi sendiri. Kalau obat konvensional itu 90 persen bahan bakunya impor,” lanjutnya.

33. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji rampung menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (10/8) malam. Anji mengungkapkan selama 10 jam dirinya dicecar 45 pertanyaan terkait konten Youtube-nya yang dinilai sarat kontroversi.
Anji mengatakan video wawancaranya dengan Hadi semata-mata untuk membuat masyarakat optimistis dan tidak stress karena pandemi virus corona. “Engga ada keuntungan baik buat pak Hadi Pranoto maupun buat saya. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu,” tuturnya, kemarin.

34. Mendikbud Nadiem Makarim terbitkan Kurikulum Darurat di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), lewat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Kepmen itu diteken 4 Agustus 2020 lalu.
Dalam keterangannya, Nadiem menyatakan kurikulum darurat ini adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional. Selain itu, ada pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran.

35. Mendikbud Nadhiem Makarim melonggarkan peraturan untuk guru. Hal itu termuat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
“Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” kata Nadiem Makarim dalam keterangan tertulis di situs Kemdikbud.
Tksh,  Salam  🙏🌷😇🇮🇩
INFOTANGSEL.CO.ID
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/20200811-selasa-hari-ini-berikut-ini.html]

Friday, 7 August 2020

Irma Suryani Mengaku Gagal Paham dengan Koalisi Selamatkan Indonesia

JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh dan aktivis terus menuai komentar di masyarakat. Salah satunya disampaikan mantan juru bicara tim pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, Irma Suryani Chaniago.

Irma menyebut ada pihak yang tidak berada di dalam pemerintahan selalu membuat gerakan agar diperhatikan orang, dan ada tokoh yang terus di zona nyaman lalu ketika terusik bereaksi ,dan ada pula yang tidak bersyukur saat diberi jabatan, dan ada juga yang belum move on dari Pilpres.

"Ada juga yang saat di BUMN nggak melakukan perbaikan bagi pekerja outsourcing tapi sekarang koar-koar soal nasib tenaga kerja," kata Irma saat dihubungi SINDOnews, Selasa (4/8/2020).(: Sindir Din dkk, Golkar: Selamatkan Bangsa Tidak Cukup Hanya Deklarasi)

Politikus Nasdem nonaktif ini mengaku dirinya gagal paham dengan mereka yang membuat narasi menyelamatkan Indonesia. Lalu Irma pun bertanya, menyelamatkan dari apa? Karena di saat pendemi COVID-19 ini saja mereka tidak melakukan apa-apa untuk rakyat. Irma juga mempertanyakan sumbangsih mereka dalam mengadvokasi dan ikut mengimbau agar masyarakat mematuhi protokol COVID-19, termasuk tak menyisihkan rezekinya untuk membantu korban COVID-19.

"Saya gagal paham dengan pikiran mereka untuk menyelamatkan Indonesia. Terus mimpi menyelamatkan indonesia? Pakai apa? Memang gampang memimpin negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia? Kalau memprovokasi dan nyinyir doang sih gampang, tapi mana dong prestasinya," ujar Irma.

Irma melanjutkan, sebagai contoh dirinya yang ditugasi menjadi Komisaris Pelindo I tengah memperbaiki perilaku pejabat dan karyawan BUMN. Ia menyebut ada oknum komisaris yang lama ketika ulang tahun meminta uang sampai Rp500 juta. Perbaikan perilaku seperti ini jauh lebih berguna ketimbang koar-koar tidak jelas. (: Hanura Duga Koalisi Din dkk Ingin Jatuhkan Jokowi dengan Cara Pecundang)

Irma mengaku bukan orang yang antikritik. Baginya silakan pemerintahan dikritisi, tapi dengan tabayun lebih dulu dan by data sehingga kritiknya konstruktif. Terlebih, koalisi itu digagas oleh tokoh masyarakat.

"Cobalah bersyukur, negara-negara besar dunia seperti Eropa, Amerika, Singapora, Hong Kong, Korea, Jerman sudah masuk dalam krisis ekonomi sebagai side effect pendemi corona. Indonesia masih di gerbang krisis dan mudah-mudahan mampu bertahan meski dengan susah payah, mbok ya diapresiasi, bukannya malah di kuyo-kuyo," katanya.

Source dari berbagai sumber:
https://nasional.sindonews.com/read/122066/12/irma-suryani-mengaku-gagal-paham-dengan-koalisi-selamatkan-indonesia-1596506919

Berita Ter HOT HARI INI yang dikumpulkan dari redaksi kami Dari berbagai Sumber Media Mainstream-Medsos

20200807 Jumat Berita Aktual :
Berikut ini Reseme HOT ISU yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang

1. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyerahkan dokumen perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan pesawat GA820 pada 25 Nopember 2019 kepada penyidik Jampidsus Kejagung.
“Menyerahkan dokumen perjalanan yang diduga gratifikasi yang diterima oknum Jaksa Pinangki melakukan perjalanan ke luar negeri yang diduga bertemu Joko Tjandra,” kemarin.

2. Penyidik Bareskrim Polri akan jemput paksa Anita Kolopaking jika tak memenuhi panggilan kedua, pada Jumat (7/8) ini. “Kalau panggilan kedua tidak hadir, penyidik bisa melakukan upaya paksa, lakukan penjemputan yang bersangkutan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, kemarin.(...lanjutkan baca berita menarik lainnya di bawah... )
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/berita-ter-hot-hari-ini-yang.html]

3. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah meningkatkan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice atas nama Djoko S Tjandra ke tahap penyidikan. “Hasilnya kemarin pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus, kasus daripada ini dinaikkan menjadi tahap penyidikan,” kata Argo Yuwono, Kamis (6/8) sembari menambahkan, aparat kepolisian telah meminta keterangan 15 orang saksi.
Irjen Argo Yuwono mengatakan, polisi menduga ada tindak pidana berupa penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara dalam kasus penghapusan red notice atas nama Djoko S Tjandra. “Konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu, dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra, yang terjadi sekitar Mei 2020-Juni 2020,” kata Argo Yuwono.

4. Ketua LPSK Hasti Atmojo siap memberi perlindungan apabila Anita Kolopaking dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersedia jadi justice collaborator atau whistleblower terkait kasus pelarian Djoko S Tjandra. “LPSK dan Komisi Kejaksaan RI mendukung penuh aparat penegak hukum untuk membongkar kasus Djoko Tjandra, kami meyakini Anita dan Pinangki bisa menjadi pintu masuk pengusutan kasus tersebut,” ujar Hasto Atmojo melalui keterangannya, kemarin.

5. Komisi Kejaksaan belum mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menuturkan, pihaknya sudah meminta LHP kepada Kejagung sejak pekan lalu, namun sampai sekarang belum diberikan.
Barita mengatakan, pihaknya menerima surat dari atasan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menyatakan Pinangki sudah diperiksa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Maka dari itu, ia minta hasil pemeriksaan Pinangki.

6. Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mulai berani kluruk. Ia menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Menuru Ibas, ekonomi era SBY meroket. Ibas menyebut, Indonesia saat ini banyak mendapat tantangan, dari pandemi, ekonomi, keuangan, pembangunan, hingga demokrasi dan hak-hak sipil. Ibas bilang, rakyat membutuhkan bukti dan janji.
“Terus terang rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan dan keyakinan, dan bukti, bukan janji. Alhamdulillah, kita pernah membuat itu, ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga. Pendapatan rakyat naik dan lain-lain. Termasuk tentang persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran,” kata Ibas, Jumat (7/8).

7. Politisi PDIP Hendrawan Supratikno gregetan mendengar pernyataan Ibas – sapaan akrab Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono — yang menyebut ekonomi Indonesia meroket saat SBY menjadi presiden. Hendrawan menyebut di era SBY banyak proyek yang mangkrak.
“SBY meninggalkan ekonomi yang stabil, datar, namun tidak cukup untuk digenjot, diakselerasi, karena kendala infrastruktur yang sangat tertinggal. Banyak proyek yang mangkrak. Bayangkan, arus mudik-balik Lebaran saja baru terurai di era Jokowi,’’ kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (7/8).

8. Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sejumlah hal dibahas, mulai soal pilkada hingga angka pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III-2020 minus 5,32%. Pertemuan tersebut digelar di ruang Ketua DPR, lantai 3, Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/8).
Puan didampingi Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto, sedangkan AHY didampingi Ketua Fraksi PD Edie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, dan sejumlah pengurus DPP PD. “Saya sebagai Ketua DPR dan jadi salah satu Ketua (DPP) PDIP, di beberapa tempat di Pilkada 2020, di 270 daerah. Alhamdulillah, di beberapa tempat antara PDIP dengan Demokrat lakukan kerja sama untuk dukung calon di beberapa tempat,” kata Puan seusai pertemuan.

9. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan beri bantuan kepada 13,8 juta karyawan swasta dengan upah di bawah Rp 5 Juta. Setiap karyawan akan dapat bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan dengan syarat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran Rp 150.000 per bulan.
Erick menyebut program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020. “Bantuan akan diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak terjadi penyalahgunaan,” ujarnya, kemarin.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan, tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan bagi karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” kata Menteri BUMN ini, kemarin.

10. Presiden Jokowi mempertanyakan banyaknya bandara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional. Menurut dia, saat ini ada 30 bandara berstatus bandara internasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Ini agar kita lihat lagi. Saat ini terdapat 30 bandara internasional, apakah diperlukan sebanyak ini?” kata Jokowi dalam rapat terbatas ‘Penggabungan BUMN di Sektor Aviasi dan Pariwisata’ di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8).
Presiden Jokowi mengatakan negara-negara lain tidak ada yang memiliki bandara internasional sebanyak Indonesia. Selain itu, 90 persen lalu lintas penerbangan saat ini justru hanya terfokus di empat bandara internasional saja. “Artinya kuncinya ada di empat Bandara ini, di Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur dan Kualanamu di Sumatera Utara,” ujar Jokowi.

11. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yakin Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan belanja dan produksi masyarakat. Sebab, perputaran uang selama kampanye pilkada cukup besar, yakni Rp 35 triliun.
“Dana yang beredar untuk pilkada untuk penyelenggaraan Rp 24 triliun. Kemungkinan dana yang dikeluarkan para calon bupati, wali kota, gubernur itu bisa mencapai minimal Rp 10 triliun sendiri. Jadi saat pilkada kemungkinan Rp 34-35 triliun,” ujarnya, kemarin.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan strategi kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ia jelaskan, strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah. Ketum Golkar ini berharap, optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi program PEN, peningkatan daya beli masyarakat, dan dukungan dari berbagai sektor dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.
Dia menyebut, pemerintah akan menjalankan program penanganan Covid-19 yang lebih serius dan terstruktur. Program ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, meski mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, kontraksi ekonomi RI tidak jatuh bila dibanding beberapa negara dunia. Namun tentu saja, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 menjadi pertaruhan Indonesia bakal masuk jurang resesi atau sebaliknya. Menurut dia, perbaikan bisa dicapai dengan memperkuat realisasi jaring pengaman sosial baik dalam bentuk barang melalui bansos maupun uang tunai.

12. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta skema bansos untuk masyarakat seluruhnya diganti dengan uang tunai. Menurutnya, nilai manfaat bantuan sosial tunai (BST) lebih dapat dirasakan masyarakat untuk membantu pergerakan ekonomi.
“Agar tidak ribet dan lebih tepat sasaran sesuai dengan nilai yang ditentukan, sebaiknya bantuan sosial tunai (BST) dalam bentuk uang tunai, supaya warung-warung kecil dan pasar di sekitar mereka bisa menggeliat,” kata Yandri, kemarin.

13. Mendagri Tito Karnavian perintahkan Ditjen Dukcapil untuk menambahkan fitur status hukum seseorang dalam database kependudukan. Dengan begitu, para pelaku kejahatan atau buronan tidak punya celah menyalahgunakan data kependudukan.
“Sebab Dukcapil itu dalam satu sistem, begitu ada masukan data DPO maka akan menjadi alert system sehingga para buron tersebut tak dibuatkan dokumen kependudukannya sebelum mereka memenuhi tuntutan hukum,” kata Tito, kemarin.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, setidaknya ada tiga data dari Dukcapil yang bisa dimanfaatkan Kejagung dalam penegakan hukum. Pertama, data kependudukan yang bersifat perseorangan. Kedua, seandainya tersangka bungkam tidak mau bicara, maka data sidik jari yang bersangkutan juga bisa dengan mudah diverifikasi. Ketiga, verifikasi bisa menggunakan teknologi face recognition atau pemindai wajah.

14. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, ada delapan kabupaten/kota yang berstatus zona merah selama empat minggu berturut-turut, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kota Semarang, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kabupaten Tabalong, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Wiku meminta para bupati dan wali kota yang berzona merah tersebut memperhatikan penanganan Covid-19 di wilayah mereka masing-masing termasuk melaporkan kendala yang dihadapi kepada Satgas Covid-19 Nasional. “Jadi dalam waktu 1 bulan berstatus zona merah tanpa ada perubahan,” kata Wiku, kemarin.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito akui, kemampuan contact tracing atau penelusuran kontak di Indonesia masih rendah. “Kami mengakui bahwa kemampuan contact tracing di Indonesia masih rendah saat ini,” kata Wiku di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

15. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo akui kekurangan SDM untuk jalankan mesin tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di hari libur. Akibatnya, pemeriksaan sampel saat libur berkurang hingga 50 persen dari hari biasa. Presiden Jokowi perintahkan uji spesimen dalam sehari sebanyak 30.000 sampel. “Kalau jumlah mesin PCR sudah cukup banyak, 270 laboratorium. Tetapi, belum diikuti dengan SDM petugas laboratorium sehingga hasilnya belum bisa optimal,“ katanya, kemarin.

16. Katib Am PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan, NU memutuskan tetap ikut dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Mendikbud Nadhiem Makarim. Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Nadiem, Kamis (6/8).
“Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut,” kata Yahya Staquf.

17. Namun Ketua PBNU Marsudi Suhud dalam keterangannya kepada CNN Indonesia.com, Jumat (7/8) memastikan bahwa Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdhatul Ulama tak akan mengikuti program organisasi penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kemendikbud tahun ini. Marsudi menyatakan keputusan tersebut sudah diambil dalam rapat PBNU beberapa hari yang lalu. “Ya kalau program (organisasi penggerak) tahun ini, memastikan keluar untuk tidak ikut. Enggak ikut untuk tahun ini,” kata Marsudi.

18. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kongres luar biasa (KLB) pada 8 Agustus akan menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketum periode 2020-2025. Muzani jelaskan, penetapan itu berdasarkan aspirasi kader pada Rapimnas Juni lalu yang meminta Prabowo sebagai Ketum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Namun sebelum penetapan, Prabowo akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepemimpinannya periode 2015-2020. “Kita harus bersatu di belakang Prabowo Subianto, berkomitmen membesarkan partai yang kita cintai ini agar menjadi partai yang solid, kuat, dan lebih besar dari sekarang ini,” ujar Muzani.

19. Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, dua anggota polisi yang jadi terpidana kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan belum dijatuhi sanksi etik sejauh ini. “Tergantung ankumnya (atasan yang berhak menghukum). Sampai sekarang belum (dijatuhi sanksi etik),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, kemarin.
Seperti diketahui, Rahmat Kadir divonis 2 tahun penjara dan Ronny Bugis divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Argo Yuwono belum memiliki informasi apakah proses sanksi etik harus menunggu keduanya menyelesaikan masa hukuman atau dapat berjalan bersamaan.

20. Bareskrim Polri menangani 1.804 kasus kekerasan dalam tumah tangga ( KDRT) dan 2.834 kasus persetubuhan sejak Januari hingga Juni 2020. Hal itu dikatakan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati dalam webinar bertajuk “Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif”, Kamis (6/8) kemarin.
Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar mengatakan, kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah cukup tinggi.pendidikan. Berdasarkan data 2019, kasus kekerasan seksual di pesantren dan asrama sebanyak 16 kasus, SD 9 kasus, TK dan Universitas masing-masing 3 kasus, SMA dan SLB masing-masing 1 kasus.

21. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati mengatakan, dalam penanganan kasus kekerasan seksual, diperlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, karena pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari mana saja, termasuk anggota keluarga sendiri. Selain itu, diperlukan jaringan yang kuat serta memiliki sarana dan prasana yang memadai agar bisa memenuhi hak dan kebutuhan korban kekerasan seksual.

22. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, kalau masalah sertifikasi halal, Indonesia itu menjadi rujukan dunia atau global dan standar halal Indonesia dipakai di seluruh dunia. Ia menuturkan, lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia, menggunakan standar halal Indonesia untuk produk-produk yang beredar di negara mereka. Negara-negara tersebut, meminta endorsement atau persetujuan dari Indonesia untuk produk-produk halal mereka.

23. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, sekolah di Zona Hijau Covid-19 harus menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka bila terjadi kondisi yang memburuk. “Zona yang sudah hijau jika kondisinya memburuk, maka pembelajaran tatap muka harus segera dihentikan, dan prosesnya kembali lagi ke awal,” ujar Nadiem, kemarin.

24. Mantan Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, aparat penegak hukum belum maksimal terapkan pasal pencucian uang terhadap kasus korupsi yang mereka tangani dan itu akan berpengaruh pada upaya pengembalian aset atau asset recovery. KPK sampai 2019 baru 19 kasus, polisi dan jaksa tidak sampai 10 kasus, jadi sedikit sekali. “Bagaimana mau lakukan asset recovery kalau penegakan yang follow the money ini kurang banyak dimanfaatkan,” katanya, kemarin.

25. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nawawi Pomolango menegaskan, KPK akan memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi atau pencucian uang yang dilakukan korporasi. Tujuannya, untuk memaksimalkan pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara.
Pakar hukum pidana dari Unpar Bandung, Agustinus Pohan mengatakan, pemidanaan terhadap korporasi tidak bertujuan menghancurkan korporasi tersebut, tapi justru mendorong korporasi tidak berbuat jahat saat melakukan kegiatan usahanya. “Pemidanaan korporasi sama sekali jauh tujuannya daripada menghancurkan korporasi, bukan, bukan untuk membunuh korporasi itu, tapi untuk menyehatkan korporasi itu,” kata Agustinus, Kamis (6/8) kemarin.

26. Presiden Jokowi sampaikan ucapan dukacita mendalam untuk korban ledakan di Beirut, ibu kota Lebanon. “Saya turut berbelasungkawa yang terdalam untuk saudara-saudara kami di Lebanon. Dalam kejadian tragis dan menyakitkan ini, Indonesia bersama Lebanon. Pikiran dan doa kami untuk keluarga dan korban ledakan dahsyat di Beirut,” tulis Jokowi dalam akun Twitter resminya @Jokowi, kemarin. Sebelumnya, Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan belasungkawa atas insiden di Lebanon.

27. Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak banding atas putusan PTUN yang membatalkan pemecatan anggota KPU Evi Novida Ginting.Juru bicara presiden bidang hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan Jokowi akan menerbitkan keputusan pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) yang memuat tentang pemecatan Evi sebagai anggota KPU.
“Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan, dan memutuskan untuk tidak banding,” ujar Dini, Jumat (7/8). Ia menuturkan, Keppres yang memuat pemecatan Evi diterbitkan berdasarkan putusan DKPP pada 18 Maret lalu.

28. Sekjen ILUNI UI Bachtiar Firdaus mendesak pemerintah dan parlemen agar tidak ngotot membahas regulasi yang tidak berkaitan langsung dalam penanganan Covid-19. “ILUNI UI mendesak parlemen dan pemerintah untuk tidak mengajukan dan membahas regulasi yang tidak esensial secara langsung dalam menunjang penanganan Covid-19,” kata Bachtiar, Kamis (6/8).
Ikatan Alumni UI mengusulkan, pemerintah meningkatkan penggunaan aplikasi berbasis Global Positioning System (GPS) untuk mendeteksi penyebaran virus corona (Covid-19). Masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi lebih masif. Ketua Policy Center UI, Jibriel Avisena menilai, penggunaan GPS penting dilakukan, terutama untuk pasien yang telah dinyatakan positif dan suspek.
“Ini yang saya kira perlu untuk ditingkatkan lagi. Aplikasinya sudah ada, cuma memang one single application yang dikampanyekan secara masif belum muncul di tingkat masyarakat,” kata Jibrie, kemarin.

29. Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur dilempari bom molotov oleh orang tak di kenal, Jumat (7/8) dini hari. Akibatnya, bagian depan kantor terbakar. Pelemparan bom molotov itu pertama kali diketahui Erlan Suherman, petugas piket di DPC PDI Perjuangan Cianjur, sekitar pukul 02.00 WIB.
Erlan yang masih berjaga dikejutkan dengan suara ledakan di depan pintu masuk kantor DPC PDIP di Jalan KH Abdullah bin Nuh itu. “Begitu saya lihat ke depan, sudah ada api dan tidak jauh dari situ terlihat ada orang yang sedang kabur,” ujar Erlan
INFOTANGSEL.CO.ID 🙏🌷😇
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/berita-ter-hot-hari-ini-yang.html]

Thursday, 6 August 2020

BACA DAN LIHAT STNK ANDA, Bagikan Ke Teman Saudara Dan Handai Taulan ...Agar Semua Paham !


Apa kegunaan SWDKLLJ.....?
Pernah mendengar/membaca SWDKLLJ.... ?
Coba rekan² cermati STNK kendaraan.

Saat kita membayar pajak kendaraan, otomatis kita akan dikenai biaya SWDKLLJ.

Terus SWDKLLJ apakah itu..... ?
Kegunaannya utk apa..... ?

SWDKLLJ adalah singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Nah ,  dgn membayar SWDKLLJ sa'at membayar pajak kendaraan,
maka otomatis diri kita tercatat ikut asuransi yg dikelola oleh perusahaan BUMN yg bernama Jasa Raharja.

Besarnya tarif SWDKLLJ tergantung dari tipe kendaraan..... !
Untuk motor dgn kapasitas mesin 50 cc s/d 250 cc, akan dikenai tarif sebesar Rp. 35.000,-

Sedang kendaraan utk jenis Sedan,
Station Wagon,
Jip,
Mini Bus dll, sebesar Rp.143.000,-

Kegunaan yg didapat dari SWDKLLJ,
yaitu kita memperoleh perlindungan asuransi bila terjadi kecelakaan jalan raya.
Besarnya santunan yg diberikan oleh Jasa Raharja berdasar pada Ketetapan Menteri Keuangan RI Nomor :
- 36/PMK.010/2008 dan
- 37/PMK.010/2008
tanggal 26 Februari 2008

Yaitu :
- Meninggal Dunia, sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cacat (Maksimal), sebesar Rp. 25.000.000,-
- Biaya Rawat (Maksimal), sebesar Rp.10.000.000,-
- Biaya Penguburan, sebesar Rp. 2.000.000,-

Bagaimana cara utk dapatkan santunan tsb.... ?

1. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.

2. Isi formulir ajuan dgn memasukkan (Laporan kecelakaan dari pihak kepolisian / pihak berwenang), Surat Keterangan Kesehatan dari dokter,
Jati diri (KTP - red) korban/ahli waris korban.

3. Jika korban luka² dilampirkan kwitansi biaya perawatan & pengobatan yg asli.
Sedangkan jika meninggal dunia,
dibutuhkan Kartu Keluarga atau Surat Nikah.

4. Hak santunan menjadi tdk berlaku bila wkt mengajukan nya lbh dari 6 bulan,
sejak mulai terjadinya musibah
Atau tak dilakukan penagihan dlm kurun waktu 3 bln,
sejak mulai hak santunan di setujui oleh Jasa Raharja.

Oh ya,
santunan ini diberikan tdk hanya pada seseorang / pengemudi
tapi juga berlaku pada berapa penumpang yg turut jadi korban kecelakaan.

Jadi kita hrs tahu hak kita & jangan pernah terlambat memprosesnya..... !!!

Kirim ke teman & keluarga anda semoga bermanfa'at.

Krn tdk pernah ada sosialisasi mengenai hal ini..... !!!
✌✌✌✌✌✌

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 dan 16/PMK.10/2017
tanggal 13 Februari 2017.

Meninggal dunia (ahli waris) dari Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah),
naik  menjadi Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah).

Cacat tetap dari Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah),
naik menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh jutaRupiah).

Biaya perawatan luka²  maksimal dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah),
naik menjadi Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah).

Penggantian biaya P3K dari tdk ada
menjadi Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).

Penggantian biaya ambulans dari tdk ada
menjadi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah).

Biaya penguburan
(jika tidak ada ahli waris - red),
dari Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah),
naik menjadi Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah).

Kita semua wajib tahu.... !
"Karena ada haknya".
SHARE KE GROUP ANDA AGAR SEMUA TAHU HAK NYA & TDK DI KORUPSI OLEH OKNUM YG TDK BERTANGGUNG JAWAB
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/baca-dan-lihat-stnk-anda-bagikan-ke.html]

Berita Ter HOT HARI ini berdasarkan kumpulan dari Mainstream dan Medsos di Indonesia.


20200806 Kamis Berita Hari ini:
Berikut ini Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai  Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang hingga

1. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto ( PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I tahun 1999. “Kalau melacak kembali pada pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, ini terdalam sejak triwulan I 1999. Pada triwulan I 1999, Indonesia mengalami kontraksi -6,13 persen,” kata Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (5/8).

2. Dari realitas tersebut, beberapa ekonom menyebutkan, Indonesia sudah masuk ke fase resesi. Sebab, jika dilihat dari kuartal ke kuartal atau quarter to quarter (QtQ), pertumbuhan ekonomi nasional sudah berada pada level negatif pada dua kuartal berturut-turut.
Pada kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi RI minus 2,41 persen. Pada kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi nasional minus 4,19 persen secara QtQ. Dilihat berdasarkan perhitungan tersebut, beberapa pihak menyebutkan Indonesia sudah masuk ke jurang resesi, sebab pertumbuhan ekonomi terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia masih belum memasuki fase resesi. Menurutnya, sebuah negara baru dapat dikatakan masuk ke fase resesi apabila realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year (yoy) terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut. “Biasanya dalam melihat resesi itu, dilihat year on year untuk dua kuartal berturut-turut,” katanya, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).
Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani menyatakan, stabilitas sistem keuangan nasional pada kuartal II-2020 masih tetap berada di level normal, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi April-Juni 2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen. “KSSK melihat bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II-2020, yaitu periode April, Mei, dan juni adalah pada konsi normal, meskipun kewaspadaan terus ditingkatkan,” uja Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8). (lanjutkan baca seterusnya di bawah.... )
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/berita-ter-hot-hari-ini-berdasarkan.html]
Pemerintah sinterklas. Menkeu Sri Mulyani mengatakan ada empat bantuan sosial (bansos) baru dari pemerintah untuk masyarakat miskin, pekerja, serta usaha ultra mikro dan mikro. Secara total anggaran untuk keempat bansos tersebut mencapai Rp70,6 triliun. Kata dia, itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat .
Pertama, bansos produktif untuk 12 juta pelaku UMKM dengan anggaran Rp30 triliun. Kedua, tambahan bansos beras kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total anggaran Rp4,6 triliun. Ketiga, bansos langsung tunai (BLT) sebesar Rp500 ribu per penerima Kartu Sembako, anggaran yang disiapkan Rp 5 triliun. Keempat, bantuan kepada 13 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan, dengan anggaran Rp31 triliun.

4. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal pulih pada kuartal III 2020. ). Keyakinannya tersebut berdasarkan data purchasing manager’s index ( PMI) manufaktur dan kinerja ekspor industri yang terus membaik di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19). “Saya amat yakin triwulan III ini akan rebound,” katanya, Rabu (5/8) kemarin.

5. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani berpendapat, untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia masih bergantung terhadap stimulus yang digulirkan pemerintah. “Untuk Indonesia, rebound amat sangat tergantung pada stimulus pemerintah karena kemampuan pemodalan dalam negeri terbatas,” katanya, Rabu (5/8).
Dari sisi kebijakan, berbagai stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sudah baik dan tepat. Tetapi, tidak efektif untuk mendongkrak kinerja sektor riil, lantaran pencairan atau distribusinya terhambat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

6. Di tengah melemahnya kinerja perekonomian Indonesia di kuartal II 2020, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot Rabu (5/8), justru mengalami penguatan. Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup menguat 75 poin (0,51 persen) pada pada level Rp 14.550 per dollar AS. Sebelumnya, BPS melansir bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal II 2020 mengalami kontraksi 5,32 persen YoY. Sementara dibandingkan kuartal sebelumnya, PDB mengalami penyusutan 4,19 persen.
Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) juga menguat pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu (5/8). Melansir data RTI, IHSG ditutup pada level 5.127,05 atau naik 52,04 poin (1,03 persen) dibanding penutupan sebelumnya pada level 5.075. Sebanyak 241 saham melaju di zona hijau dan 173 saham di zona merah. Sedangkan 161 saham lainnya stagnan. Adapun nilai transaksi hingga saat ini mencapai Rp 9,32 triliun dengan volume 10,38 miliar saham.

7. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Kontraksi ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I 1999. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, banyak ketidakpastian dalam perkembangan ekonomi ke depan. Namun sejak Juni 2020, ada beberapa indikator yang mengalami perbaikan. Perbaikan tersebut diharapkan mampu membalikkan ekonomi ke zona positif pada kuartal III 2020, yang berujung ekonomi Indonesia selamat dari jeratan resesi.

8. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, secara umum pertumbuhan ekonomi yang negatif memang sesuai ekspektasi pasar. Mengingat konsumsi rumah tangga dan investasi juga tumbuh negatif pada periode tersebut. Meski demikian, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi membuat probabilitas Indonesia masuk ke jurang resesi semakin besar. Josua memprediksi, ekonomi RI pada kuartal III-2020 masih melanjutkan kinerja negatif.

9. Direktur Riset Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menekankan, Indonesia masuk jurang resesi jika pertumbuhan ekonomi kembali negatif pada kuartal III-2020. Saat ini, CORE sendiri memperkirakan ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh negatif 3-4 persen pada kuartal III-2020.
“Jadi kita baru disebut mengalami resesi nanti apabila pada bulan Oktober 2020, BPS kembali merilis angka pertumbuhan kuartal III yang negatif,” katanya. Piter menjelaskan, dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat sepanjang April-Juni 2020. Periode ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19.

10. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berpendapat, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32 persen belum dinyatakan terburuk dibandingkan krisis moneter tahun 1998. “Kita memang pernah buruk lagi, pertumbuhan ekonomi kita pernah minus 13 persen pada 1998,” ucapnya dalam webinar virtual yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (5/8).
Menurut dia, untuk mengembalikan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi positif tidak mudah. “Indonesia sudah minus 5,32 persen, tentu bukan perkara yang mudah untuk membalik positif pada kuartal ketiga nanti agar tidak masuk kriteria resesi. Karena kalau kita lihat referensi dari negara-negara lain itu, sulit ya untuk membalikannya. Kita lihat saja Hong Kong, hanya bisa membalikkan 0,1 persen,” ujarnya.

11. Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU) meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) segara menghentikan ekspor benih lobster. Dilansir dari Kontan, berdasarkan Keputusan Bahtsul Masail PBNU, Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster yang ditandatangani M. Nadjib Hassan dan Sekretaris Sarmidi Husna pada Selasa, 4 Agustus 2020, ada beberapa pertimbangan PBNU mengeluarkan sikap soal ekspor benih lobster.
Dari kemanfaatan jangka pendek, ekspor benih lobster memang menguntungkan nelayan kecil, tapi dalam jangka panjang, ekspor benih lobster ini dapat melemahkan daya saing Indonesia dalam peta eksportir lobster dunia dan menguntungkan pebisnis dari negara pesaing Indonesia, yakni Vietnam. Di sisi lain, kebijakan ekspor benih lobster melemahkan minat budi daya lobster di dalam negeri dan menggunggu ketersediaan dan keberlanjutan benih lobster.

12. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, kemacetan di Jakarta membuat kerugian mencapai Rp 65 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. “Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas Jakarta adalah Rp 65 triliun per tahun menurut World Bank di 2019,” ungkapnya dalam webinar SBM ITB mengenai penggunaan transportasi massal, Rabu (5/8).
Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), ujarnya, Jakarta merupakan kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen. Hal itu sekaligus membuat Jakarta berada di peringkat 10 sebagai kota termacet di Asia. Menhub memaparkan, akumulasi kemacetan yang terjadi pada 5 kota metropolitan lainnya yakni Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makasar, membuat kerugian mencapai Rp
12 triliun per tahun.

13. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, penggantian Dirut PT Asabri (Persero) dari Sonny Widjaja ke Wahyu Suparyono antara lain karena ada masukan dari Kementerian Pertahanan yang dijabat oleh Prabowo Subianto.
Sebelum perombakan posisi direktur utama, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat politisi Partai Gerindra Fary Djemy Francis menjadi Komisaris Utama PT Asabri (Persero) menggantikan posisi Didit Herdiawan.

14. Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Dikutip dari salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Rabu (5/8), lewat inpres itu, Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19. Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.
Tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19 bisa mendapat sanksi penutupan sementara. Hal ini diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. “Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Selain itu, sanksi lainnya dapat berupa berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif.

15. KPK mendalami dugaan aliran uang yang masuk ke kantong mantan Sekretaris MA Nurhadi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, terkait dugaan aliran dana tersebut, penyidik KPK memeriksa seorang ibu rumah tangga bernama Irawati sebagai saksi pada Rabu (5/8). Selain Irawati, penyidik juga memeriksa karyawan swasta bernama Doddy Aryanto Supeno.
16. Pakar hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan ada tiga indikator transparansi yang bisa diterapkan dalam penanganan kasus Djoko Tjandra. Tiga indikator tersebut mulai dari pelacakan aliran dana hingga keterbukaan laporan.

17. Pengajar Hukum Pidana FH UI Choky Ramadhan menyarankan, KPK ambil alih kasus pelarian Djoko Tjandra. Menurutnya, itu dapat dilakukan bila KPK menemukan aliran dana maupun barang kepada aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara (ASN). “Saya rasa KPK bisa take over kasus ini lebih dari sekadar pemalsuan surat belaka, tetapi perkara suap-menyuap,” ucap Choky dalam diskusi virtual, Rabu (5/8).
Choky berpendapat bahwa KPK dapat menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Tipikor terkait dugaan pemalsuan administrasi dalam perkara ini. Pasal 9 UU Tipikor menyebut, pejabat yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

18. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Go membenarkan anggota Polsek Bandara Supadio Pontianak, Kalbar berpangkat Iptu berinisial J, diperiksa Mabes Polri dan Propam Polda Kalbar terkait kasus surat jalan Djoko Tjandra. Menurut dia, Iptu J bertugas mengatur protokoler setiap pejabat Polri yang datang. Kebetulan saat itu yang datang seorang jenderal, maka dia yang mengurus protokolernya.

19. Perseteruan Khofifah-Risma tempaknya belum berakhir. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal klaim Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyebut Surabaya berstatus zona hijau. Khofifah mengatakan, yang berhak menentukan status zona sebuah daerah bukan pemda tersebut, melainkan pemerintah pusat.
“Yang menentukan status zona bukan pemkot, pemkab, atau pemprov, tapi satgas pusat sepekan sekali. Kami (Pemprov Jatim) biasanya juga ikut mengunggah dari BLC untuk update zonasi peta,” kata Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya, kemarin malam.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengklaim, wilayahnya telah berubah menjadi zona hijau Covid-19 atau risiko rendah penularan virus corona. Risma mengatakan, angka kesembuhan kasus Covid-19 di Surabaya juga cukup tinggi. “Di mana kondisi Surabaya sudah (zona) hijau yang artinya penularannya kita sudah rendah. Lalu yang sembuh sudah banyak,” kata Risma, Senin (3/8) lalu.

20. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengusulkan agar ketentuan atau syarat bepergian ke luar kota yang diatur dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 dievaluasi, karena banyak celahnya.
“Surat keterangan hasil tes baik itu rapid maupun PCR berlaku 14 hari banyak lubangnya, perlu dievaluasui. Karena hasil tes itu kan hanya menunjukkan kondisi seseorang ketika sampelnya diambil. Bukan tidak mungkin seseorang yang awalnya dinyatakan nonreaktif atau negatif dapat tertular Covid-19 setelah diambil sampelnya,” kata Alvin dalam konferensi pers, Rabu (5/8).

21. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie khawatir penerapan sistem ganjil genap akan mendorong masyarakat yang bekerja di Jakarta kembali ke kebiasaan lama. Yakni, berangkat kerja sebelum jam ganjil genap berlaku dan baru pulang kerja saat jam ganjil genap berakhir.
“Ada risiko ganjil genap ini mendorong pekerja di DKI untuk keluar dari rumah lebih awal dan pulang ke rumah lebih malam lagi, ini jelas bertentangan dengan konsep PSBB,” kata Alvin dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube Ombudsman RI, Rabu (5/8) kemarin.

22. Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, komunikasi publik yang disampaikan pemerintah selama pandemi Covid-19 sering tidak satu kesatuan. Hal itu terlihat dari banyaknya pernyataan yang berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat bingung dan tidak percaya kepada pemerintah.
“Sekarang kita tanya, masyarakat percaya tidak dengan pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19? Di awal-awal saya malah merasa agak aneh saat Pak Yuri yang Jubir Covid-19 (saat itu) mengakui bahwa pemerintah salah dalam menyebut new normal,” ujar Johan Budi dalam diskusi virtual, Rabu (5/8).

23. Menteri BUMN Erick Thohir yakin Indonesia bisa mencukupi kebutuhan vaksin Covid-19 untuk negara sendiri, bahkan ia optimistis Indonesia mampu mengekspor vaksin Covid-19 untuk membantu negara lain. Kini kesiapan vaksin Covid-19 dari Bio Farma tengah memasuki tahap persiapan uji klinis fase 3. Erick mengatgakan,Bio Farma siap memproduksi 250 juta dosis vaksin Covid-19 dan tersedia mulai Desember 2020.

24. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyayangkan sikap Polri yang terkesan cuek terkait penangkapan dua buronan warga negara Indonesia (WNI) Indra Budiman dan Sai Ngo NG di Amerika Serikat. Padahal, kedua WNI itu telah menjadi buronan Polri selama 25 tahun.
“Tapi kenapa setelah tertangkap Polri seperti tidak peduli untuk menjemput dan membawanya ke Indonesia,” kata Neta, Rabu (5/8) seraya membandingkan sikap Polri dalam kasus ini dengan kasus Djoko Tjandra. Polri menjemput Djoko Tjandra ke Malaysia bahkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Menurut Neta, saat ini kedua buronan tersebut ditahan di Dallas. Keduanya juga sedang diperiksa oleh pihak otoritas keamanan AS.

25. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mrngungkapkan, Polri bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk bertukar buronan. Pihak Amerika Serikat akan memulangkan dua buronan asal Indonesia dengan imbalan seorang buronan AS yang berada di Indonesia.
“US Marshall Service bersedia membantu memulangkan dua buronan Indonesia atas nama Indra Budiman alias IB dan Sai Ngo NG alias SNN dengan imbalan satu buronan USMS atas nama Marcus Beam yang diduga berada di Indonesia,” kata Awi melalui video telekonferensi, Rabu (5/8).
Kedua buronan asal Indonesia tersebut telah masuk dalam daftar red notice Interpol sejak tahun 2018. IB buronan kasus penipuan dan money laundering terkait penjualan kondotel Swiss-bel di Bali pada September 2012-Agustus 2014, ditangkap di California. Sementara, SNN buronan kasus korupsi pengajuan KUR fiktif ke Bank Jatim pada 2011-2012.

26. Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak masyarakat Indonesia turut mendoakan para korban ledakan yang terjadi di pelabuhan utama Beirut, Lebanon. Peristiwa itu mengakibatkan setidaknya 100 orang tewas dan 4.000 lainnya terluka.
“Apa yang terjadi di Beirut, Lebanon, menyentakkan kita semua. Ini salah satu ledakan terbesar di masa non-perang yang pernah terjadi. Korban yang berjatuhan juga banyak dan Lebanon sudah mengumumkan kondisi darurat, state of emergency. Saya mengajak semua pihak ikut mendoakan para korban dan menghimbau untuk bersama membangun solidaritas, kita harus ikut membantu,” kata Zulhas, kemarin.

27. Kemensos mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) tahap kedua di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (5/8). Mensos Juliari Batubara mengatakan BST tahap kedua akan disalurkan untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan, terhitung sejak Juli 2020 sampai Desember 2020. Adapun uang yang diberikan sebesar Rp300 ribu.
28. “Program ini merupakan kelanjutan dari program BST sebelumnya dengan nilai sebesar Rp600 ribu per bulan, yang telah dibagikan melalui tiga tahap sejak April-Juni 2020. Kalau sekarang diberikan Rp300 ribu tapi selama enam bulan,” ucap Juliari.

29. Komnas HAM akan membawa persoalan buruh migran Indonesia yang mengalami perlakuan tidak manusiawi saat ditahan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Sabah, Malaysia, ke PBB. “Ini adalah problem yang serius. Oleh karenanya kami mencoba unyuk mengangkat kasus ini menjadi problem internasional,” kata anggota Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).
Koalisi Buruh Migran Berdaulat sebelumnya mengungkap temuan pelanggaran HAM yang dialami buruh migran Indonesia saat ditahan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Sabah, Malaysia, sebelum dideportasi karena persoalan dokumen.

30. Jaksa Agung ST Burhanudin lakukan pergantian tiga Jagung Muda, yakni Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).
Berdasarkan informasi yang berkembang, Sunarta diangkat jadi Jamintel. Sebelumnya, jabatan Jamintel diduduki Jan S Maringka. Fadil Zumhana diangkat jadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang sebelumnya dijabat Sunarta. Sedangkan Amir Yanto diangkat jadi Jaksa Agung Muda Pengawasan, posisi yang sebelumnya dijabat M Yusni.
ST Burhanudin menyatakan mutasi atau rotasi jabatan yang ia lakukan terhadap beberapa pejabat eselon 1 di tubuh korps Adhyaksa merupakan hal biasa sesuai kebutuhan organisasi. Dijelaskan, mutasi tersebut melalui proses mekanisme yang cukup lama oleh Tim Penilai Akhir (TPA) Eselon I, sebelum diterbitkan Keputusan Presiden atau Keppres.

31. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bela sungkawa mendalam atas ledakan bom yang terjadi di ibukota Lebanon, Beirut, Selasa (4/8/20). Ledakan dasyat tersebut mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas dan 4.000 orang lainnya menderita luka-luka.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas banyaknya korban jiwa yang jatuh akibat ledakan di Beirut. Semoga mereka yang meninggal diberikan tempat yang layak oleh Allah, dan korban yang luka-luka segera diberikan kesembuhan,” ujar Bamsoet hari ini, Kamis (6/8).

32. Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong Menteri BUMN Erick Thohir lakukan evaluasi cepat dan memberhentikan para komisaris BUMN yang rangkap jabatan apalagi pengangkatannya dilakukan dengan cara yang secara eksplisit bertentangan dengan peraturan perundangan.
Penegasan ini berkaitan dengan temuan Ombudsman RI bahwa 397 komisaris BUMN rangkap jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. ‘’Saya berharap Presiden Jokowi segera keluarkan aturan yang memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN dalam satu pandangan yang koheren,’’ tegas Bamsoet, kemarin.
Tksh 🙏😇🌷
INFOTANGSEL.CO.ID
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/berita-ter-hot-hari-ini-berdasarkan.html]

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India