TangselCity

Ibadah Haji 2024

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Ada Kotak Kosong Di Pilkada, Pengamat Sebut Rentan Penyalahgunaan Kekuasaan

Laporan: Idral Mahdi
Selasa, 07 Mei 2024 | 07:15 WIB
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin.(Dra)
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin.(Dra)

SERPONG-Beberapa partai politik (parpol) yang telah membuka penjaringan bakal calon kepala daerah di Pilkada Tangsel, seperti memberi sinyal hanya mendukung pasangan petahana Benyamin Davnie+Pilar Saga Ichsan. Isu yang beredar, akan ada kotak kosong di Pilkada kali ini.

.Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, langkah politik yang dilakukan Benyamin-Pilar dengan mendaftar di sejumlah parpol merupakan upaya untuk dapat memenangkan kembali pertarungan Pilkada Tangsel 2024.

Menurut Ujang, dengan mendapatkan banyak dukungan atau memborong partai politik di Kota Tangsel akan membuat petahana dapat memenangkan pertarungan dengan mudah.

“Ya memang kalau diborong semua partainya akan melawan kotak kosong, tidak ada penantang, tidak ada kesempatan bagi warga Tangsel untuk menantang petahana,” kata Ujang, Senin (6/5).

Ujang menerangkan, jika rencana Benyamin-Pilar merangkul seluruh partai politik berhasil, maka itu akan menjadi modal kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya.

“Saya melihat bahwa itu bagian dari kekuatan petahana untuk bisa memborong dan bisa mengkondisikan partai termasuk kelompok-kelompok strategis di masyarakat agar dalam genggamannya,” ujarnya.

Ujang menuturkan, rencana petahana memborong partai politik tentu akan merubah eskalasi politik di Tangsel, terlebih dapat membuat Pilkada Tangsel mendatang hanya ada satu pasangan calon atau bahkan melawan kotak kosong.

Menurut Ujang, hal itu akan membuat jalannya roda pemerintah mendatang menjadi rentan. Pasalnya, pengawasan terhadap pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh DPRD juga akan menjadi lemah.

“Pola seperti itu akan memudahkan banyak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme-red), akan memudahkan penyalahgunaan kewenangan, karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan yang ketat,” tegasnya.

Dia menambahkan, Kekuasaan itu dikontrol pun masih banyak penyelewengan, apalagi tidak di kontrol. "Apalagi DPRD bisa tutup mata karena memang semuanya pendukung petahana,” tambahnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini memandang harus ada pihak yang berani mengambil langkah untuk menantang petahana.

“Ketika petahana kuat memborong semua partai politik, semua kekuatan politik, ketika tidak ada lawan, tidak ada oposisi, tidak ada pengkritik dan tidak ada yang mengawasi yang ditakutkan kekuasaan ke depan akan disalahgunakan.

Ia memaparkan, power tends to corrupt (kekuasaan cenderung korup), kekuasaan itu akan cenderung disalahgunakan, and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan yang absolut pasti korup).

"Jadi kekuasaan yang terlalu besar yang absolut itu penyalahgunaan kekuasaannya akan semakin besar juga, kan di situ sebenarnya titik berbahayanya,” pungkasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo